cover
Contact Name
Anirwan
Contact Email
jurnalintelekmadani@gmail.com
Phone
+6285218159999
Journal Mail Official
jgpiglobal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
ISSN : 2774907X     EISSN : 27750140     DOI : https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2
Core Subject : Science, Social,
JGPI merupakan jurnal ilmiah terbitan Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia dengan fokus antara lain : Politik Pemerintahan, Digital Governance, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Inovasi Kebijakan Publik, Inovasi Pelayanan Publik.
Articles 33 Documents
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Haerun Yasin; Sri Wahyuli
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.349 KB) | DOI: 10.51577/jgpi.v1i2.162

Abstract

Semangat membangun tata pengelolaan Dana Desa baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga Desa-Desa di Indonesia khususnya Desa Maria yang ada di kecamatan Wawo dapat berkembang secara menyeluruh dan tingkat perkembangan masing-masing. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyerapan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Adapun Metode peneilitian ini yaitu kuantitatif, Data yang terkumpul kemudian di analisa dengan teknik analisis data dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows. Kemudian adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, quisioner, dan studi kepustakaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden yang mengatakan sangat baik 59,78%, kemudian responden yang menjawab baik 29,12%, dan responden yang menjawab cukup baik 7,10%, serta responden yang menjawab kurang baik 4%. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Maria telah mengalokasikan angggaran dana desa (ADD) dengan baik walaupun terdapat 4% yang menjawab kurang baik, hal ini penting untuk dilakukan restrukturisasi alokasi sesuai tepat sasaran, agar angka 4% dapat diminimalisir dengan baik Pemerintah Desa Maria bersama BPD.
Impelementasi Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima Igul; Yaqub Cikusin; Hayat
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.51 KB) | DOI: 10.51577/jgpi.v1i2.164

Abstract

Tujuan peneltian ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Dalam penelian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni mengambarkan beberapa kajian kebijakan publik tentang BUMDes Desa Naru. Pemerintah desa mengeluarkan peraturan yang membahas tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes, yang tertuang dalam Permendes PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Dalam sejumlah desa di Indonesia masih banyak yang gagal menerapkan Permendes PDTT, salah satunya Desa Naru. Dalam sejumlah programnya, BUMDes di Desa Naru belum memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Naru dilihat dari keterlibatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Minimnya sosialisasi atau proses pengenalan BUMDes kepada masyarakat luas menjadi penyebab utama dalam kemajuannya serta struktur organisasi yang belum tertata dengan baik. sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan organisasi (BUMDes)
Impelementasi Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima Igul; Yaqub Cikusin; Yaqub
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v1i2.163

Abstract

Tujuan peneltian ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Dalam penelian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni mengambarkan beberapa kajian kebijakan publik tentang BUMDes Desa Naru. Pemerintah desa mengeluarkan peraturan yang membahas tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes, yang tertuang dalam Permendes PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Dalam sejumlah desa di Indonesia masih banyak yang gagal menerapkan Permendes PDTT, salah satunya Desa Naru. Dalam sejumlah programnya, BUMDes di Desa Naru belum memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Naru dilihat dari keterlibatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Minimnya sosialisasi atau proses pengenalan BUMDes kepada masyarakat luas menjadi penyebab utama dalam kemajuannya serta struktur organisasi yang belum tertata dengan baik. sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan organisasi (BUMDes).
Analisis Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Depapre Kabupaten Jayapura Y. Gabriel Maniagasi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i2.312

Abstract

Puskesmas merupakan garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat asli papua di kampung-kampung yang jauh dari akses layanan kesehatan. Puskesmas Depapre melayani penduduk Distrik Depapre sebanyak 4.657 (Profil PKM Depapre, 2020) dengan pertimbangan bahwa: Pertama, Puskesmas merupakan tempat masyarakat kampung mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga budaya organisasinya harus dibenahi. Kedua, Puskesmas dipahami sebagai kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sehingga budaya organisasinya perlu dibenahi dan diterapkan secara memadai, membangun komunikasi yang efektif dan memperhatikan struktur organisasi. Ketiga, perlu didorong penerapan budaya organisasi Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Distrik Depapre dengan menciptakan inovasi, pemberian perhatian pada hal-hal detail, memperhatikan aspek manusia, penghargaan pada hasil, berorientasi tim, senantiasa berkompetisi melakukan kebaikan dan dapat mempertahankan sesuatu yang baik bagi Puskesmas dalam melakukan pelayanan yang inovatif dan lebih maksimal. Metode Dalam penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Puskesmas Depapre memiliki Budaya Organisasi Tanggap Pelanggan dan Etis yang dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan dengan tata nilai sesuai namanya DEPAPRE dengan didukung faktor internal dan eksternal yang membuat Puskesmas Depapre sangat unik.
Kapabilitas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Program Keluarga Berencana Ditinjau dari Collaborative Governance Anggun Shintha Bella; Siti Marwiyah; Andhi Nur Rahmadi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i1.313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapabilitas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Fokus penelitian ini adalah langkah yang dilakukan oleh BKKBN dengan target pengendalian kelahiran dan penurunan angka kematian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data-data yang disajikan menggunakan data primer dan sekunder melalui observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BKKBN dalam pengendalian kuantitas penduduk sudah melakukan tugasnya secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari penguatan akses pelayanan KB (Keluarga Berencana) dengan memberikan sosialisasi, pelatihan peningkatan kompetensi Manajerial dan Sosiokultura bagi tenaga Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Kemudian BKKBN juga telah memberikan pelatihan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada civil society seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh penting yang ada diwilayah Kecamatan Krucil. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BKKBN tidak terlepas dari peran 3 elemen, yaitu elemen pemerintahan (government), elemen kelompok professional front-line (private sector), elemen masyarakat (society) selanjutnya disebut collaborative governance.
Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Transportasi Online di Kota Makassar Irfan B
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i1.314

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di Kota Makassar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di Kota Makassar. Tipe penelitian fenomenologi yakni suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan penjelasan data secara kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di Kota Makassar yang terindikasi dari pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan belum dilaksanakan dengan maksimal. Penyebab belum maksimalnya pengawasan tersebut adalah data pengemudi layanan transportasi online di kota Makassar yang belum akurat, belum tersedianya regulasi khusus untuk menindak pengemudi layanan transportasi online yang melanggar karena toleransi implementasi regulasi yang tidak pasti dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 yang kurang baik, dan masih kurangnya sosialisasi terkait peraturan tersebut kepada pengguna transportasi online.
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tamalanrea dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Makassar Zaenal Akhmad; Rahman Rahman
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i1.315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Populasi penelitian adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian dengan teknik penarikan sampel secara purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, observasi, study kepustakaan dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan studi pustaka dalam penelitian ini dijadikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh dari kuisioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan skor rata-rata 2,95. Secara umum tingkat responsif dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik namun dari segi kualitas perencanaan dan produktivitas pengurus LPM masih rendah jika dibandingkan dengan akuntabilitas dan responsif. Faktor profesionalisme pengurus LPM, akurasi data dan informasi, sarana dan prasarana, koordinasi dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengurus LPM dimana nilai r hitung lebih besar dari r tabel, yakni nilai Sig.F = 0.000 < 0.05 ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak. r hitung sebesar 0,740 dan r tabel sebesar 0,227.
Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Febriani Indah Setyawati; Bambang Triono; Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i1.317

Abstract

Strategi kepemimpinan merupakan sebuah cara, langkah maupun upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mencapai sebuah cita-cita dan tujuan kepemimpinan. Dalam hal ini adalah kepemimpinan Kepala Desa untuk membangun kemajuan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan hambatan dalam kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo karena Desa Pager adalah satu-satunya desa di Kecamatan Bungkal yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa Perempuan dengan informan penelitian, yakni Kepala Desa Pager, Kasi Pemerintahan Desa Pager, Kaur Umum dan Tata Usaha serta masyarakat Desa Pager. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dibangun oleh Kepala Desa Perempuan di Desa Pager yaitu memprioritaskan kemajuan Desa, memberi ruang yang terbuka bagi masyarakat, mendisiplinkan kinerja perangkat Desa, menyelenggarakan pemerintahan Desa secara jujur, transparan, adil dengan mengedepankan gaya kepemimpinan yang demokratis, aktif, dinamis dan terarah. Kemudian sebagai pemimpin Desa, Kepala Desa Pager telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pemerintahan Desa dengan baik, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Kepala Desa Perempuan di Desa Pager juga mengalami hambatan yakni dalam hal keuangan untuk pembangunan Desa dan adanya konflik sosial individu di masyarakat.
Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Menciptakan Biorkasi yang Bersih dan Sehat: (Studi Kasus di Sebuah Kantor Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto) Fauzan Rizky Pramdityan; Hikmah Muhaimin; Reval Bani Kesi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i1.318

Abstract

Dalam kaitannya dengan pengembangan instansi pemerintahan memberikan suatu panduan bahwasannya pembangunan instansi pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas, efisiensi, dan efektivitas disemua kalangan lembaga pemerintahan, termasuk meningkatkan kapasitas dan disiplin, dedikasi, komitmen, acuan dan kesejahteraan. Secara khusus, dengan melayani, memelihara dan memelihara inisiatif masyarakat. dan berperan aktif dalam pembangunan serta menjawab kepentingan dan aspirasi masyarakat, kita akan dapat menjalankan misi dan pembangunan pemerintah semaksimal mungkin. Namun tidak sebaliknya. Pejabat pemerintah selalu berubah di masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap perangkat harus menyadari tujuan negara dan sadar akan keperluan masyarakat yang membutuhkan pelalayanan oleh perangkat pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya. Penerapan etika pemerintahan oleh sebagian besar pejabat pemerintah berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Jika tindakan birokrasi dalam menjalankan tugasnya dilandasi nilai-nilai etika, maka penyelenggaraan pemerintahan akan lancar dan berhasil. Sebaliknya, jika pengoperasian perangkat menyimpang dari nilai-nilai etika, tata kelola terhambat dan timbul masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan konsep teori etika birokrasi dan prilaku birokrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis toeri dapat diketahui bahwa perilaku aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari yang ada di Kantor Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ini tergolong baik dan sehat, karena dalam menyelenggara tugas-tugas yang ada di pemerintahan Desa tersebut itu (birokrat) menggunakan etika pemerintahan dan menerapkan nilai-nilai. Sehingga birokrasi yang ada di Desa Pandan Krajan berjalan semestinya ataupun bisa dikatakan baik dan sehat dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Realisasi Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pammukkulu Kabupaten Takalar Erwing Yanto
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i1.320

Abstract

Pembangunan bendungan Pammukulu telah mencapai tahap pertama yang mengakibatkan 30 pemukiman warga telah di bebaskan dan sekitar 30 hektar lahan pertanian dan persawahan telah dibebaskan, namun masih ada beberapa lahan masyarakat yang belum dibayarkan pada pembangunan tahap pertama. Olehnya karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ganti rugi terhadap pembebasan lahan pembangunan bendungan Pammukkulu di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data masuk. Setelah proses editing dilakukan proses coding. Hasil penelitian menunjukan bahwa Realisasi Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pammukkulu Kabupaten Takalar dilakukan melalui public debate, coordinations, negotiations, dan feedback and evaluation (umpan balik & evaluasi). Public debate yang dilakukan pemerintah melalui sosialisasi yang hanya bersifat informatif dan kurang interaktif, coordinations antar berbagai pihak berjalan, namun kurangnya koordinasi ke pemerintah pusat menghambat proses pelaksanaan ganti rugi, negotiations tidak terjadi dengan masyarakat dan tidak memiliki daya tawar hanya sebuah pilihan yang diberikan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui peninjauan langsung kemasyarakat sebagai dasar pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan ganti rugi tanah masyarakat.

Page 2 of 4 | Total Record : 33