cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohmat Junarto
Contact Email
rohmatjunarto@stpn.ac.id
Phone
+6287835761547
Journal Mail Official
jurnalwidyabhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
Jalan Tata Bumi No.5 Banyuraden Gamping Sleman D.I.Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Widya Bhumi
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 14127318     EISSN : 2797765X     DOI : https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10
Core Subject : Social,
Social Sciences
Land right and Land tenure; Land-use regulation: land-use planning and enforcement and the adjudication of land use conflicts; Land valuation and land taxation; Land development; Land administration arrangements; Land information infrastructure; The implementation of land use policies, environmental impact assessment and monitoring activities that affect good land use; Community empowerment
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Akibat dari Musnahnya Obyek Jaminan yang Dilekati Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Dian Dewi Khasanah; Alfons Alfons
Widya Bhumi Vol. 1 No. 2 (2021): Widya Bhumi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.175 KB) | DOI: 10.31292/wb.v1i2.15

Abstract

ABSTRACT The event of the destruction of the object of the Mortgage Rights due to a natural disaster which is a force majeure or overmacht, the occurrence of which cannot be predicted or controlled by the parties in the Mortgage Agreement, is not specifically regulated in the Mortgage Law or other regulations. The absence of clear rules regarding the destruction of mortgage objects causes no legal protection for the parties, namely creditors and debtors to protect their interests in the event of a natural disaster. In this paper, we will discuss the legal protection for the parties whose objects of the Mortgage are destroyed due to natural disasters. The writing method used is a sociological juridical method (sociolegal research), which is to identify a legal issue from a social point of view. This writing then concludes that the destruction of the object of mortgage guarantee due to natural disasters is an overmacht condition or force majeure that is not explicitly regulated in the provisions of the UUHT. The destruction of the object of mortgage guarantee does not eliminate the debtor's obligations to the creditor. However, it requires the making of a re-agreement considering that the object of the guarantee as the object of the agreement has been destroyed. The agreement for the imposition of the Mortgage Rights becomes null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement, and the destruction of the object of the Guaranteed Mortgage will cause the legal force of the Mortgage Certificate to be nullified. Keywords: Mortgage Certificate, Mortgage Object, Natural Disaster    INTISARI Peristiwa musnahnya tanah obyek Hak Tanggungan karena bencana alam yang merupakan force majeur atau overmacht yang terjadinya tidak dapat diduga ataupun dikendalikan oleh para pihak dalam perikatan Hak tanggungan belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Tanggungan atau peraturan lainnya. Belum adanya aturan yang jelas mengenai musnahnya obyek hak tanggungan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi para pihak yaitu kreditor dan debitur untuk melindungi kepentingannya apabila peristiwa bencana alam terjadi. Dalam penulisan ini akan di bahas mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak apabila obyek Hak Tanggungan tersebut musnah karena bencana alam. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (sociolegal research) yaitu mengidentifikasi suatu persoalan hukum dari sudut pandang sosial. Penulisan ini kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa Musnahnya obyek jaminan hak tanggungan dikarenakan bencana alam merupakan kondisi overmacht atau force majeur tidak diatur secara tegas dalam ketentuan UUHT. Musnahnya obyek jaminan hak tanggungan tidak menghilangkan kewajiban debitur terhadap kreditur. Namun memerlukan pembuatan perjanjian ulang mengingat obyek jaminan sebagai obyek perjanjian telah musnah maka perjanjian pembebanan Hak Tanggungan menjadi batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat sah perjanjian, dan musnahnya objek jaminan Hak Tanggungan mengakibatkan kekuatan hukum sertipikat Hak Tanggungan tersebut menjadi hapus. Kata Kunci: Sertifikat Hak Tanggungan, Objek Hak Tanggungan, Bencana Alam
Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia Maulana Rafi Danendra; Dian Aries Mujiburohman
Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i1.18

Abstract

The availability of land is the main instrument for national development in Indonesia. However, the massive development activities undertaken by the government and the public often lead to friction over land management, development, security, and control issues. The presence of a land bank agency is expected to be able to guarantee the availability of land under development for public, social, and economic equity. This research aims to analyze the urgency of establishing a land bank agency, the mechanism of land acquisition as a support for national development, its opportunities, and challenges. A qualitative method with descriptive analysis is applied in this research. The primary and secondary data that have been obtained are analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and drawing conclusions related to the existence of land bank entities in Indonesia. Take a look at the results of this research, it indicates that the land bank agency is an agency that is capable to answer problems related to land acquisition for development in Indonesia. The implementation mechanism starts from the process of procurement, management, utilization, and distribution of land. The availability of land by the land bank is not only capable to facilitate the investment climate, but also to avoid the swelling of financing in land acquisition, abandonment of land and land disputes. However, this study suggests that a more specific study is needed regarding the process of transferring land rights and coordination between relevant stakeholders in order to fulfill the object. Ketersediaan tanah menjadi instrumen utama untuk pembangunan nasional di Indonesia. Namun, masifnya kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat sering kali menimbulkan gesekan permasalahan pengelolaan, pengembangan, pengamanan dan pengendalian atas tanah. Hadirnya badan bank tanah diharapkan mampu menjembatani ketersediaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum, sosial dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan badan bank tanah, mekanisme perolehan tanah sebagai penunjang pembangunan nasional, peluang dan tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data primer dan sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan terkait dengan keberadaan badan bank tanah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan bank tanah merupakan badan yang mampu menjawab persoalan terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari proses pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan hingga pendistribusian tanah. Ketersediaan tanah oleh badan bank tanah selain mampu memudahkan iklim investasi, juga mampu menghindarkan pembengkakan pembiayaan dalam pembebasan tanah, penelantaran tanah serta sengketa tanah. Namun demikian, penelitian ini menyarankan perlu dilakukan kajian yang lebih spesifik terkait proses peralihan hak atas tanah dan koordinasi antar stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan objeknya.
Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL) Rohmat Junarto; Muh. Arif Suhattanto
Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i1.24

Abstract

The activity of registering land plots ownership from village to village faces challenges in terms of quantity and reliability of data quality. The problem of incomplete document digitization, land plots that have not been georeferenced and/or incompatibility with the real conditions requires an emphasis on improving service quality. This study aims to determine how quality control is applied to PTSL, the implementation of street vendors, and the significance of technology as a step to improve the land data quality. This research uses descriptive qualitative method. Primary and secondary data comes from a series of land registration activities or street vendors that synergize between students, instructors, and the community in Grogol Village, Gunungkidul Regency. The data analysis were done by examining all research data, reducing it, and compiling abstractions to logically proportional statements. The results show that the latest PTSL scheme emphasizes quality control as an integrated part in every stage. Public participation (academics and community) is able to realize an intact village with the best quality. Optimizing the use of digital-based technology is a necessity in digital transformation for electronic services. Discipline, accuracy, portability, interoperability, and spatial representation of land registration activities are the keys to the realization of guaranteed land rights/laws. Kegiatan pendaftaran kepemilikan bidang tanah pada suatu desa demi desa menghadapi tantangan dari sisi kuantitas maupun keandalan kualitas datanya. Masalah digitalisasi dokumen yang tidak lengkap, bidang tanah yang belum tergeoreferensi dan/atau ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan memerlukan penekanan peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontrol mutu diterapkan pada PTSL, implementasi PKL dan signifikansi teknologi sebagai langkah meningkatkan kualitas data pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder berasal dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah atau pun PKL yang menyinergikan antara mahasiswa, instruktur dan masyarakat di Desa Grogol, Kabupaten Gunungkidul. Analisis datanya dengan menelaah seluruh data penelitian, mereduksinya, menyusun abstraksi hingga pernyataan proporsional secara logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema terbaru PTSL menekankan kontrol kualitas sebagai bagian terintegrasi di setiap tahapan. Partisipasi publik (akademisi dan masyarakat) mampu mewujudkan desa lengkap dengan kualitas terbaik. Optimasi penggunaan teknologi berbasis digital menjadi sebuah keniscayaan dalam transformasi digital untuk layanan elektronik. Kedisiplinan, akurasi, portabilitas, interoperabilitas dan representasi spasial atas kegiatan pendaftaran tanah menjadi kunci terwujudnya jaminan kepastian hak/hukum tanah
Gambaran Umum tentang Peluang, Kendala dan Pilihan untuk Meningkatkan Penggunaan Tanah di Provinsi Lampung Aulia Zahra Salsabila; Kuna Ajie; Rio Teguh Santoso
Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i1.17

Abstract

Conformity in the management of agrarian resources based on the global action plan becomes a strategic component to end poverty, reduce inequality and protect the environment. Nevertheless, unbalanced land use management in the region generate the structural heterogeneity of the landscape that leads to environmental degradation. This research aims to identify landscape characteristics, problems and formulate solutions for land use and land utilization in Lampung Province. This research applies a qualitative method with a literature study approach. The data analysis uses descriptive analysis. The results showed that the landscape characteristics in 15 districts/cities were extremely diverse and were able to increase the regional export value of agricultural-plantation commodities. Nevertheless, the use of land in APL and forest areas in each region has not been utilized efficiently, effectively, successfully and beneficially. The Provincial Government has established policies for spatial planning, land use, protection of sustainable food agricultural land (LP2B). There is an urgent need to adopt local land use and conservation practices to prevent the deleterious effects of land use change. In general, stakeholders must restore lost territorial harmony and allocate land use in accordance with a sustainable socio-economic environment vision.Konformitas pengelolaan sumber daya agraria (SDA) berdasarkan rencana aksi global menjadi komponen strategis untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan hidup. Namun demikian, pengelolaan penggunaan tanah yang tidak seimbang di daerah menghasilkan heterogenitas struktural lanskap yang mengarah degradasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik lanskap, permasalahan dan merumuskan solusi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik lanskap di 15 kabupaten/kota sangat beragam dan mampu meningkatkan nilai ekspor daerah dari komoditas pertanian-perkebunan. Meski demikian, penggunaan tanah di APL maupun kawasan hutan setiap daerah belum dimanfaatkan secara efisien efektif, berhasil guna dan berdaya guna. Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan tata ruang, tata guna tanah, perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengadopsi praktik penggunaan dan konservasi tanah di daerah untuk mencegah efek perubahan penggunaan tanah yang merusak. Secara umum, pemangku kepentingan harus memulihkan keharmonisan wilayah yang hilang dan merelokasi penggunaan tanah sesuai dengan visi lingkungan-sosial ekonomi yang berkelanjutan.
Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik Sapardiyono Sapardiyono; Sukmo Pinuji
Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i1.19

Abstract

The innovation of electronic land certificates is one of the Indonesian government's efforts to improve modern land services with information technology and telecommunications. Nevertheless, it is crucial to anticipate and formulate policies for the application of this service product, so that one's ownership and rights are guaranteed to be valid. This research aims to analyze the position and function of electronic land certificates as evidence of ownership and rights to one's land in front of a judge. This research applies descriptive qualitative method. Primary and secondary data were obtained through interviews and document studies. The data were analyzed using a sociolegal approach. The results showed that the electronic land certificate is a legal product of a series of electronic land registration. Electronic land certificates are legally valid and are legally used as evidence of ownership of a person's land parcel in court. This research concludes that the suitability of physical and juridical data recorded electronically, stages and standardization of archiving is the key to modern land registration services. In addition, cross-country, public/private cooperation needs to be implemented immediately, in line with global cybersecurity threats. Inovasi atas sertipikat tanah elektronik menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan layanan pertanahan modern dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun demikian, antisipasi dan perumusan kebijakan penggunaan produk layanan tersebut menjadi penting, agar kepemilikan dan hak seseorang senantiasa terjamin keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti kepemilikan dan hak atas tanah seseorang di depan hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara serta studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah elektronik merupakan produk hukum dari rangkaian pendaftaran tanah secara elektronik. Sertipikat tanah elektronik secara hukum sah dan legal digunakan sebagai alat bukti kepemilikan bidang tanah seseorang di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesesuaian data fisik dan yuridis yang terekam secara elektronik, tahapan dan standarisasi pengarsipan menjadi kunci atas layanan pendaftaran tanah modern. Selain itu, kerja sama lintas negara, publik/swasta perlu segera dilaksanakan, seiring adanya ancaman keamanan siber yang bersifat global.
Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya Dwi Wulan Pujiriyani
Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i1.23

Abstract

Food sovereignty implies a comprehensive agrarian reform adapted to local conditions in each country in order to have equal access to productive resources, especially land. As the main pillar of food sovereignty and an instrument of economic democratization, agrarian reform is not an easy mechanism to protect farmers. This paper will specifically discuss the practice of agrarian reform in achieving the vision of food sovereignty. This research is included into a library research with a semi-systematic approach. Data analysis for this paper was accomplished qualitatively. The results show that there are two main prerequisites that are difficult to fulfill in order to realize the vision of food sovereignty through agrarian reform, including the lack of government political commitment and incomplete agrarian data. This situation ultimately has an impact on not achieving the vision of food sovereignty. This problem is triggered not only from internal implementing agencies but also from external implementing agencies. Internal triggers occur because of the capacity of implementing agencies and the placement of policy priorities which lead to policy overlaps. Meanwhile, externally, the trigger is the rejection of subjects outside of agrarian reform. Kedaulatan pangan mengisyaratkan dijalankannya pembaruan agraria secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal di setiap negara agar memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber produktif terutama tanah. Sebagai pilar utama kedaulatan pangan dan instrumen demokratisasi ekonomi, reforma agraria bukanlah mekanisme melindungi petani yang mudah untuk dijalankan. Tulisan ini secara khusus akan membahas praktik reforma agraria dalam mencapai visi kedaulatan pangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan semi-sistematis. Analisis data untuk tulisan ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua prasyarat utama yang ternyata sulit terpenuhi untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan melalui reforma agraria yaitu kurangnya komitmen politik pemerintah dan data agraria yang kurang lengkap. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya visi kedaulatan pangan. Problem ini dipicu tidak hanya dari internal tetapi juga dari eksternal lembaga pelaksana. Pemicu internal terjadi karena kapasitas lembaga pelaksana dan penempatan prioritas kebijakan yang berujung pada terjadinya tumpang tindih kebijakan. Sementara itu dari eksternal, pemicunya adalah penolakan dari subjek di luar reforma agraria.
Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Desga Perkasa; Dyah Ayu Istiqomah; Nuraini Aisiyah
Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i2.27

Abstract

It is critical to assess the suitability of land use against the Regional Spatial Plan (RTRW) in order to achieve optimal land use. Inconsistency between the two can result in issues such as land degradation, conversion, and fragmentation. The purpose of this study is to compare the suitability of Syamtalira Aron District's land use in 2022 to the North Aceh District Spatial Plan 2012-2031. This study employs mix methods. Officers from the North Aceh District Land Office conducted field surveys to obtain primary land use data, while the North Aceh District Development Planning Agency provided secondary data on the RTRW maps. The study found that there was a suitability and incompatibility between the existing land use and the RTRW in Syamtalira Aron District, with each covering an area of 1908,84 ha or 90% of the total area of the sub-district and an area of 212.36 ha or 10% of the total area of the sub-district. Because of demographic changes and sub-district economic growth, areas designated for wetland agriculture and plantations have the most types of land use built-up areas and Exxon Mobil oil mining facilities. This study concludes that the North Aceh District Government should revise the RTRW and tighten land conversion permits. Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) penting dalam mencapai pemanfaatan lahan yang optimal. Inkonsistensi antara keduanya dapat menimbulkan permasalahan degradasi lahan, alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan lahan Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2022 dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012-2031. Penelitian ini menggunakan metode campuran. Data primer penggunaan lahan diperoleh melalui survei lapang oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, sedangkan data sekunder peta RTRW diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan existing terhadap RTRW di Kecamatan Syamtalira Aron masing-masing seluas 1908,84 ha atau 90% dari total luas kecamatan dan seluas 212,36 ha atau 10 % dari total luasan kecamatan. Kawasan dengan peruntukan pertanian lahan basah dan perkebunan menjadi kawasan yang paling banyak terdapat jenis penggunaan lahan areal terbangun dan fasilitas pertambangan minyak Exxon Mobil, akibat perubahan demografi maupun pertumbuhan ekonomi kecamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan revisi RTRW dan mengetatkan perizinan alih fungsi lahan.
Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) Di Kabupaten Sleman Rita Asmara; Yuyun Purbokusumo
Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i2.40

Abstract

Regional development integration in regions can be successful with a holistic and long-term spatial arrangement. Rice fields' role as a rice-producing space in Sleman (Sleman) district began to shift in tandem with broader social changes such as changes in economic structure and demographics. The purpose of this article is to identify policy planning and analyze the consistency of spatial planning policies, such as the protection of sustainable food agricultural land (paddy fields). The qualitative research method was used, along with descriptive analysis. The study's findings indicate that spatial planning policies are consistent internally and horizontally, but not vertically. Internal policy consistency occurs as a result of the Sleman Regional Government fulfilling the mandate of the spatial planning law by ratifying a number of regional policies. Horizontal policy consistency can be seen in the coordination between agencies/services in providing perspectives and technical considerations based on the spatial plan. Vertical policy inconsistency occurs when the Sleman Regional Government does not impose a fine/imprisonment in accordance with the provisions of the RTRW but instead issues a warning letter to perpetrators of space utilization violations. Essentially, the conversion of paddy fields occurs as a result of the landowner's intentionality and the encouragement of business actors who invest their capital. Keterpaduan pengembangan wilayah di daerah dapat berhasil melalui penataan ruang yang holistik dan berkelanjutan. Peran sawah sebagai ruang penghasil beras di kabupaten Sleman (Sleman) mulai bergeser seiring perubahan sosial yang lebih luas termasuk perubahan struktur ekonomi dan demografi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi perencanaan kebijakan dan menganalisis konsistensi kebijakan penataan ruang termasuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat konsistensi kebijakan penataan ruang secara internal dan horizontal, namun tidak konsisten secara vertikal. Konsistensi kebijakan secara internal terjadi karena Pemda Sleman telah menjalankan amanat undang-undang penataan ruang dengan mengesahkan sejumlah peraturan daerah (perda) untuk melindungi lahan sawah yaitu Perda LP2B. Perda RTRW 2021-2041, perda izin pemanfaatan ruang dan satu peraturan bupati tentang RDTR. Konsistensi kebijakan secara horizontal terlihat dari adanya koordinasi antar instansi/dinas dalam memberikan pandangan dan pertimbangan teknis berdasarkan rencana tata ruang. Ketidakkonsistenan kebijakan secara vertikal terjadi ketika Pemda Sleman tidak memberikan hukuman denda/penjara sesuai ketentuan RTRW tetapi berwujud surat peringatan terhadap pelaku pelanggar pemanfaatan ruang. Pada dasarnya alih fungsi lahan sawah terjadi karena unsur kesengajaan pemilik tanah dan dorongan pelaku usaha yang menginvestasikan modalnya.  
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Memaknai Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Androvaga Renandra Tetama; Suharno Suharno; Yaritza Nafa Tyola
Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i2.41

Abstract

The Jakarta Bandung Fast Train (KCJB) infrastructure development aims to improve mass transportation performance. The KCJB construction work, however, was hampered by the lengthy and expensive process of financing land acquisition. The purpose of this article is to describe the achievement of KCJB development targets and to explain why it is critical to implement meaningful public consultation and community participation (KPPM) in land acquisition. Through a review of the literature, this study employs the descriptive qualitative method. According to the study's findings, the Indonesian and Chinese governments are committed to completing the KCJB's construction. Despite the fact that the land acquisition activities lasted five years (2017-2021), they were able to provide land with an area of 7.6 million square meters and a length of 142.3 km. The lengthy land acquisition process has resulted in an increase in land acquisition financing from two trillion to 113 trillion. Project construction work has reached 88.8 percent completion by the end of 2022. This study emphasizes the importance of KPPM in preventing conflict or rejection, social disintegration, or even violence, all of which result in the failure to meet KCJB's development targets on time. To improve the performance of the mass transportation sector, the two countries must complete construction of the KCJB as soon as possible. Pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bertujuan untuk pengembangan kinerja transportasi massal. Namun, pekerjaan pembangunan KCJB terganjal oleh lama dan mahalnya pembiayaan pengadaan tanah. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan pencapaian target-target pembangunan KCJB dan memaparkan urgensi penerapan konsultasi publik dan partisipasi masyarakat (KPPM) yang bermakna dalam pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia-Cina berkomitmen menyelesaikan pembangunan KCJB. Meskipun pengadaan tanah berlangsung selama lima tahun (2017-2021), kegiatan tersebut mampu menyediakan tanah seluas 7,6 juta meter persegi dengan panjang 142,3 km. Lamanya proses pengadaan tanah berdampak pada meningkatnya pembiayaan pengadaan tanah dari perencanaan awal dua triliun menjadi 113 triliun. Hingga akhir 2022 pekerjaan konstruksi proyek mencapai 88,8 persen. Kajian ini menekankan pentingnya KPPM untuk mencegah terjadinya konflik atau penolakan, disintegrasi sosial, atau pun kekerasan yang berdampak tidak tercapainya target-target pembangunan KCJB dengan tepat waktu. Kedua negara harus segera menyelesaikan pembangunan KCJB untuk meningkatkan kinerja sektor transportasi massal.
Penerapan Blockchain untuk Pencegahan Sertipikat Tanah Ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Joshua Paskah Nugraha; Aris Prasetyo Kurniawan; Indriana Diani Putri; Ryan Kunto Wicaksono; Tarisa Tarisa
Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i2.43

Abstract

The advantages of secure land ownership through land certificates have long been recognized as the One of the issues that has yet to be resolved in Indonesia is the issue of multiple land certificates. These issues arise as a result of data defects that occur during the process of collecting and presenting information on land parcels from upstream to downstream. The purpose of this paper is to describe how blockchain technology can be used to reduce the problem of multiple certificates. The descriptive qualitative research method was used in this study, which combined a systematic literature review approach with the author's experience while working in the land office. According to the study's findings, blockchain technology can maintain the security of physical and legal data on registered land parcels. The process of validating land data is decentralized to land certificate owners via the blockchain network, making changes to land data difficult for irresponsible parties to manipulate. Land information can now be recorded digitally, distributed easily, and cannot be manipulated thanks to blockchain technology. The government and society can assume full responsibility for the security and confidentiality of land parcel data in the future by implementing blockchain technology. Permasalahan pertanahan mengenai sertipikat tanah ganda di Indonesia menjadi salah satu masalah yang belum bisa dituntaskan hingga saat ini. Permasalahan tersebut muncul karena proses menghimpun dan menyajikan informasi bidang tanah pada saat di hulu hingga hilir mengalami kecacatan data, baik fisik maupun yuridis. Tulisan ini bertujuan menguraikan penerapan teknologi blockchain untuk meminimalisasi permasalahan sertipikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengadopsi pendekatan tinjauan literatur sistematis yang dipadukan dengan pengalaman penulis selama berada di kantor pertanahan. Hasil kajian menyebutkan bahwa teknologi blockchain mampu menjaga keamanan data fisik maupun yuridis bidang tanah yang telah terdaftar. Terdesentralisasinya proses validasi data pertanahan kepada pemilik sertipikat tanah melalui jaringan blockchain, menjadikan setiap perubahan data pertanahan akan sulit untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Teknologi blockchain memungkinkan informasi pertanahan dapat direkam secara digital, mudah didistribusikan dan tidak bisa di manipulasikan. Pemerintah dan masyarakat dapat memikul tanggung jawab penuh atas keamanan dan kerahasiaan data bidang tanah di masa mendatang dengan menerapkan teknologi blockchain.

Page 2 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi Vol. 1 No. 2 (2021): Widya Bhumi Vol. 1 No. 1 (2021): Widya Bhumi