Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah merupakan wadah para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik, sekaligus perwujudan kontribusi intelektual terhadap perkembangan keilmuan di bidang Pertahanan dan Bela Negara melalui tulisan ilmiah baik berupa kajian maupun hasil penelitian. Jurnal Pertahanan & Bela Negara diterbitkan setiap tiga bulan sekali dalam setahun, yakni bulan April, Agustus dan Desember. Tujuan utama Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah untuk mengembangkan, memperkaya, dan menjadi referensi kajian bidang ilmu pertahanan dan bela negara, serta menjadi bahan pembelajaran dan pengkajian bagi para akademisi yang memiliki fokus dan minat pada bidang ilmu pertahanan dan bela negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara melingkupi kajian ilmu pertahanan dan bela negara dari perspektif strategi, manajemen, kebijakan, dan teknologi pertahanan, serta bidang kajian lainnya yang terkait ilmu pertahanan dan bela negara.
Articles
270 Documents
<![CDATA[DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Sudarsono, Budyanto Putro]]>;
<![CDATA[Mahroza, Jonni]]>;
<![CDATA[D.W., Surryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.853 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v8i3.441
<![CDATA[Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari national power tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi.Kata Kunci : Diplomasi pertahanan, strategi diplomasi, kepentingan nasional]]>
<![CDATA[Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim ]]>
<![CDATA[Nasution, Anta Maulana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.339 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.267
<![CDATA[Abstrak – Indonesia memiliki luas laut hampir 2/3 lebih luas dari daratan. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada pada titik silang antara Samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu posisi silang ini memberikan sebuah jalur strategis bagi pelayaran dunia dimana setiap pengiriman dari wilayah barat menuju timur dan sebaliknya akan melewati wilayah laut Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang ataupun tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan ancaman keamanan maritim semakin meningkat, seperti kasus-kasus IUU fishing, penyelundupan, dan perompakan. Ancaman-ancaman ini sangat mengganggu pembangunan ekonomi kelautan, mengingat masih terbatasnya alutsista dan personel instansi penegak hukum laut. Oleh karena itu, peran serta nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut mencegah ancaman keamanan maritim sangat dibutuhkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskiptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stake holder dan organisasi kenelayanan, kemudian data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisa data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut dalam hal ini PSDKP KKP dan TNI AL untuk mencegah ancaman keamanan maritim merupakan prescribed role atau peran yang dianjurkan. Prescribed role ini ditunjukkan dengan adanya program Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk PSDKP dan Pembinaan Desa Pesisir yang dibentuk TNI AL. Dalam hal ini, nelayan berperan dalam menyuplai informasi-informasi terkait ancaman keamanan maritim seperti IUU fishing, penyelundupan, perompakan dan ancaman lainnya kepada PSDKP dan TNI AL sehingga bisa langsung bertindak untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut terjadi.Kata Kunci : ancaman keamanan maritim, nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir)]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY IN FACING THE CRISIS ON THE KOREAN PENINSULA TO MAINTAIN THE STABILITY OF THE SOUTHEAST ASIAN REGION ]]>
<![CDATA[Chayu Amrita Nanda]]>;
<![CDATA[Yoedhi Swastanto]]>;
<![CDATA[Amarulla Octavian]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.726 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v9i1.517
<![CDATA[In a security perspective, the territory of Indonesia and the Southeast Asia region as a whole are strategic areas in economic, political and military aspects. This condition also has complex potential challenges and risks for creating tension among countries. After the Korean War and World War II the development of the crisis on the Korean Peninsula continued. North Korea chose to build and to increase its military capabilities. Indonesia as one of the adjacent countries to the Korean Peninsula, could get an impact to the sovereignty and security of the country. Especially caused by North Korea’s nuclear testing activities. This study aims to determine the form of Indonesian Defense Diplomacy and how the roles of the involved actors in responding to the issue. By using qualitative research methods, this study discusses the issue with constructivist theory and the concept of defense diplomacy for the analysis. The result of this research is a form of Indonesian defense diplomacy in response to the crisis on the Korean Peninsula.Keywords: ASEAN, defense diplomacy, denuclearization, defense strategy, regional security]]>
<![CDATA[INTEGRASI METODE SERVICE QUALITY, KANO MODEL DAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SEKOLAH STAF DAN KOMANDO ANGKATAN LAUT ]]>
<![CDATA[Hilmansyah, Dudy]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1139.663 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v6i1.301
<![CDATA[TNI Angkatan Laut menyelenggarakan pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) yang juga diikuti oleh Perwira dari Angkatan Laut mancanegara sebagai kegiatan diplomatik pada operasi militer selain perang. Dari keberhasilan yang telah dicapai TNI Angkatan Laut, beberapa Pejabat Strategis Angkatan Laut negara sahabat menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut sudah berkelas dunia. Namun dari pernyataan beberapa Pasis mancanegara yang tengah mengikuti pendidikan reguler Seskoal angkatan ke-53, khususnya mengenai kualitas pelayanan di Seskoal masih terdapat banyak hal yang belum mencerminkan lembaga pendidikan yang berkelas dunia. Komandan Seskoal, bertekad membawa Seskoal kearah yang lebih maju, cerdas dan lebih diakui keberadaannya baik di lingkungan TNI, Nasional dan Internasional. Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan, apa saja atribut pelayanan Seskoal; bagaimana klasifikasi atribut pelayanan di Seskoal; atribut pelayanan apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan; dan apa yang menjadi usulan prioritas sebagai action plan. Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi dan wawancara dengan Pasis mancanegara didapatkan 54 atribut layanan Seskoal. Dari atribut layanan tersebut terdapat 3 atribut yang masuk dalam kategori questionable, 3 atribut masuk kategori reverse, 15 atribut masuk kategori indifferent, 17 atribut masuk kategori attractive, 8 atribut masuk kategori one dimensional dan 8 atribut masuk kategori must be. Berdasarkan hasil studi ini diperoleh 16 atribut layanan dengan prioritas tinggi sebagai usulan perbaikan terhadap atribut tersebut sebagai upaya peningkatan Seskoal dalam rangka mewujudkan visi World Class Navy. Kata Kunci : service quality, Kano, Quality Function Deployment, Seskoal, World Class Navy]]>
<![CDATA[PERAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BANGKA BELITUNG DALAM MENDUKUNG OPERASI KEAMANAN LAUT DI ALKI I ]]>
<![CDATA[Manahan Budiarto Pandjaitan]]>;
<![CDATA[Panji Suwarno]]>;
<![CDATA[Gunardi Gunardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 9, No 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.128 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v9i3.634
<![CDATA[Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung masih cukup rawan dan berpotensi terjadinya berbagai gangguan dan ancaman yang dapat menganggu jalur ALKI I. Luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Lanal Bangka Belitung bila dihadapkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini sangat tidak seimbang. Namun demikian, harus tetap memberikan dukungan terbaik terhadap semua unsur/KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) yang singgah di Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung dalam mendukung operasi keamanan laut di ALKI I. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan kondisi Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung dalam mendukung operasi kemanan laut di ALKI I. Penelitian ini menggunakan teori peran, teori pangkalan, teori Sea Power dan teori trinitas Angkatan Laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung belum mampu mendukung dengan baik terhadap unsur atau KRI yang akan melaksanakan bekal ulang (bekul). Oleh karena itu, sebaiknya Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung melengkapi sarana dan prasarana yang memadai termasuk dermaga untuk sandar, agar mampu melaksanakan dukungan terhadap unsur atau KRI agar dapat melaksanakan operasi keamanan laut dalam menjaga kedaulatan di wilayah ALKI I.Kata Kunci: peran pangkalan, keamanan laut, ALKI I]]>
<![CDATA[BAURAN KEBIJAKAN FISKAL-MONETER DAN DAMPAKNYA BAGI ANGGARAN PERTAHANAN ]]>
<![CDATA[Hadi, Arijo]]>;
<![CDATA[Sumari, Arwin Datumaya Wahyudi]]>;
<![CDATA[Djapri, Suparman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 6, No 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.937 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.318
<![CDATA[Tulisan ini hendak mengulas fenomena yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia, yakni adanya kesenjangan antara kebutuhan yakni permintaan sekaligus ekspektasi akan pembangunan kekuatan sektor pertahanan yang memerlukan peningkatan anggaran dengan kondisi kemampuan sumber daya/anggaran yang terbatas. Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut maka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi menjadi prasyarat utama dan pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan makro ekonomi yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan PDB yang tinggi. Penelitian ini membahas kebijakan fiskal-moneter sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap anggaran sektor pertahanan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif purposive sampling dengan metode Means-Ways-Ends dan kurva IS-LM sebagai alat analisis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bauran kebijakan fiskal-moneter yang paling tepat adalah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi makro ekonomi yang sedang dihadapi sebagai dasar penentuan kombinasi kebijakan fiskal-moneter yang tepat guna mencapai pertumbuhan PDB yang tinggi. Bauran kebijakan tersebut harus disertai syarat adanya sinergi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Kata Kunci: anggaran sektor pertahanan, bauran kebijakan Fiskal-Moneter, Produk Domestik Bruto (PDB)]]>
<![CDATA[INTEROPERABILITY DALAM KEBIJAKAN ZERO ACCIDENT TNI AU ]]>
<![CDATA[Samsul Rizal]]>;
<![CDATA[Safril Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (499.85 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v10i1.826
<![CDATA[Kebijakan zero accident merupakan program prioritas TNI AU untuk mengurangi kecelakaan (accident) dan insiden (incident) dalam operasional pesawat TNI AU. Implementasi kebijakan dapat menekan jumlah kecelakaan maupun insiden yang dapat menimbulkan korban jiwa dan Alutsista TNI AU. Namun demikian, implementasi kebijakan masih dilakukan secara manual sehingga belum dapat diwujudkan interoperability dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan interoperability business process dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan zero accident. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan sumber data primer melalui narasumber terpilih (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan menggunakan sistem yang interoperability dalam kebijakan zero accident belum dilakukan oleh sub organisasi TNI AU. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan aplikasi agar dapat mewujudkan interoperability dalam pelaksanaan kebijakan zero accident.Kata Kunci : kebijakan, interoperability, zero accident]]>
<![CDATA[DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA (ARMS TRADE TREATY) PADA SIDANG MAJELIS UMUM PBB TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[W, Denik Iswardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.285 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v4i2.334
<![CDATA[Artikel ini menganalisis sikap abstain Indonesia di Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) pada tahun 2013 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Permasalahan muncul Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung terbentuknya ATT dari awal pembahasan pada tahun 2006. Selain itu, sebelum terbentuknya ATT, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam rezim internasional mengenai senjata konvensional seperti Mine Ban Treaty dan Convention on Cluster Munitions. Artikel ini bertujuan untuk (1) menggambarkan faktor, proses pembentukan ATT, dan isi perjanjian ATT seperti prinsip dan aturan, (2) menjelaskan partisipasi aktif Indonesia dalam rezim internasional senjata konvensional sebelum ATT, (3) menganalisa sikap abstain Indonesia terhadap ATT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis menggunakan teori rezim internasional. Melalui teori pilihan rasional menghasilkan suatu pemahaman bahwa terdapat dua kepentingan Indonesia di dalam ATT, yaitu kepentingan mencegah perdagangan gelap dan menjaga kepentingan pertahanan. Meskipun Indonesia memiliki permasalahan mengenai perdagangan senjata gelap konvensional, tetapi Indonesia tetap memilih kepentingan pertahanan sebagai hal yang paling vital. Kata Kunci: Indonesia, Arms Trade Treaty, senjata konvensional]]>
<![CDATA[COMMUNICATION STRATEGY OF THE NATIONAL COUNTER TERRORISM AGENCY IN THE DERADICALIZATION PROGRAM IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sugiarto Sugiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (549.672 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v10i2.898
<![CDATA[The National Counter Terrorism Agency (BNPT) said that until the end of 2018 the success rate of the deradicalization program reached one hundred percent. The deradicalization program has already been attended by 800 people; 325 former terrorism inmates and the rest of the families of terrorist prisoners. None of the 325 ex-terrorist inmates who participated in the deradicalization program resumed acts of terror. One aspect that supports the success of the deradicalization program in Indonesia is the communication aspect. The purpose of this study is to elaborate aspects of communication, especially BNPT communication strategies in the deradicalization program. The author uses qualitative research methods in this study. The conclusion of the research shows that BNPT utilizes the communication strategy as one of the successes of the success of the deradicalization program even though the communication strategy used by the BNPT is not written and detailed.Keywords: communication, a former terrorist convict, strategy, deradicalization, terrorism.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PERANAN SDM PERTAHANAN NASIONAL GUNA MENGHADAPI PERANG GENERASI KEEMPAT ]]>
<![CDATA[Sebastian, Elly]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.61 KB)
|
DOI: 10.33172/jpbh.v5i1.351
<![CDATA[Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara, menghadapi ancaman yang semakin meningkat dewasa ini. Penguasaan teknologi mutlak diperlukan bersamaan dengan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin mutakhir, tapi harus diikuti dengan keahlian SDM-nya. Keahlian yang diperlukan yaitu kemampuan mengoperasikan, kemandirian memproduksi, dan mengembangkan teknologi guna mengurangi ketergantungan luar negeri. Generasi perang keempat saat ini memaksa setiap negara untuk mengkordinasikan segenap sumber daya nasionalnya sebagai kekuatan pertahanan. SDM Indonesia yang melimpah dapat dijadikan kekuatan pertahanan, namun harus didukung Industri pertahanan yang memadai guna tersedianya teknologi persenjataan efektif. Profesionalisme SDM pertahanan juga diperlukan dengan melibatkan sipil dalam mengelola pertahanan kedepannya. Kata Kunci: sumber daya manusia, teknologi pertahanan, industri pertahanan, profesionalisme, generasi perang keempat]]>
