cover
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles 23 Documents
Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 Terhadap Petani Tebu Aji Mahendra Darmawan; Wahyu Widodo Rodhiyawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.794 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i1.77

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan efektifitas pencabutan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas barang kena pajak tertentu bersifat strategis, implikasinya terhadap petani tebu, dan solusi bagi petani tebu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk barang hasil pertanian seperti tebu, faktor yang paling berpengaruh terhadap putusan MA Nomor 70 Tahun 2013 adalah proses bisnis yang berlaku pada pertanian tebu dan kebijakan pemerintah. Proses bisnis yang berlaku pada pertanian tebu adalah sistem lelang. Sedangkan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pertanian tebu adalah Harga Eceran Terendah dan Harga Eceran Tertinggi. Saat barang hasil pertanian masih termasuk dalam BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, atas penyerahan produk hasil pertanian tebu PPN dibebaskan. Akan tetapi, ketika barang hasil pertanian dicabut dari BKP tertentu bersifat trategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga menjadi terutang PPN tanpa fasilitas. Dampak yang ditimbulkan, petani harus membebankan PPN sebagai komponen HPP gula. Sedangkan margin keuntungan tidak dapat diubah karena terkendala oleh Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai : Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 Dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Ariantika Sukma Pratiwi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.282 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i1.78

Abstract

Tujuan penelitian adalah memahami lebih lanjut mengenai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, menganalisis perbedaannya, dan mengkaji alasan serta dampak kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang kebutuhan pokok yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 namun tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 diantaranya adalah cabe, bawang merah, minyak goreng, tepung terigu, dan ikan segar yaitu bandeng kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.  Konsekuensi dari fasilitas dibebaskan adalah PPN yang telah dibayar (pajak masukan) tidak dapat diperhitungkan dengan pajak yang dipungut oleh pengusaha (pajak keluaran), namun dapat dimasukan ke dalam unsur produksi. Sedangkan jika termasuk barang tidak kena pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 dan akan diekspor maka tidak akan mendapat fasilitas ekspor PPN 0% sehingga dikhawatirkan hasil perikanan Indonesia tidak bisa bersaing di luar negeri akibat masih terkandung PPN di dalam harganya. Untuk mengurangi beban biaya produksi khususnya biaya PPN sebaiknya terhadap penyerahan komoditas perikanan dalam negeri diberikan fasilitas tidak dipungut.
Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Oleh Produser Film Dalam Negeri Dan Importir Film Hazada Zafira Mauliza
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.033 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i1.81

Abstract

Tujuan penelitian adalah memahami struktur biaya dan penghasilan produser film dalam negeri dan importir film, serta memahami beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri dan impotir film. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa struktur biaya produser film dalam negeri adalah biaya atas pemanfaatan jasa-jasa untuk memperlancar kegiatan produksi film yang termasuk dalam jasa-jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Struktur biaya importir film berupa harga produk dan bea masuk. Adapun struktur penghasilannya berupa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pengusaha bioskop atas penjualan tiket. Beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri adalah sebesar pajak masukannya karena tidak dapat dikreditkan. Tidak terdapat beban pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung oleh importir film. Beban pajak berupa PPN yang merupakan pajak masukan bagi perusahaan importir film dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya sehingga PPN yang harus dibayar nihil dan bukan lagi merupakan beban pajak bagi importir film. The purpose of this study is to understand the structure of costs and incomes of domestic film producers and film importers, as well as to understand the burden of value added tax borne by domestic film producers and film importers. The research method used is a literature study. The results of the study explain that the cost structure of domestic film producers is the cost of using services to facilitate film production activities which are included in services subject to value added tax. The cost structure of film importers is in the form of product prices and import duties. The income structure is in the form of income derived from profit sharing with cinema entrepreneurs on ticket sales. The value added tax burden borne by domestic film producers is equal to the input tax because it cannot be credited. There is no value added tax burden that must be borne by the film importer. The tax burden in the form of VAT which is an input tax for film importing companies can be credited with the output tax so that the VAT to be paid is nil and is no longer a tax burden for film importers.
Analisis Pengaruh Jalan Bypass Mataram-Gerung Terhadap Nilai Tanah Di Lombok Barat Ahmad Zaki Mubarak; Heni Sulastri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.203 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i1.87

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan nilai tanah dan harga tanah antara kondisi sebelum dan sesudah jalan bypass Mataram-Gerung dibangun. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah. Penelitian ini memanfaatkan penelitian sejenis yang pernah ada, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh berjumlah enam puluh data dari tahun 2013 sampai 2018, terdiri dari masing-masing tiga puluh data transaksi jual beli tanah sebelum dan sesudah dibangunnya jalan bypass. Atas data transaksi dalam penelitian ini, dilakukan penyesuaian terhadap masing-masing data. Hal ini dilakukan agar nilai tanah memiliki nilai yang sebanding untuk digunakan sebagai bahan analisis. Analisis menggunakan analis uji beda independent sample t-test untuk mengetahui apakah kedua sampel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai rata-rata yang sama atau tidak, secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai tanah yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah dibangun jalan bypass Mataram-Gerung. Perbedaan nilai tanah yang diperoleh dalam penelitian adalah sebesar 141,5%.
Penilaian Properti Untuk Menentukan Kewajaran Nilai Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di KPP Pratama Kisaran Swedio Frans Tedy; Heni Sulastri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.464 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i1.88

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau proses penilaian properti dalam rangka menentukan kewajaran nilai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dimana dalam studi ini akan berfokus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran. Peninjauan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang ditemukan dalam proses penilaian serta mencocokkan kesesuaian peraturan yang berlaku dan penerapannya dalam praktek di lapangan. Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan serta studi literatur standar operasional prosedur, peraturan-peraturan yang berlaku, serta laporan penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian yang telah dilakukan secara umum telah sesuai tetapi masih terdapat kendala dalam proses penilaian properti dalam rangka menentukan kewajaran nilai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Karena itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi agar proses penilaian lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal Muhammad Arif Budiman; Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.609 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i2.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntansi zakat dan infaq pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mewawancarai informan. Informan adalah kepala bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal. Pertanyaan yang diajukan kepada informan meliputi proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, studi pustaka digunakan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Tegal berada di bawah standar akuntansi keuangan. Berdasarkan penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Tegal perlu menempatkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.
Urun Dana Ekuitas Sebagai Alternatif Pendanaan Dan Instrumen Investasi : Pendekatan Pemangku Kepentingan Mhd. Ricky Karunia Lubis; Muhammad Rizky; Galih Satriya Praptama
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.901 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v2i1.101

Abstract

Urun dana ekuitas merupakan fenomena baru di dunia keuangan, termasuk di Indonesia, yang muncul sebagai alternatif pendanaan bagi usaha rintisan dan instrumen investasi alternatif bagi investor. Urun dana ekuitas menyediakan kesempatan bagi usaha rintisan yang tidak memiliki rekam jejak, pengalaman manajemen, dan jaminan aset yang berkualitas untuk memperoleh pendanaan dari sekelompok investor. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan urun dana ekuitas dan tantangan yang dihadapi agar urun dana ekuitas dapat berkembang dan menjadi alternatif utama bagi usaha rintisan dan instrumen investasi alternatif bagi investor ritel. Studi ini menggunakan metode scoping review yang mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Urun dana ekuitas memiliki keunggulan komparatif, tetapi menghadapi tantangan yang jika dikelola dengan baik oleh pemangku kepentingan akan mempercepat pertumbuhannya sebagai alternatif pendanaan dan instrumen investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik urun dana ekuitas dapat berhasil hanya jika usaha rintisan yang berpartisipasi di dalamnya memiliki kualitas yang baik, sehingga akan semakin banyak investor yang berminat menyediakan pendanaan kepada mereka.
Determinan Kinerja Karyawan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk DENI WAHYU EKA WIJAYA; Diah Ayu Septi Fauji
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.635 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i2.103

Abstract

This study aims to determine the effect of work discipline, work environment and competence on the performance of employees of the Community and Village Empowerment Service of Nganjuk Regency. In this study using quantitative research methods with data collection techniques through interviews, observation and questionnaires. Sampling in this study used a non-probability sampling technique. The population in this study were employees of the Community and Village Empowerment Service of Nganjuk Regency, amounting to 42 people. The analytical tools used in this research are validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression test, t-test and F-test. The results showed that work discipline and competence had a positive but not partially significant effect on employee performance, the work environment had a positive and partially significant effect on employee performance and work discipline, work environment, competence had a positive and significant effect simultaneously on employee performance.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakay dan Desa Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 42 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji-t dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan dan disiplin kerja, lingkungan kerja, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan.
Efektivitas Penggunaan Customs-Excise Information System And Automation (CEISA) Manifes Outward: Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tivara Merliana Putri; Muhammad Anshar Syamsuddin
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.249 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i2.115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penggunaan Cuctoms-Excise Information System and Automation (CEISA) Manifes Outward dalam rangka proses administrasi Outward manifest di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Sehingga dapat mengidentifkasi kendala dan permasalahan dalam proses bisnis Outward manifest di KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mendeskripsikan data-data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antar variabel, selain itu semua hipotesis yang dibangun dalam penelitian gagal untuk ditolak.
Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo Mu’min Al-Mukhlisin; Galih Wicaksono; Venantya Asmandani
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.699 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i2.116

Abstract

This research is aimed at knowing the role of the Earth Tax and Rural and Urban Buildings (UN-P2) through its effectiveness and contribution to Regional Original Income (PAD) in Situbondo Regency. The study used descriptive quantitative methods. The type of data used is secondary data obtained from the Situbondo District Data Center Application. The data used is the target and realization of UN-P2 acceptance, the realization of PAD receipts in Situbondo Regency during 2018-2020. The results showed that the effectiveness of UN-P2 from year to year is still ineffective. While the contribution of UN-P2 to PAD is still very lacking every year. So that in the future so that the role of UN-P2 on PAD can be optimal, the Situbondo Regency Government needs to explore the potentials in the form of Earth Tax objects and Rural and Urban Buildings and conduct intensive tax socialization to improve UN P2 compliance on time with the appropriate amount .   Untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo. Data yang digunakan adalah target dan realisasi penerimaan PBB-P2, realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Situbondo selama tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas PBB-P2 dari tahun ke tahun masih tidak efektif. Sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat kurang pada setiap tahunnya. Sehingga ke depannya agar peran PBB-P2 terhadap PAD dapat optimal, Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu menggali potensi-potensi berupa obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan dan mengadakan sosialisasi perpajakan secara intensif untuk meningkatkan kepatuhan PBB P2 tepat waktu dengan jumlah yang sesuai.

Page 1 of 3 | Total Record : 23