cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fatkhul Muin
Contact Email
sultan.jurisprudence@untirta.ac.id
Phone
+62254-280330
Journal Mail Official
sultan.jurisprudence@untirta.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 27985598     EISSN : 27982130     DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum also known as Sultan Jurisprudence is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda Lia Riesta Dewi
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.1 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v1i1.11471

Abstract

Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Penjelasan Bagian I.Umum paragraph ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten menyatakan bahwa Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang ada di Kecamatan Ciruas itu tidak dapat lagi ditafsirkan lain. PP No 32 Tahun 2012 ini hanya tidak mengatur Desa mana di Kecamatan Ciruas yang akan dijadikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, apakah akan dibuat dalam satu desa atau dibeberapa desa yang ada di Kecamatan Ciruas yang akan dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. Namun rencana masterplan dari pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang saat ini ada di dua desa dalam dua Kecamatan yang berbeda, yaitu Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas dan Desa Cisait Kecamatan Kragilan dengan alasan karena adanya rencana pembangunan jalan tol  Serang – Panimbang.  Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Kedudukan hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada pada dua kecamatan berdasarkan SK Bupati Serang bertentangan  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Sehingga 4 SK Bupati Serang yang sudah dikeluarkan yaitu Surat Keputusan Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 dan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tidak memiliki daya laku dan daya ikat untuk dilaksanakan dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tidak memberikan kewenangan untuk membentuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Hizkia Raymond
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v1i2.12672

Abstract

In modern law the emergence of several settlements of a dispute outside the judiciary. One of them is the practice of arbitration, which is becoming known as a dispute resolution outside the Court, especially on business issues. The development of the form of business in Indonesia, brings other consequences for the business itself, namely the hope to be able to resolve any disputes that may arise, quickly, cheaply and in the best possible way. The implementation of Law 30 of 1999 has become the latest legal basis for dispute resolution and arbitration in Indonesia. The object of research taken in this study is only regarding arbitration in the law. What is of concern is the low legal force of the final and binding arbitration award which is the background for holding the arbitration. An example is clearly stated in article 72, where in the explanation expressis verbis explains the problem of the arbitral award. In conducting this research, the author uses a normative juridical research method, using a literature study. The results of this study indicate that there are problems in the law, especially in the final and binding diction. The suggestions that can be proposed to the authorized institution are to immediately issue rules or guidelines for the solution of these problems.
Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pemidanaan reine rofiana
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.1 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v1i1.11433

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena gunung es. Artinya, banyak kasus yang tidak terungkap dan dilaporkan, yang terlihat hanya di bagian puncaknya dan di permukaan saja. Sebenarnya permasalahan jauh lebih besar dari itu. Korban yang mengalami kekerasan seksual bisa juga mengalami kekerasan fisik serta menderita secara psikis. Undang-undang No.17 tahun 2016 diberlakukan karena sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sebelumnya belum memberikan efek jera serta belum mampu mencegah secara komprehensif terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 selain sanksi pidana pokok dan tambahan, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2020 mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Namun dari sekian banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, baru satu pengadilan yang menjatuhkan putusan berupa kebiri kimia yakni di Pengadilan Negeri Mojokerto meskipun ada beberapa pihak yang menolak dengan alasan kemanusiaan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk : meninjau sanksi kebiri kimia dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM) dan tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), masuk dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Akan tetapi pelaku pada saat melakukan kejahatan kekerasan seksual juga tidak memikirkan hak-hak anak yang telah dilindungi oleh negara. Kekerasan Seksual secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Hak anak  secara  tegas  tercantum dalam  konstitusi  Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  1945,  yakni:  “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, pengenaan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual menggunakan teori gabungan, berupa teori pembalasan karena telah melakukan kejahatan sehingga harus di hukum, serta teori tujuan yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat seperti tujuan pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan. Tidak akan ada sanksi kebiri jika tidak ada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, Tujuan Pemidanaan.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933 Muhamad Yasirni Bilhikam; Hilton Tarnama Putra; Masnana Jumena
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.15233

Abstract

The opening of a diplomatic representative office is a series of diplomatic activities carried out by the receiving country for facilitation of the sending country. The author in his research uses a framework of thinking, as follows: Non-intervention Principles and State Sovereignty Theory. In compiling the identification of the problem in this first research, How was the Opening of a Diplomatic Representative Office by Morocco in the Western Sahara Region based on The Montevideo Convention (The Right and Duties of State) 1933? Then second, what are the settlement steps for the Opening of a Diplomatic Representative Office by Morocco in the Western Sahara Region based on the International Dispute Settlement Law? This research method uses the Juridical-Normative method, the approach uses the Historicalcal Approach and the Case Approach. The results of this research are: first, the opening of a diplomatic representative office of a country by Morocco in the Western Sahara Region based on The Montevideo Convention on The Right and Duties of States is an act that is strictly prohibited because it violates articles 8 and 9 which contain elements of intervention and damage the sovereignty of a country. country. then the second, regarding the resolution of the conflict. The United Nation has made several attempts through the path of peace, but these have not found a resolution to the conflict. So it is necessary to take legal action as an ultimum remedium, namely by suing related to the actions of Morocco which carried out the inauguration of a diplomatic representative office of a country in the Western Sahara region as a result of having intervened in a country's policy.
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn) Arum Indah Kurniasari
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.14434

Abstract

Sexual violence is a forced sexual relationship by the perpetrator to the victim, or an act of sexual intercourse that is not desired by one of the parties. Sexual violence usually occurs outside of marriage, but in this case sexual violence can also occur within marriage. Sexual violence in the household is referred to as marital rape , which is rape that occurs in a marriage. Sexual violence in the household can happen to anyone, regardless of gender or status in the family, especially not to a wife. In cases of sexual violence in the household, many cases are found that befell a wife. The wife as the husband's life companion often gets violent actions from an irresponsible husband. In Indonesia itself, several cases of domestic sexual violence that afflict wives tend to be ignored or even not widely known by the wider community so that these cases are often underestimated. Indonesian law in this case as the basis for imposing sanctions on perpetrators of sexual violence has not been completely fair to the victims. As in this case, there are differences in the sentences given by judges to perpetrators of sexual violence in the household to wives with other members of the household, so it can be found that there is discrimination in punishment received by a wife. This raises the question of how the judge actually decides the case with the legal considerations he takes, whether it is appropriate and can fully realize justice or is it inversely proportional. For this reason, further research is needed on the handling of cases of domestic sexual violence that afflicts the wife with the aim of finding out how cases of domestic sexual violence can be decided fairly for the perpetrators and victims.
Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945 Diana Septaviana; Muhamad Abdul Razak
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.14118

Abstract

The assembly of the civil servants (MPR) brought planning on enforcing the constitution (bill) of 1945, with the addition of one verse in chapter 3 that authorized the MPR to change and establish points of state (PPHN). The problem is that there are varying GBHN views. Those supporting the state's course felt that the country's course was important. The Indonesian government has a strong opinion of its leaders. Research employs a type of study of normative (normative), which isa kind of study by study and includes isa analyses under another regulatory rule and written source. Studies have shown that those who support the state's course feel that the country's course is important. A country's course is necessary for an Indonesian nation especially developing country to give power in both direction and certainty to development countries' goals. The views of those who disagree with a country's course also have their thoughts. The vice plan could give MPR a way to become the highest institution again. When GBHN or the state course is re-enforced, the MPR can seize the President at any time. There is also the thought that enacting a course of the state could actually set democracy back.
Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss Muhamad Abdul Razak; Diana Septaviana
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.13990

Abstract

Various countries of the world certainly have constitutions, since constitutions are one of the first few conditions for the establishment and development of an independent nation, and so is its genes in countries' existence. Constitutions are enacted in countries around the world including Indonesia, the United States, and Switzerland. Indonesia became interesting to study. The United States, and Switzerland are countries of the world that have a constitution. The constitution became essential to Indonesia, the United States, and Switzerland. Indonesians. Research used the normative- juridical kind of study to find rules of law, principles of law, or legal doctrines to provide answers to the legal issues at hand. The first will be discussed on the constitutionality of the state. According to the constitution Indonesia acknowledges the existence of a united state. While the federal system structure of the United States has developed over a long period of time. While in Switzerland, the constitution and federal laws ensure cantonese autonomy with the principle of subsidies ensure that all duties not explicitly assigned to the federal level are in cantonese responsibility. The next aspect considered is the difference between constitutional restrictions and supervision of power in Indonesia, the United States, and Switzerland.
Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Mochamad Rafi Al-Alwan; Eko Wahyudi Wahyudi
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.13177

Abstract

Saat ini, kasus anak berhadapan dengan hukum semakin gencar terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perhatian khusus dari aparat penegak hukum sangat diperlukan, terutama negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Namun, mempersembahkan restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dan memahami implementasi diversi melalui pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana anak serta pada korban tindak pidana dalam Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara Studi wawancara serta kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian untuk membuktikan pengadaan hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Batu belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam kesepakatan Diversi. Terdapat 3 (tiga) Faktor yang menghambat penerapan restitusi pada Anak korban tindak Pidana Kekerasan fisik. penghambat yang pertama merupakan faktor Hukum, dalam hal ini belum adanya aturan paksa kepada para pelaku bila pelaku tidak membayarkan restitusi pada korban. Kedua merupakan faktor dari Penegak Hukum, kurangnya kesepahaman antara penegak hukum mengenai urgensi pemberian restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan. Faktor yang terakhir merupakan faktor masyarakat, terdapat faktor ekonomi yang menjadi kendala pelaku tidak mampu mengatasi kerugian pada korban tindak pidana kekerasan fisik.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Maya Novira Purwanti; Achmad Hariri
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.15055

Abstract

This journal focuses on the position of consumers when there is a shortage of cooking oil as it is today, where cooking oil is one of the 9 staple ingredients that must be guaranteed availability. By using Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection as the main reference material. This research will review about consumer legal protection to meet basic needs and legal remedies for consumers who experience a shortage of cooking oil products. The research method used is normative with a statute approach, using the law as a key instrument. The result is that based on the applicable law, the community can get legal protection for their right to obtain goods, in this case cooking oil, if in certain circumstances there is a scarcity or unavailability of an item or service. The community can even complain about their problems to the appointed agency and can file a lawsuit against the parties concerned for the violation of their rights. Socialization and awareness to the public on consumer protection is absolutely necessary to increase awareness, ability and empowerment of consumer rights. 
Front Matter Vol.2 No.1 Juni 2022 Ahmad Lanang Citrawan
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.16065

Abstract

Page 2 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 Juni 2023 Vol.2 No.2 Desember 2022 Vol. 2 No.1 Juni 2022 Vol. 1 No. 2 Desember 2021 Vol.1 No. 1 Juni 2021