In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
155 Documents
<![CDATA[Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia ]]>
<![CDATA[Abd. Rahman Mawazi]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1448
<![CDATA[Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik tidak bisa dinafikan dengan dua fungsinya; penyalus aspirasi rakyat sekaligus alat untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, secara kelembagaan, setiap partai politik memiliki karakteristik dan corak dengan dua fungsinya tadi. Dalam sistem presidensil seperti di Indonesia, terjadi “keambiguan” bagi partai politik karena suara terpecah antara legislatif daneksekutif yang sama-sama hasil dari pemilu. Dalam kelembagaan partai politik, setidaknya diperlukan sebuah konsistensi dalam menjaga visi dan misi. Sementara di Indonesia, dengan sistem saat ini, akan menimbulkan disfungsi yang berkepanjangan bagi partai politik. Sebab itu, perlu sebuah terobosan lain untuk mencapai stabilitas politik yang dinamis.]]>
<![CDATA[PERAN POLITIK UMAT ISLAM DI PERANCIS PADA MASA PRESIDEN NICOLAS SARKOZY (2007-2012) ]]>
<![CDATA[Imam Marzuki]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i2.1226
<![CDATA[Adapun peran penting yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Perancis dalam pemerintahan Sarkozy, antara lain membantu perekonomian Perancis lewat besarnya jumlah imigran yang menjadi buruh dan bekerja di pabrik-pabrik pada dunia industri Perancis. Dalam ranah politik kaum muslim berperan penting dalam mengubah arena politik Prancis dengan menjegal Sarkozy terpilih kembali sebagai presiden dan memenangkan Francois Hollande, calon Presiden Partai Sosialis sebagai Presiden. Sasaran utama pergerakan politik umat Islam di Prancis adalah menuntut pengakuan atau persamaan hak sebagai warga negara, serta di sisi lain pengakuan tersebut memberikan tingkat kepercayaan diri dalam berasimilasi dengan hukum yang berjalan di Perancis, dengan pengertian yang lebih tepat sasaran diatas Laicite hukum yang berjalan dalam diskursus agama dan negara.]]>
<![CDATA[PARADIGMA POLITIK PROFETIK: SEBUAH PEMBACAAN IDEOGRAFIK TERHADAP POLITIK ADILUHUNG AMIEN RAIS ]]>
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i1.1276
<![CDATA[Keluhuran politik yang dikonsepsikan Amien Rais adalah untuk merealisasi kesadaran etika keagamaan atas peran seseorang yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang lain, lebih dari sekedar orang lain membuat orang lain bisa berperan. Karena itu, demokratisasi yang kini menjadi tipe idel (ideal type) dalam kajian dunia politik dan pemikiran politik modern, perlu dimaknai sebagai “peran imam berdasi” yang menjadi pilihan strategis mencapai kehidupan lebih baik di bawah peradigma etika keagaman Islam. Dalam hal ini, definisi yang dibangun oleh sebagian kelompok orang adalah absah. Namun, bukan berarti dapat menutup kemungkinan yang lain untukmerekonsepsi hubungan politik dengan etika keagamaan. Dan Amien rais mencoba menegaskan bahwa politik dapat diposisikan dalam hubungan simbiosis dengan etika keagamaan dalam bentuknya sebagai alat dakwah.]]>
<![CDATA[Sekapur sirih dan Daftar isi ]]>
<![CDATA[Inright Inright]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1472
<![CDATA[Dalam edisi Vol. 6, No. 2, Mei 2017 ini, IN RIGHT memuat diskursus yang dapat didiskusikan lebih lanjut, yaitu integrasi-interkoneksi wacana agama dan politik, Islam politik dalam ranah hukum tata Negara, dan wacana HAM secara luas. Tema-tema yang disajikan kepada para pembaca dalam edisi ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi terbitan selanjutnya, sehingga memperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah afeksi dan psikomoterik di tengah masyarakat. Selamat Membaca!!!]]>
<![CDATA[KIAI ANTARA MODERATISME DAN RADIKALISME (Studi Kasus KIAI Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kedungsari, Purworejo, Jawa Tengah) ]]>
<![CDATA[Suciyani Suciyani]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i2.1243
<![CDATA[Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini antara lain, pertama keterlibatan Kiai dalam modertisme dan radikalisme pesantren. Keterlibtan Kiai dalam berkembangnya moderatisme dan radikalisme tidak yerlepas dari peranan Kiai yang berkewajiban menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Sebab amar ma’ruf nahi munkar merupakan dasar pokok dari penegakan agama menuju kemaslahatan ummat. Dengan adanya prinsip itu peranan Kiai semakin terlihat dengan bukti pergerakan aksi dakwah dengan mengggunakan radikal Kedua, peranan Kiai tidak terlepas adari status sosial yang ia miliki di masyarakat (social market). Status tersebut yang kemudian menimbulkan aksi radikalisme dengan ruang gerak bebas tanpa ada penanganan dari pemerintah secara serius. Munculnya radikalisme dikalangan pesantren, tidak terlepas dari pemahaman kiai terhadap ajaran agama ketika bersinggungan dengan budaya dan masyarakat. Hal ini mempengarhi pemahaman santri secara terus menerus dan mendasar. Karakter budaya ini tidak mengenal kompromi sehingga hal demikian yang bertentangan dianggap sesuatu yang salah ini dianggap benar dan harus dilakukan karena ketidakmampuan kiai menghadapi dilema dalam benturan budaya dan aktivitas masyarakat yang berbeda.]]>
<![CDATA[Tujuan Pemidanaan dalam Islam ]]>
<![CDATA[Ocktoberrinsyah Ocktoberrinsyah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i1.1210
<![CDATA[Pemidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan dalam ajaran Islam, sering dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Hak Azazi Manusia (HAM). Padahal sesungguhnya pemidanaan dalam Islam justru menegakkan HAM itu sendiri, agar tidak dikebiri oleh dalih HAM versi manusia. Untuk itulah perlu analisis yang mendalam tentang apa yang menjadi main goal dari pemidanaan dalam Islam. Ulasan ini tidak hanya menjadi relevan bagi intern umat Islam (hukum pidana Islam) tetapi bagi manusia keseluruhan (hukum pidana positif).]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYAPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ismail Marzuki, SHI.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1260
<![CDATA[Problematika korupsi sebenarnya tidak hanya terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga seringkali terjadi di Negara-negara maju. Itu artinya, korupsi telah menjadi isu internasional. Indonesia merupakan salah satu Negara terkorup di dunia. Oleh karena itu, dibuatlah suatu aturan/undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, dan undang-udang tersebuttelah mengalami beberapa perubahan. Dengan harapan, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan sebelumnya. Begitu pula dengan lembaga penegak hukum, yang selalu berbenah diri untuk mengatasi perilaku koruptif baik dari sisi internalmaupun eksternalnya. Namun, dalam ranah praksis, korupsi semakin merajalela. Oleh karena itu, diperlukan langkahlangkah progresif dengan sistem peradilan yang integral dalam upaya penerapan hukum yang adil bagi koruptor demi tercapainyaNegara kesejahteraan.]]>
<![CDATA[CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Najichah Najichah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i2.1221
<![CDATA[Tulisan ini membahas constitutional complaint (pengaduan konstitusional) sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Perlindungan hak-hak dasar manusia yang selanjutnya disebut hak konstitusi adalah salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan mengakui dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara, namun pada nyatanya banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang terindikasi melanggar hak konstitusi karena produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, sementara semua upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diadili. Oleh karena itu, muncul gagasan constitutional complaint. Constitutional complaint adalah pengaduan konstitusional yang diajukan oleh pengadu karena kelalaian pejabat publik yang diduga melanggar hak konstitusional pengadu. Constitutional complaint pada umumnya baru dapat diajukan apabila segala upaya hukum yang tersedia sudah dilalui atau tidak ada upaya hukum lagi. Asumsi dasar yang dibangun dalam teori politik hukumadalah “hukum merupakan produk politik” yang niscaya terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusi warga negara, maka dibutuhkan seperangkat mekanisme hukum yang berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.]]>
<![CDATA[PERAN POLITIK DEWAN MUFTI DI RUSIA ]]>
<![CDATA[Nur Tafsin]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1271
<![CDATA[Dewasa ini, Rusia sebagai bekas negara warisan Uni Soviet memulai sejarah baru sebagai negara demokrasi. Perubahan yang utama terj adi ketika kebebasan beragama dimasukan dalam konstitusi. Konstitusi baru Rusia menegaskan bahwa negara membebaskan rakyatnya untuk memeluk, menyebarkan, dan mengajarkan agama yang diinginkan. Islam dan Rusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya memiliki hubungan dalam perspektif sejarah. Runtuhnya Uni Soviet memberikan harapan baru bagi rakyat Rusia. Umat Islam pada masa ini memasuki era baru dimana dapat menjalankan aktivitas keagamaan kembali setelah vakum selama kurang lebih 70 tahun. Runtuhnya Uni Soviet juga meninggalkan permasalahan bagi umat Islam yang sangat kopleks dalam berbagai sisi kehidupan. Selain itu, Kebutuhan beragama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam. Latar belakang inilah yang menjadikan lahirnya Dewan Mufti di Rusia. Lahirnya Dewan Mufti diharapkan dapat memberikan solusi akan kepentingan umat Islam. Tipe pemikiran Dewan Mufti di Rusia dapat dikategorikan sebagai kelompok moderat. Dewan Mufti lebih mengupayakan jalan- jalan damai dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Ideologi sekuler yang dipilih oleh Rusia dianggap sebagai jalan terbaik untuk menghindari diskriminasiumat. karena negara Rusia terdiri dari berbagai macam kelompok agama dan aliran kepercayaan. Dewan Mufti memiliki peran yang penting bagi umat Islam sendiri dan bagi pemerintah Rusia. Fatwa dibutuhkan untuk membantu memecahkan permasalahan Umat yang sangat beraneka ragam. Sedangkan bagi Pemerintah, pada saat tertentu dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan agar nantinya dapat diterima oleh masyarakat yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun politik.]]>
<![CDATA[Pembangkangan Sipil Umat Islam di Yogyakarta terhadap Sabda Raja ]]>
<![CDATA[M. Rizal Qasim]]>;
<![CDATA[Gugun El Guyanie]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v7i1.1459
<![CDATA[This research is to investigate Muslim people movement at Yogyakarta who rejects Sabda Raja. Last year, Sri Sultan Hamengkubuwono, a King of Yogyakarta, established a new decree called by Sabda Raja. One of principal messages of the Sabda Raja is to allow a woman (princess) becomes a King/Queen. The Sabda Raja above immediately sparks for and contra among Yogyakarta people, including Muslim People. Several Muslim communities like NU and Muhammadiyah are against Sabda Raja. The reason Muslim people are using to reject Sabda Raja is that it breaks Kraton principle (Paugeran). The principle affirms that a King of Yogyakarta is a man, not woman. Several Muslim people at Yogyakarta considers that Sultan has an political ambition to establish his daughter (princess), GKR Pembayun, to be the next King (Queen) of Yogyakarta, because he does not have a son (prince). Sabda Raja is a legal tool to reach the ambition. Besides that, Sabda Raja also tends to remove religious degree, Khalifatullah, that is attached on King of Yogyakarta. Because of those reasons, Muslim people oppose Sabda Raja.]]>
