cover
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles 130 Documents
Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein Saifuddin Saifuddin
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v10i1.2504

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas fiqih siyasah, perkembangan, model, idealitas dan prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dunia. Dalam artikelini dijelaskan bahwa fiqh siyasah antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya kadang tidak match. Idealisme tentang politik Islam kadang hanya dalam imajinasi kita sebagai seorang muslim dan kalaupun itu pernah terimplementasi dalam ranah sejarah tidak pernah ada dalam bentuk atau model yang paten. Fiqh siyasah sebagai bagian dari hukum publik harus diserahkan kepada negara dalam pelaksanaannya,karena negara yang memiliki otoritas
Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studi Desa Palbapang Bantul Yogyakarta Anharul Hidayat; Malik Ibrahim
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v10i1.2521

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang dimodifikasi sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh komunitas masyarakat tertentu. Seperti adat yang sudah dilakukan oleh  masyarakat Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Tradisi tersebut adalah melepas ayam di perempatan jalan tertentu ketika pengantin melakukan perjalanan menuju tempat resepsi pernikahan (walimatul ‘ursy). Melihat persoalan di atas, timbul kesan bahwa ada kewajiban tambahan bagi masing-masing pengantin di luar apa yang telah diajarkan dalam syari’at Islam. Sehingga secara sepintas terkesan hal tersebut bertentangan dengan  hukum Islam dalam kerangka Ushul Fiqh yang tergolong dalam ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang tidak selaras dengan al-Qur’an dan al-Hadis, atau setidaknya menyulitkan masyarakat Desa Palbapang  dalam melakukan perjalanan menuju lokasi resepsi pernikahan. Artikel  ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang ada dan merumuskan suatu masalah untuk selanjutnya dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur’an dan al-Hadis. Serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai pembenar dan pemberi batasan terhadap pokok masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan syara’.
Otoritas dan Kewenangan Mediator Non-Hakim Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Mujib
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v10i1.2536

Abstract

Konflik yang terjadi ada yang dapat terselesaikan dengan baik oleh masing-masing pihak, namun juga banyak yang berujung menjadi sengketa di meja hijau. Penyelesaian melalu jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Penyelesaian model ini acapkali menimbulkan rasa ketidak adilan, karena secar prinsip litigasi melahirkan kemenganagan bagi satu pihak dan loss bagi sebagian yang lain. Peradilan Agama, sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, yang memiliki fungsi judicial dalam sengketa hukum keluarga dan sengketa hukum ekonomi syariah. Sebagaiaman yang diatur dalam Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamali meliputi perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, Hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Proses penyelesaian alternatif ini belum dianggap sebagai bentuk termudah dalam mengurai perselisihan, terlebih terkait dengan sengketa dalam keluarga dan bisnis syariah. Untuk itu ada beberapa alasan penting dari keterlibatan mediator profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, yaitu; Pertama, eksistensi mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga dan bisnis syariah dapat lebih maksimal baik dalam jalur peradilan maupun di luar peradilan. Kedua; Kekuatan prosedur mediasi non-hakim, semestinya dapat lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga; lartar belakang pendidikan serta wawasan mediator profesional pada prinsipnya akan dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengupayakan perdaiaman dari para pihak.
Relasi Ideo-Historis antara Hukum Negara dan Hukum Islam di Indonesia Hamdi Putra Ahmad
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i1.1779

Abstract

Paper ini menjelaskan tentang benturan dua hukum yang belakangan sering menjadi bahan perdebatan oleh pihak-pihak tertentu di Indonesia. Benturan dua hukum yang dimaksud berkenaan dengan hukum negara (Undang-Undang) dan hukum agama (khususnya agama Islam, sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia). Perdebatan ini sangat wajar terjadi, mengingat Indonesia merupakan negara yang tidak menerapkan sistem hukum Islam (secara formal), namun menerapkan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila. Padahal realitanya, Indonesia dihuni oleh masyarakat pemeluk Islam terbanyak di dunia. Beberapa pihak mengklaim bahwa hukum (perundang-undangan) di Indonesia yang telah ada selama ini tidak sesuai dengan tuntutan syariat Islam, sehingga harus diubah menjadi hukum Islam (syariat). Bahkan tidak sedikit yang ingin mengubah negara Indonesia yang berbentuk republik dengan landasan hukum konstitusionalnya menjadi negara Islam (Islamic State). Paper ini juga menjelaskan apa latar belakang perdebatan itu bisa terjadi, dan bagaimana bentuk deskriptif-analisis terhadap persoalan tersebut jika ditinjau dari aspek ideo-historis antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia.
Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ro'is Alfauzi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i1.2134

Abstract

Provinsi Ibu Kota Jakarta Merupakan bagian terpenting dari Negara Indonesia, provinsi ini sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia, sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan, jakarta menjadi pusat berbagai bisnis mulai dari skala nasional hingga internasional dan sebagai daerah padat penduduk, Jakarta juga merupakan tujuan utama para perantau untuk mencari pekerjaaan. Sebagai provinsi daerah otonom khusus maka perlu diberikan kekhususan tugas, hak dan kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam konsideran huruf a dan b UU No. 29 Tahun 2007 yang berlaku sebagai hukum positif saat ini. Maka dalam praktik otonomi tersebut DKI Jakarta juga berbeda dalam mengurusi rumah tangganya sehingga Pemimpin daerah/Gubernur juga mempunyai fasilitas khusus seperti dapat menhadiri siding cabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota NKRI.
Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer: Fenomena Al-Qur’an Di Era Digital M. Baihaqi Fadhlil Wafi; Nuzula Ilhami; Taufiqurohman Taufiqurohman
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i1.2503

Abstract

Proses perluasan kawasan syiar agama dari dimensi nyata kepada dimensi lain dalam hal ini dunia maya, mengakibatkan persinggungan Islam dengan dunia digital menjadi cukup unik karena mampu melampaui kemampuan komunikasi nyata yang hanya terbatas pada jarak tertentu. Hal ini mampu membuka peluang baru bagi dialog yang lebih luas, sehingga identitas Islam semakin mampu menunjukkan eksistensinya di kancah dunia. Identifikasi Islam secara online lebih besar dari pada secara offline, dan juga lebih cepat sehingga akses terhadap Islam akan lebih terjangkau dengan cara ini. Seiring perkembangan sejarah dan peradaban, manusia semakin banyak melirik kemajuan teknologi sebagai sarana mempermudah seluruh aktivitas kehidupan mereka. Artikel ini berbicara berkenaan dengan al-Qur’an, sebagai sumber utama representasi syiar Islam yang semakin banyak muncul versinya hingga muncullah istilah ‘al-Qur’an Digital’. Jenis al-Qur’an Digital bermacam-macam, ada yang berbasis aplikasi komputer (software), web dan aplikasi ponsel mulai yang berbayar hingga yang secara cuma-cuma dapat digunakan dengan mudah. Hasilnya, kemunculan kitab suci versi virtual dengan dimediasi media baru ini bisa mempengaruhi perilaku beragama dalam ruang sosial. Akhirnya, al-Qur’an diintegrasikan dengan dunia digital yang menjadi ciri khas masyarakat muslim modern yang pada ujungnya, seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi yang begitu pesat ini melahirkan perilaku-perilaku dan pemahaman yang relatif baru dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer. Baik disadari maupun tidak, berbagai macam media ini bersaing dalam memberikan informasi tanpa batas yang mengakibatkan telah terciptanya sebuah gaya hidup masyarakat muslim.
Hubungan Ilmu Fisik dan Pendidikan Islam Melalui Ayat Al-Qur'an Muhamad Ikhwan bin Abdul Hapiz; Athirah binti Izahar; Nuurulhuda binti Hissham; Amirah binti Abd Khalik; Suffiah binti Mohd Suhaimi; Nur A’qillah binti Md Yusof
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i1.2511

Abstract

Ilmu Fisik merupakan salah satu cabang ilmu yang penting bagi dunia ilmu pengetahuan. Padahal, ilmu ini erat kaitannya dengan Pendidikan Islam karena telah disebutkan melalui ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an. Penelitian dilakukan pada 16 responden dari Form 4. Mereka terdiri dari 3 kelas yaitu 4 Ibnu Khaldun, 4 Ibnu Sina dan 4 Ibnu Hayyan. Penelitian ini untuk menguji tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa tentang hubungan Ilmu Fisik dengan Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa siswa mengetahui tentang hubungan antara Ilmu Fisik dan Pendidikan Agama Islam tetapi belum dapat memahami konsep secara utuh. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada setiap individu muslim tentang hubungan antara Ilmu Fisik dan Pendidikan Agama Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam Anatansyah Ayomi Anandari; Dwi Afriyanto
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i1.2540

Abstract

Era society 5.0 sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human centered) yang berbasis teknologi (technology based). Era 5.0 telah membawa perubahan yang sangat drastis kepada masyarakat. Sikap individualis menjadi sangat tinggi di kalangan masyarakat, mereka juga terkontaminasi dengan paham intoleran dan radikal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode study literature. Metode ini mengumpulkan informasi atau data melalui buku, jurnal atau artikel yang relevan dengan isu yang sedang dikaji yaitu konsep Society 5.0 dan toleransi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang urgensi sikap toleransi umat beragama di era society 5.0 dan sekaligus dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Tujuan dari urgensi nilai-nilai toleransi yaitu agar seseorang dapat meningkatkan kebersamaan, dan kekompakan dalam berinteraksi dengan tidak mengedepankan ego, luas pemahamannya, memberi kesempatan sesama dalam menyuarakan pendapat walaupun bertentangan dengan pemikiran pribadi, sehingga terciptalah kehidupan yang toleran, dan rukun dalam hidup bermasyarakat. Sikap toleransi antar umat beragama layak menjadi strategi sebagai bagian dari solusi transformasi masyarakat era society 5.0.
Pelaksanaan Politik di Indonesia Berdasarkan Ajaran dan Nilai Dasar Politik Islam Hisny Fajrussalam; Muthia Nur Azhar; Ninda Washilatul Hasanah; Shafa Nurul Aulia; Zidan Ahmad Farhan
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i1.2553

Abstract

Penelitian memiliki bertujuan untuk mengetahui nilai politik Islam di Indonesia. Ada dari beberapa masyarakat menganggap bahwa politik itu sesuatu yang negatif, sedangkan politik sangat dibutuhkan dalam hidup beragama. Beberapa dari masyarakat menganggap bahwa politik adalah sesuatu yang negatif yang harus dijauhi. Maka timbulah pertanyaan bagaimana pengaruh nilai-nilai politik islam tersebut terhadap hukum politik di Indonesia. Islam muncul di Indonesia dan berkembang dengan berbagai macam teori yang ada dengan nilai-nilai politik Islam yaitu adil, musyarawah dan persamaan hak. Penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk google form yang kemudian disebarkan kepada partisipan. Partisipan dalam penelitian kali ini adalah masyarakat umum sebanyak 21 orang dari berbagai kalangan. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis jawaban yang diberikan pada google form. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan politik di Indonesia belum sesuai dengan nilai-nilai politik yang ada pada ajaran dalam Islam
Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad MIftahul Huda; Suwandi Suwandi; Aunur Rofiq
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i1.2591

Abstract

Abstract: In Indonesia, cases of human rights violations have occurred since the reign of the Old Order, the New Order, and even the current reform era. In the case of human rights violations in Indonesia, there are several cases of gross human rights violations that have not been resolved until now. Here, one of the cases of gross human rights violations that has not been resolved until now and the author wants to raise is the case of Paniai Papua's human rights. The focus of this paper is related to the implementation of the state in the responsibility of protecting, respecting, and fulfilling human rights in the case of Paniai human rights violations from the perspective of the theory of legal effectiveness. The research method used in this study is a juridical-normative approach, which examines the law from the historical and formal legal aspects. This study uses library data, while the data source is secondary data, namely data obtained through library materials by collecting from various reading sources related to the problem being studied. The research in this paper is a qualitative descriptive analysis. The result of this paper is the state as the holder of the highest sovereignty in implementing the responsibility for respecting, protecting, fulfilling human rights by establishing laws and regulations related to human rights and the Human Rights Court or the Human Rights Court. The implementation of the state's responsibility in respecting, protecting, and fulfilling cases of gross human rights violations in Paniai with the existence of laws and regulations on human rights and the human rights court so far has not been said to be effective because the case has not been resolved until now by looking at the factors that can be used as a measure. the effectiveness or not of such a law.Abstrak: Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM sudah terjadi dari masa pemerintahan orde lama, orde baru, bahkan sampai masa reformasi kini. Dalam kasus pelanggaran HAM tersebut di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang sampai kini belum terselesaikan. Di sini salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai kini dan penulis ingin angkat adalah kasus HAM Paniai Papua. Fokus tulisan ini adalah terkait implemantasi negara dalam tanggung jawab perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dalam kasus pelanggaran HAM Paniai perspektif teori efektivitas hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji hukum dari aspek sejarah dan legal formal. Penelitian ini menggunakan data perpustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan terkait masalah yang sedang dipelajari. Penelitian dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari tulisan ini negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam implementasikan tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM dengan cara pembentukan peraturan undang-undang yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM. Pengimplementasi tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi kasus pelanggaran HAM berat di Paniai dengan adanya peraturan undang-undang tentang HAM dan pengadilan HAM sampai ini belum bisa dikatan efektif karena belum terselesaikannya kasus tersebut hingga kini dengan melihat faktor-faktor yang dapat dijadikan ukuran efektivitas atau tidaknya suatu hukum tersebut.

Page 1 of 13 | Total Record : 130