cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kacung Marijan
Contact Email
polindo@journal.unair.ac.id
Phone
+6285645474141
Journal Mail Official
polindo@journal.unair.ac.id
Editorial Address
Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 23032073     EISSN : 28082710     DOI : http://dx.doi.org/10.20473/jpi.v7i2.31126
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics - IJP) is a peer-reviewed journal that specifically covers areas of research in Democracy, Governance, Political Thought, Contemporary Politics, Ethics, and Discourse on Justice. Articles that discuss the theoretical aspects of Political Philosophy, Theories of Democracy, Governance, Ethics and Discourse on Justice are welcome, as well as pieces that engage in the discussion of democratic governance practices, election, and contemporary national and international politics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
KONSOLIDASI GERAKAN MILENIAL INDONESIA DALAM UPAYA MEMENANGKAN PASANGAN PRABOWO – SANDIAGA UNO DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO Lailatul Fitriah; Dwi Windyastuti Budi Hendrarti
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.847 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v6i1.29880

Abstract

This study aimed to determine the tendencies carried out by GMI Sidoarjo in the 2019 presidential election. GMI Sidoarjo is one of the community organizations that acts as a successful team winning the pair of candidates in the 2019 presidential election. This research is descriptive qualitative by using the theory of political participation from Samuel Huntington and Nelson. From the results of the study obtained several results, namely political participation carried out are collective, organized, legal and ineffective. Consolidation is done internally and externally. Then, the form of political participation in conducting elections is carried out with political discussion, outreach, campaigning and vote escort. The winning effort was unsuccessful, so the pair supported by the Indonesian Millennial Movement in Sidoarjo was defeated due to the lack of targeted support in fighting for votes in the 2019 presidential election.
PERAN ELITE SUKU TENGGER DALAM PEMILU 2019 DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG Muhammad Kemal Mubarok; Priyatmoko Priyatmoko
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.095 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v7i1.30989

Abstract

This research focuses on the roles of the elite in the Tengger Tribe in the last 2019 elections, more precisely discussing matters related to authority and authority in the successful holding of the 2019 elections yesterday. This elite which is divided into several segments is a channel for the aspirations of the lower classes. The minimal knowledge of the Tengger Tribe regarding politics and government makes some actions and choices tend to follow the local elites. In this case, the elite in the eyes of Max Weber, dividing it into three types according to social relations. The three types are traditional authority types which in Tengger society are occupied by adat pandhita shamans, charismatic authority types which are occupied by Hindu religious leaders and Islamic religious leaders, and the last is formal legal authority type occupied by the Argosari village head. Concerning the 2019 General Elections, each has its own mass base in terms of the type of authority. Even though the village head, traditional shaman, Muslim and Hindu community leaders, do differ in their political choices, they still uphold democratic values along with their traditional values. Some philosophies related to democracy and elections according to the elite and the Tengger community are the same as the life guidelines handed down from their ancestors. Tengger Tribe living guidelines include, among others, Tenggering benevolence, Sesanti Titi Luhur, Disathru, and Hila-Hila which are instructions for democracy. The implementation of elections and democracy in peace will be realized when the Tengger Tribe people follow the guidelines of their ancestors. Thus, the motto adopted by the local community can be realized "Memayu Hayuning Bawono and Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe”.
KONTESTASI ELITE POLITIK DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN SIDOARJO Istighfarin Nur Fitriah; Wisnu Pramutanto
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 6 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.081 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v6i2.30421

Abstract

Penelitian ini memfokuskan kajian bagaimana kontestasi elite politik dalam proses perubahan APBD tahun 2017 di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontestasi elite politik dalam proses perubahan APBD tahun 2017, mengetahui apa yang diperjuangkan, dan untuk mengetahui siapa yang diuntungkan dalam kontestasi elite politik dalam perubahan APBD tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data primer melalui indepth interview dilakukan dengan menempatkan informan pada kapasitas sebagai DPRD Sidoarjo. Teknik pemilihan informan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan kontestasi elite politik dalam proses perubahan APBD tahun 2017 dijelaskan dengan adanya kontestasi pihak elite politik seperti kelompok kepentingan mengembangkan potensinya dan meningkatkan kapasitasnya secara bersama-sama, sehingga memiliki pemahaman yang sama baiknya dalam menyikapi setiap isu perubahan APBD tahun 2017 dan implementasinya. Pihak yang berkontestasi adalah pihak eksekutif dari tim anggaran Kabupaten Sidoarjo dan pihak wakil rayat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam arena perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 tentang anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Hal yang diperjuangkan dalam kontestasi politik terhadap perubahan APBD tahun 2017 dijelaskan kepentingan antara badan legislatif dan eksekutif terutama dinas pendidikan yang membela kepentingan guru dan kebutuhan pendidikan.
PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN PENGGUSURAN MEDOKAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA BERDASARKAN RIGHT TO THE CITY Rizka Elvira Putri; Ucu Martanto
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 7 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.875 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v7i2.31267

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan yang layak huni khususnya bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari program Pemerintah Kota Surabaya salah satunya yaitu akibat penggusuran yang berada di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui program-program apa saja serta solusi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumaahan layak untuk masyarakat yang terkena dampak dari penggusuran. Penelitian ini menggunakan teori right to the city dari Henry Levebfre untuk menganalisa pembangunan Kota Surabaya bahwa masyarakat kota memiliki hak atas pembangunan kotanya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk menganalisis serta menggambarkan suatu masalah yang ada di lapangan. Pengambilan data didapatkan menggunakan metode purposive sampling dimana penulis sudah menentukan subjek penelitian dengan berdasarkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak huni bagi masyarakat miskin khususnya masyarakat korban dari penggusuran, Kendala Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak huni untuk masyarakat miskin Kota Surabaya, Penolakan Warga Medokan atas ganti rugi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dampak dari adanya kebijakan maupun program Pemerintah Kota Surabaya terhadap pemenuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat miskin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak atas perumahan layak bagi masyarakat miskin khususnya korban penggusuran Medokan Semampir Kota Surabaya tidak berjalan dengan baik karena pada saat program penggusuran terjadi masyarakat korban dari penggusuran belum ditempatkan pada tempat yang baik.
Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi Budi Rajab
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v8i1.21817

Abstract

Since Indonesia’s new order led by Suharto rose to power, many countries have expressed admiration for the New Order (1966 – 1997), including developed countries, as an efficient and effective government, which was able to drastically reduce inflation and maintain economic growth. Previously, during the Old Order (1956-1965), the Indonesian economy stagnated, with very high inflation, even leading to bankruptcy, as well as conflicts between communists and military institutions. With the military institution winning the conflict, the New Order reversed the way of managing the state which in the Old Order era emphasized excessive political interference, so that economic development was neglected. The New Order state tried to build an economy with a capitalist system whose financing relied heavily on foreign debt and investment. foreign. Economic development is bearing fruit, poverty is reduced, education and health of the Indonesian people are better, but the political sector was controlled by the New Order State in a bureaucratic-authoritarian manner, the masses were demobilized strictly and repressively, even coercively. However, three decades later, the New Order regime was faced with an economic crisis in the mid-1990s and civil society movements and other civil groups demanding democratization of the political system. The community movement succeeded in overthrowing the New Order regime and replaced it with a reform regime. Economic development remains a priority of this reform regime in a capitalistic manner, but the democratic political system it develops is still conventional, procedural democracy, not participatory democracy, which means that although it no longer governs repressively, conventional state institutions remain strong, such as the executive, legislative, and the judiciary, while civil society groups are somewhat neglected.
Konstelasi kekuatan partai politik dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Pemalang Unggul Sugi Harto
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v8i1.33222

Abstract

The general election is a contestation involving political parties and individuals in a democracy, where various processes and details follow. The result of the election is a number of vote which are then converted into seats in the legislature or the electability of the elite. These two results the become materials that are constantly being studied and analyzed, of course with various basid research objectives. The number of good votes obtained by political parties, legislative candidates, regional elite candidates to the president is rich in meaning and shows a variety of studies. Figures obtained by political parties both of the national level, especially at the regional level, have variouse aspect, such as strength of the party the power of the political machine or the level of competition in the region. These meanings are quite reasonable because the number of party votes, especially in the regoins, shows the dynamics closest to the vasiouse phenomena of the competition between political parties themselves. The study of the vote acquisition of political parties in regions, especially the districts, is a micro study developed by the electoral district  (Daerah Pemilihan/Dapil). This constituency is the main point for cq’s vote. Seats in the regional legislature as well as evidence of the strength of political parties in the electoral district. Many variations appear when reading the vote count, of course, because each electoral district has has certain characteristics that tend to be relatively different. This study focuse on the vote acquisition of political parties in the electoral district in Pemalang Regency, Central Java. Pemalang Regency is located in the North West part of Central Java, and is crossed by national arterial road known as The Pantura (Pantai Utara Jawa). The large base political parties is PDI P, PKB, Gerindra, P Golkar, PPP and PKS, a political party strength which is also manifesd in the national political map. The vote gain of political parties are the looked at per eletoral district and then compared between parties, and the result is a vairety of variations as a result of the local poltical prosesses of each different electoral district.
Peran Botoh dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Konflik Politik Kepala Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan M. Fahri Ilham Akbar; Aribowo Aribowo
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v8i1.33383

Abstract

Botoh (voice brokers) in the areas of Central Java and East Java have an important role in winning the candidates carried out in the lowest level general elections (pilkades). Solid strategies in the selection of candidates are not responsible for the method of funding, surveying, and control of dominance held in the image of society. General Election of Village Heads in Sotabar Village, Pasean Subdistrict, Pamengkasan Regency is an arena for strong power shows in winning the candidates they carry. Many conflicts occur in the pilkades because of differences of opinion, struggles for power and interests. Between the election of village heads (pilkades) and the political dynamics between botoh, petahanats and the community. The findings of the data show that Botoh has an important role associated with the search for candidates to win. In addition, botoh is a person who has the legitimacy of power in society, the experience of freedom in the world of photography and high relations with political officials. When political practices were implemented, Botoh implemented mobilization by reading the conditions of the community and carried out carefully in the three groups approved by the clerics, santri and abangan through the team provided. Even in the winning process, it is through some political dynamics with other actors that cause conflict. This conflict is triggered by the relationship between slaughterhouse and petahanat related to unbalanced authority and leadership that is not in line with the expectations of the community.
Komitmen Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai hijau: Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa dewan perwakilan cabang Kota Surabaya Safira Rafidah Rahmah; Ucu Martanto
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v8i1.33610

Abstract

This study discusses the commitment of green parties who care about the environment. The green party is the result of public dissatisfaction with the old conservative party which rarely prioritizes environmental interestS. It means that this green party has a role to participate in fighting for environmental issues into public policy. In Indonesia, until now there is only one political party that has declared themselves as a green party that cares about the environment, and the name is Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). This qualitative research explains that the declaration of PKB as a green party must be followed by a real work program related to the environment. The results of this study refer to the PKB's point of view on the environment in the city of Surabaya, such as in the process of escorting natural disaster management programs and policies, also building community awareness to be more environmentally friendly through changing the patterns of behaviour. Meanwhile, proving the PKB party as a green party that cares about the environment can be seen from the performance that has been taken to fight for environmental issues, for examples, the Ecopesantren, Jambanisasi, Biopori and Reduction of plastic waste programs. However, the regulatory affairs of PKB's commitment as a green party are still considered to be insignificant.
Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama tentang perempuan kandidat pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018 Agustian Putra; Dwi Windyastuti Budi Hendrarti
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v8i1.33613

Abstract

This research discusses Kiai's views on women candidates in the 2018 East Java regional elections. There are two competing candidates, the Khofifah-Emil and Gus Ipul-Puti pairs. Both Khofifah and Gus Ipul were both from the Nahdliyin circles and claimed to have the support of the Kiai Nahdlatul Ulama. Kiai's support was divided, there were those who supported Gus Ipul and Khofifah. Many fatwa wars and arguments have arisen in the community to strengthen each candidate. One of the arguments that is often conveyed is about gender which looks down on women when going forward as a candidate in the 2018 East Java governor election. There are two competing female candidates namely Khofifah as a candidate for governor and Puti as a candidate for deputy governor. The research method that I used is qualitative-descriptive with observational data collection techniques and in-depth interviews with Kiai both structural Kiai and Nahdlatul Ulama cultural kiai in Surabaya and surrounding areas. The result was that the majority of structural Kiai supported women to run as candidates in the 2018 East Java Governor election. Only a small number of cultural Kiai refused women to run as candidates.
Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis Mohammad Darry; Diah Asri
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v8i1.33927

Abstract

This article describes the problems of democratization that occurred in the reform era, namely the involvement of the National Police in practical politics and business. After the issuance of Presidential Instruction No. 2 of 1999 by B.J Habibie who stated that the National Police were separated from the Armed Forces, the National Police Chief was directly responsible to the President of the Republic of Indonesia through the National Police Law no. 2 of 2002. The law was issued as an effort to democratize post-reform, aimed at creating a professional security tool by prioritizing neutrality that does not involve oneself in practical politics and business. However, there are differences in the implementation of the Police Law. Along with the increase in its budget, the Police are actually involved in sectors that are not under their authority. During the Jokowi administration, this involvement was demonstrated by the distribution of 18 high-ranking officers in the ministry, 7 in non-ministerial institutions, 4 in BUMN, 2 in ambassadorial positions, and 2 in independent associations. This article was compiled through a literature study using secondary data to understand the causes of Polri's involvement in practical political and business activities. The argument of this article shows that the problem of democratization regarding the involvement of the National Police in practical politics and business by holding concurrent positions outside the corridor of security and order is caused by the interests of the authorities, which is a form of reward for President Jokowi's victory in the 2019 presidential election.

Page 3 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2023) Vol. 9 No. 1 (2023) Vol. 8 No. 2 (2022) Vol. 8 No. 1 (2022) Vol. 7 No. 2 (2021) Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020)