cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jkpdbanten@gmail.com
Phone
+6281906132274
Journal Mail Official
jkpdbanten@gmail.com
Editorial Address
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 267052, Kota Serang 42127
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
ISSN : 25974971     EISSN : 26850079     DOI : https://doi.org/10.37950
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. The journal publishes original research manuscripts, review articles, studies, and case studies that focus on: Local Autonomy and Bureaucracy Regional Governance Politics and Public Services Regional Innovation and Development Regional Natural Resources and Environment Regional Fiscal Policy and Development Other Issues in Regional Public Policy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
POTENSI NILAI EKONOMI TALAS BENENG (Xanthosoma undipes K.Koch) BERDASARKAN KANDUNGAN GIZINYA Moh. Sofyan Budiarto; Yunia Rahayuningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v1i1.1

Abstract

Talas Beneng merupakan sumber pangan alternatif yang banyak ditemukan di sekitar Gunung Karang di Kabupaten Pandeglang, baik berupa tanaman liar maupun hasil budidaya. Masyarakat sudah mengolah tales beneng menjadi tepung dan berbagai makanan olahan. Tales beneng merupakan sumber pangan alternatif selain beras yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga diperlukan perencanaan pengembangan tales beneng dari hulu sampai hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi tepung dan makanan olahan tales beneng sehingga dapat membantu Industri Kecil Menengah (IKM) pengolah talas beneng dalam menyediakan informasi kandungan gizi produk olahan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan uji laboratorium terhadap tepung dan keripik talas beneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan parameter mutu talas beneng telah mendekati SNI tepung terigu. Kadar air dan kadar abu lebih rendah dari SNI terigu, begitu juga kandungan protein, Fe, Zn, lebih tinggi dari SNI terigu. Mutu mikrobiologis tepung tales beneng terhadap kandungan E. colli lebih tinggi, begitu pula dengan kandungan asam oksalat. Pada keripik tales beneng, kadar abu cukup tinggi meskipun masih dibawah keripik pisang, sedangkan kadar lemak dan beta karoten pada talas beneng cukup tinggi.
DAMPAK SOSIAL KEBERADAAN INDUSTRI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN INDUSTRI CILEGON Yunia Rahayuningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v1i1.2

Abstract

Industrialisasi merupakan salah satu bentuk pendorong menuju modernisasi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perubahan pembangunan yang pesat akibat industri selain akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan berdampak langsung padakehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Seperti dua sisi mata uang logam yang berbeda, memiliki dampak positif dan negatif tertentu bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perkembangan kawasan industri harus memperhitungkan dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendapatkan gambaran terkait potensi dan sumberdaya masyarakat sekitar kawasan industri; 2) mendapatkan gambaran mengenai dampak positif dan negatif keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan. Penelitian ini menggunakan mixed methode, dan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kota Cilegon memiliki kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial menunjang pembangunan sosial ekonomi wilayahnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sekitarnya; 2) dampak positif kawasan industri diantaranya mengurangi pengangguran, terbuka peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain lingkungan tercemar, kemacetan lalu lintas, terjadinya kasus-kasus kriminal, menimbulkan kesenjangan, masyarakat bergaya konsumtif, dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI BANTEN: STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT BADUY DAN CITOREK Muhlisin Muhlisin; Helmy Faizi Bahrul Ulumi; Ayatullah Humaeni
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v1i1.4

Abstract

Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya. Kabupaten Lebak sudah memilikidua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi Banten baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentangMasyarakat Hukum Adat. Selain itu pula belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut, sehingga payung hukum yang ada belum mangokomodir keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang kompleks. Untuk mengetahui kebijakan Daerah mengenai perlindungan masyarakat adat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 15 Mei – 15 Juli 2016 di Desa Kanekes dan Kasepuhan Citorek dengan mewawancari 13 informan kunci. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terkait masyarakat adat/kasepuhan sudah dilakukan dengan mengeluarkan dua Perda dan Peraturan Desa Kanekes. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Masyarkat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua Perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa permasalahan. Masyarakat adat/kasepuhan berharap ada Perda lain yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat. Selain itu juga pemerintah perlu proaktif mengawal iplementasi Perda tersebut.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN Yana Suharyana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v1i1.5

Abstract

Implementasi e-government untuk memberikan pelayanan kepada publik sangat diharapkan demi terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang diharapkan masyarakat dengan informasi yang disajikan oleh pemerintah terutama informasi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Banten didasarkan kebijakan tentang pelayanan publik dan evaluasi kebijakan e-government dengan metodologi penelitiankualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs web bantenprov.go.id. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan sisteminformasi yang belum terintegrasi dengan unit kerja lainnya, selain itu masih adanya sistem layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih belum tersedia didalam sistem tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan e-government tersebut perlu diberikan rekomendasiyang mendukung upaya peningkatan dalam pelayanan e-government tersebut melalui penyediaan regulasi atau kebijakan pengelolaan e-government, penyempurnaan pengelolaan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sumber daya manusia (brainware).
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH: STUDI DI TUJUH NEGARA ASEAN Sugeng Setyadi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v1i1.6

Abstract

Makalah ini menguji hubungan antara globalisasi ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di negara-negara anggota ASEAN, menggunakan data panel dari tahun 2000 sampai 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara globalisasi ekonomi terhadap tingkat kesenjangan di negara anggota ASEAN. Negara dengan tingkat integrasi ekonomi lebih besar dengan negara ASEAN cenderung tercatat dengan tingkat ketimpangan wilayah yang lebih tinggi. Temuan ini juga memasukkan variabel penjelas lain yang hubungan yang relevan terhadap ketimpangan spasial yang terjadi di negara ASEAN. Analisis ini juga mengungkapkan secara spasial dampak globalisasi ekonomi terhadap negara dengan populasi penduduk yang lebih besar yang menunjukkan tingkat disparitas wilayah negara-negara ASEAN.
POTENSI PESISIR UTARA BANTEN SEBAGAI PENGHASIL GARAM Yusniah Anggraini; Aris Munandar
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v1i1.7

Abstract

Ketimpangan antara luasan lahan potensial dibandingkan dengan lahan yang telah dimanfaatkan merupakan peluang untuk peningkatan produksi garam melalui perluasan tambak garam di Indonesia. Selain peluang, berbagai masalah yang teridentifikasi dalam upaya pencapaian swasembada garam adalah rendahnya produktivitas lahan yang terkait dengan kurangnya pengembangan teknologi, sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana produksi garam,serta aspek tata niaga. Hal yang lebih penting lagi, diperlukan ketersediaan data yang valid untuk dapat menentukan angka kebutuhan garam yang sebenarnya (riil), baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri. Hal ini terkait dengan kuantitas garam yang harus tersedia agar swasembada garam dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan wilayah untuk menjadi sumber penghasil garam dan inovasi teknologi dalam pembuatan garam di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah perairan utara Provinsi Banten memiliki potensi untuk pengembangan produksi garam. Potensi tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian kualitas air dan kajian wilayahnya terutama tambak-tambak yang sudah idle.Pengembangan produksi garam di Provinsi Banten perlu diberikan sentuhan inovasi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan baik dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Inovasi teknologi yang sesuai dengan wilayah Banten adalah produksi garam dengan sistem termal dan Teknologi Ulir Filter (TUF). Selain itu, pengolahan limbah dari produksi garam juga dilakukan melalui teknologi Bittern yang dapat dijadikan sebagai bahan baku industri.
MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGION Agus Sjafari; Kandung Sapto Nugroho; Arenawati Arenawati; Oki Otaviana; Guntur Fernanto
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v2i1.29

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan. Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen
ACHIEVEMENT OF PNPM MANDIRI PROGRAM THROUGH SAVING LOANS PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN SAWARNA VILLAGE BAYAH DISTRICT Yusniah Anggraini
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v2i1.31

Abstract

ABSTRAK Terwujud sebuah pembangunan yang berlandaskan pada pemberdayaan, yakni melalui sebuah program pemerintah bernama ‘Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Penelitian ini mengenai program PNPM Mandiri yang berfokus pada Capaian Program PNPM Mandiri Pedesaan melalui pogram simpan pinjam perempuan (SPP) untuk pemberdayaan masyarakat di desa sawarna kecamatan bayah. Dari ketiga program bidang yang ada tulisan ini akan membahas program pembangunan di bidang ekonomi. Yang dalam implementasinya di Desa Sawarna, program ini disebut sebagai ‘Program Simpan Pinjam Perempuan(SPP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan adalah para Perempuan anggota kelompok di kecamatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan instrumennya berbentuk pedoman wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis data secara induktif. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa , pada proses pelaksanaannya PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna menghasilkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup mereka, khususny para perempuan di lingkungan desa sawarna. Melalui Program SPP kaum perempuan menjadi berdaya dan dapat mampu bermetamorfosa menjadi pribadi yang aktif. Dengan bantuan dana yang diberikan kepada kaum perempuan sehingga mampu mengembangkan usaha mikro yang mereka miliki menjadi lebih baik, serta mereka mampu terbebas dari jeratan ‘bank keliling’. Akan tetapi masih ada kekurangan dari pelaksanaan program tersebut, sehingga proram SPP menjadi kurang maksimal. Maka dalam hasil penelitian ini akan disajikan beberapa rekomendasi untuk melengkapi kekurangan yang ada. Kata Kunci : Program PNPM mandiri, Program simpan pinjam perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Sawarna ABSTRACT A development based on empowerment is realized, namely through a government program called ‘Mandiri Community Empowerment National Program (PNPM Mandiri). This research is about the PNPM Mandiri program which focuses on the Achievement of the PNPM Mandiri Rural Program through the women's savings and loan program (SPP) for community empowerment in Sawarna village, Bayah sub-district. Of the three field programs that exist this paper will discuss development programs in the economic field. Which in its implementation in Sawarna Village, this program is referred to as the ‘Women's Savings and Loan Program (SPP). The method used in this study is a qualitative descriptive method, with informants being women group members in the sub-district. Data collection techniques used are interview techniques, and the instruments are in the form of interview guidelines. The data analysis technique is inductive data analysis. The field findings show that, in the implementation process of PNPM Mandiri Rural in Sawarna Village produced positive and negative impacts on the community (women). Among them have been able to help local people improve their lives, especially women in the Sawarna village. Through the SPP Program women become empowered and can be able to morph into an active person. With financial assistance given to women so that they can develop their own micro-businesses to be better, and they are able to be free from the entanglement of 'mobile banks'. However, there are still shortcomings in the implementation of the program, so that the SPP program becomes less than optimal. So in the results of this study there will be a number of recommendations to complement the shortcomings. Keywords: PNPM mandiri program, the Save Program loan women, empowerment of village community Sawarna
MODEL OF ACADEMIC ROLE IN SUPPORTING SMART CITY IMPLEMENTATION IN SERANG CITY Hermansyah Andi Wibowo
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v2i1.32

Abstract

ABSTRAK Penelitian kebijakan ini bertujuan mendukung implementasi konsep smart city di Kota Serang Provinsi Banten dengah hasil akhir adalah model penerapan smart city. Tinjauan pustaka sederhadan dipilih sebagai metode kajian dimana pustaka-pustaka yang ada, baik artikel di jurnal maupun di nonjurnal, diambil, ditelaah dan dijadikan acuan dalam pembuatan model. Observasi terhadap perilaku masyarakat dan tokoh masyarakat, wawancara rahasia terhadap masyarakat, tokoh dan juga sejumlah pejabat eselon 3, dilakukan untuk memperkarya konten kajian dan segi-segi penyusunan. Laporan penelitian disusuntulis dengan urutan pendefinisian smart city, metode pengumpulan data, pemaparan dimensi-dimensi dan karakteristik smart city, serta kota-kota yang melaksanakan smart city, penjelasan bagaimana mewujudkan smart city dan peran akademisi dalam ikut mewujudkannya, kritik-kritik terkait konsep smart city, dan penutup berisi kesimpulan dan saran lebih lanjut untuk penerapan konsep smart city di Kota Serang, khususnya pelibatan para tokoh masyarakat dan peran kunci para akademisi. Kata kunci: Smart city, Kota Serang, Akademisi, Green city, Teknologi Informasi dan Komunikasi ABSTRACT This study aims to support the implementation of the concept of a smart city in Serang City, Banten Province, with the final result of the smart city application model. Simple literature review and selected as a study method in which existing libraries, both in journals and non-journals, are considered, reviewed and used in modeling Observations on the behavior of the community and community leaders, confidential interviews with the community, figures and also a number of echelon 3 officials, were carried out to work on the content of the study and the aspects of preparation. The research report was written in the sequence of defining smart city, methods, presentation of dimensions and characteristics of smart city, as well as cities implementing smart city, explanation of how to realize smart city and the role of academics in participating in making it happen, criticisms related to the smart city concept , and the closing contains conclusions and further suggestions for the application of the smart city concept in Serang City, specifically involving community leaders and the key role of academics. Keywords: Smart city, Serang City, Academics, Green city, Information and Communication Technology
THE QUALITY OF SPENDING OF BASIC SERVICES OF EDUCATION AFFAIRS OF BANTEN PROVINCE Yunia Rahayuningsih; Yana Suharyana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v2i1.33

Abstract

ABSTRAK Sektor pendidikan harus memperoleh perhatian yang khusus sehingga kedepan bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang tentunya upaya tersebut bisa di intervensi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kualitas belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara, FGD, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) APBD Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp 8.811,0 miliyar, belanja urusan pendidikan yang terealisasi hanya sebesar Rp 3.96,35 milyar atau setara 5,7 %, belum terealisasi minimal 20% dari APBD Provinsi Banten; (2) Struktur belanja pendidikan terdiri dari belanja langsung 88% dan belanja tidak langsung 12%. Anggaran lebih banyak terfokus pada anggaran operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang serta jasa sebesar 50%, sementara belanja modal hanya sebesar 46% (dari struktur belanja langsung); (3) Ketersediaan sumber daya manusia pendukung pendidikan belum dapat mengakomodir sampai ke wilayah terpencil, dimana rasio guru-siswa untuk SMA 1:18 dan 1: 15 untuk SMK. (4) Ketersediaan sarana pendidikan sekolah menengah agak sulit dijangkau khusus untuk anak usia sekolah yang berada pada kategori tingkat kemiskinan yang tinggi (kondisi ekonomi). Minimnya dorongan orang tua dan lingkungan masyarakat (kultur) untuk bersekolah, ketersediaan sarana jalan menuju sekolah membuat dorongan untuk partisipasi sekolah menjadi kurang; (5) Kondisi sarana dan prasarana dibeberapa daerah mengalami kerusakan, dan tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar dengan nyaman, juga daya tampung siswa pada sekolah tertentu di beberapa wilayah melebihi kapasitas seperti di daerah yang padat penduduknya. (6) Angka Partisipasi sekolah (APS) berdasarkan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 66.73%, Angka Pertisipasi Kasar (APK) sebesar 69,73%, Angka Partisipasi Murni (APM) hanya 55,7 %. Kata kunci: Kualitas Belanja, Pelayanan Dasar, Pendidikan, Provinsi Banten. ABSTRACT The education sector must receive special attention so that in the future it can improve the quality of education which of course these efforts can be intervened through improving the quality and quantity of education spending. The purpose of this study is to find out the quality of shopping for basic services in education affairs in Banten Province. The research method used is qualitative descriptive. Data obtained through interviews, focus group discussions, observations, and literature studies. The results showed that (1) the Banten Province APBD in 2016 amounted to Rp. 8,811.0 billion, the realization of education affairs was only Rp. 3.96.35 billion, equivalent to 5.7%, not realized at least 20% of the Banten Province Regional Budget; (2) The structure of education spending consists of 88% direct expenditure and 12% indirect expenditure. The budget focuses more on the operational budget in the form of personnel expenditure and goods and services expenditure by 50%, while capital expenditure is only 46% (from the direct expenditure structure); (3) The availability of human resources supporting education has not been able to accommodate to remote areas, where the ratio of teacher-students to SMA 1:18 and 1: 15 is for SMKs. (4) Availability of facilities for secondary school education is rather difficult to reach specifically for school-age children who are in the category of high poverty levels (economic conditions). The lack of encouragement from parents and the community (culture) to go to school, the availability of road facilities to go to school makes encouragement for school participation less; (5) Conditions of facilities and infrastructure in some areas are damaged, and are not suitable to be used for the teaching and learning process comfortably, as well as the capacity of students in certain schools in some areas exceeding capacity such as in densely populated areas. (6) School Participation Rate (APS) based on the age group of 16-18 years is 66.73%, Rough Participation Rate (APK) is 69.73%, Pure Participation Rate (APM) is only 55.7% Keywords: Quality of Shopping, Basic Services, Education, Banten Province

Page 1 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): December 2023 Vol 7 No 1 (2023): June 2023 Vol 6 No 2 (2022): December 2022 Vol 6 No 1 (2022): June 2022 Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020 Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 More Issue