cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
TERSANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN Agung Mustakim
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 02 (2021): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i2.1297

Abstract

ABSTRAKHak tersangka perkara penyalahgunaan Narkoba untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan merupakan asas dan komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang dapat melindungi hak asasi tersangka dalam pelaksanaan proses peradilan yang tidak memihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengkaji apakah bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka penyalahgunaan Narkoba dalam proses penyidikan sebagai perlindungan HAM, dan mengkaji bagaimanakah fungsi advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 dihubungkan dengan kewajiban memberikan bantuan hukum kepada tersangka perkara penyalahgunaan Narkoba. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, guna memberikan gambaran tentang hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan dan fungsi advokat serta kewajibannya memberikan bantuan hukum kepada tesangka penyalahgunaan Narkoba. Teknik analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif yaitu pemaparan dan penggambaran pengaturan perundang-undangan secara kualitatif yuridis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, bantuan hukum masih sekedar hak bukan kewajiban, padahal bantuan hukum bersifat imperatif dan sebagai perlindungan HAM karenanya bila bantuan hukum tidak diberikan adalah bertentangan dengan KUHAP, kemudian dengan tidak adanya sanksi atau lemahnya aturan hukum karena kepada penegak hukum yang lalai dan menghindar untuk tidak memberikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum padahal ancaman hukuman diatas lima tahun dengan adanya surat pernyataan tersangka yang dibuat penyidik.  ABSTRACTThe right of suspects in drug abuse cases to obtain legal assistance in the investigation process is an important principle and component of the criminal justice system that can protect the suspect's human rights in the implementation of an impartial judicial process. This study aims to find out, understand and examine whether legal aid must be given to suspects of drug abuse in the investigation process as a protection of human rights, and to examine how the function of advocates according to Law no. 18 of 2003 is related to the obligation to provide legal assistance to suspects in drug abuse cases. The specifications of this research are descriptive and analytical, in order to provide an overview of the rights of suspects to obtain legal assistance in the investigation process and the function of advocates and their obligations to provide legal assistance to suspected drug abusers. The data analysis technique used is normative qualitative, namely the presentation and description of legal arrangements in a qualitative juridical manner. According to the study's findings, legal aid is still just a right, not an obligation, even though it is an imperative and a protection of human rights; if legal aid is not provided, it is contrary to the Criminal Procedure Code, in the absence of sanctions or weak legal rules due to negligent law enforcers, and avoiding giving the suspect the right to obtain legal assistance; if legal aid is not provided, it is contrary to the Criminal Procedure Code, in the absence of sanctions or weak legal rules due to negligent law enforce.
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DIKAJI MENURUT PASAL 263 DAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Pahmi Syaripudin
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1116

Abstract

Agar suatu perkawinan dapat dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan Undang- undang Perkawinan. Dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan dapat terjadi pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan.Pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan yang berbentuk surat merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan Pasal 263 dan Pasal 264 kitab Undang-Undang Hukum pidana. Selain itu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Apakah latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan. (2) Bagaimana dampak hukum adanya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan. (3) Upaya hukum apa yang dapat ditempuh masyarakat atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan? Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, didasarkan pada alasan karena berkaitan dengan “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan adalah Surat-surat tidak lengkap, calon mempelai masih dibawah umur, salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan tertipu pihak lain. Tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan dapat berakibat pada dituntutnya pelaku dengan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP dan juga dapat berakibat batalnya perkawinan.(3) kemudian masyarakat yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
IMPLEMENTASI KURIKULUM MUATAN LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN LIFE SKILLS PESERTA DIDIK Agam Supriyanta
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 02 (2021): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i2.1267

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan life skill mencakup analisis mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan pada satuan pendidikan di era otonomi daerah menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2013; memaparkan landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di era otonomi daerah, menginventarisir faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kurikulum muatan lokal dan mengetahui life skills peserta didik melalui internalisasi dalam keterampilan peserta didik di SMA. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penyusunan kurikulum muatan lokal yang mendorong peserta didik menguasai life skills dilaksanakan secara bottom up yakni dimulai dengan analisis konteks, analisis potensi dan kebutuhan profil peserta didik yang diinginkan yang dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Tujuan program pengembangan kurikulum muatan lokal adalah untuk memberikan bekal pengetahuan keterampilan, pembentukan sikap dan prilaku siswa, agar mereka memiliki wawasan yang luas, dan mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.  ABSTRACTThis study aims to examine how the implementation's of a local-based curriculum to improve students’ life skills that covers the process of planning, implementing, and evaluating local-based curriculum is carried out in educational units, examining the impact of local curriculum development on the preservation of localized culture in the skills of learners in high school, and find out factors that hamper development local content curriculum. The research questions of this research covered how the process of planning, implementing and evaluating local curriculum is carried out in the educational unit, what factors become obstacles in developing the local content curriculum at the level of the education unit, and whether there is an improvement of local culture-based skills on the unit education that organizes local content curricula. This research employed a qualitative research method. More specifically using a descriptive case study in order the phenomenon studied is presented in detail by involving two schools as research subjects residing in Cianjur regency.  The second finding is related to the improvement of life skills shown by the students on aspects of attitude or personal and social skills, knowledge or academic skills and vocational skills. Level of life skill mastery for these three aspects in the level of imitation, manipulation, precision, articulation and naturalization. The third finding showed that there was a discrepancy between the concept of local curriculum developed by the government with the level of implementation in schools.
KAJIAN YURIDIS TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KEPASTIAN HUKUM Rizal Ardyanto
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1099

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Cianjur menjadi polemik untuk tersangka, karena waktu penyelesaian kasus yang ditangani oleh Tim Penyidik tidak sebentar melainkan setahun lebih lamanya. Peneliti dalam penelitian ini akan membahas apakah tenggang waktu penyelesaian perkara menuju kepastian hukum sudah sesuai dengan SOP Penyidikan dan  manajemen penyidikan ataukah belum sesuai. Metode Penelitian yaitu Metode Pendekatan, Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini adanya kendala dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) yang mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara, maka seharusnya ada transparasi antara penyidik dan tersangka, jangan sampai tersangka tidak  tahu menahu kasusnya sampai mana dan dibiarkan menunggu tanpa adanya kepastian hukum yang jelas karena semua itu berpengaruh juga pada kesehariannya apalagi dapat  menghambat karir yang sedang di capai,  juga dalam menyelesaikan suatu masalah penyidik  harus benar  adanya sesuai dengan SOP  Penyidikan dan  manajemen penyidikan.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA LUBUKLINGGAU Agustinus Samosir
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 02 (2021): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i2.1271

Abstract

AbstrakKejahatan Narkotika merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa saat ini. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Sebagai negara hukum, kaitanya adalah bagaimana menegakan supremasi hukum memberantas peredaran dan penggunaan narkotika  di Lubuklinggau. AbstractNarcotics crime is a very serious human crime, has an extraordinary impact, especially on the young generation of a nation today. Narcotics crime is a transnational crime, because the spread and illicit trafficking are carried out across national borders. As a state of law, the link is how to uphold the rule of law to eradicate the distribution and use of narcotics in Lubuklinggau
PEMBERDAYAAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SUKABUMI Aang Munawar Juanda
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1112

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah bahaya laten yang setiap diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat baru. Tindak pidana narkotika dan psikotropika menunjukkan kecenderungan yang meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Penyuluh Agama Islam yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT. Faktor  penghambat Penyuluh Agama Islam dalam tugasnya adalah faktor eksternal, yaitu tidak semua masyarakat mau terbuka dan mau memberikan informasi keterlibatannya dalam kasus narkoba, masyarakat merasa curiga ketika berbicara narkoba, dan kepedulian terhadap lingkungan masih kurang; dan faktor internal, yaitu perlu intensitas yang tinggi, kerjasama yang kompak, butuh waktu yang banyak, dan anggaran yang cukup.
PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENGENDALIKAN PENGARUH OJEK DARING (ONLINE) TERHADAP KEARIFAN LOKAL Saptaning Ruju Paminto; Hasbu Naim Syaddad; Nahknur Wudhi Ainnaiha
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 02 (2021): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i2.1605

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi dewasa ini bagaikan kampak bermata dua, di satu sisi teknologi merupakan sumber informasi yang dapat memudahkan dan membantu pekerjaan manusia secara cepat. Namun di sisi lainnya, teknologi dapat mengubah kebiasaan bahkan karakter penggunanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan hukum, terlebih lagi berpengaruh terhadap kearifan lokal masyarakat Indonesia yang merupakan warisan budaya leluhur. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjabarkan pengaruh ojek online terhadap kearifan lokal dan juga untuk mengetahui peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengendalikan pengaruh ojek daring (online) terhadap kearifan lokal. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan wawancara sebagai validasi guna mendapatkan data yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ojek online sangat mempengaruhi kearifan lokal masyarakat yang ditandai dengan timbulnya perbedaan pola pikir antar masyarakat terhadap keberadaannya, sehingga dibutuhkan peran PPKn dalam mengendalikan pengaruh tersebut. ABSTRACTToday the development of technology is like a double-edged axe, on the one hand, technology is a source of information that can facilitate and help humans work quickly. But on the other hand, technology can change the habits and even the character of its users to do things that are contrary to religion and law, moreover, it affects the local wisdom of the Indonesian people which is an ancestral cultural heritage. This research was conducted to describe the effect of online Taxibike on local wisdom and also to determine the role of Pancasila and citizenship education (PPKn) in controlling the influence of online taxi bike on local wisdom. The approach method in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data collection technique was carried out using literature review and interviews as validation to obtain more comprehensive data. The results of this study show that online taxy bike  greatly affect the local wisdom of the community, which is marked by the emergence of differences in mindsets between communities towards their existence so that the role of PPKn is needed in controlling this influence.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK Hadi Jumhadi
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1114

Abstract

ABSTRAKPemilihan umum selalu pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena proses rakyat yang akan menentukan pemimpin. Sebagian  dari suprastruktur politik yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,  Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Tingkat Provinsi dan DPRD Tingkat Kabupaten Kota, Kepala Desa bahkan RW dan RT ditentukan melalui pemilihan umum. Proses penyelenggaraan pemilihan umum ini tentu saja bukan tanpa kendala dan dimanika. Banyak sekali ditemukan pelanggaran dalam setiap tahapan baik pelanggaran adminstrasi, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Harus dipahami bahwa dalam penegakan hukum pidana, dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materiilnya saja akan tetapi juga hukum formalnya. Aturan-aturan tersebut seyogianya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum KUHP bagi hukum pidana materiilnya, maupun untuk hukum pidana formalnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.ABSTRACTGeneral election is always a general election as a means of sovereignty to be an interesting study to study because it is the people's process that will determine the leader. Part of the political superstructure consisting of the President, Vice President, Governor, Deputy Governor, Regent, Deputy Regent and Mayor, Deputy Mayor, DPR RI, DPD, Provincial DPRD and City Regency DPRD, Village Heads and even RW and RT are determined by election. general. The process of organizing this general election is certainly not without obstacles and is dynamic. Lots of violations are found at every stage, both administrative violations, code violations and criminal offenses. It must be understood that in criminal law enforcement, the basis for a person's justification can be said to be guilty or not to commit a criminal act. Special Criminal Law, not only regulates the material criminal law but also the formal law. These rules should still pay attention to the general principles contained in both the general provisions of the Criminal Code for material criminal law, as well as for formal criminal law must comply with the provisions contained in Law Number 8 of 1981 concerning KUHAP.
FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR Budi Nuryanto
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 02 (2021): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i2.1283

Abstract

ABSTRAKPemilihan yang dilakukan di Indonesia, dalam penyelenggaraannya, terdapat banyak permasalahan dan pelanggaran. Permasalahan permasalahan tersebut tentunya perlu adanya penyelesaian dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara professional, yaitu dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Sentra Penegakan Hukum Terpadu, adalah forum yang dibentuk guna untuk menangani pelanggaran secara cepat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah Forum Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu, Polri dan Kejaksaan di tiap angkatan yang dibentuk sejak Pemilu Tahun 2004. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), dibentuk guna mengefektifkan  koordinasi antara institusi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran maupun kejahatan dalam tahap tahapan Pemilu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Cianjur dalam kerangka Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemilu guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.ABSTRACTElections conducted in Indonesia, in the implementation, there are many problems and violations. These problems certainly need to have a settlement from the parties that must be responsible professionally, namely by the existence of The Integrated Law Enforcement Center, is a forum formed in order to deal with violations quickly. The center for Integrated Law Enforcementmi The Election Supervisory Board Forum/Election Supervisory Committee, the National Police and The Prosecutor’s office in each force, established since the 2004 Elections. A bases for research by conducting a search of the rules and literature relating to the problem under study. The Integrated Law Enforcement Center (GAKKUMDU) was formed to make coordination between institutions involved  in handling violations and crime both in stages and in the elections process. Integrated Law Enforcement Center Kabupaten Cianjur in the framework of Election Criminal Law Enforcement in order to provide legal  certainty for the community. 
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Irvan Rizqian
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1115

Abstract

Aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sehingga supremasi hukum benar- benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Tujuan penelitian untuk mengetahui 1)  Anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. 2) Dampak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual 3) Upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaji menurut Hukum Pidana Indonesia. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian adalah sebagai berikut upaya  menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaji menurut hukum pidana indonesia adalah Peran Orang Tua, memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual,   keterlibatan   orang   tua   terhadap   proses  penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua. Peran Masyarakat, penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyakarat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Peran Negara, rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January