cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Beraja Niti
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Beraja Niti adalah Jurnal Ilmiah Elektronik (E-Journal) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang menyajikan karya tulis ilmiah, artikel, opini dan hasil penelitian terkait isu-isu aktual perkembangan hukum, baik secara teori maupun praktek.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Batubara Di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kartanegara: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 156/Pid.B/2010/PN.Smda Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan batubara memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor kehutanan. Hubungan ini erat kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan pertambangan batubara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana pertambangan batubara yang dilakukan dalam kawasan hutan semakin meningkat jumlahnya. Beberapa diantaranya telah di putus oleh Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Depot Minyak Pertamina di Jalan Cendana Kota Samarinda: (BERDASARKAN PASAL 102 PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Depot Minyak Pertamina Jalan Cendana Kota Samarinda dan Bagaimana Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam Menyelesaikan Keberadaan Depot Minyak Pertamina Jalan Cendana Kota Samarinda Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap keberadaan Depot Minyak Pertamina JalanCendana Kota Samarinda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelesaikan keberadaan Depot Minyak Pertamina Jalan Cendana Kota Samarinda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normative dan menggunakan Pendekatan Undang-Undang untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan keberadaan Depot Minyak Pertamina serta Pendekatan Historis yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan Depot Minyak Pertamina Kota Samarinda. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa keberadaan Depot MinyakPertamina Jalan Cendana Kota Samarinda dipandang sudah tidak layak lagi karena jarak aman antara Depot Minyak Pertamina dengan perumahan dan permukiman sangat rapat dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Pasal 102 Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan dalam Wilayah Kota Samarinda. Maka dari itu Pemerintah Kota Samarinda berencana melakukan relokasi terhadap keberadaan Depot Minyak Pertamina Jalan Cendana Kota Samarinda dengan memperhatikan wilayah yang dianggap layak, seperti di daerah Palaran, Bontang dan Muara Badak. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa Depot Minyak Pertamina Kota Samarinda tidak perlu direlokasi, karena menurut historisnya keberadaannya lebih dahulu daripada perumahan dan permukiman disekitar depot. Dari kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan Pemerintah Kota Samarinda agar mengevaluasi kembali mengenai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahu 2004 tentang Bangunan dalam Wilayah Kota Samarinda khususnya terhadap penetapan jarak aman antara Depot Pertamina dan Perumahan dan kawasan permukiman dan agar melakukan relokasi terhadap perumahan dan permukiman karena prosesnya dipandang lebih efektif daridapa Depot Pertamina.
Kajian Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga kerugian pada negara lain berupa pencemaran asap lintas batas Negara di Malaysia. Hal tersebut menimbulkan pertangungjawaban negara (Indonesia) karena kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu yang mengkaji ketentuan hukum positif maupun asa-asas hukum, dalam pencemaran lintas batas negara akibat dari kebakaran hutan ini dapat kita lihat bahwa lahirnya suatu pertanggung jawaban adalah suatu kewajiban bagi Indonesia, karena Indonesia telah melakukan kelalaian dalam rangka pengelolaan hutan dan ini merupakan kegagalan dalam menerapkan standar langkah – langkah pengelolaan hutan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan hingga menimbulkan pencemaran udara hingga keluar batas yurisdiksinya. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan penyuluhan tentang betapa pentingnya memeliharan hutan bagi kelangsungan kehidupan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama – sama dalam menjaga kelestarian hutan dan memperkuat penerapan tentang pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan guna menghindari kerusakan lingkungan dan pencemaran asap. Pemerintah harus lebih selektif dalam penerbitan izin ekplorasi dan ekspoitasi hutan, serta melakukan pengawasan dan kontrol secara berkelanjutan terhadap perusahan – perusahan yang memiliki izin. Pemerintah harus segera meratifikasi The 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002, karena tujuan dari Agreement tersebut adalah untuk mencegah dan memonitor transboundary haze pollution yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang sebaiknya dilakukan dengan upaya-upaya nasional dan dengan kerjasama regional dan internasional. Ini merupakan peluang yang sangat baik untuk mencari jalan keluar dalam peristiwa kebakaran hutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyu di Pulau Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembantaian penyu dan pengambilan telur penyu di Indonesia telah mendorong kearah kepunahan penyu laut. Perburuan penyu dan pengambilan telur secara liar telah mendorong menurunnya populasi penyu. Di Derawan Kabupaten Berau, sangat mudah menemukan telur-telur penyu yang diperdagangkan serta perhiasan yang terbuat dari bagian-bagian tubuh penyu, misalnya gelang dan cincin yang terbuat dari penyu sisik, sedangkan Penyu merupakan satwa yang dilindungi. Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa di Pulau Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Timur, (2) Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Pemerintah Daerah Berau dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap penyu di Pulau Derawan. Metode Penelitian Atau Jenis Penelitian: Menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian berlokasi di Kabupaten Berau dan Di Kepulauan Derawan. Sumber data diperoleh dari 6 (enam) Responden yang terdiri dari Masyarakat Pulau Derawan serta 4 (empat) orang informan yakni perwakilan dari Yayasan Penyu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Badan Lingkungan Hidup, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara terhadap para responden di Pulau Derawan serta quisioner dan wawancara kepada perwakilan dari Yayasan Penyu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Badan Lingkungan Hidup, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian: Menunjukkan bahwa Penyebab utama menurunnya populasi penyu di Kepulauan Derawan Kabupaten Berau adalah terdesaknya habitat peneluran penyu di pantai oleh berbagai keramaian pariwisata. Selain itu penangkapan penyu secara tidak sengaja, pembangunan di wilayah pesisir, gangguan terhadap habitat penyu, industry souvenir, serta eksploitasi penyu dan telur menjadi masalah-masalah yang menyebabkan penurunan jumlah penyu di Pulau Derawan. maka secara tegas penulis menyimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap penyu di Pulau Derawan sudah terorganisir dalam artian telah mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa penyu adalah hewan yang dilindungi karena kelangkaannya, namun masyarakat masih sulit untuk meninggalkan kebiasaan mereka dalam melakukan kegiatan jual beli penjualan telur serta penangkapan penyu untuk diperdagangkan. Adapun hambatan yang dihadapi pemerintah adalah lokasi tempat penyu sangat sulit dijangkau, dana yang terbatas, serta kemampuan dan jumlah sumber daya manusia.
Kajian Yuridis Terhadap Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber Daya Air merupakan hak seluruh rakyat dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara adil seperti yang tertulis dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 19945, oleh karena itu kualitas sumber daya air yang juga digunakan sebagai sumber air minum harus dijaga dengan baik dengan melakukan pengolahan air sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan juga mengelola limbah cair hasil dari pengolahan air tersebut, karena apabila limbah tidak dikelola dan lansung dibuang kemedia lingkungan maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan bisa membuat kualitas air menurun akibat tercemar limbah cair tersebut serta berdampak buruk kepada masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang lokasi penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam cabang Samboja, dengan tujuan mengetahui pengelolaan pembuangan limbah cair pada PDAM Tirta Mahakam Cabang Samboja dan mengetahui solusi hukum yang diterapkan sebagai daya ikat dan sanksi hukum terhadappembuangan limbah cair tersebut. Proses pengolahan air yang dilakukan PDAM Tirta Mahakam cabang Samboja tidak hanya menghasilkan air yang digunakan untuk minum, tetapi juga menghasilkan limbah cair dari proses pengolahan air tersebut. Limbah cair tersebut lansung dibuang kemedia lingkungan yaitu Sungai Merdeka tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu dan ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Pembuangan limbah cair kemedia lingkungan tanpa melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu yang dilakukan oleh PDAM Tirta Mahakam cabang Samboja dianggap telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan kualitas air yang terdapat di Sungai Merdeka serta dapat mencemari Sungai Merdeka tersebut. Dalam hal ini sebaiknya PDAM Tirta Mahakam cabang Samboja membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah cair tersebut sebelum dibuang ke media lingkungan serta melakukan pengawasan terhadap kualitas air yang ada di Sungai Merdeka.
Upaya Perlindungan Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata lind) di Cagar Alam Kersik Luway di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada suatu negara ataupun daerah, secara umum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, serta melihat begitu tingginya laju kepunahan tumbuhan yang di lindung di alam serta diperdagangkan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Selama bertahun-tahun masalah kebakaran hutan di Indonesia menjadi sorotan masyarakat Internasional. Saatnya kini pemerintah Indonesia memberikan perhatian ekstra serius terhadap masalah kebakaran hutan yang kian marak terjadi sehingga tumbuhan yang dilindungi terancam punah. Kutai barat adalah salah satu kabupaten perlindungan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang. Tumbuhan yang di lindungi di Kabupaten Kutai Barat adalah Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata Lind), tumbuhan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Perdagangan/penjarahan tumbuhan Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata Lind) ini telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (1) huruf (a dan b) dinyatakan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, dan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan dan pelestarian yang di lakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur.
Pencemaran Dalam Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Self-Supporting KSU Putra Mahakam ( PUMMA) doing contamination of great garden environment University of Mulawarman Samarinda do not indemnify and cure of management and environment done by Body Organizer of the great garden to great garden University of Mulawarman Samarinda, only limited to embroidering and fertilization and also cultivation. Contamination that happened in great garden University of Mulawarman Samarinda done by side of KSU Self-Supporting Putra Mahakam ( PUMMA) have resulted fish had by Body side Organizer Of Great Garden University of Mulawarman Samarinda and Body employees Organizer of great garden University of Mulawarman Samarinda residing in dead pool. In the case of this contamination is required by role and also Government of Town of Samarinda better again so that contamination of environment in great garden University of Mulawarman Samarinda do not recurred again. And if matter contamination of environment happened again Governmental side Town of Samarinda have to behave coherent to applying of applicable law sanction.
Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Jalur Pengadilan Melalui Negosiasi Antara CV. Arjuna Dengan Masyarakat Kelurahan Makroman Di Kota Samarinda Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mengatur serta memberikan solusi atau jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang dewasa ini marak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus lingkungan hidup ialah terjadinya pencemaranatau perusakan lingkungan hidup yang berujung sengketa lingkungan hidup. Tujuan Penelitian : Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur di luar pengadilan dengan cara negosiasi antara CV. Arjuna dengan masyarakat Kecamatan Sambutan Kelurahan Makroman telah sesuai dengan Undang-undang dan tanggung jawab pihak terkait dalam hal ini CV. Arjuna Pasca dilakukannya negosiasi dengan masyarakat Kecamatan Sambutan Kelurahan Makroman. Metode atau Jenis Peneliltian : Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan masyarakat. Hasil Penelitian : Hasil negosiasi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup antara masyarakat Kecamatan Sambutan Kelurahan Makroman dengan CV. Arjuna yang dilakukan kedua belah pihak di Ruang Rapat Wakil Walikota Samarinda yang difasilitasi oleh Pemerinta terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan Dan Energi Kota Samarinda telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup dan mekanismenya telah sejalan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengawasan dari Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Dinas Pertambangan Dan Energi Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam menyikapi sengketa lingkungan hidup yang terjadi serta melakukan pengawasan terhadap hasil kesepakatan yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak yang bersengketa agar hasil kesepakatan dapat berjalan sesuai dengan baik.
Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kasus Pencemaran Air Oleh PT. Kaltim Prima Coal Di Sungai Bandili Kabupaten Kutai Timur: (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran lingkungan yang terjadi pada masa sekarang dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mengolah limbah yang dihasilkan dalam pencemaran. Pencemaran yang terjadi di Sungai Bandili Kabupaten Kutai Timur yang telah terjadi pencemaran air sungai dikarenakan limbah dari penambangan oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC), meluap pada curah hujan yang tinggi. Pencemaran yang terjadi akibat jebolnya settling pond milik PT. Kaltim Prima Coal Kabupaten Kutai Timur, sehingga luapan limbah yang berada di kolam penampungan meluap ke arah sungai dan mencemari Sungai Bandili Kabupaten Kutai Timur.
Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM) Di Pemukiman Warga RT. 03 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak lepas dari kehidupan manusia, masalah lingkungan semakinlama semakin besar, dan serius. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Tujuan Penelitian : (1) untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap pencemaran lingkungan di pemukiman warga RT. 03 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. (2) untuk mengetahui dan menganalisa upaya dan kendala yang dilakukan oleh PT. Cahaya Energi Mandiri terhadap pencemaran lingkungan di pemukiman warga RT. 03 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Metode atau jenis penelitian : penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Hasil penelitian : (1) harus adanya perlindungan hukum mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan bagi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan oleh PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM) di pemukiman warga RT. 03 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (2) pemerintah daerah yang terkait yaitu badan lingkungan hidup daerah mengenai permasalahan pencemaran lingkungan berupa udara telah melaksanakan kegiatan verifikasi pengaduan untuk memeriksa kebenaran pengaduan warga RT. 03 Kelurahan Pulau Atas mengenai pencemran lingkungan, melaksanakan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi pokoknya dan melaporkan beberapa hasil yang telah di sepakati antara kedua belah pihak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang kasus pencemaran lingkungan berupa udara antara PT. Cahaya Energi Mandiri dengan warga RT. 03 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah yang terkait berupa Badan Lingkungan Hidup daerah kepada masyarakat RT. 03 Kelurahan Pulau Atas, mempunyai tugas dan fungsinya dalam membantu menyelesaikan kasus antara perusahaan dan warga yang di rugikan, mengenai permasalahan pencemaran lingkungan berupa udara telah melaksanakan kegiatan verifikasi pengaduan untuk memeriksa kebenaran pengaduan warga, melaksanakan tugas sesuai kewenangan, tugas dan fungsi pokoknya dan melaporkan beberapa hasil yang telah di sepakati antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti