cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Beraja Niti
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Beraja Niti adalah Jurnal Ilmiah Elektronik (E-Journal) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang menyajikan karya tulis ilmiah, artikel, opini dan hasil penelitian terkait isu-isu aktual perkembangan hukum, baik secara teori maupun praktek.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Perbandingan Pengelolaan Sampah Antara Pemerintah Dengan Swadaya Masyarakat Terhadap Pasar Tradisional Di Kota Balikpapan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balikpapan merupakan salah satu kota di propinsi Kalimantan Timur yang berbentuk Kotamadya. Luas Kota Balikpapan adalah 503,03 KM² atau 5330,69 Ha. Yang terdiri dari permukiman, lahan pertanian, pelabuhan, kawasan industri dan lain-lain termasuk juga hutan lindung. Balikpapan merupakan Kota Perdagangan, Jasa, Industri, dan Pariwisata dengan motto madinatul iman harus mampu mempertahankan supremasi di bidang kebersihan sebagai andalan untuk daya tarik masyarakat berkunjung ke Balikpapan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbandingan pengelolaan sampah antara pemerintah dengan swadaya masyarakat terhadap pasar tradisional di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris di mana mengkaji dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala social yang bersifat tidak tertulis yang di alami setiap orang dalam hubungan masyarakat Hasil penelitian di lapangan, bahwa pasar buton mekarsari yang dikelola oleh swadaya masyarakat lebih baik pengelolaan sampahnya dibandingkan dengan pasar yang dikelola oleh pemerintah dikarenakan pedagang yang berjualan di pasar buton mekarsari lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan di tempat mereka berjualan. Berbeda dengan pasar pandansari yang dikelola oleh pemerintah, di mana masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan pasar.
Implementasi Pengelolaan Hutan Penelitian Dan Pendidikan Bukit Soeharto Di Kabupaten Kutai Kartanegara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan antara lain dengan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputifungsi konservasi,fungsi lindung dan mencapai manfaat linkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang Dari hasil penelitian yang diperoleh masih banyak ditemukan ketidak sesuaian pengelolaan kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto yang tidak berjalan dengan semestinya hal ini disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral dalam pengelolaan kawasan hutan. Untuk itu sebaiknya pihak pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto duduk bersama dengan pihak pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kawasan hutan Pendidikan dan Penelitian Bukit Soeharto dan menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kecamatan Samarinda Ilir Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Agama Islam. Kecamatan Samarinda terdapat banyak tanah wakaf yang belum terdaftar serta memiliki sertipikat. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Samarinda Ilir dan hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah wakaf tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Samarinda Ilir dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah wakaf tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan studi pada peristiwa hukum yang dalam keadaaan berlangsung atau belum berakhir. Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses berlakunya hukum pada peristiwa tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, serta penelitian lapangan dengan cara wawancara mendalam dan observasi dengan analisis deskriptif kualitatif. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak terlaksana dengan optimal mengingat masih adanya terdapat tanah-tanah wakaf yang diwakifkan belum terdaftar dan memiliki sertipikat. Selain itu pemanfaatan tanah wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf belum berjalan sesuai dengan kemajuan untuk kesejahteraan umum karena dalam pelaksanaan prakteknya di kehidupan masyarakat Kecamatan Samarinda Ilir belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kecamatan Samarinda Ilir diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir tentang wakaf, kurangnya pemahaman masyarakat Samarinda Ilir tentang hukum wakaf, tidak jelasnya status tanah yang di wakafkan terkait dengan tanah wakaf yang belum di sertipikatkan, kurangnya pemahaman nadzhir dalam pengelolaan dan manejemen wakaf, nadzir wakaf masih tradisional, sistem administrasi pendaftaran tanah wakaf yang rumit serta mahal, Badan Wakaf Indonesia di Kota Samarinda belum berfungsi.
Tinjauan Yuridis Tentang Transaksi Elektronik di Internet di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang bertransaksi yang aman di internet dari pelaku usaha kepada konsumen mengingat kebutuhan akan barang yang terjangkau di internet sehingga konsumen memesan barang tanpa informasi yang jelas dari pelaku usaha sementara transfer sejumlah duit telah dilakukan namun barang yang tidak datang sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum transaksi elektronik di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui upaya hukum jika salah satu pihak (konsumen) ketika di rugikan dalam transaksi elektronik di internet Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat memaparkan dan menjelaskan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat dan lengkap tetang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku bagi semua orang. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kepastian hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara pidana maupun perdata. Dan upaya hukum jika konsumen dirugikan dapat melalui cara litigasi dan non litigasi sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami baik pelaku usaha maupun konsumen.
Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Tidung Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan Adat dayak Tidung yang berada di Desa Sesayap diserobot oleh investor yang beroprasi dalam bidang perkebunan kayu akasia sehingga akan mengganggu kepentingan adat dalam penguasaan Hak Ulayat dan pemanfaatannya. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Penguasaan Hak Ulayat oleh Masyarakat Adat Dayak Tidung Desa Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung dan Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Tidung Desa Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penguasaan Hak Ulayat oleh Masyarakat Adat Dayak Tidung Desa Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung dan untuk mengetahui bagaimana Pengakuan dan Perlindungan hokum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Tidung Desa Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Metode Penelitian yang diambil adalah penelitian Yuridis empiris, dengan pendekatan Normatif empiris, sumber data primer dan data sekunder, Metode pengumpulan data dengan tahap observasi dan tahap wawancara, Metode Pengolahan data yang meliputi pemeriksaan data­­, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data, serta Analisis data menggunakan analisis Deskritif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penguasaan hak ulayat oleh masyarakat adat Dayak Tidung di Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung, merupakan suatu tradisi yang turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu Pengelolaan dan penguasaan hak ulayat dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara warga, maka ditunjuk kepala adat untuk memelihara, mengatur mengelola serta memanfaatkan tanah ulayat secara efektif dan efisien. Pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Dayak Tidung di desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung dalam Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa Hak Ulayat ini dijadikan dasar dalam menentukan hubungan Negara dan bumi, air serta ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di dalam konsepsi hukum adat di samping ada hak masyarakat hukum adat yaitu hak ulayat, juga hak perseorangan diakui. Dari kesimpulan tersebut maka saran yang penulis berikan untuk Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebaiknya segera membuat Peraturan daerah yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga adat serta hak-hak ulayat sebagai kekuatan hukum terhadap pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.
Praktik Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada prinsipnya, kegiatan Roya Hak Tanggungan sudah diatur dalam ketentuan pasal 22 (ayat 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)). Walaupun dalam prakteknya Roya Hak Tanggungan wajib dilaksanakan apabila debitur telah melunasi hutangnya pada kreditur (Bank), tetapi tidak ada aturan yang tegas menyatakan bahwa pihak yang tidak segera melakukan Roya akan diberikan sanksi. Oleh karena itulah, Kantor Pertanahan selaku pihak yang berwenang melakukan Roya Hak Tanggungan dapat menemui kendala dalam Pelaksanaan Roya tersebut.
Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai dalam pembelian makanan dan minuman di Force Cafe ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Didalam Undang-Undang ini diatur tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya pembebanan Pajak Pertambahan Nilai dalam pembelian makanan dan minuman pada restoran, maka perlu diketahui apakah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai dalam pembelian makanan dan minuman di Force Cafe sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah juga bagaimana cara menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai dalam pembelian makanan dan minuman di Force Cafe Samarinda sebagai upaya menghindari timbulnya pengenaan pajak berganda. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada restoran yang mencantumkan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai dalam pembelian makanan dan minuman pada restoran yakni Force Cafe. Kenyataan di lapangan yakni di Cafe Force sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan Subjek Pajak tentang perubahan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan keberadaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan demikian, upaya hukum untuk menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai dalam pembelian makanan dan minuman di Force Cafe sebagai upaya menghindari timbulnya pengenaan pajak berganda yakni melakukan penyuluhan kepada pengusaha restoran sebagai wajib pajak, melakukan pendataan ulang wajib pajak seluruh wilayah Kota Samarinda yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak ataupun tidak, melakukan monitoring dan pengawasan ke setiap pengusaha restoran atau wajib pajak, memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah maupun dengan pemerintah propinsi dan memberi peringatan dan teguran kepada pengusaha restoran secara lisan dan tertulis.
Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pengusaha dan Pekerja di UD Naba Jaya Samarinda Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara garis besar manusia harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, salah satu caranya adalah bekerja. Didalam melakukan pekerjaan pastilah ada pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang meminta pekerjaan, yang secara tidak langsung menimbulkan perikatan yakni berupa perjanjian kerja entah itu tertulis ataupun secara lisan. Mengenai perjanjian kerja secara lisan pihak UD Naba Jaya dalam perekrutan pekerja menggunakan perjanjian kerja secara lisan tersebut dan kemudian didalam dalam pelaksanaanya banyak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kepastian hukum serta akibat hukum yang muncul dari adanya perjanjian kerja secara lisan yang dilakukan di UD Naba Jaya Samarinda. Data-data yang disajikan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Tekhnik analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori perjanjianjian secara umum, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak UD Naba Jaya Samarinda yang mempergunakan perjanjian kerja secara lisan dalam perekrutan pekerja/buruh terjadi dikarenakan para pihak adalah sanak keluarga yang secara garis besar para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan didasarkan prinsip kepercayaan adalah sah, akan tetapi secara umum pelaksanaanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja secara lisan yang diterapkan di UD Naba Jaya didalam pelaksanaan pekerjaan para pihak hanya membahas mengenai jam kerja dan upah, dan tidak membahas mengenai hak serta kewajiban pekerja dan dalam realisasinya secara umum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pihak UD Naba Jaya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran penulis, sebaiknya para pihak harus sesegera mungkin membuat perjanjian secara tertulis agar dapat mengetahui apa yang dilarang ataupun sebaliknya, yang gunanya dapat menjamin kepastian hukum bagi kepentingan individu serta terciptanya hubungan yang baik dari para pihak.
Akibat Hukum Tidak Didaftarkannya Objek Jaminan Fidusia Oleh PT.Federal International Finance (FIF) Samarinda Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research background is not implemented by the registration of fiduciary duty by PT. Federal International Finance (FIF) samarinda. The main issues to be answered in this study is on the positions of fiduciary law in the financing agreement and the legal consequences fiduciary object that is carried out registration by PT. Federal International Finance (FIF) Samarinda. This study uses a type of research that uses a normative approach to legislation and conceptual approach, given that that will be discussed is the issue of rules and norms that is the position of fiduciary assurance in consumer finance and legal consequences fiduciary object that is not done the registration. Consumer financing agreement in FIF using the credit agreement or loan agreement with the fiduciary accounts as an additional agreement. Objects that are to be fiduciary obligation to the registration office to register the fiduciary in accordance with the provisions of Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Security, but do not FIF obligations. Agreement is only bound by the loan agreement and not to violate the Deed made provision in Article 5 of Law Fiduciary assurance that the imposition of fiduciary objects created by notarial deed. Under Article 37 of Law Fiduciary Guarantee that all agreements must be in accordance with the fiduciary of this Law, if not in accordance with the provisions of the Act, the agreement is not a fiduciary. So fiduciary assurance in the financing agreement in the FIF is not a fiduciary. Although in principle agreement to include a fiduciary warranted. Due to fiduciary object that is not done in the registration agreement between the FIF and consumers, causing various problems that harm the parties, ie the loss of the rights of creditors and debtors contained in Fiduciary Warranty Act. Makers should further review the law again Fiduciary Warranty Act and complete rules are not yet fit .If the Act need to be made new regulations to cover the lack of fiduciary law guarantees it.
Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Jalan Masuk Rusunawa Antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Dengan CV. Putra Nurul Sejati Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MUlawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mutilation of road effect of effort coal mining so bother consumer of road which initialy function as or public of provinsi become private interest or importance of body is effort resulting impact to mining surounding citizen environment in District Of Samarinda North. Target of this research is to know study punish and legal effort able to be in overcoming mutilation of road effect of effort coal mining in District of Samarinda North. Research type used empirical yuridis by using approach of law and regulation and approach of case which its research location in Road of HM Ardan and Road Padat Karya, District Of Sempaja North, District Of Samarinda North. And also analyse data descriptively qualitative to make deskripsi with studying environmental impact to mutilation of road effect of effort coal mining. Coal mining in the district of Samarinda North who use public transportation in the transportation can make use of public infrastructure and facilities after fulfilling the provisions of the legislation with the transport minister’s decision is based on attachment number 1 of 2003 KM of setting class path on the island of borneo and the company is one of the coal mining business there are specific rules in order not to damage public facilities such as the destruction of roads and damage the environment and government Samarinda city efforts in the destruction of road does not sanction either administrative sanction, civil sanction and criminal sanctions to the coal mining business as well as vehicles used to transport the coal charge, no class exceeds the predetermind path In this case better be strived again by Government of City Samarinda by observation and make By Law concerning obligation company of coal mining to build special road of coal mine. Then strive management and responsibility also in usage common road as special road of coal mine.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 10 (2012): Jurnal Beraja Niti Vol 1 No 09 (2012): Jurnal Beraja Niti