cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 1   2   3   4   5 
PERMASALAHAN REKRUTMEN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Kiki Adelia; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Jika melihat dari persyaratan-persyaratan pada proses rekrutmen hakim ad-hoc, maka sebenarnya tidak sulit untuk mencari orang yang dapat menjadi hakim ad-hoc. Akan tetapi tidaklah cukup hanya gelar strata satu dan pengalaman 5 tahun dibidang hubungan industrial, kemudian diangkat menjadi hakim ad-hoc karena hal ini merupakan perkara yang bersifat khusus, maka diperlukan orang yang benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan hukum acara yg berlaku. Hal itu menjadi faktor-faktor dalam proses rekrutmen hakim ad-hoc karena seorang hakim ad-hoc sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak boleh merangkap jabatan, sedangkan yang biasanya memahami ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan hukum acara adalah pengacara dan kalangan akademisi (PNS) atau pengurus organisasi pengusaha yang dulunya pernah aktif sebagai anggota panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah atau pusat.Kata Kunci : Hakim Ad-hoc, Pengadilan, Perselisihan Hubungan Industrial
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Beras Tangse Oplosan Chairul Ikhsan; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 1, 3 dan 9. Namun pada kenyataanya masih ditemukan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan usahanya. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas beras Tangse oplosan yang di lakukan oleh pelaku usaha di Kecamatan Tangse, menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen jika mendapat beras tangse oplosan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berhubungan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas beras tangse oplosan adalah tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap  konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha beras tangse oplosan karena kurangnya kesadaran dari konsumen untuk melakukan pengaduan kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh. Tanggung jawab pelaku usaha beras tangse oplosan terhadap konsumen adalah Tidak adanya ganti kerugian dari pelaku usaha yang dilakukan  terhadap konsumen yang menjadi korban beras tangse oplosan. Disarankan kepada pemerintah untuk mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Aceh. Produsen dan/atau Pedagang beras Tangse selaku pelaku usaha agar dapat memberikan tanggung jawab berupa ganti kerugian kepada konsumen akibat beras Tangse oplosan.
MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG Herlinda Tiara; M. Zuhri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, untuk melaksanakan kewenangan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme beracara dalam persidangan hak uji materiil, dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung menggelar pemeriksaan persidangan hak uji materiil secara tertutup, tanpa menghadirkan para pemohon maupun termohon. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemeriksaan dalam persidangan hak uji materiil di Mahkamah Agung dan kesesuaian prosedur pemeriksaan dalam persidangan hak uji materiil tersebut dengan prinsip negara hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam melakukan mekanisme pemeriksaan dalam persidangan hak uji materiil dilaksanakan secara tertutup, Hal ini  bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “asas keterbukaan dalam sidang”. Dan juga tidak sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia, dimana seharusnya berpegang pada konstitusi. Sedangkan mekanisme beracara hak uji materiil yang dilaksanakan secara tertutup bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), yang menyediakan instrumen hukum berupa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Disarankan agar Mahkamah Agung mengatur secara jelas dan rinci tentang mekanisme beracara hak uji materiil, dan mekanisme beracara tersebut terbuka untuk umum dengan meghadirkan para pihak yang terkait agar dapat di dengar keterangan kedua belah pihak tersebut oleh hakim, sehingga hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempetimbangkan juga keterangan para pihak.
TATA CARA PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Pemberian Hak Pakai Kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Di Kota Sabang) Ula Safriati; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa permohonan Hak Pakai harus melampirkan akta pendirian atau peraturan pendiriannya, untuk data yuridis melampirkan sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang sudah dibeli dari pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya. Dalam lampiran data yuridis salah satu yang harus dilampirkan ialah surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah, akan tetapi tanah yang diberikan hak pakai tersebut tidak dialukan pembebasan hak atas tanah terlebih dahulu serta tidak diberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun. Tujuan penuliasan ini untuk menjelaskan tata cara pemberian Hak Pakai yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan RI apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakudi serata melihat akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian hak pakai tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian Yuridis-Normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang dipilih sebagai bahan penelitian ini atau kajian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembebasan tanah serta ganti rugi atas tanah untuk keperluan intansi pemerintah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana tidak diimplementasikannya Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1994 dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994. Diharpakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional agar melakukan peninjaun kembali Hak Pakai atas nama Kementerian Pertahanan RI dengan Sertifikat Nomor. 11 dan Nomor. 12 tahun 1994 dengan luas ±453,13 Ha yang terletak di Kecamatan Cor Bak’U, Kota sabang. Dan kepada Kementerian Pertahanan agar melakukan pembabasan hak atas tanah serta memberikan ganti kerugian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Oleh PPAT Di Kabupaten Langkat Ayu Tamala; Ilyas Ismail
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) menyatakan: “Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. Pendaftaran yang dimaksud bertujuan agar tercapainya kepastian hukum bagi jaminan ataupun kreditur jika sewaktu-waktu debitur cidera janji (wanprestasi). Pendaftaran ini diberikan batas waktu oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 13 ayat (2) UUHT Jo Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Pelaksanaan pendaftaran APHT oleh pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Langkat belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan (APHT) oleh PPAT di Kabupaten Langkat dan penyebab terjadinya keterlambatan pendaftaran APHT oleh PPAT serta akibat hukumnya. Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden maupun informan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat diketahui bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan terdiri atas dua tahap yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan dihadapan PPAT dan tahap pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Keterlambatan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT di Kabupaten Langkat disebabkan oleh keterlambatan pengecekan sertifikat hak atas tanah Oleh PPAT, keterlambatan pengembalian berkas APHT oleh kreditur, PPAT menunggu APHT sampai sejumlah tertentu,pada saat cek bersih tanah, data fisik dan data yuridis belum ada di kantor pertanahan. Oleh karena itu timbul akibat hukum yang berlaku kepada PPAT dan juga Kreditur.
Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fly Over Pangoe Di Kabupaten Aceh Besar Fahlevi Khaddomi; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa Hasil kesepakatan musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Sedangkan yang terjadi dalam Pelaksanaan Ganti Rugi untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fly Over Pangoe harga langsung ditetapkan secara sepihak tanpa persetujuan dari masyarakat. Penelitian artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penentuan ganti rugi, menjelaskan tata cara dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ganti rugi dan Upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Fly Over Pangoe di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian artikel ini, dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dengan mengadakan wawancara terhadap responden dan informan, serta penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan bacaan-bacaan lain yang ada hubungannya dengan artikel ini. Berdasarkan hasil yang dijelaskan bahwa pelaksanaan Ganti rugi untuk pembangunan Fly Over Pangoe  tidak sesuai dengan ketentuan berlaku seperti penetapan harga yang bermasalah dimana penetapan harganya dilakukan secara sepihak dan banyaknya warga pemilik tanah yang belum sepakat dengan nilai ganti rugi. Serta tidak dilakukan upaya lanjutan untuk menuntaskan ganti rugi. Disarankan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan pembebasan tanah selalu berpedoman dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta lebih transparansi dalam melaksanakan tugasnya dan yang lebih penting adalah adanya peningkatan pendekatan secara sosiologis dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi dan bisa menerima aspirasi pemegang hak milik atas tanah.
DEVELOPMENT AND CHALLENGES ON CONSERVATION POLICY AND LAWMAKING IN THE CORAL TRIANGLE REGION M. Safnan Mardhatillah; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research aims to determine the current environmental policy used in the Coral Triangle to mitigate the combined and immediate threats from destructive fishing, bycatch, and climate change, as well as examining the challenges in protecting coral reefs and activities in the Coral Triangle. The method used in the research is Normative Research Method. The thesis found that the six countries in the Coral Triangle has established a joint initiative named Coral Triangle Initiative Declaration on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) to help solving the problem. The initiative has been involved in the creation of MPA networks, capacity building, and fisheries management. However, there are multiple issues in the conservation programs, which includes differences in economic power and customs, weak governance, and poor enforcements. The six countries need to establish programs which will work across the region, not just at national level. They also have to raise the commitment to enforcement along the region, and connect programs from local to national level.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JAHIT PAKAIAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI (Suatu Penelitian Pada Suka Makmue Tailor Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya) Ikramullah Almar; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penulisan skiripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang di lakukan oleh pelaku usaha jasa jahit pakaian, faktor-faktor  yang menyebabkan pelaku usaha jasa jahit pakaian melakukan wanprestasi,  serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang di tempuh oleh para pihak dalam usaha jasa jahit pakaian. Perolehan data  dalam skripsi ini di lakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.  Penelitian kepustakaan di lakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis,  sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Data yang di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang dikaji. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat beberapa bentuk wanprestasi,  yaitu hasil jahitan tidak sesuai dengan yang di inginkan konsumen, tidak tepat waktu penyelesaian pesanan,  dan juga tidak sesuainya ukuran sebagaimana yang di inginkan konsumen. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut ialah seperti terjadi kerusakan pada mesin jahit, terjadinya pemadaman listrik bergilir oleh PLN, menurunnya kesehatan para pekerja, dan kesalahpahaman pekerja pada model dan ukuran pakaian sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak ialah melalui jalur negosiasi atau perundingan. Disarankan kepada pihak pelaku usaha agar lebih teliti dalam melakukan pengukuran pesanan konsumen,  menyediakan mesin genset dan menentukan kesepakatan kapan pesanan konsumen di selesaikan. Kepada pihak konsumen agar memberikan informasi yang jelas kepada pihak pelaku usaha dalam menentukan model jahitan yang diinginkan. Serta kepada para pihak agar menyelesaikan perselisihan dengan mengutamakan musyawarah.Kata Kunci : Usaha Jahit, Tanggung Jawab, dan Wanprestasi Abstract - The writing of this thesis aims to explain the forms of tort committed by sewing services business actors, factors that cause businesses services sewing actor committing default, as well as breach of contract dispute settlement which is taken by the parties in sewing services business. Acquisition of the data in this paper is done by means of literature research and field research. The literature research is done to obtain data that is theoretical, whereas the field research conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Data were obtained and then analyzed using a qualitative approach resulting answer to the problems being studied. The results of the research showed that in operating his business, there is some form of default, which is the result of the seams are not in accordance with the customer wants, not timely completion of orders, as well as the incompatibility of the size as desired by the consumer. The causes of the breach is a breakdown of the sewing machine, the occurrence of blackouts by PLN, the declining health of workers, and misunderstanding of workers on the model and size of clothing, as has been agreed. Dispute resolution taken by the parties is through negotiations It suggested for businesses to be more thorough in measuring customer orders, providing the engine generator set and determine the agreement when a customer order can be accomplish. To the consumer, should be able to provide clear information to the businesses in determining the model of the desired stitch. As well as to the parties, in order to resolve the dispute by prioritizing consensus.Keywords: Sewing Business, Responsibilities and Tort
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Terhadap Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Mirzaq Maulana; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan hukum yang muncul dalam penulisan artikel ini yaitu bahwa lima Warga Negara Asing yang terdiri dari empat warga Tiongkok dan satu warga Malaysia telah melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal kunjungan untuk melakukan kegiatan perakitan dan pemasangan kapal tambang emas di Meulaboh. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian berdasarkan pada Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Petugas Imigrasi, Pegawai Imigrasi, Pejabat Imigrasi beserta Tim Pengawasan Orang Asing dalam mengawasi keberadaan Orang Asing serta dalam mengamati lalu-lintas Warga Negara Asing di daerah Meulaboh. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Empiris yaitu suatu jenis penelitian Hukum Sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian langsung dalam lingkungan masyarakat, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah atau sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat permasalahan yang nyata terjadi dalam masyarakat dan dikaitkan dengan Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh terhadap pemberian Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing belum berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.Hal ini dikarenakan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat masih kurang melakukan pengawasan untuk menilai tingkat efektivitas dari kinerja serta tingkat kedisiplinan dari Pegawai ataupun Petugas Imigrasi Meulaboh. Solusinya adalah diharapkan kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat untuk harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pegawai khususnya di daerah Meulaboh. Disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Imigasi Pusat untuk membantu dalam menyediakan Pegawai serta Petugas Imigrasi tambahan dan membantu Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh untuk menyediakan fasilitas penunjang serta sarana dan prasarana yang berguna bagi Pejabat Imigrasi, Pegawai serta Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan Orang Asing khususnya di daerah Meulaboh.
THE IMPACT OF SECURITY FACTOR ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW INTO ACEH BESAR DISTRICT Abdul Hakim; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research are to understand the impact of security factors on foreign direct investment inflow into Aceh Besar District, to find out the problems caused by security factor related to Foreign Direct Investment and to find out the obligations of the governments of Aceh Besar District in protecting foreign investors. The research use empirical approach. The results of this study found that it was the task of the regional government to protect the security for foreign investors in Aceh Besar District. The Government of Aceh Besar has several obligations to provide security factors to foreign investors as a mandate in several laws and regulations, such as providing the certainty rights, law and protection, transparent information, and facilities for the investors.                It is suggested to the government of Aceh Besar pay more attention to security factors for foreign investors. The Government of Aceh Besar must provide maximum services to foreign investors so that foreign investors feel safe and comfortable in investing in Aceh Besar District. The Government of Aceh Besar must also educate the public about the importance of foreign investors for regional economic income and to open up more employment opportunities for the people of Aceh Besar District.Keywords : Aceh Besar, Foreign Direct Investment,  Security Factor.

Page 3 of 28 | Total Record : 272

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue