cover
Contact Name
Nanang Haryono
Contact Email
nanang.haryono@fisip.unair.ac.id
Phone
+628155026603
Journal Mail Official
jap@journal.unair.ac.id
Editorial Address
Kampus B Universitas Airlangga Jl Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 602886
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jejaring Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 20863101     EISSN : 28083989     DOI : http://dx.doi.org/10.20473/jap.v13i1.29351
Core Subject : Social,
Jejaring Administrasi Publik (JAP) adalah jurnal dengan akses terbuka dan peer-review jurnal. Tujuan dari JAP adalah untuk menerbitkan artikel-artikel kritis dan orisinal yang memajukan pemahaman teoritis, praktik administrasi negara/publik melalui penelitian. Jurnal JAP mendorong, dan terbuka pada makalah yang membahas menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta campuran kualitatif dan kuantitatif. Cakupan kajian diantaranya Public Policy, Governance, Administrative Reform, Collaborative Governance, Dynamic Public Service, Democracy dan Local Governance, e-governance, Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal JAP terbit dua kali dalam setahun Januari-Juni dan Juli-Desember. Jurnal JAP menerima artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. p ISSN 2086-3101 dan e ISSN 2808-3989
Articles 35 Documents
Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Andi Rachman Salasa
Jejaring Administrasi Publik Vol. 13 No. 1 (2021): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1050.894 KB) | DOI: 10.20473/jap.v13i1.29357

Abstract

Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun kondisi ini tidak serta merta menjadikan masyarakat Indonesia dapat mengakses pangan dengan mudah dan murah. Indonesia saat ini ini justru dikenal sebagai negara pengimpor pangan. Ketahanan pangan menjadi sangat penting karena diperkirakan jumlah penduduk yang Indonesia yang saat ini sebesar 267 juta jiwa diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 319 juta jiwa di tahun 2045 mendatang. Pemerintah Indonesia harus dapat merumuskan kebijakan pangan nasional yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan pangan tersebut meliputi ketersedian pasokan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang baik serta keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat dan aman untuk dikonsumsi. Pemerintah harus mulai melihat bahwa ketahanan pangan akan terwujud apabila  tiga dimensi utama dari ketahanan pangan yaitu: (i) ketersediaan (availability); (ii) akses (accessability); dan (iii) keterjangkauan (affordability) oleh seseorang (keluarga) dapat terpenuhi. Pemerintah juga harus mampu mengintegrasikan kebijakan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan dengan kebijakan pembangunan nasional lainnya semacam kebijakan ekonomi makro melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Strategi Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat Ladiatno Samsara
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.197 KB) | DOI: 10.20473/jap.v12i1.23298

Abstract

Budaya literasi belum sepenuhnya familiar di kalangan masyarakat. Melalui tulisan ini digambarkan strategi inovasi untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dan lapangan dijadikan sebagai pilihan dalam menggambarkan strategi untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat di Kabupaten Banggai. Strategi inovasi yang diimplementasikan terkait pengelolaan perpustakaan dengan jaringan yang luas; memiliki akses cepat, tepat dan mampu memberikan pelayanan secara maksimal; kebaruan ditekankan pada media pencarian dan perilaku pemustaka; perpustakaan keliling di lokasi wisata; pojok simputnyo dan arsip digital. Selain strategis tersebut, dukungan pemimpin dalam peningkatan budaya literasi menjadi salah satu lngkah agar budaya literasi di Kabupaten Banggai meningkat.Literacy culture not yet familiar among the community. This papper describe innovation strategy to increase literacy culture people in Bangga Regency, Central Sulawesi Province. Qualitative research method with literature and field study choices to describe innovation strategy to increase literacy culture people in Bangga Regency. Innovation strategy can describe: library manage with an extensive network connection, have a fast access, precise and able to provide maximum service; innovation focus in searching tools and librarian habit; mobile library in tourist site; pojok simputnyo and digital archive. Non only the strategies, but also sipport of leaders for increase literation culture can made one of strategy to increase literacy culture in Banggai Regency.
Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah Arditya Wicaksono
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (921.238 KB) | DOI: 10.20473/jap.v12i1.23315

Abstract

Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebuah kebijakan yang dalam implementasinya terkendala komitmen politik stakeholders dan kesiapan petani. Di tataran teknis fase awalnya terkendala analisis spasial. Tulisan mencoba mendeskripsikan secara kualitatif kendala yang dihadapi untuk menetapkan sawah sebagai obyek LP2B dan mencoba memberikan solusi apa yang harus dilakukan secara sistematis.Sustainable food agriculture land is a policy which is constrained in its implementation due to the political commitment of stakeholders and farmers' readiness. At the technical level the initial phase is constrained by spatial analysis. The article tries to describe qualitatively the obstacles faced in establishing rice fields as objects of LP2B and trying to provide solutions to what must be done systematically.
Pemberdayaan Dikalangan Calon Pekerja Migran Dalam Rangka Pencegahan Penyakit Menular di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Toetik Koesbardiati; Sri Endah Kinasih; Delta Bayu Murti; Rachmah Ida; Irfan Wahyudi
Jejaring Administrasi Publik Vol. 13 No. 1 (2021): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.096 KB) | DOI: 10.20473/jap.v13i1.29359

Abstract

Rendahnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebenarnya berkorelasi lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan formal mereka. Rata-rata pendidikan formal sebanyak 68%  lulusan SD dan SMP. Pengetahuan PMI terkait dengan penularan penyakit yang disebabkan adanya pola-pola interaksi sangatlah rendah. Penyakit menular pada PMI terkait dengan pola-pola interkasi banyak dilakukan di negara tujuan. Hal ini tentunya  berdampak pada penyebaran penyakit menular pada PMI purna penempatan yang semakin meningkat bahkan menyebarluas bukan hanya di daerah pengiriman saja tetapi ke wilayah-wilayah yang bukan pengiriman PMI.WHO dari Komisi Migrasi dan Kesehatan menyampaikan adanya kerentanan para migran terkait dengan hak, perawatan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Komisi ini memberikan rekomendasi menuju Global Health dengan misi migrasi sehat. Untuk merespon situasi ini maka studi ini membahas tentang pemberdayaan dikalangan  calon pekerja migran dalam rangka pencegahan penyakit menular  desa Benculuk, kecamatan Celuring, kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ini diharapkan memberikan kontribusi untuk calon PMI terkait dengan pola-pola interaksi dan berperilaku sesuai standard kesehatan  dengan sesama migran, majikan maupun warga negara tujuan. Apabila ketika dalam pola-pola interaksi dan berperilaku tidak sesuai standard kesehatan maka akan berdampak penularan penyakit.  Pemberdayaan ini dilakukan di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Desa Benculuk Kecamatan Cluring Banyuwangi  Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian  ditentukan secara purposive di kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dari tujuh kabupaten di Jawa Timur pengirim pekerja migran ke luar negeri. Pengumpulan data meliputi  observation  dan indepth interview. Informan yang dipilih adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti. Terakhir adalah analisa data  yaitu data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diindentifikasikan berdasarkan tema kemudian dianalisa.Hasil studi ini menunjukkan bahwa calon PMI belum memiliki pengetahuan tentang penyakit menular yang disebabkan oleh interaksi yang tidak tepat. Interkasi yang tepat akan mencegah terjadinya penularan penyakit. Apalagi informasi penularan penyakit tidak disampaikan pada pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan tidak didukung dengan menggunakan media pengajaran seperti video, simulasi dan hanya menggunakan metode ceramah. Demikian materi yang disampaikan tidak sesuai dengan modul pegangan instruktur. Dengan adanya pemberdayaan dikalangan calon PMI terkait dengan bahaya penyakit menular perlu adanya kiat-kiat untuk menghindarinya dengan membatasi interaksi di negara tujuan.
5 Dimensi Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Sistem Keolahragaan Nasional Achmad Gunawan
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.763 KB) | DOI: 10.20473/jap.v12i1.23299

Abstract

Sebagai dampak covid-19, Olimpiade Tokyo ditunda ke tahun 2021, begitu juga dengan penyelenggaraan Piala Eropa (UEFA Cup) 2020 ditunda ke tahun 2021. Di tingkat nasional penyelenggaraan PON XX Papua 2020 yang rencananya dilaksanakan pada Oktober 2020, di tunda ke tahun 2021. Begitupun dengan dihentikannya liga sepokbola Indonesia sejak tanggal 14 Maret 2020. Dari aspek pembudayaan olahraga, prasarana dan sarana olahraga ditutup, gym, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang umum. Belum lagi dampak terhadap industry alat-alat olahraga. Meskipun begitu, di sisi lain pandemic covid-19 juga mendorong masyarakat untuk memiliki budaya hidup sehat dengan melakukan olahraga rutin secara mandiri. Artinya covid-19 disatu sisi memberikan dampak negatif yang dahsyat, namun di sisi lain juga membawa dampak positif. Dengan melihat dampak cobvid-19 melalui 5 dimensi dampak kebijakan Thomas R. Dye, diharapkan dapat dijelaskan dampak covid-19 terhadap system keolahragaan nasional secara utuh, sehingga upaya penanganannya juga dapat dirumuskan dengan kebijakan yang komprehensif dan efektif.As a result of covid-19, the Tokyo Olympics was postponed to 2021, as well as the implementation of the European Cup (UEFA Cup) 2020 was postponed to 2021. At the national level the holding of the XX Papua 2020 PON, which was planned to be held in October 2020, was postponed to 2021. Likewise with the termination of the Indonesian football league since March 14, 2020. From the aspect of sports culture, sports infrastructure and facilities are closed, gym, futsal court, tennis court, public swimming pool. Not to mention the impact on the sports equipment industry. Even so, on the other hand, the Covid-19 pandemic also encourages people to have a culture of healthy living by doing regular exercise independently. This means that Covid-19 on the one hand has had a devastating negative impact, but on the other hand it also has a positive impact. By looking at the impact of Cobvid-19 through 5 dimensions of the impact of Thomas R. Dye's policies, it is hoped that the impact of Covid-19 on the national sports system as a whole can be explained, so that handling efforts can also be formulated with comprehensive and effective policies.
Aplikasi Soft System Methodology (SSM) Untuk Pengembangan Strategi Pemberantasan dalam Pandemi Covid-19 di Selandia Baru Adi Nuryanto
Jejaring Administrasi Publik Vol. 13 No. 1 (2021): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.585 KB) | DOI: 10.20473/jap.v13i1.29356

Abstract

Pemerintah Selandia Baru telah mengakhiri lockdown saat berhasil menekan angka kasus positif Covid-19 hingga nol selama 17 hari berturut-turut. Tingkat sistem peringatan telah diturunkan dari tingkat 4 menjadi tingkat 1 dalam waktu tujuh pekan. Pembatasan aktivitas sosial telah dilonggarkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, tidak menyentuh wajah, menutup batuk dengan lengan dalam dan menjalankan test kesehatan dan penelusuran kontak. Kebijakan dan strategi penangangan Covid-19 di Selandia Baru terdiri dari pengawasan (mitigation), penekanan (suppression) dan pemberantasan (elimination). Strategi pengawasan berupaya mengendalikan angka kasus positif sehingga kurva jumlah kasus positif melandai. Strategi penanggulangan dimaksudkan untuk menekan jumlah kasus seminimal mungkin. Sedangkan strategi pemberantasan ditujukan untuk membasmi virus Covid-19. Pengembangan strategi pemberantasan dalam pandemi Covid-19 memerlukan penentuan definisi yang kuat secara ilmiah mengenai pemberantasan Covid-19. Tujuan dari makalah ini adalah untuk dapat memberikan gambaran permasalahan dalam pengembangan strategi pemberantasan dalam pandemi Covid-19 di Selandia Baru menggunakan metode soft system methodology.
Eliminasi Kesenjangan Kualitas SDM Melalui Kebijakan Afirmasi Pendidikan di Jawa Timur Madekhan Ali
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.772 KB) | DOI: 10.20473/jap.v12i1.23300

Abstract

Kesenjangan kualitas sumberdaya manusia antar wilayah merupakan gejala umum pembangunan daerah, tidak terkecuali Jawa Timur. Selain diperlukan penguatan sinergi sumberdaya pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk memastikan eliminasi ketertinggalan wilayah pinggiran dengan wilayah pusat, diperlukan pula implementasi kebijakan afirmasi. Tujuan kajian ini untuk memformulasi kebijakan afirmasi pendidikan dalam rangka eliminasi Kesenjangan Kualitas SDM, sesuai kapasitas sumberdaya dan tingkat kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui metode studi dokumen diperoleh gambaran bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi 2019 Jawa timur termasuk tinggi 5,52%, namun masih diikuti tingginya angka kemiskinan 10,37%. Rata-rata lama sekolah penduduk masih 8,21 tahun, atau setara kelas dua SMP sederajat. Dari 38 Kabupaten/kota, hanya 5 daerah yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari per kapita nasional. Berbasis indikator IPM didapati 14 Kabupaten memerlukan kebijakan afirmasi, dan 10 Kabupaten dengan indikator kemiskinan di atas angka 13%. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peluang implementasi kebijakan afirmasi pendidikan dalam tiga bentuk: Pertama melalui jalur kebijakan transfer anggaran pada pos belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota, kedua melalui jalur Bantuan Hibah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, dan ketiga melalui regulasi yang menjamin mutu sekolah di daerah terpencil.Disparity in the quality of human resources among regions is a common symptom of regional development, included East Java. In addition to strenghening synergy between the government, civil society and the private sector, it is necessary to implement affirmative policies. The purpose of this study is to formulate educational affirmative policy in the context of eliminating disparity of human resource quality, according to resource capacity and the level of authority of the Government of East Java Province. Based on documents analysis method, shows that East Java's economic growth performance in 2019 is high, 5.52%, but it is still followed by a high poverty rate of 10.37%. The means years of school (MYS) of population is still 8.21 years, or equivalent of second grade of junior high school. From 38 regencies, only 5 regions have per capita income higher than the national per capita. Based on HDI indicators found 14 districts need affirmative policy, and using poverty indicators above 13%, there are 10 districts which need affirmative policy. The results of the study show that government of East Java has prospect to implement the affirmative policy in three forms: First through the Financial Aid expenditure (Bantuan Keuangan) transferred to the district/city account, second through the Grant Aid (Bantuan Hibah) which is directly transferred to school accounts, and the third through regulation of quality assurance for schools in remote area.
Manajemen Kinerja dalam Kerangka Flexible Working Arrangement: Pengalaman dari pelaksanaan WFH, Cascading Target Kinerja Harian Ladiatno Samsara
Jejaring Administrasi Publik Vol. 13 No. 1 (2021): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.989 KB) | DOI: 10.20473/jap.v13i1.29351

Abstract

Implementasi Flexible Working Arrangement (FWA) mendapatkan pembelajaran berharga dari implementasi Work From Home (WFH). Pelaksanaan WFH memberikan gambaran beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satunya manajemen kinerja. Manajemen kinerja mengelola kinerja dari perencanaan sampai evaluasi. Dalam manajemen kinerja terdapat target kinerja dan penilaian kinerja. Dalam kerangka FWA, target kinerja harus diukur sampai ke kinerja harian. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan digambarkan cascading target kinerja sampai ke kinerja harian. Selain itu juga digambarkan kebutuhan kompetensi pegawai untuk dpaat Menyusun target kinerja yang detail dan terukur. Tulisan ini menggunakan teknis deskriptif kualitatif dengan menekankan pada keleluasaan pembahasan menggunakan tinjauan berbagai literatur. Hasil penelitian ini melihat bahwa dalam pelaksanaan FWA, aspek perencanaan kinerja menjadi kunci. Perencanaan kinerja pegawai disusun sampai ke tahap yang lebih detail yaitu kinerja harian. Kinerja harian menjadi ukuran produktivitas pegawai Ketika implementasi FWA
Evaluasi Program English Massive Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Kota Kediri Tahun 2017-2019 Anselmus Edwin Dwi Cahya; Rizqi Bachtiar
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.329 KB) | DOI: 10.20473/jap.v12i1.23301

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program English Massive (E-Mas) dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat di Kota Kediri tahun 2017-2019 dengan teori Evaluasi model CIPP menurut Stufflebeam diantaranya: Context; Input, Process, Product. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian diantaranya penyelenggara program, partisipan, tutor dengan menggunakan teknik purposive. Hasil Penelitian menunjukkan evaluasi program English Massive berdasarkan: Context, latar belakang dan tujuan ialah ingin memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran Bahasa Inggris supaya meningkatkan daya saing dan kapasitas masyarakat kota Kediri; syarat E-Mas mudah dan target sasaran seluruh warga Kota Kediri. Input, kesesuaian partisipan telah sesuai namun hanya kategori children memiliki jumlah partisipan tiggi; Tutor disediakan oleh Dinas Pendidikan dan sesuai dengan kriteria namun jumlah tutor menurun; materi yang diberikan sesuai dengan silabus dan kemampuan partisipan dengan fokus conversation dan speaking; anggaran telah mencukupi untuk kebutuhan dan operasional program; sarana dan prasarana sudah cukup memadai karena dikelola oleh masyarakat sendiri; informasi sudah jelas diberikan melalui sosialisasi, media sosial dan internet. Process, penjadwalan telah sesuai sebab jadwal direncanakan oleh partisipan dan tutor; proses pembelajaran cukup efektif melalui diskusi dan fun game; aktivitas selain pembelajaran yaitu outing class, COIN EMAS, outbond dan sebagainya; hambatan yaitu kesadaran masyarakat kurang, adanya kesibukan, spot kurang kondusif, jarak yang jauh antara spot dengan tempat tinggal tutor, honor tidak cair tiap bulan, modul tidak dibagikan ke partisipan. Product, dampak yang dirasakan partisipan adanya peningkatan kemampuan partisipan dalam berbahasa inggris; meningkatkan IPM Kota Kediri.This study aims to investigate the implementation of the English Massive (E-Mas) program as an effort to improve social capacity in Kediri City, year 2017-2019 by utilising Stufflebeams’s theory of evaluation. This research uses descriptive qualitative research methods. Research subjects include program organizers, participants, tutors by using purposive techniques. The results of the study show that the background and purpose of the English Massive program based on the first indicator in which Context is to empower the society through learning English in order to improve the competitiveness and capacity of the Kediri’s citizens; E-Mas requirements are easy and target for all residents of Kediri City. Based on Input Indicator, participants are arguably fit with the standar but only the children category has a high number of participants; Tutors were provided by the Education Office (Dinas Pendidikan); the material provided is in accordance with the syllabus and the ability of participants focusing on conversation and speaking. The budget is sufficient for program’s expenses and operations; facilities and infrastructure are good enough because they are managed and provided also by the society itself; information has clearly been provided through outreach, social media and the internet. Based on Process Indicator, scheduling is appropriate because the schedule is planned by participants and tutors; the learning process is quite effective through discussion and fun games; activities other than learning, namely outing class, COIN EMAS, outbound and so on; the obstacles are lack of public awareness, busyness, less conducive spot, long distance between spot and tutor's residence, monthly non-payment of honorarium, modules are not distributed to participants. Product Indicator, the impact felt by the participants is an increase in the ability of participants in speaking English as well as improving the HDI of Kediri City.
Analisis Dampak Inovasi Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta (Service poin pelayanan perizinan Pasar Rebo) Bambang Agus Diana; Refita Aulina
Jejaring Administrasi Publik Vol. 13 No. 1 (2021): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.158 KB) | DOI: 10.20473/jap.v13i1.29352

Abstract

Untuk mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu( DPMPTSP) DKI Jakarta melakukan berbagai inovasi yang Penyelenggaraan melalui One Stop Service Policy (OSSP) ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama pada pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan pelayanan yang tepat, cepat, mudah, murah dan tranparansi. Inovasi selalu dimulai dengan kreativitas yaitu memulai dengan memikirkan hal-hal yang belum pernah ada. Proses mewujudkan hal yang baru ini disebut dengan inovasi (levitt). Sementara Gareth Jones inovasi sebagai suato proses dimana organisasi menggunakan keahlian dan sumberdaya untuk mengembangkan sistem produksi dan operasi sehingga mereka dapat memberi tanggapan atas tuntutan konsumen secara lebih baik.  Evert M. Rogers (Suwarno, 2008:9) Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membaca fenomena yang terjadi dalam kondisi sosial khususnya dampak inovasi DPMPTSP pada masyarakat. . Salah satu peran Biro Pelayanan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan peluang promosi dan investasi melalui penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tepat, cepat, sederhana dan murah.

Page 1 of 4 | Total Record : 35