cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 33 Documents
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Branchless Banking Adi Gunawan; Bismar Nasution; Sunarmi; Mahmul Siregar
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.527 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v1i1.11

Abstract

Branchless Banking dalam penelitian ini akan berfokus pada layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) Versi OJK. Tujuannya untuk mengetahui hubungan hukum dan tanggung jawab BRI dan agen, perlindungan hukum terhadap agen dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta didukung oleh data primer. Tehnik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan dengan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. POJK No. 19/POJK.03/2014 telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah branchless banking. Namun POJK tersebut belum efektif dinilai berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat yang belum mendukung. Praktik Laku Pandai di BRILink pada Bank BRI Unit Gebang Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa masyarakat ataupun agen tidak mengetahui tentang perlindungan hukum yang mereka dapatkan melalui POJK tersebut, sehingga tidak pernah ada laporan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terkait keluhan nasabah atas layanan branchless banking. Kata Kunci: branchless banking, nasabah, keuangan inklusif , perlindungan hukum Abstract Branchless banking in this research will focusing for branchless banking of Otoritas Jasa Keuangan (Laku Pandai) from OJK. Purpose are for knowing about legal relations and responsibility of the parties, legal protection. This research using methods of normative law that are descriptive analytical. Data consist of secondary data consisting of primary, secondary and tetrtier legal materials and supported by secondary data. Data collection techniques using library study technique and field studies. Collected data is analyzed by qualitative data analysis methods. POJK No. 19/POJK.03/2014 about branchless banking for financial inclusion has provided legal protection for customers of branchless banking. But the POJK is not yet effective assessed based legal substance, legal structure, facilities and infrastructure as well as the culture of society that does not support. Research on practice branchless banking (Laku Pandai) of BRILink at BRI Unit Gebang, show that people or agents do not know about the legal protections they have through the POJK. So there is never a report received by the financial services authority regarding customer complaints of branchless banking services. Keywords: branchless banking, customer, financial inclusion, legal protection
Tanggung Jawab Negara Terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap Maulana Habibie; Madiasa; Marlina; Edy Ikhsan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.835 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v1i1.12

Abstract

Negara memiliki tanggungjawab terhadap terpidana anak korban salah tangkap dan sangat erat kaitannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 95 dan pasal 97 Kitab Undang-undang no 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bentuk tanggungjawab negara terhadap terpidana anak korban salah tangkap. Tanggungjawabnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka ada dua bentuk tanggungjawabnya yaitu ganti rugi dan rehabilitasi. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No 131/PK/Pid.Sus/2015. Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan Putusannya yaitu menyatakan terdakwa keempat pengamen terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam Pasal 338 jo 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam hal ini keputusan hakim tidaklah tepat karena hakim hanya bersandar pada bukti-bukti yang ada pada proses penyidikan dikepolisian.  Sementara itu pada Tingkat Mahkamah Agung berdasarkan Penijauan kembali yang diajukan terpidana anak pengamen yang memuat putusan bebas kepada terpidana anak tersebut. Berdasarkan novoum yang dijadikan alasan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan alasan keempat terpidana anak pengamen sehinggah hakim tingkat Mahkamah Agung melalui putusan No 131/PK/Pid.Sus/2015 memutus bebas keempat terpidana anak pengamen. Katakunci: Tanggungjawab Negara, Terpidana Anak, Korban Salah Tangkap Abstract The state has a responsibility to convict child victims of wrongful arrest and is very closely related. This can be seen in Article 95 and Article 97 of the Book of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The form of state responsibility towards convict child victims of wrongful arrest. Responsibilities based on the Criminal Procedure Code, there are two forms of responsibility, namely compensation and rehabilitation. Analysis of the Supreme Court's decision No. 131/PK/Pid.Sus/2015. Based on the consideration of the judges of the South Jakarta District Court in passing their verdict, namely stating that the defendants of the four buskers were proven to have committed the crime of murder together in Article 338 jo 55 paragraph (1) of the Criminal Code and reaffirmed byDKI Jakarta High Court. In this case the judge's decision is not right because the judge only relies on the evidence that is in the police investigation process. Meanwhile, at the Supreme Court level, based on a review submitted by the convict child buskers, which contains an acquittal to the convict child. Based on the novoum which was used as the reason for the judge's consideration in granting the reasons for the four convicts of child buskers, the judge at the Supreme Court level through decision No. 131/PK/Pid.Sus/2015 decided to release the four convicts of child buskers. Keywords: State Responsibility, Child Convicts, Victims of Wrong Arrest
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nuri Andayanti
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.866 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v1i1.13

Abstract

Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sejumlah perbuatan perbuatan yang termasuk tindak pidana narkotika serta mengatur sejumlah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Salah satu sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika ialah pidana. Pemberian pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika merupakan suatu hal yang kontroversi di semua kalangan baik akademisi, pemerintah, maupun masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada teori, konsep dan pandangan setiap orang berbedabeda terhadap pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.  Kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Budiman aalias Sinyo bin I Made Sudjana, dengan putusan pidana mati, tidak hanya memperkuat putusan hakim sebelumnya, tetapi juga menjadi catatan terhadap upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Katakunci: Narkotika, Pidana Mati, Sanksi Abstract Narcotics Crime in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates a number of acts including narcotics crime and regulates a number of sanctions given to narcotics criminal offenders. One of the criminal sanctions given to perpetrators of narcotics crimes is criminal. The provision of capital punishment to narcotics offenders is a matter of controversy among all circles, both academics, government and society. This is based on the different theories, concepts and views of each person regarding the provision of capital punishment for narcotics offenders. The research method used is juridical normative, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in the statutory system that regulates human life. The crime of Narcotics has seriously endangered the lives of the community, nation and state because the abuse and illicit trafficking of Narcotics has spread to all levels of society from the elite level to the village community. Narcotics damages human resources as one of the National Development Capital, therefore the verdict handed down by the judge against Budiman aalias Sinyo bin I Made Sudjana, with the death penalty verdict, not only strengthens the previous judge's decision, but also becomes a record of efforts to eradicate narcotics in Indonesia. Keywords: Death Penalty, Narcotics, Sanctions.,
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu Yang Overcrowded Lukman Hakim Lubis
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.365 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v1i1.14

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 Angka 32 KUHAP Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana yang akan di eksekusi ke setiap LAPAS harus didaftarkan sehingga nantinya pendaftaran tersebut merubah status terpidana menjadi narapidana sebagaimana amanat dalma Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemaysarakatan. Penyebab terjadinya overcrowded, Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pancur Batu meningkatnya jumlah kejahatan yang tidak sesuai dengan jumlah keluarnya narapidana dari Lapas, regulasi pemidanaan yang berlaku, tempat dan fasilitas dari Lapas Kelas II Pancur Batu yang tidak memadai dan tidak adanya pola hubungan antara penegak hukum yang tidak maksimal. Pelaksanaan Pidana Penjara yang Menyebabkan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia merupakan Fenomena yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam aspek Hak Asasi Manusia pembinaan narapidana tidak melanggar HAM. Namun, dengan adanya permasalahan Overcrowded ini membuat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas tidak berjalan secara optimal sehingga hak-hak narapidana cukup sulit untuk didapatkan dan tidak tereralisasikan secara efektif. Dengan demikian, pembinaan narapidana ini tidak bisa dihapuskan untuk memberikan aspek perlindungan kepada masyarakat. Kata Kunci : pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan, overcrowded Abstract Based on Article 1 Number 32 of the Criminal Procedure Code, a convicted person is a person who is convicted based on a court decision who has obtained permanent legal force. The convict who will be executed in each correctional facility must be registered so that later the registration will change the status of the convicted person to become a convict as mandated in Article 10 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. Prisoners based on Article 1 number 7 of Law Number 12 of 1995 are convicts who have served a sentence of lost independence in a correctional facility. Correctional Institution, hereinafter referred to as LAPAS, is a place to carry out the development of prisoners and Correctional Students. The causes of overcrowded occurrence, obstacles and efforts in the implementation of coaching prisoners in the Class II A Prison in Pancur Batu increase the number of crimes that are inconsistent with the number of prisoners released from prison, applicable criminal regulations, inadequate places and facilities at Pancur Batu Class II Prison and there is no relationship pattern between law enforcers that is not optimal. The implementation of prison sentences that cause overcrowded in prisons in a human rights perspective is a phenomenon that cannot be separated from the criminal justice system in force in Indonesia. In the aspect of human rights, the development of prisoners does not violate human rights.However, with the Overcrowded problem, the implementation of training for prisoners in prisons does not run optimally so that the rights of prisoners are quite difficult to obtain and are not effectively realized. Thus, the development of these prisoners cannot be eliminated to provide an aspect of protection to the community. Keywords: prison development, correctional facilities, overcrowded
Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians Mustika Putra Rokan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.6 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v1i1.15

Abstract

Problems often arise, namely related to the scope of legal protection to the Creator for his creation. This is something that most members of the public do not understand, especially song and/or music users. Many song users do not realize that what they are doing is a violation of Copyright, both for their economic rights or the moral rights of the Creators. On March 30, 2021, President Joko Widodo finally stipulates Government Regulation (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, which is the mandate of Article 35 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Apart from the problem of delays, the issuance of this PP on the Management of Song and Music Royalties has brought a breath of fresh air to songwriters in Indonesia. This is because the legal basis for collecting and distributing royalties is now stronger. Keywords: Copyright, Music, Royalties, Songs. Abstract Permasalahan sering muncul yaitu terkait ruang lingkup perlindungan hukum kepada Pencipta atas ciptaannya. Hal inilah yang belum bisa dimengerti oleh kebanyakan anggota masyarakat, terutama para pengguna lagu dan/atau musik. Banyak pengguna lagu yang tidak menyadari, bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Cipta, baik atas hak ekonominya ataupun hak moral dari para Pencipta. Pada 30 Maret 2021, akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang merupakan amanat Pasal 35 ayat (3) dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di luar masalah keterlambatan, terbitnya PP Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik ini membawa angin segar bagi para pencipta lagu di Indonesia. Sebab, kini dasar hukum pemungutan dan pembagian royalti jadi lebih kuat. Kata Kunci : Hak Cipta, Lagu, Musik, Royalti.
Analisis Atas Konsep Disgorgement Dan Disgorgement Fund Dalam Pasar Modal Ridho Ramadani
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.015 KB)

Abstract

Abstrak Disgorgement dan disgorgement fund dalam pasar modal merupakan bentuk upaya dengan memberikan perintah kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum, sehingga pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan ataupun pelanggaran kembali. Pemahaman yang benar secara teoritis konseptual terhadap konsep disgorgement dan disgorgementfund akan memudahkan OJK untuk membuat regulasi yang tepat dan bermanfaat bagi pengembangan pasar modal di Indonesia. Dengan penelitian ini, maka akan dilakukan analisis secara normative terhadap konten (kandungan) norma hukum yang terkandung dalam rancangan Peraturan OJK tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis terhadap RPOJK terhadap disgorgement dan disgorgement fund memiliki peranan penting terhadap perkembangan hukum pasar modal di Indonesia hal ini terlihat dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap investor yang tertuang didalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 dan peraturan pasar modal No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dengan adanya konsep disgorgement dan disgorgement fund dapat melengkapi Undang-undang pasar modal di Indonesia agar kepastian hukum terhadap investor dapat lebih ditingkatkan lagi perlindungannya sehingga perkembangan pasar modal Indonesia bisa lebih memberikan progres yang lebih terhadap kepastian hukum di bidang pasar modal Indonesia. Kata kunci: disgorgement, disgorgement fund, pasar modal. Abstract Disgorgement and disgorgement funds in the capital market are a form of effort by giving orders to parties who violate the laws and regulations in the capital market to return the money earned or losses that were avoided legally or against the law, so that the party can enjoy any benefits. also. A correct conceptual theoretical understanding of the concepts of disgorgement and disgorgementfund will make it easier for OJK to make appropriate and beneficial regulations for the development of capital markets in Indonesia. With this research, a normative analysis will be carried out on the legal norms contained in the draft OJK Regulation. The results show that the analysis of the RPOJK on the disgorgement and disgorgement fund has an important role in the development of capital market law in Indonesia, this can be seen from the protection and legal certainty for investors as stipulated in Law No. 8 of 1995 and capital market regulations No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, it is hoped that the concept of disbursement and disbursement of funds can complement the capital market law in Indonesia so that legal certainty for investors can be further enhanced so that the development of the Indonesian capital market can provide more progress towards legal certainty in the Indonesian capital market. Keywords: capital market, disgorgement, disgorgement fund.
Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest Dalam Praktik Asuransi Jiwa: Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan Nintha Soehaiya
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.278 KB)

Abstract

Abstrak Insurable interest dalam asuransi jiwa merupakan suatu hubungan antara seorang pemohon asuransi dengan seseorang yang jiwanya diasuransikan. Oleh karena itu tertanggung asuransi memiliki manfaat atas kelangsungan hidup seseorang yang diasuransikan, atau terdapat perkiraan kerugian atas meninggalnya orang yang diasuransikan. Dalam perkembangannya pengajuan klaim atas asuransi jiwa terkadang menimbulkan masalah, dan tidak semudah serta selancar sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, apakah penerapan prinsip insurable interest sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi tolak ukur atas berlaku efektif atau tidaknya peraturan mengenai asuransi. Berdasarkan hasil penelitian kedudukan mengenai kepentingan/ insurable interest yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia masih tidak mengatur mengenai batasan khususnya mengenai asuransi yang menyangkut dengan jiwa. Penerapan prinsip insurable interest pada PT. Prudential Life Assurance Medan sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sesuai dengan prosedur operasi life administration dengan memperhatikan hak tertanggung karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum. Faktanya Marlayni Kurniati Jonas hubungan sebagai keponakan pemegang polis. Hal ini berarti bahwa pada saat kepentingan terjadi maka pihak yang mengaku sebagai wali (trustee) tertanggung harus dapat membuktikan adanya unsur kepentingan tersebut. Kata kunci: Asuransi Jiwa, Prinsip Insurable Interest. Abstract Insurable interest in life insurance is a relationship between an insurance applicant and someone whose life is insured. Therefore, the insured has a benefit for the survival of an insured person, or there is an estimated loss on the death of the insured person. In its development, filing a claim for life insurance sometimes causes problems, and it is not as easy and smooth as expected. Therefore, whether the application of the insurable interest principle is in accordance with the applicable regulations so that it can be used as a benchmark for whether or not the regulations regarding insurance are effective. Based on the results of the research on the position of insurable interest listed in the legislation in Indonesia, it still does not regulate the limits, especially regarding insurance related to life. Application of the principle of insurable interest at PT. Prudential Life Assurance Medan has been carried out well by implementing it in accordance with life administration operating procedures by taking into account the rights of the insured because of a legally recognized relationship of interest. In fact, Marlayni Kurniati Jonas is the nephew of the policyholder. This means that when an interest occurs, the party claiming to be the insured's trustee must be able to prove the existence of the element of interest. Keywords: Insurable Interest Principle, Life Insurance.
Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Christine Natalia Lumban Batu
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.593 KB)

Abstract

Salah satu modus operandi dalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan perempuan sebagai kurir. Menegaskan hampir di semua negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan. Kemiskinan tak hanya memarjinalkan perempuan diberbagai sendi kehidupan, tetapi juga kian menyeret perempuan ke dalam kriminalitas. Pengaturan hukum pengedar narkotika menurut hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peraturan pendukung lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Narkotika yang berisi jenis narkotika yang boleh dan tidak boleh dipergunakan dalam ilmu kesehatan, penelitian dan teknologi. Faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah didasarkan faktor ekstern faktor dari diri sendiri, faktor kebutuhan ekonomi dan faktor pergaulan dan juga pendidikan. Kata kunci: Kriminologi, Peredaran Narkotika, Wanita. Abstract One of the modus operandi in drug trafficking is to turn women into drug couriers. The drug business is getting out of control because big producers and dealers use women as couriers. He emphasized that in almost all countries the main cause of women's involvement in the global drug distribution chain is poverty. Poverty not only marginalizes women in various aspects of life, but also drags women into crime. The legal arrangements for narcotics traffickers according to Indonesian law are regulated in Law 35 of 2009 concerning Narcotics, other supporting regulations, namely Government Regulation Number 40 of 2013 concerning Implementers of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Minister of Health No. 5 of 2020 concerning the Classification of Narcotics which contains the types of narcotics that can and cannot be used in health science, research and technology. The factors that cause women to be involved in the circulation of narcotics in terms of criminology are based on external factors from themselves, factors of economic needs and social factors as well as education. Keywords: Criminology, Narcotics Circulation, Women.
Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO Adhi Pradana Barus; Suhaidi; Sutiarnoto; Jelly Leviza
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi perhatian dunia terutama karena sengketa dagang yang terjadi antara kedua negara.Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menaikkan tariff bea masuk yang tinggi untuk barang impor dari negara China. Kebijakan ini bertentangan dengan GATT khususnya Pasal I dan Pasal II yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara negara anggota WTO. Sengketa ini diawali dengan adanya kebijakan tariff bea masuk impor yang hanya ditujukan kepada Negara China, Amerika mengaku ini dilakukan demi melindungi pekerja domestik dan produk domestik, dan ini semua bagian dari kampanye Donald Trump, kemudian pada akhirnya Negara China melayangkan gugatan ke Amerika Serikat melalui DSB. Dalam penemuan yang dilakukan oleh Panel, bahwa Amerika Serikat dalam sengketa dagang ini telah terbukti melanggar ketentuan GATT/WTO yaitu Pasal I dan Pasal II GATT yang dengan sepihak menaikkan komitmen tariff tanpa ada perundingan terlebih dahulu, setelah sengketa ini dibawa ke Dispute Settlement Body dimana Panel menyatakan Amerika Serikat telah bersalah dan tidak memiliki bukti yang cukup jelas dalam pembelaanya dalam hal pencegahan lebih lanjut maka WTO dapat menggunakan ketentuan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III GATT/WTO untuk dapat mengendalikan tariff bea masuk impor, dan juga masalah perdagangan internasional kedepannya untuk menyelesaikan masalah secara baik. Kata kunci: Hambatan perdagangan, Sengketa Dagang, Tariff, WTO. Abstract The relationship between the United States and China has attracted worldwide attention, especially because of the trade dispute between the two countries. The United States made a policy to raise high import duty rates for goods imported from China. This policy contradicts the GATT, especially Article I and Article II which state that there should be no discrimination between WTO member countries. This dispute began with the existence of import tariffs that were only aimed at the State of China, America claimed this was done to protect domestic workers and domestic products, and this was all part of Donald Trump's campaign, then in the end China filed a lawsuit against the United States through the DSB. In the findings made by the Panel, that the United States in this trade dispute has violated the provisions of the GATT/WTO, namely Article I and Article II of the GATT which unilaterally raised tariffs without prior agreement, after this dispute was brought to the Settlement Body where the Panel stated that the United States has been guilty and does not have clear enough evidence in his defense in further prevention, the WTO can use the provisions of Article I, Article II, and Article III of the GATT/WTO to control import duty tariffs, as well as international trade issues in the future to resolve the problem properly. Keywords: tariffs, trade barriers, trade disputes, WTO.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan No. 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg Yolanda Sari KS; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Jelly Leviza
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE khususnya menyangkut manipulasi informasi elektronik, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak pidana manipulasi informasi elektronik, serta penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi menurut putusan nomor: 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg. Berdasarkan hasil penelitian bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE terdapat sekitar enam belas perbuatan yang dilarang, salah satunya adalah manipulasi informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 35. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik pada dasarnya harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Penerapan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik pengguna e-commerce jika melihat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg sudah sesuai, dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 35. Adapun saran dalam penelitian ini perlu peningkatan dalam memberikan pengertian yang spesifik tentang manipulasi informasi elektronik serta perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berprilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Kata kunci: e-commerce, tindak pidana manipulasi informasi. Abstract The purpose of this study was to find out and analyze the forms of actions that are prohibited in the Law, especially regarding the manipulation of electronic information, the criminal responsibility of the perpetrators who are not criminals in the manipulation of electronic information, as well as the application of the law to the Crime of Information Manipulation according to decision number: 542/Pid. Sus/2019/PN.Mlg. Based on the results of the research on the forms of actions that are prohibited in the Law, there are around sixteen prohibited acts, one of which is the manipulation of electronic information as regulated in Article 35. Criminal liability for the perpetrators of the crime of electronic information manipulation basically must meet all elements of criminal responsibility. namely the ability to be responsible, the existence of errors, and the absence of a reason for eliminating the crime. The application of the law to the criminal act of manipulating electronic information for e-commerce users if you look at the decision of the Malang District Court Number 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg is appropriate, because the Defendant has been legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 35. As for suggestions in This research needs improvement in providing a specific understanding of the manipulation of electronic information and needs socialization to increase public awareness to be more careful in behavior, especially in utilizing existing technological developments. Keywords: e-commerce, information manipulation crime.

Page 1 of 4 | Total Record : 33