Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya
HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya adalah jurnal nasional yang mendukung dosen, peneliti, dan praktisi dalam memublikasikan hasil penelitian berupa artikel ilmiah dalam bidang hukum, humaniora, masyarakat dan budaya. Jurnal ini dapat diakses publik yang diterbitkan dan dikelola oleh Jurusan Ilmu Sosial, Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka sejak tahun 2021, baik untuk internal maupun eksternal. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun, setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal Humaya menerbitkan artikel hasil penelitian di bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya. Jurnal Humaya melaporkan penelitian empiris tentang topik-topik yang penting bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya menggunakan desain penelitian yang tepat dan hasil yang dijelaskan dengan baik dan utuh. Artikel yang berisi analisis kritis terhadap literatur ilmiah tentang topik bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya juga dapat diterbitkan. Jurnal Humaya juga mencakup resensi buku. Tujuan jurnal ini adalah menerbitkan artikel hasil penelitian berkualitas yang mempunyai potensi memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya. Naskah harus memenuhi karakteristik sebagi berikut. Mempunyai kerangka teori yang jelas Menunjukkan dengan jelas hubungan dan relevansi antara literatur sebagai sumber referensi dengan topik yang diteliti Mempunyai Desain penelitian yang tepat dan analisis data yang utuh. Membahas secara komprehensif dan kritis data dalam kaitan dengan konteks penelitian Mempunyai kebaruan (Novelty) Jurnal Humaya menerima artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Articles
41 Documents
<![CDATA[The Imagery Found in the Client ]]>
<![CDATA[Umar Umar]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 2 (2021): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i2.1680.2021
<![CDATA[The aim of the reseach is to elaborate the use of the imagery in the novel: The Client. Starting from the definition of Imagery, the imagery found in the novel, then to find out what John Grisham’s - as the writer of the novel - intention to use imagery in his novel. The objectives of analysis is to have some knowledge deeper about the use of imagery in The Client by John Grisham and how he takes the readers into Mark Sway’s traumatic experience and how he helps the readers understand Mark Sway’s position through imagery found. This study adopts library research (Library Research) which contains an in-depth collection of material on one or several subjects (Young, 1983; p. 188). This study covers the inclusion of primary sources as well as secondary sources. There are 5 types of imagery found in The Client. They are Visual Imagery, Auditory Imagery, Internal Sensation Imagery, Olfactory Imagery and Tactile Imagery.]]>
<![CDATA[Diversifikasi Nafkah di Pedesaan dalam Konteks Relasi Desa-Kota ]]>
<![CDATA[Anik Susanti]]>;
<![CDATA[Nyimas Nadya Izana]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1722.2021
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan diversifikasi mata pencarian sebagai strategi yang dilakukan oleh penduduk pedesaan untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya. Isu ini penting untuk dikaji guna menggali berbagai alternatif cara dari permasalahan mendasar yang dilalui mereka. Ada empat masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi di pedesaan, yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah, kepemilikan lahan yang semakin sempit seiring dengan banyaknya petani kecil, pendapatan rumah tangga yang relatif rendah dan upah buruh tani yang lebih rendah dibandingkan buruh bangunan dan industri. Akibatnya, pertanian subsisten memiliki prospek yang lemah dan tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber mata pencarian penduduk pedesaan. Meskipun sektor pertanian tidak lagi digalakkan sebagai sumber pendapatan, sebagian penduduk pedesaan tetap bertani sambil melakukan berbagai kegiatan penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, ada kecenderungan mereka memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan taraf hidupnya. Penduduk pedesaan sebenarnya memiliki berbagai tingkatan dalam mempertahankan eksistensi kehidupan dan meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sesuai dengan keunikan tatanan sosial, ekonomi, ekologi dan budaya di suatu wilayah. Salah satunya yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu diversifikasi mata pencarian rumah tangga di pedesaan dalam konteks hubungan desa dan kota. Kami berharap dapat menemukan formula yang dapat mendukung kemampuan penduduk pedesaan untuk mendiversifikasi mata pencarian mereka dalam menanggapi pembangunan perkotaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tim peneliti telah melakukan investigasi terhadap: (a) portofolio kegiatan mata pencarian masyarakat kecil pedesaan dalam rangka perjuangan untuk bertahan hidup dan peningkatan taraf hidup mereka dan (b) diversifikasi mata pencarian yang dilakukan oleh masyarakat kecil di konteks hubungan desa dan kota.]]>
<![CDATA[Analisis Postingan di Twitter Mengenai Vaksinasi Covid-19: Perilaku Sosial Terhadap Vaksinasi Covid-19 guna Pencegahan Penularan Covid-19 ]]>
<![CDATA[Khoirun Nisa Aulia Sukmani]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1802.2021
<![CDATA[Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa baru yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Pandemi ini muncul dengan pola dan masalah baru yang memengaruhi perilaku sosial manusia sebagai individu dan masyarakat. Informasi merupakan hal penting yang harus diketahui oleh manusia untuk menghadapi perubahan pola dan masalah yang terjadi. Di era pandemi ini, manusia aktif berinteraksi di media sosial sebagai bentuk pelarian dari kebijakan pelarangan interaksi fisik untuk mengurangi penularan virus. Interaksi yang terjadi antarmanusia merupakan bentuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagaimana ini dijelaskan? interaksi sebagai perilaku sosial harus dimaknai lebih dalam sebagai proses manusia untuk mencari pengetahuan dan pengalaman yang memiliki maksud dan tujuan di dalamnya. Tujuan ini sebenarnya untuk memastikan bahwa manusia itu sendiri memiliki pengetahuan untuk menghadapi perubahan yang terjadi akibat munculnya pandemi Covid-19. Metode social media ethnography digunakan untuk melihat proses interaksi di media sosial secara terus menerus hingga akhirnya manusia dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan berperilaku di era pandemi Covid-19. Media sosial Twitter digunakan untuk melihat interaksi yang terjadi antarnetizen Indonesia terkait kejadian Covid-19, khususnya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di Indonesia. Interaksi berulang yang dilakukan membentuk bukti diri yang digunakan untuk mengonfirmasi dan mengamati peristiwa dengan lebih baik dengan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan ini merupakan bentuk acuan yang digunakan manusia untuk bertindak ketika menghadapi peristiwa tertentu, dalam hal ini menanggapi setiap peristiwa selama pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Online Learning in Social Adaptation Perspective ]]>
<![CDATA[Pardamean Daulay]]>;
<![CDATA[M Chairul Basrun Umanailo]]>;
<![CDATA[Aulia Nursyifa]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1852.2021
<![CDATA[The trend of online learning is growing. Through the Circular of the Minister of Education and Culture Numbers 2 and 3 of 2020 requires that the entire teaching and learning process be carried out online. Not all elements of society can accept online learning patterns as a medium for transforming knowledge due to the availability of infrastructure to the characteristics of the community itself. This study aims to explain implementing online learning with the adaptation pattern proposed by Robert Merton. The research design used is a literature review. Articles are collected using the Science and Technology Index (Sinta) link, Garba Reference Digital (Garuda), Ministry of Religious Affairs Reference (Moraref), Indonesian Scientific Repository (Neliti) The Preprint Server of Indonesia (RINarxiv). The time range used is 2011-2021. Based on the results of the study and analysis of the articles collected, it was found that the pattern of adaptation carried out by educators and students is the antithesis of policies issued by the government. The pattern of adaptation carried out by the community is based on the resources and characteristics they have.]]>
<![CDATA[Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Nur Hayati]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1858.2021
<![CDATA[Dalam artikel ini akan dibahas tentang kekerasan berbasis gender online yang merupakan ancaman besar bagi masyarakat. Terutama sekarang ini, penggunaan internet untuk media sosial semakin marak dan pesat. Apalagi selama pandemi melanda Indonesia yang aktivitas masyarakatnya banyak dilakukan di rumah dengan melakukan work from home dan school from home, tidak menutup kemungkinan semakin besar pula terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam media sosial. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021 tercatat bahwa pada 2020 kasus KBGO mengalami lonjakan, yaitu sekitar 940 yang pada 2019 tercatat 241 kasus. Dengan adanya kasus tersebut, untuk itulah penulis melakukan penelitian tentang media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. Tujuan dari artikel ini adalah agar kita semakin sadar bahwa KBGO terus mengintai masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data dari berbagai bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan sumber internet. Hasil penelitan menunjukkan bahwa KBGO paling banyak ditemukan pada platform media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Bentuk KBGO yang ditemukan ini beragam, seperti pelecehan seksual online dengan kekerasan verbal, online grooming, dan ancaman dengan menyebarkan foto atau video asusila. Keburukan dari media sosial salah satunya menjadikan perilaku menyimpang atau pelaku KBGO. Media sosial yang seharusnya dapat dijadikan sebagi media membangun relasi dengan orang lain, malah menjadi tempat terjadinya KBGO. Oleh karenanya, media sosial dianggap tidak memiliki ruang aman bagi perempuan. Untuk mendapatkan perlindungan atas KBGO di media sosial, dibutuhkan payung hukum yang serius menangani kasus KBGO dan dapat membantu perempuan keluar dari jerat kasus KBGO.]]>
<![CDATA[A Recognition Model of National Legal Pluralism in a Unitary State through the Prismatic Theory Approach ]]>
<![CDATA[Jati Nugroho]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 2 (2021): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i2.1861.2021
<![CDATA[The choice of a unitary state based on Article 1 Section 1 of the 1945 Constitution theoretically always relates to the factor of equality within the state. However, the choice of the Republic of Indonesia as a unitary state is based on the consideration of the pluralism aspects in terms of culture, language, customs, and ethnicity, which brings consequences for the recognition of applicable legal pluralism (Article 18B Section 2 of the 1945 Constitution). This study examines legal pluralism in a unitary state based on the prismatic theory approach to find out its legal recognition model. This study aims at finding an ideal legal pluralism recognition model in a unitary state which has tended to be centralized, such as the implementation of the Basic Agrarian Law that ignores the customary laws. The results of the legal prismatic theory approach are expected to able to fulfill justice in a pluralistic society. In this study, the researcher employed a normative juridical method through a political-law approach to various laws and regulations. Furthermore, the researcher also used a qualitative analysis. The results of this study showed as follows. (1) Politics of law as a guideline for legal development is inconsistent with Pancasila and legal systems that accommodate legal pluralism. As a result, customary law must comply with national law, which indicates the recognition of weak legal pluralism. (2) The recognition model of national legal pluralism through the prismatic theory approach by considering the plurality of the prevailing legal order may create certainty and benefit on the value of justice in society according to national ideology and Pancasila as the soul of the nation. The recommendations of this study are as follows. (1) Legal development should use the recognition model of national legal pluralism through the prismatic theory approach so that certainty and benefit on the value of justice in society can be established according to national ideology and Pancasila as the soul of the nation. (2) The prismatic theory approach can be an alternative solution to the recognition model of legal pluralism in realizing Indonesian national law based on Pancasila as the ideology and spirit of the nation.]]>
<![CDATA[Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan ]]>
<![CDATA[A.Rachmat Wirawan]]>;
<![CDATA[Avelyn Pingkan Komuna]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1863.2021
<![CDATA[Tulisan ini mencoba memberikan perspektif dari penyelenggaraan sistem hukum pidana Indonesia saat ini. Bagaimana keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan satu wujud utuh dari tujuan hukum pidana itu sendiri. Bukan hanya dari perspektif korban, juga harus diperhatikan dari perspektif terdakwa. Namun realita penyelenggaraan sistem hukum pidana, lebih menitik beratkan pada konsep keadilan dan kepastian. Seolah mengenyampingkan asas kemanfaatan dari tujuan hukum yang sudah lama terpatri. Hasilnya banyak pihak tidak merasakan wujud dari keadilan yang sejati. Keadilan adalah ketika perkara putus dipengadilan menjadi sebuah doktrinisasi. Penyelenggaraan norma yang cenderung postivis menggiring opini bahwa penegakan hukum hanya sekedar corong dari undang-undang. Penyelesaian perkara hanya dipandang dalam dimensi "adil dan pasti". "Adil" dengan penjatuhan sanksi sedang "pasti" dengan putusan hakim pengadilan yang sifatnya mengikat. Sedang asas manfaat belum menemukan wujudnya yang hakiki. Untuk itu perlu dilakukan transformasi dari sistem hukum pidana saat ini. Penerapan sistem hukum yang tidak hanya bertumpuh pada adil dan pasti juga memperoleh manfaat bagi para pihak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative konseptual yang melakukan perbandingan hukum dengan berbagai kajian hukum dan contoh kasus terkait. Dengan hasil yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan secara utuh dengan asas pengampunan pidana.]]>
<![CDATA[Litigation Transformation in Law Enforcement Effort in Indonesia During the Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah]]>;
<![CDATA[Madiha Dzakiyyah Chairunnisa]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1865.2021
<![CDATA[The Covid 19 pandemic has accelerated digitization in all aspects of life. As an effort to deal with its spread, the legal realm has also undergone a transformation. The implementation of remote litigations during the Covid-19 pandemic has begun to take effect in line with the government's appeal for Physical/ Social distance. The litigations used the support of the internet network or known as e-litigation. It is nothing new in the world because previously developed countries, such as the United States, have used this method beforehand. The implementation of e-litigation in Indonesia is certainly different from other developed countries that are technologically ready. The implementation of e-litigation is a development of the previously implemented e-court program. This study examined the ins and outs of virtual litigations during the pandemic with all the regulations that assist them. The research used normative and empirical juridical methods that provide explanations so that it can be used as an evaluation of implementation during the pandemic period and towards the new normal era. The secondary data were taken from the primary materials from the regulations that apply during the pandemic and the new normal era. In addition, the secondary materials used were also from journals, books, and other literacy sources. The results of this paper can be used as a reference for further research on the transformation of law enforcement that puts forward the modernization of technology and information in fulfilling justice and social welfare.]]>
<![CDATA[Studi Komparasi Penelitian Morfosintaksis Kata Kerja See dan Hear dalam Novel Harry Potter and the Deathly Hallows dan Terjemahannya ]]>
<![CDATA[Vica Ananta Kusuma]]>;
<![CDATA[Widyasari Widyasari]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1867.2021
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan antara bahasa novel asli dengan versi terjemahannya. Sumber data diperoleh dari verba kata see dan hear dalam novel Harry Potter and the Deathly Hallow dan versi terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini berfokus pada sususan gramatikal atau sintaksis. Apakah susunan, bentuk-bentuk bahasa sama atau tidak. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif untuk menggambarkan apa yang ada dalam data. Penelitian ini juga membandingkan novel asli dengan novel terjemahannya. Hasil penelitian ini adalah meskipun banyak verba tidak mengalami perubahan susunan gramatikal, ada juga yang mengalami susunan gramatikal.]]>
<![CDATA[Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda ]]>
<![CDATA[Megafury Apriandhini]]>;
<![CDATA[Yeni Santi]]>;
<![CDATA[Ernayanti Nur Widhi]]>
<![CDATA[ HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1869.2021
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai penerapan kesadaran hukum pegawai UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah pegawai sudah menerapkan protokol kesehatan dan apakah ada kontrol dari kantor untuk pelaksanaan protokol kesehatan di UPBJJ UT Samarinda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris melalui pendekatan sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, study literatur dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum pekerja terhadap penerapan protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 sangatlah penting untuk diterapkan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.]]>
