cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 2   3   4   5   6 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Teuku Zulman Sangga Buana; Adwani Adwani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh setiap anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi hak veto tidak disebutkan secara jelas di dalam Piagam PBB. Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sering sekali menggunakan hak vetonya untuk menolak rancangan resolusi-resolusi DK PBB terhadap konflik Israel-Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hukum internasional. Selain itu, juga untuk menjelaskan akibat hukum dari penggunaan hak veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konflik Israel-Palestina. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kepustakaan, dengan mempelajari literatur ketentuan-ketentuan hukum internasional, konsep-konsep pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, jurnal, karya tulis ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini dan media internet serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum internasional pengaturan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat di dalam Piagam PBB, yaitu berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (2) danayat (3) Piagam PBB. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyebabkan rancangan resolusi-resolusi DK PBB terhadap konflik Israel-Palestina hanya menjadi draf yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Diharapkan adanya hak veto bagi anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk ditinjau kembali dan agar mengutamakan pertimbangan hukum daripada pertimbangan politik dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina karena dalam Piagam PBB dinyatakan bahwa hukum internasional harus dijadikan landasan dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA Rahmat Rinaldi; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Syiah Kuala apakah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi dari adanya hak suara 35% dari Rektor dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di Universitas Syiah Kuala tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Implikasi-implikasi yang timbul dari lahirnya Peraturan Rektor No. 1403 tahun 2015 yaitu, lahirnya peraturan tersebut telah mencederai demokrasi di lingkungan Unsyiah dan menimbulkan rasa pesimistis dari para dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Dekan, karena kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. Disarankan untuk dilakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi. Sehingga apabila Peraturan Menteri tersebut terbukti tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, maka peraturan menteri tersebut dapat dibatalkan dan secara otomatis peraturan rektor juga ikut batal.
PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA BANDA ACEH Nella Yulida Sari; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Dalam Pasal 116 huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkanbahwasalahsatuwewenang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh adalah melakukan pengawasan di bidang perizinan dan non perizinan.Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan PeraturanWalikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam Pasal 10 diatur tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan reklame. Namun kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Reklame dipasang di tempat yang dilarang sebagaimana diaturdalam Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Penyebab penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat yang dilarang, dan upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi pelanggaran yang dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dibuktikan masih ada pelanggaran reklame di Kota Banda Aceh. Penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia tempat, tempat strategis untuk promosi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara reklame, meningkatkan pengawasan, dan mengadakan tempat reklame. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan kepada penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012.Kata Kunci : pelaksanaan, pengawasan, pemasangan reklame, Banda Aceh Abstract - In Article 116 (b) Qanun Banda Aceh Number 2 Year 2008 on Organizational Structure and Regional Work Banda Aceh mentioned that one of the authority of the Office of Licensing Services One Stop Banda Aceh is to conduct oversight in the field of licensing and non-licensing. Government of Banda Aceh Banda Aceh Mayor issued Regulation No. 7 of 2012 on the Implementation of Advertising. Stipulated in Article 10 places that are prohibited for the installation of billboards. But in reality still found a violation of the installation of billboards in the city of Banda Aceh. Billboards installed in a place which is prohibited under Article 10 Mayor Regulation No. 7 of 2012.The purpose of this thesis is to explain the supervision of the Office of Licensing Services One Stop to the installation of billboards in the city of Banda Aceh. The cause of the organizers of the billboard was put up billboards in places that are prohibited, and the effort which is taken by the Office of Licensing Services One Stop in the breach in question.Based on the survey results revealed that the supervision of the Office of Licensing Services One Stop to the installation of billboards is not carried out to the maximum, it is proved there is still a violation of billboards in the city of Banda Aceh. Organizers still putting up billboards billboards in places prohibited due to less available space, a strategic place for the promotion and the lack of legal awareness. Efforts made in addressing violations by fostering organizers billboards, improve supervision, and holding a billboard.Suggested to the Office of Licensing Services One Stop Banda Aceh must designate an employee to perform surveillance in order to avoid infringement, providing a place for the installation of billboards and billboard suggested to the organizers to abide by the rules when abuse penalized under Mayor Regulation No. 7 of 2012.Keywords: implementation, supervision, installing advertising, Banda Aceh.
PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Riko Sukrevi Ibrahim; Chadijah Rizki Lestari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didalam Pasal 208 huruf (a) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan tugas Syahbandar  adalah mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Pada kenyataannya terdapat kapal yang tidak laik laut membawa penumpang dari dermaga Lampulo dan Ulhe Lheu menuju Pulau Aceh. Akibatnya tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan para penumpang yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apakah KSOP Malahayati telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, hambatan-hambatan  dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati terhadap permasalahan dalam keselamatan pelayaran. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kantor KSOP Malahayati telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya: Pola Pikir dan Karakter Masyarakat setempat, tidak adanya fasilitas pelayaran yang layak dari pemerintah ke Pulau Aceh,  Kesadaran hukum dan juga kesadaran akan keselamatan berlayar masyarakat masih sangat minim. Upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati adalah Meningkatkan sosialisasi keselamatan pelayaran kepada para pawang kapal dan masyarakat serta melakukan pengadaan alat alat keselamatan kepada para pawang kapal seperti: pelampung, life Jacket dan radio.Disarankan perlu adanya peningkatan koordiansi dan kepedulian antara pihak-pihak terkait terhadap permasalahan transportasi dari dan ke Pulau Aceh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menindak secara tegas nahkoda kapal yang mengangkut penumpang secara ilegal. 
PERBANDINGAN PROSEDUR LEGISLASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Wahyu Tio Ramadhan; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prosedur legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat dan fungsi Lembaga Eksekutif Negara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap legislasi di masing-masing negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan). Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa hak legislasi Indonesia ada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan hak legislasi Amerika Serikat ada pada Congress, yang terdiri atas Senate dan House of Representtaive. Kemudian kekuasaan utama untuk membentuk undang-undang Indonesia berada di tangan DPR, dan kekuasaan membentuk undang-undang di Amerika Serikat berada ditangan Congress. Eksekutif Indonesia dan Amerika dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang kepada Legislatif, namun di Indonesia ketika dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut ditulis atas inisiatif Presiden, di Amerika Serikat tidak lagi ditulis atas usulan Presiden, rancangan tersebut menjadi milik Senate atau House of Representative  Serta adanya veto yang dimiliki Presiden Amerika Serikat untuk menolak RUU yang diajukan kepadanya, sedangkan Presiden Indonesia tidak memiliki hal itu. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengamandemen UUD 1945 untuk memberikan kebebasan kepada DPD RI untuk mengajukan dan Membahas RUU sama seperti DPR RI supaya memperjelas tugas utama dari DPD RI sebagai bagian dari badan legislatif yang mempunyai fungsi legislasi. Supaya mempunyai peran seperti Senate Amerika Serikat dalam mengajukan dan membahas RUU mempunyai kewenangan yang sama dengan House of Representative Amerika Serikat.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Isvani Isvani; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Peraturan KPU terkait syarat menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengakibatkan hak konstitusional mantan terpidana korupsi untuk dipilih menjadi wakil rakyat terhalangi. Pokok permasalahannya adalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 serta mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan. Putusan Nomor 30P/HUM/2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan sehingga mantan terpidana korupsi tidak terhalang hak politiknya. Pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dapat merumuskan rancangan undang-undang terkait dengan pembatasan hak politik, sehingga hak tersebut jelas dan terlindungi.
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH UNTUK MENJAMIN KEPATUHAN PENGUSAHA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG DIPEKERJAKAN PADA MALAM HARI Fitri Suryani; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepatuhan pengusaha dalam memberikan perlindungan keamanan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada pada malam hari, peran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjamin kepatuhan pengusaha dan faktor belum terpenuhinya jaminan perlindungan keamanan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penlitian, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pengusaha di Kota Banda Aceh masih belum maksimal, dikarenakan adanya pengusaha yang tidak mematuhi aturan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan serta membuat Qanun tentang Ketenagakerjaan. Namun, peran tersebut tidak berjalan secara maksimal dikarenakan tidak adanya peraturan khusus dari Pemerintah, tidak terlaksanakanya fungsi pengawasan dan terjadinya perebedaan persepsi antara lembaga Pemerintah. Faktor-faktor diatas menjadi sebab tidak terpenuhinya perlindungan keamanan bagi pekerja perempuan pada malam hari di Kota Banda Aceh. Disarankan kepada pengusaha untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, dan disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih memperhatikan masalah perlindungan keamanan pekerja perempuan pada malam hari, serta disarankan kepada pekerja perempuan untuk lebih berani dalam meminta pemenuhan atas hak perlindungan keamanan kepada pengusaha.
Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Pasal 67 AYAT (2) Huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Maulana Fatahillah; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakibatkan hak konstitusional mantan narapidana untuk diplih menjadi kepala daerah menjadi terhalangi. Pokok permasalahan studi kasus ini adalah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016 dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, serta mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk memperoleh data dalam studi kasus ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan dikaji. Berdasarkan hasil analisis mengenai pengujian Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa rakyat tidak semata-mata memikul sendiri resiko pilihannya tanpa ada persyaratan bagi yang mencalonkan diri kepala daerah Seperti yang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara ini agar tidak hanya melihat kerugian pemohon semata tetapi juga harus melihat dampak yang akan terjadi pada masyarakat yang akan menanggung sendiri pilihannya.
UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) DAN PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Muhammad Farizal; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konvensi Wina 1980 tentang jual beli barang Internasional atau kemudian lebih dikenal dengan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) berlaku untuk kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di Negara yang berlainan. Dalam praktiknya Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi CISG dengan tidak diratifikasinya CISG, sehingga banyak perusahaan Indonesia dirugikan. Seperti yang dilakukan perusahaan Aceh yang mengekspor Jernang ke China, yang secara tidak langsung tunduk kepada hukum CISG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara sebagai data utama. Hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dari para pihak. Kontrak yang selama ini digunakan adalah kontrak tidak tertulis yang berlandaskan asas itikad baik dimana para pihak saling mempercayai satu sama lain. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri. Pelaksanaan dari suatu kesepakatan oleh para pihak. Setelah itu baru dilakukan proses pembayaran sesuai yang telah disepakati. Sebelum dilakukan pembayaran maka akan dilakukan veritifikasi dokumen calon pembeli oleh Atase Perdagangan. Dalam praktik para pihak melakukan transaksi jual beli barang internasional berdasarkan asas itikad baik dan saling mempercayai satu sama lain. Kata Kunci :  Praktik Perdagangan International ,CISG
Kewenangan Bupati Dalam Pemberhentian Keuchik (Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya) M. Nahyan Zulfikar; Faisal A.Rani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 41 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Juncto Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Kepala Desa/Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam suatu tindak pidana atas usul Badan Permusawaratan Desa (BPD)/tuha peut diberhentikan sementara oleh bupati/walikota. Namun pada kenyataannya, pemberhentian 3 (tiga) orang Keuchik oleh Bupati di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Kulu, Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Kuta Sayeh, dan Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Paya Undan tidak ada penetapan tersangka ataupun terdakwa terlebih dahulu oleh Pengadilan maupun usulan pemberhentian oleh Tuha Peut Gampong. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui apakah Bupati berwenang memberhentikan Keuchik tanpa ada alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui alasan Bupati memberhentikan Keuchik di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber data secara teoritis: buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer: melalui wawancara dengan responden maupun informan. Hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Bupati tidak berewenang untuk memberhentikan keuchik tanpa ada alasan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan Bupati memberhentikan Keuchik di Kecamatan Seunagan bertentangan dengan hukum karena argumentasi/alasan hukum yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disarankan Kepada Bupati Nagan Raya untuk menjalankan kewenangannya terutama dalam hal pemberhentian keuchik, tetap berpedoman sebagaimana yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dalam mengambil keputusan memberhentikan keuchik agar melibatkan aparatur gampong dan menggunakan asas keterbukaan kepada masyarakat agar tidak terjadi polemik atau kegaduhan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat khususnya di nagan raya.

Page 4 of 28 | Total Record : 272

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue