cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
educoretax.jurnalku@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
educoretax.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Educoretax
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28088271     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Educoretax is a place for disseminating research results in the field of taxation, including, but not limited to, topics on central taxes, customs, excise, local taxes, regional levies, tax accounting, tax law, tax administration, tax information systems, public policies, and other taxes.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 143 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU Anwari, Alfian; Bandiyono, Agus
Educoretax Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.643 KB)

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak risiko bagi kesehatan masyarakat dan secara nyata berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk pengeluaran untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan pajak yang diterbitkan pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 ialah perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme restitusi pajak di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu Khairani, Eka Celia; Wahyu Utomo, Santoso
Educoretax Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.989 KB) | DOI: 10.54957/educoretax.v1i2.5

Abstract

Abstract Regional-based supervision is one of the strategies of the Directorate General of Taxes as the Indonesian tax authority to support the achievement of the national development priority agenda, optimal state revenues. The main objective of implementing regional-based supervision is to optimize state revenues and expand the tax base through increasing tax compliance and increasing tax potential. This study aims to find out how the implementation of regional-based supervision, the results of regional-based supervision, and the suitability of the results with the implementation objectives that have been mentioned as well as the constraints of region-based supervision in KPP Pratama Batu. Data was collected through interviews with account representatives of the KPP Pratama Batu and documentation. Furthermore, the research was conducted by combining qualitative methods and simple quantitative methods. The results showed that the regional-based supervision activities at KPP Pratama Batu were in accordance with the regulations although there were still some procedures that had not been fully implemented. Regional-based supervision is able to realize an increase in the formal compliance of corporate taxpayers in the form of reporting compliance, action compliance and increased revenue. However, regional-based supervision has not shown satisfactory results in terms of payment compliance, individual taxpayer reporting compliance, material compliance, tax potential exploration, and tax base. Furthermore, there are three obstacles in the implementation of regional-based supervision: differences in regional characteristics, challenges in the extensification of regional-based supervision and discrepancies in taxpayer data. Keywords : Compliance, Tax Base, Tax Revenue, Regional-based Supervision.. Abstrak Pengawasan berbasis wilayah merupakan salah satu strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional yaitu penerimaan negara yang optimal. Tujuan utama penerapan pengawasan berbasis wilayah adalah mengoptimalkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan dan peningkatan penggalian potensi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah, hasil pengawasan berbasis wilayah, dan kesesuaian hasil dengan tujuan penerapan yang telah disebutkan serta kendala pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan account representatives KPP Pratama Batu dan dokumentasi. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan mengombinasikan metode kualitatif dan metode kuantitatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu telah sesuai dengan regulasi meskipun masih terdapat beberapa prosedur yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pengawasan berbasis wilayah mampu mewujudkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak badan berupa kepatuhan pelaporan, kepatuhan perbuatan dan peningkatan penerimaan. Akan tetapi, pengawasan berbasis wilayah belum menunjukkan hasil yang memuaskan pada sisi kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan material, penggalian potensi, dan basis pajak. Lebih lanjut, terdapat tiga kendala dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah yaitu perbedaan karakteristik wilayah, tantangan dalam ekstensifikasi pengawasan berbasis wilayah, serta ketidaksesuaian data wajib pajak. Kata Kunci : Basis Pajak, Kepatuhan, Penerimaan Pajak, Pengawasan Berbasis Wilayah.
PENERAPAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA BANGKINANG Mahfuza, Dana Ulfi; marfiana, andri
Educoretax Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.058 KB)

Abstract

Kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan dapat merugikan Negara maupun Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruh yang diberikan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak KPP Pratama Bangkinang. Metode yang digunakan adalah metode campuran yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengembalian pendahuluan yang dilakukan di KPP Pratama Bangkinang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak mengurangi kas negara, kebijakan ini tidak memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak secara signifikan. Selain itu, penerapan kebijakan ini juga mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.
EFEKTIVITAS EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN Adinola, Ghani; Utomo, Santoso Wahyu
Educoretax Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.178 KB)

Abstract

Salah satu upaya yang diambil dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melihat pentingnya peran ekstensifikasi tersebut maka sudah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi perhatian besar terhadap keefektifan pelaksanaan ekstensifikasi. Semakin efektif pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan maka semakin tinggi peluang keberhasilan ekstensifikasi tersebut. Atas dasar itulah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang memanfaatkan data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan Wajib Pajak baru yang terdaftar dan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19 Sitindaon, Rani Santhy L; Bandiyono, Agus
Educoretax Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.38 KB) | DOI: 10.54957/educoretax.v1i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan atas implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, tinjauan efektivitasnya, dan mengidentifikasi hambatan atas implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah metode dokumentasi dan metode wawancara. Berdasarkan tinjauan implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih sedikit Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut; Pada tinjauan efektivitas pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan penyempurnaan. Hal ini dikarenakan berlakunya PMK No 86/PMK.03/2020 untuk memberikan insentif bagi UMKM, tidak serta merta menyebabkan berkurangnya penerimaan PPh Final UMKM meskipun diketahui bahwa dengan memanfaatkan insentif tersebut Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak; Dari identifikasi hambatan dalam implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, penulis menyimpulkan masih terdapat hambatan, baik dari sisi fiskus maupun dari sisi Wajib Pajak UMKM.
UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Saputro, Heru; Setiawan, Benny
Educoretax Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.143 KB)

Abstract

Abstract The Decree on the Reduction or Elimination of Administrative Sanctions issued due to the taxpayer's ignorance is a decision related to the implementation of tax decisions that have the potentially to cause disputes. This is because there are no clear boundaries regarding the criteria for error. As a result, there are opportunities for interested parties to interpret subjectively (Huda, 2015). If the taxpayer feels that The Decree on the Reduction or Elimination of Administrative Sanctions issued by the DGT is not appropriate, then the taxpayer can file a legal action in the form of a lawsuit to the Tax Court. What is interesting in the lawsuit process is how the panel of judges decides on tax dispute cases that arise due to unclear criteria in a rule, in this case related to taxpayer ignorance. In addition, the decision issued by the Tax Court must be able to provide a sense of justice to taxpayers considering the purpose of establishing the Tax Court is to create justice and legal certainty in the settlement of tax disputes. Keywords: Tax, Decree on the Reduction or Elimination of Administrative Sanctions, Tax legal remedies, Tax Court Abstrak Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan akibat adanya kekhilafan wajib pajak merupakan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang berpotensi terjadi sengketa. Hal itu disebabkan karena tidak adanya batasan-batasan yang jelas mengenai kriteria kekhilafan yang diatur di dalam sebuah aturan. Akibatnya terbuka peluang bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu wajib pajak dan petugas pajak untuk menafsirkan secara subjektif (Huda, 2015). Jika wajib pajak merasa bahwa surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diterbitkan DJP tidak tepat, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Pajak. Yang menarik dalam proses gugatan tersebut adalah mengenai bagaimana majelis hakim memutuskan perkara sengketa pajak yang timbul karena ketidakjelasan kriteria di dalam sebuah aturan, dalam kasus ini yaitu terkait kekhilafan wajib pajak. Selain itu, putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak harus dapat memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak mengingat tujuan pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Kata Kunci: Pajak, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Upaya hukum perpajakan, Pengadilan Pajak
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PROSES PAILIT Deandra, Christabella; Wibowo, Irwan
Educoretax Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.538 KB)

Abstract

ABSTRACT Tax debt is the basis for collection actions that arise because of the laws that regulate and bind taxpayers. In the bankruptcy process that occurs in Limited Liability Company (PT) corporate taxpayers, the act of collecting tax debts has many challenges. The position of the tax payable in the bankruptcy process should have prior rights as the preferred creditor. The main problem that forms the basis of this research is the act of collecting taxes by the tax bailiff against the corporate taxpayer of PT Bankruptcy. The main issues will be analyzed using regulations and literature related to the bankruptcy process. The purpose of this study was to determine the process of billing corporate taxpayers of PT Bankruptcy in KPP Besar Satu Taxpayers, the obstacles that occur, and the position of the tax debt in the bankruptcy process. The methods used in the research are literature review, interviews, and case studies. In this study there are also suggestions that are expected to be implemented and have an impact on billing actions against corporate taxpayers who experience bankruptcy. Keywords: Tax Payable, Limited Liability Company, Bankruptcy, Tax Collection. ABSTRAK Utang pajak merupakan dasar tindakan penagihan yang timbul karena adanya undang-undang yang mengatur dan mengikat wajib pajak. Pada proses pailit yang terjadi pada wajib pajak badan Perseroan Terbatas (PT), tindakan penagihan terhadap utang pajak memiliki banyak tantangan. Posisi utang pajak dalam proses kepailitan seharusnya memiliki hak mendahulu sebagai kreditur preferen. Pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan jurusita pajak terhadap wajib pajak badan PT pailit. Pokok permasalahan akan dianalisa menggunakan peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan proses pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tindakan penagihan wajib pajak badan PT pailit di KPP Wajib Pajak Besar Satu, hambatan yang terjadi, dan posisi utang pajak dalam proses pailit. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah tinjauan pustaka, wawancara, dan studi kasus. Dalam penelitian ini terdapat pula saran-saran yang diharapkan dapat terlaksana dan memberikan dampak pada tindakan penagihan terhadap wajib pajak badan PT yang mengalami pailit. Kata kunci: Utang Pajak, Perseroan Terbatas, Kepailitan, Penagihan Pajak.
Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah KPP Pratama Tegal Khalida, Mutia Safia; Setiawan, Benny
Educoretax Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v1i2.12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengenaan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri dan swasta, serta menggali permasalahan yang dihadapi Bendahara PAUD dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berupa kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 23 atas belanja dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang diterima, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan menggabungkan data kuantitatif serta kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis atas berbagai literatur, peraturan, teori, dan penelitian yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya PAUD negeri yang memiliki kewajiban selaku pemungut PPh Pasal 22, sementara PAUD swasta hanya berkewajiban selaku pemotong. Dari penelitian ini juga menunjukan hasil bahwa Bendahara PAUD belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya dengan baik karena adanya berbagai kendala yang dihadapi seperti kendala letak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang cukup jauh, minimnya sosialisasi pajak dari KPP, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana lembaga PAUD dan kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Bendahara PAUD.
Tinjauan Penerapan Open Space Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Laras Putri Widi Winantu
Educoretax Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v1i2.14

Abstract

Abstrak Tata ruang kantor terbuka atau open space merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang kenyamanan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum semua unit kerja di DJP siap untuk menerapkan kebijakan open space. Hal ini disebabkan oleh pegawai yang masih kesulitan dalam mengorganisasikan berkas-berkas fisik, infrastruktur yang belum mendukung, serta jenis pekerjaan dan proses bisnis yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, dampak, tantangan, dan solusi dilaksanakannya open space di KPP Pratama Tangerang Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara dan visual method dengan pemilihan sampel partisipan berdasar pada metode purposive sampling. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-strucured interview yaitu pewawancara menyiapkan pertanyaan kunci sebagai panduan sebelum dilaksanakannya wawancara. Sementara itu, visual method digunakan sebagai metode pengumpulan data berupa foto dan gambar untuk data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan open space direspons positif oleh pegawai di KPP Pratama Tangerang Timur, tetapi penerapan ini juga tidak terlepas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan open space di KPP Pratama Tangerang Timur serta solusi yang bisa memecahkannya sehingga penerapan open space dapat lebih optimal. Kata Kunci : open space, penelitian kualitatif, visual method, purposive sampling, semi-strucured interview
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Penyelenggaraan Seminar Arkhan, Rian Faishal; Rodhiyawan, Wahyu Widodo
Educoretax Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v1i2.15

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ruang lingkup dari jasa pendidikan dalam pajak pertambahan nilai, mengidentifikasi apakah seminar yang diselenggarakan BeBrightEvent dan Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) termasuk jasa kena pajak, memahami peristiwa penyelenggaraan seminar, memahami pengklasifikasian pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak, dan mengidentifikasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa penyelenggaraan seminar oleh BeBrightEvent dan HMM. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Jasa pendidikan adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Jasa atas penyelenggaraan seminar bukanlah jasa yang masuk dalam kelompok jasa pendidikan, melainkan jasa yang termasuk kedalam kelompok jasa perusahaan dan perdagangan yang berupa jasa pengelolaan, kecuali diselenggarakan oleh lembaga pendidikan baik milik pemerintah maupun swasta. Siapapun yang menyerahkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam rangka kegiatan usahanya maka termasuk pengusaha yang bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Page 1 of 15 | Total Record : 143

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2024) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 4 (2023) Vol 3 No 3 (2023) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 4 (2022) Vol 2 No 3 (2022) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 3 (2021): September 2021 Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 More Issue