cover
Contact Name
Alexander Pramono
Contact Email
alexander@fisip.unkrip.ac.id
Phone
+6282154227713
Journal Mail Official
alexander@fisip.unkrip.ac.id
Editorial Address
UNIVERSITAS KRISTEN PALANGKA RAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus B Jl. Diponegoro No. 3 Palangka RayaKotak Pos 202, Kode Pos 73111
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Nyuli: Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
ISSN : 23028076     EISSN : 28087488     DOI : -
Keilmuan bidang ilmu pemerintahan, politik dan sosial-humaniora: Pemikiran Politik, Politik Indonesia, Ekonomi Politik, Politik Internasional, Politik Lokal, Perbandingan Politik, Governance, Sosial-humaniora, Politik Keagamaan, Kebijakan Publik, Seni-Budaya
Articles 25 Documents
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia Agustin Teras Narang; Benius; Kisno Hadi; Revorlin Telaumbanua
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.46

Abstract

Tulisan ini mendeskripsi tentang desentralisasi, pemekaran daerah dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemekaran daerah telah dimoratorium (penghentian sementara) oleh pemerintah pusat, namun usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) masih terus ada dan di antara yang masuk melalui DPD sampai tahun 2001 adalah 173 usulan. Pemekaran daerah merupakan wujud implementasi prinsip desentralisasi. DPD selaku wakil provinsi dan wakil masyarakat daerah di pusat belum memiliki kewenangan memutuskan pembentukan DOB, kecuali berwenang mengusulkan dan membahas RUU menjadi UU serta mengawasi pelaksanaan UU yang menjadi kewenangannya. Tulisan ini diangkat dari hasil diskusi Kuliah Umum Keterlibatan DPD dalam Pemekaran Daerah di Indonesia yang selenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya. Tujuan tulisan ini, Pertama, mengkonstruksi pemekaran daerah di Indonesia dan dinamikanya; dan Kedua, deskripsi keterlitaban DPD dalam proses legislasi pemekaran daerah.
Dampak Globalisasi Terhadap Akulturasi Budaya Dalam Mempengaruhi Gaya Komunikasi Alexander Pramono
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.47

Abstract

Globalisasi tanpa kita sadari membawa dampak bagi Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya budaya yang masuk sehingga terjadi masalah di pelbagai belahan negeri ini. Budaya Indonesia bisa berubah karena orang-orang Indonesia lebih suka meniru budaya asing. Dalam hal ini, perlu adanya gaya komunikasi yang baik untuk mengatasi perbedaan budaya. Saat kita berinteraksi dengan orang lain pasti melibatkan orang yang berbeda latar belakang budaya, tidak hanya itu saja gaya komunikasi juga bertujuan untuk mempelajari nilai-nilai budaya seseorang yang sedang berinteraksi dengan kita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak globalisasi terhadap akulturasi budaya, dampak globalisasi dalam mempengaruhi gaya komunikasi, dan dampak globalisasi terhadap akulturasi budaya dalam mempengaruhi gaya komunikasi. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisa dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kajian pustaka. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dampak terhadap akulturasi budaya, globalisasi memiliki dampak dalam mempengaruhi gaya komunikasi, dan globalisasi memiliki dampak terhadap akulturasi budaya dalam mempengaruhi gaya komunikasi.
Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Inflasi Kota Palangka Raya Benius; Rizki Hadifa
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat inflasi di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun data-data inflasi Kota Palangka Raya diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2019-2020. Analisis data menggunakan paired samples t-test. Hasil uji normalitas data menggunakan Kolmogorov- Smirnov p>a=0,200, sehingga data terdistribusi normal. Untuk analisis data-data tersebut mengunakan metode paired samples t-test yang ada di software SPSS statistics versi 25. Hasil analisis paired samples t-test menunjukan nilai Signifikan (2-Tailed) sebesar 0,127 dengan nilai signifikan sebesar < 0,05 penelitian menunjukkan pengaruh Inflasi di Kota Palangka Raya dengan membandingkan dengan tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19 adalah tidak signifikan. Artinya dampak Pandemi COVID-19 terhadap inflasi tidak terlalu berpengaruh.
Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Gunung Mas Evy Novitasari Ibie
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.49

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas. Dan faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahiu keadaan yang sebenarnya terjadi dan memperoleh gambaran tentang berbagai persoalan yang muncul dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. (2) Untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua proses kegiatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas sudah cukup baik karena karakteristik atau indikator good governance seperti kerangka hukum, transparancy dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, responsiveness terhadap kebutuhan dan kondisi pelayanan sudah terlaksana ketika ada keluhan, effectiveness dan efficiency dengan menggunakan sumber yang tersedia sudah dijalankan, serta accountability bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. (2) Faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jika dilihat dari aspek kinerja aparatur adalah kurangnya sumber daya manusia (Pegawai) adminstrasi, dan adanya petugas yang belum memahami tugasnya.Selain itu dari aspek kualitas pelayanan perizinan seperti sarana dan prasarana masih belum memadai dalam menunjang pekerjaan karena jumlahnya yang minim dan adanya peralatan yang rusak dan belum diperbaiki atau diganti, sehingga dirasakan belum cukup mampu memberikan pelayanan good governance yang baik kepada masyarakat.
Inovasi, Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menciptakan Good Governance Benius
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.50

Abstract

Secara legal-formal, pengaturan mengenai pelayanan publik telah tertuang dalam berbagai undang-undang antara lain UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta beberapa PP sebagai turunan UU pelayanan publik maupun UU Pemerintahan Daerah. Namun sangat disayangkan, karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pelayanan masih jauh dari memuaskan. Untuk itu, diperlukan sejumlah upaya guna mendorong timbulnya inovasi pelayanan publik melalui perubahan pola pikir dan perangkat budaya, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, dan kemitraan Pemda dengan swasta.
Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Desa Kolam Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Eri Berli Dino; Kisno Hadi; Rukiah
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.86

Abstract

Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Desa Kolam Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan mendeskripsikan berbagai persoalan yang muncul dalam Peran Bhabinkamtibmas Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Desa Kolam Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya dan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua proses kegiatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bhabinkamtibmas di Desa Kolam Kabupaten Murung Raya menunjukan peran yang baik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat Desa Kolam, hal ini dengan cara mediasi dan solusi penyelesaian secara kekeluargaan. Ketika ada masalah yang terjadi yang dilaporkan oleh masyarakat maka Bhabinkamtibmas dengan segera menyambang atau mendatangi tempat kejadian perkara dan menyelesaikan persoalan tersebut secara maksimal dengan musyawarah serta dengan ketentuan adat dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat di Desa Kolam tersebut. Selain itu sesuai tugas dan fungsinya Bhabinkamtibmas juga secara berkala memberikan penyuluhan atau sosialisasi menyangkut keamanan dan ketertiban Desa Kolam. Faktor faktor yang mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan adalah komunikasi yang baik dengan masyarakat desa, perhatian masyarakat desa yang memiliki kesetiaan kepentingan yang diusahakan pencapaiannya melalui partisipasi masyarakat desanya yang cukup baik. Selain itu faktor yang mempengaruhi juga adalah tidak adanya pos atau kantor Bhabinkamtibmas yang bersifat privasi, karena selama ini Bhabinkamtibmas masih ikut berkantor di kantor Desa Kolam, serta kurangnya personil yang hanya satu menyebabkan semua tugas yang dibebankan terlalu banyak. Dikatakan demikian karena faktor-faktor tersebut sangat berhubungan dengan peran yang dilakukan dalam melaksnakan tugas dan fungsi dari Bhabinkamtibmas. Masalah Sosial, Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kerja Sub Bagian Program Dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Herlina; Radarmas; Kisno Hadi
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas. Populasi dalam sampel penelitian ini adalah Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas, serta wawancara dengan Ketua PDIP Praksi, Ketua Kelompok Kerja Praksi, Ketua Praksi Demokrat. Populasi dalam sampel penelitian ini adalah Sekretaris DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja Subbagian Program dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Secara teknis Sekretaris DPRD secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas. .umum, yaitu ketersediaan sumber daya aparatur; adanya program kerja dan mekanisme kerja yang terukur; adanya kewenangan dalam memberikan pelayanan; adanya kerjasama dan dedikasi serta disiplin kerja pegawai yang baik; adanya dukungan pimpinan dalam menjalankan fungsi bagian dan subbagian; serta koordinasi yang baik antar Bagian dan Subbagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas.
Kepempinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Kristi Januarita
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.88

Abstract

Penelitian ini berlokasi di desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau. Adapun penelitian ini di lakukan agar mengetahui bagaimana kepemimpinan  Kepala Desa dalam meningkatkan infrastruktur. Seperti yang kita ketahui bersama pembangunan Infrastruktur sangat penting diperhatikan karna pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan pondasi awal bagi kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik. Infrastruktur yang sebagaimana diharapkan oleh masyarakat sedikit banyaknya sudah terlaksana. Faktor penghambat dalam Kepala Desa meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur di desa kinipan terdiri dari partisipasi dari masyarakat itu sendiri harus lebih ditingkatkan, karna keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangat penting agar pebangunan dapat berjalan dengan optimal. Fenomena yang terjadi masih banyak masyarakat yang tidak mau terlibat dalam pembangunan ini,Sehingga pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan kurang maksimal.
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Dalam Memberikan Pelayanan Prima di Polres Kabupaten Murung Raya Ramot Manogu Manurung
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.89

Abstract

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Dalam Memberikan Pelayanan Prima di Polres Kabupaten Murung Raya Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana SPKT Memberikan Pelayanan Prima Di Polres Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan mendeskripsikan pelayanan prima yang telah dilakukan oleh SPKT Kabupaten Murung Raya. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua proses kegiatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan prima yang dilakukan oleh SPKT Polres Murung Raya dianggap sudah cukup baik terbukti dengan beberapa dimensi dari kualitas kerja yang telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam standart pelayanan publik menurut Keputusan Menpan No 63 Tahun 2004, seperti prosedur yang telah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku bagi pemberi dan penerima layanan, waktu penyelesaian administrasi penerimaan laporan sampai penyelesaian perkara yang cukup cepat yang di nilai sudah memenuhi harapan, selain itu tidak ada pungutan biaya apapun bagi pelapor atau pengadu saat berurusan ke SPKT, hasil pelayanan yang diterima sudah dianggap memuaskan bagi pelapor dan korban karena dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta kompetensi dari personel atau aparat yang sudah cukup baik, baik dalam hal kedisiplinan,maupun kepangkatannya. Di katakan demikian karena dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan serta tanggung jawab daripada aparat yang melakoninya, sehingga pelayan prima yang diharapkan terlaksana dengan baik.
Pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Fitri; Kisno Hadi; Radarmas
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.90

Abstract

Pelaksanaan Program Kerja  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku  Kabupaten Pulang Pisau Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan  pedoman wawancara. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Page 1 of 3 | Total Record : 25