cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Curvanomic
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 868 Documents
 83   84   85   86   87 
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumtif Nasabah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus Bank Kal-Bar) B21112058, RINI ASWATI
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyaluran kredit banyak sekali kita ketahui diantaranya penyaluran kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif dimana dengan penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh bank tersebut, maka semakin banyak bank menyalurkan kreditnya akan semakin bnyak pendapatan bunga yang akan diperoleh, hal ini juga berdampak terhadap pendapatan operasional bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakltor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit, maka penelitian ini memfokuskan pada tingkat permintaan kredit konsumtif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data skunder yang diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Indikator Perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. Teknik analisa dengan pendekatan uji asumsi klasik yang menguji normalitas data dan uji regresi berganda. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan diperolehhasil penelitian pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari PDRB (X1) terhadap permintaan konsumtif (Y). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh terhadap permintaan konsumtif.Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari inflasi (X2) terhadap permintaan konsumtif (Y). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap permintaan konsumtif. Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari suku bunga (X3) terhadap permintaan konsumtif (Y). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 disimpulkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh terhadap permintaan konsumtif. Kata Kunci : PDRB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Permintaan Konsumtif.
Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Suku Bunga Di Indonesia Tahun 2010-2015 B01112123, MERY ASNURI
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMekanisme transmisi kebijakan moneter (MTKM) jalur suku bunga menekankan peranan perubahan berbagai suku bunga yang bekerja melalui BI rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mencapai inflasi yang rendah dan stabil, namun memerlukan waktu (time lag). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecepatan atau tenggat waktu (time lag) dan kontribusi variabel-variabel dalam merespon perubahan instrumen kebijakan moneter dalam transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga di Indonesia tahun 2010-2015. Variabel-variabel yang digunakan adalah BI rate, suku bunga PUAB, suku bunga deposito, suku bunga kredit, agregat kredit, dan inflasi. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 2010.1-2015.12. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan VECM sebagai alat analisis yang menyertakan analisis Impulse Response Function (IRF) dan Variance Decomposition (VD). Data diolah menggunakan software Eviews 10. Hasil analisis VECM menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang variabel suku bunga BI rate, suku bunga deposito, suku bunga kredit, agregat kredit, dan inflasi, sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan yang signifikan antara bunga BI rate, suku bunga deposito, suku bunga kredit. Hasil uji IRF dan VD menunjukkan bahwa respon perubahan BI rate memengaruhi suku bunga PUAB  yang ditransmisikan ke sektor riil melalui pengaruh suku bunga deposito dan suku bunga kredit terhadap agregat kredit dan selanjutnya terhadap inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter membutuhkan time lag enam bulan dengan kontribusi terbesar BI rate terhadap BI rate itu sendiri sebesar 86,01% yang diikuti oleh kontribusi suku bunga PUAB sebesar 1,24%, suku bunga deposito sebesar 2,35%, suku bunga kredit sebesar 1,02%, agregat kredit sebesar 0,69%, dan inflasi sebesar 8,69%. Kata kunci: MTKM, BI Rate, suku Bunga Perbankan, Inflasi, VECM. 
Evaluasi Dana Desa dan Dampknya Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian di Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2018 maisyah, ary
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 8, No 3 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRACTThis research is to evaluate Dana Desa (DD) which assessed from village officials point of view, society and the leader, also seen from the aspect of its usage, governance, the effect and in particular to discuss the agricultural sector. The result of this research is to show that Dana Desa (DD) in 2016-2018 received by village government was able to absorb by distributing to several existing sectors which include in the development and agriculture programs. In knowledge and participation, governance policy and the effect of Dana Desa (DD) has given enormous influence and change to society’s lives of LembahBeringin villageKeywords: Knowledge and Participation, Governance, The Effect of Agriculture Sector Development.  1.      Latar BelakangAdanya anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa dalam jumlah besar, dalam hal ini Dana Desa (DD) maka seharusnya suatu desa lebih berkembang dan maju. Kemudian dalam semua bidang pembanguan desa terutama dalam pembangunan sektor pertanian, seharusnya lebih meningkat baik dalam pengagaran maupun program yang nantinya berdampak pada masyarakat lebih maju dan lebih sejahtera. Akan tetapi hal tersebut tidak terwujud sebagaimana tujuan dari pemberian anggaran tersebut. Banyak faktor yang menyebakan hal tersebut, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan begitu, diperlukan penelitian ini untuk mengevaluasi dari adanya anggaran tersebut. A.    Permasalahan Bagaimana distribusi dan penggunaan Dana Desa (DD) berdasarkan tahun dan sektor pembangunan Sektor pertanian di desa Lembah Beringin?Bagaimana pembangunan di Desa Lembah Beringin khususnya pada pembangunan sektor pertanian?Bagaimana pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Dana Desa (DD) pada pembangunan sektor pertanian di Desa Lembah Beringin?Bagaimana tata kelola kebijakan Dana Desa (DD) dari sudut pandang aparat desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat pada pembangunan Sektor pertanian di Desa Lembah Beringin?Bagaimana dampak pembangunan sektor pertanian yang bersumber dari Dana Desa (DD) terhadap masyarakat di Desa Lembah Beringin?  B.     Tujuan PenelitianUntuk mengetahui distribusi Dana Desa (DD) berdasarkan tahun dan sektor pembangunan sektor pertanian .Untuk meninjau pembangunan desa di bidang pertanian.Untuk mendeskripsikan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sektor pertanian dalam kebijakan Dana Desa (DD).Untuk mendeskripsikan tata kelola kebijakan Dana Desa (DD) dari sudut pandang aparat desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat pada pembangunan sektor pertanian.Untuk mendeskripsikan dampak pembangunan sektor pertanian yang bersumber dari Dana Desa (DD) terhadap masyarakat desa.  2.      KAJIAN LITERATURMenurut Ananda (2017) pembangunan ekonomi suatu negara dimulai dengan pembangunan ekonomi daerah, yang dimaskud ialah sebuah proses dimana terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam megelola sumber daya yang ada. Selanjutnya, dimungkinkan terbentuknya suatu pola kerja sama atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau sektor swasta sebagai upaya menciptakan tamabahan lapangan kerja baru dan menstimulus perkembangan akfitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah tersebut. Jadi peran serta suatu perencanaan yang strategis dan adaptif terhadap perubahan, merupakan suatu keharusan guna dapat memberikan hal gambaran yang ideal dan arah bagi keberlangsungan suatu proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan utama dalam pembangunan daerah terletak pada prioritas daerah terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berbasis endogenous development  atau didasarkan kepada kekhasan/karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan alam, potensi lokal dan kelembagaan. Maka pembangunan yang dilakuakan harus memberikan perbaikan dalam tingkat kehidupan seluruh lapisan masyarakat, dengan cara menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerja, pendidikan lebih baik dan sebagainya (Muljarijadi, 2011). Blakley dalam  Ester (2015) menyatakan bahwa, paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah, yang akan mengeliminasi kesejangan ekonomi antar daerah. Konsep ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah haruslah dilaksanakan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada didaerah, sesui dengan daerah yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi inefisiensi dan untuk menghindari penggunaan  sumber daya yang tidak optimal guna menghindari eksploitasi sumber-sumber pembangunan yang tidak memberikan kemakmuran terhadap masyarakat yang bersangkutan, serta untuk menekan dampak yang ditimbulkan oleh hal tersebut seminimal mungkin.Penelitian yang dilakukan oleh Fahri (2017) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektitifitas Program Pembangunan Desa. Tujuan penulisan penelitian ini adalah membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap manajemen keuangan Desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan Desa. Mentode analisis yang di gunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis causal effectual dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pelaksana kebijakan Dana Desa, manajemen keuangan Desa dan efektifitas program pembangunan Desa. Lokasi penelitian adalah di Desa-Desa seluruh wilayah Kabupaten Garut yang di sampel berdasarkan tipologi Kecamatan di mana Desa tersebut berada, dengan jumlah responden sebanyak 80 orang.Hasil pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan Desa dan efektifitas program pembangunan Desa. Penelitian ini berkesimpulan bahwa untuk penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Dana Desa secara baik dapat di lakukan dengan mewujudkan manajemen keuangan Desa sehingga meningkatkan efektifitas program pembangunan Desa.Penelitian oleh Muslimin, Mappamiring & St. Nurmaeta (2012) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenoponto” tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengeloaanDana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenoponto. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan tekni probability sampling yang menggunakan keseluruhan dari anggota populasi. Data di kumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner dan Dokumntasi terhadap responden. Data tersebut dianalisis secara statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukan adanya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Punagaya di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenoponto. Faktor akuntabilitasDana Desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program DD (Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa. 1.      Metode PenelitianAdapun tempat penelitian ini dilakukan di Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Responden, yaitu pegawai desa dan kepala keluarga atau anggota keluarga yang berusia diatas 17 tahun, dan hanya ada satu responden untuk setiap keluarga. Responden diambil secara purposive sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di Desa Lembah Beringin yang terdiri dari 4 dusun.Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis persentase dan disajikan dalam bentuk tabel dengan menggunkan skala Likert. 2.      Hasil dan pembahasanDistribusi Dana Desa di Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2018, berdasarkan tahun dan sektor dalam hal ini telah berhasil melaksanakan dan merealisasiakan sesuai dengan program dan kebijakan secara nyata maupun data pada sektor pembangunan dan pertanian. Hal ini sesui dengan teori Dana Desa yang mana belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa  dalam setiap bidang. Kemudian ini sejalan dengan penelitian Riyani (2016) yang hasil penelitianya menunjukan bahwa analisis Dana Desa di Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana namun ada evaluasi yang perlu diperbaiki.Pembangunan Desa Lembah Beringin di bidang pertanian pada tahun 2016-2018 telah mengalami peningkatan yang cukup besar. peningkatan tersebut sesuai dengan hasil data peneliti dari sudut pandang masyarakat dan aparat desa serta tokoh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan pertanian yang menyebutkan, untuk meningkatkan pembangunan pertanian maka diperulakan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana. Hasil penelitian ini juga sejalan teori pembangunan pertanian yang mana, dalam menjadikan komoditas pertanian yang berdaya saing tinggi bisa dihasilkan dengan meningkatkan kemampuan produktifitas dan efisiensi, baik ditingkat pra-produksi, proses produksi, dan pengelolahan serta pemasaran melalui aplikasi teknologi tepat guna dan manajemen professional.Pembanguna desa khusunya dalam bidang pertanian, sebetulnya telah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumunya, yakni sebelum adanya Dana Desa. Akan tetapi pembangunan tersebut belum begitu cepat seperti tahun setelah adanya Dana Desa. Pembangunan dalam bidang pertanian masih berjalan lamban dan hanya memberikan anggaran untuk pengadaan yang prioritas saja. Hal ini dapat dilihat dari distribusi anggaran dari tahun sebelmunya, yakni tampak hanya sedikit bidang pertanian mendapat anggaran. Setelah adanya Dana Desa, pembangunan pertanian lebih maju dan mulai berkembang. Tidak hanya dalam produksi pertanian, melainkan pola fikir masyarakat dalam menanam juga telah berubah. Hal ini didukung dengan anggaran dari pemerintah desa, seperti hal nya memberikan bibit untuk masyarakat yang bercocok tanam. Maka dapat dikatakan, untuk distribusi anggaran setiap tahun dan sektor sudah cukup baik.Sektor pertanian merupakan bagian dari pekerjaan dan sumber penghasilan masyarakat Desa Lembah Beringin. Dengan adanya bantuan atau program pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pertanian, maka lebih memudahkan masyarakat dalam memproduksi hasil pertanian. Seperti halnya bantuan berupa alat berat untuk masyarakat, dengan harapan hasil panen semakin meningkat. Akan tetapi disisi lain, hasil panen tersebut hanya cukup untuk kebutuan sehari-hari. Tidak bisa dijadikan sumber penghasilan pemerintah desa, sepeti halnya di ekspor. Hal ini ada beberapa penjelasan yang perlu peneliti kemukakan, yakni luas lahan yang biasanya ditanami hanya itu-itu saja dan sebagian besar masyarakat tidak menambah luas lahan untuk ditanami. Akses menuju ke kota juga cukup jauh, dan kalaupun bisa dijual ke luar kota maka memerlukan biaya yang cuku besar.Tata kelola pemerintah Desa Lembah Beringin dalam mengembangkan sektor pertanian, dinilai masyarakat sudah lebih baik. Karena beberapa program dan kebijakan pemerintah desa, sangat membantu masyarakat. Dengan bantuan tersebut, menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan tentang anggaran dalam sektor pertanian. Karena anggaran yang diberikan pemerintah, ialah merata dibagikan kesetiap kelompok pertanian yang telah di bentuk. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam kelompok tersebut, maka sudah tentu anggota atau masyarakat tersebut mengetahui anggaran dan program yang sedang direncakan atau telah direalisasikan. Karena setiap program kelompok tani tersebut, tentu merupakan hasil dari musyawarah yang telah dilaksanakan. Hal ini juga membantu aparat desa sebagai pengelola dalam mengawasai, membina dalam membangun sektor pertanian lebih baik lagi. Berdasarkan kuisioner yang telah dibagikan kepada masyarakat dan aparat desa, sebagian besar adalah pertani. Bertani merupakan mayoritas pekerjaan yang dikerjakan masyarakat. Berdasarkan karakterisitik responden masyarakat 65%  adalah petani atau sebanyak 30 responden, sedangkan aparat desa sebanyak 40% atau 4 responden yang merupakan petani. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dari tahun 2016-2018 cukup banyak mengeluarakan anggaran untuk pembangunan pertanian. Sebab pertanian merupakan perhatian kedua pemerintah Desa Lembah Beringun setelah infrastruktur dalam hal realisasi anggaran Masyarakat Desa Lembah Beringin sebagian besar memiliki pengetahuan tentang Dana Desa, tujuan, sosialisasi serta sebab diberikanya Dana Desa. Namun, disisi lain masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan bantuan dan sumbangan baik dalam bentuk tenaga maupun peralatan dalam setiap pogram Dana Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasehatun & Anisa yang  membahas pengelolaan keuangan desa, dengan hasil penelitian bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan telah mencapai hasil yang positif, namun disisi lain masih perlu pendampingan untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih baik.Pengetahuan dan partisipasi dalam penelitian ini, merupakan bentuk atau cara peneliti untuk mendalami program dan kegiatan desa, dalam mengelola anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Karena masyarakat menyaksikan langsung dan bahkan terlibat dalam  sebuah keputusan atau kebijakan aparat desa. Jika masyarakat memiliki pengetahuan dalam kebijakan desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa, maka pemerintah desa telah menjalankan tugas dengan benar, namun sebaliknya jika masyarakat tidak sama sekali mengetahui akan penggunaan anggaran, maka hal ini bisa dikatakan pemerintah desa telah gagal dalam pengelolaan. Sebab suatu sistem keuangan yang baik, ialah sistem yang mengedepankan transapari, seperti yangterdapat dalam teori keuangan daerah.Dalam tata kelola kebijakan yang dinilai dari perencanaan, pelaksanaa dan evaluasi secara keseluruah telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dinilai dari data yang diterima peneliti maupun data lapangan yang peneliti peroleh. Sehingga hal ini sejalan dengan teori pembangunan derah yang menyebutkan, pembangunan yang dilakukan harus berkolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada. Sejalan dengan hasil penelitian Fahri, yang hasil penelitianya menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desaberpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan efektifitas program pembangunan desa.Beberapa dampak dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Lembah Beringin yang bersumber dari Dana Desa, ialah untuk mengetahui persebaran anggaran Dana Desa dalam setiap bidang. Terutama dalam kesejahteraan masyarakat Desa Lemah Beringin, yang mana sebagian besar merasakan perbedaan tersebut. Begitu pula dalam masalah, yang juga bisa diatasi seletelah adanya Dana Desa. Permasalahan tersebut misalnya akses jalan, yang dahulunyasusah kini sudah mudah dilalui. Dengan begitu maka potensi daerah semakin berkembang, dengan mudahnya trasnportasi yang dilalui masyarakat. Peneliti juga melihat dengan adanya pembangunan yang dilakukan, tampak masyarakat sebagian besar menggunakan pembangunan tersebut, terutama dalam hal infrastruktur. Akan tetapi tidak semua masyarakat meraskan sepenuhnya akan hal itu, ada juga masyarakat bahkan tidak merasa sejahtera, masalah tidak teratasi dan potensi desa tidak berkembang, ialah masyarakat yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tersebut tidak mendapatkan bagian dari setiap program desa. Kesimpulan, Rekomendasi dan keterbatasan Penggunaan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan pertanian. Kemudian dalam tatakolola sebagian telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan. Namun disisi masyarakat, dikatakan belum maksimal baik dalam kebijakan ataupun pelaksaanya. Saran:Pemerintah bisa melihat kembali tata kelola dan penggunaan Dana Desa (DD) baik dalam perencanaan, pelaksanaa maupun evaluasi. Agar semua sektor yang ada memiliki dampak yang positif.Pemerintah harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada baik dari kekayaan alam maupun masyarakat yang ada,untuk bersama-sama membangun daerah.Rekomendasi Rekomendasi dalam penelitian ini yang dapat membantu dalam membuat kebijakan terhadap pembangunan di Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:Pengembangan modal usaha dalam hal ini tidak memiliki dampak dari setelah adanya Dana Desa. Maka pemerintah desa bisa membuat anggaran khusus dalam hal ini, karena dari beberapa masyarakat atau responden dalam penelitian ini menginginkan hal itu.Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program Dana Desa yang kurang dalam hasil penelitian ini, maka pemerintah desa bisa membuat program setiap bulan atau setiap beberapa bulan sekali mengadakan gotong royong atau melibatkan dengan memberikan anggaran untuk membangun fasilitas umum seperti jalan gang atau lainya, karena beberapa tahun terkahir partisipasi memang dirasakan kurang.Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan memanfaatkan sumber daya yang ada, maka pemerintah desa dalam hal ini bisa menindaklanjuti UU No.6/2014 tentang  BUMDesa dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menampung kereatifitas massyarakat.Meskipun pertanian telah mengalami peningkatan, namun dilapangan masih banyak yang kurang dan belum maksimal dalam pengelolaannya, maka pemerintah desa harus memberikan anggaran yang lebih untuk sektor pertanian, hal ini seperti menambah alat produksi dan peralatan penunjang lainya.Dalam tata kelola kebijakan Dana Desa pemerintah bisa melibatkan masyarakat dalam segala bidang baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Dalam perencanaan pemerintah bisa mengahadirkan masyarakat dalam Musrenbang atau pertemuan lainnya. Dalam pelaksanaan pemerintah bisa memberikan pekerjaan agar masyarakat terberdayakan. Kemudian dalam evaluasi pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk saling menjaga dan mengawasi pembangunan desa.Dalam bidang pembinaan, aparat desa bisa memaksimal ini dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dalam mengembangkan produksi petani dan hasil tanibaik secara kualitas maupun kuantitas agar pembangunan yang dilakukan pemerintah desa tidak serat merta dalam bentuk fisik atau infrastruktur, melaiankan pembanguna SDM juga perlu diperhatikan.  DAFTAR PUSTAKAAnanda, C. F. (2017). Pembangunan Ekonomi Daerah; Dinamika dan Strategi Pembangunan. Malang: UB PressArifin, B. ( 2005). Pembangunan Pertanian; Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Jakarta: PT GrasindoBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Bandan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.Ester, K. (2015). Pembangunan Perekonomian Maluku. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CVBudi Utama)Fahri, L.N.(2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik,(11), 75-88.Gustiana, C (2015). Strategi Pembangunan Pertanian Dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan  Usaha Berwawasan Agribisnis, Agrisamudra, Jurnal Penelitian, 2, 1.Halim, A. (2008). Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah; Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba EmpatHanafie, R. (2010). Pengantar Ekonomi Pertanian.Yogyakarta: C.V Andi Offset.Ismail, M., Widagdo, A.N., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.Jurnal Ekonomi dan Bisnis, XIX, 1979-6471Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017).Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik IndonesiaSofyan, A. (2017). Komponen Dalam Anggaran Desa. Diakses dari www.keuangandesa.com/2017/08/komponen-dalam-anggaran-desa-2.Karianga, H. (2017). Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah; Perspektif Hukum Dan Politik. Depok: KencanaMuljarijadi, B. (2011). Pembangunan Ekonomi Wilayah; Pendekatan Analisis Tabel Input-Output. Sumedang: Unpad PressMuslimin,.Mappamiring & Nurmaeta, St. (2012). Akuntabilitas Pengeloaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenoponto, Jurnal Ilmi Pemerintah, (11), 90221.Nasehatun, L.& Anisa, N.(2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi, (10), 273-288.Nain,M.S.A.&Yusoff,M.R. (2003).Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan. Skudai: Universiti Teknologi MalaysiaPawito. (2008). Penelitian Komonikasi Kualitatif. Yogyakarta: Lkis Pelangi AksaraPutong, I. (2007). Pengantar Ekonomo Makro; edisi lima. Jakarta: Wacana Media.Rapanna, P.& Sukarno, Z. (2017). Ekonomi Pembangunan. Makasar: CV Sah Media.Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.Rachmin, A. (2015). Barometer Keuangan negara. Yogyakarta: CV. Andi Offset (Penerbit Andi, Anggota Ikapi)Salikin, A. K. (2003). Sistem Pertanian Berkelanjutan. Yogyakarta: Kanisius (Anggota Ikapi)Sudaryo, Y. (2017). Keuangan Di Era Otonomi Daerah; Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota Ikapi) 
Evaluasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya B1011141043, Sidieq Rahmadi B1011141043
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKEVALUASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA SUNGAI RAYA, KECAMATAN SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYASidieq RahmadiTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015 dan 2016. Informan dalam penelitian adalah Aparat Desa Sungai Raya beserta Tokoh Masyarakat dan juga masyarakat yang diwakilkan oleh kepala keluarga atau wakil kepala keluarga yang berusia diatas 17 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara serta observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis persentase yang ditampilkan dengan menggunakan tabel. Analisis persentase digunakan untuk mengevaluasi distribusi serta penggunaan dana desa berdasarkan tahun dan sektor, pengetahuan dan partisipasi masyarakat, tata kelola dana desa, dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa distribusi dana desa mengalami peningkatan dan penggunaan pada tahun 2015 ke tahun 2016, dana desa lebih banyak digunakan untuk bidang pembangunan. Pengetahuan masyarakat mengenai dana desa masih kurang dan yang mengetahui program tersebut baru sebatas mengetahui adanya dana desa dan masyarakat cukup berpartisipasi dalam kegiatan dana desa. Tata kelola dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari tingkat pemerintah desa hingga masyarakat cukup baik. Dana desa telah memberikan dampak yang positif, terutama pada program pembangunan jalan yang menjadi program dominan pada tahun 2015 dan 2016.  Kata Kunci: Evaluasi, Dana Desa, Desa Sungai RayaDAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha        Ilmu. Afiat, M.N. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan          Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Ekonomi             Pembangunan FE-Unhalu. Volume XVI Tahun 8, Desember 2015. Aljannah, S. (2017). Evaluasi Alokadi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang          Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu             (Studi Kasus: Desa Tumbusai Utara Tahun 2013-2014). Fakultas           Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. JOM Fekon Vol.4 No.1        (Februari)       2017 Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka         Cipta Arsyad. L. (2015). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Atahrim. & Fahrim, A. (2013). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran    Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kab/Kota di             Provinsi Jawa Tengah. Skrispi. Eknomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi      & Bisnis Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta. Azwar, S. (2007). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Boediono, (2009). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM. Christian, H. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa          (RPKDes)                   Tahun 2013 di Desa Loajanan Ulu Kecamatan Loajanan            Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Pemerintahan Integratif,      Volume 3,        Nomor 1 , 2015                 Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi       Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.   Sosiohumaniora, Volume 19 No. 1 Maret 2017 : 52 – 58 Fauzan, A.W. (2015). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat        Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi. Fakultas Ekonomika            dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.Harning, S.V,. & Amri. (2016). Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kacamatan Meuraxa Kota                   Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM). Volume 1             Nomor 1, Agustus 2016. Irawan., & Suparmoko, M. (2014). Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam,         Yogyakarta: BPFE. Jogiyanto, H.M. (2010) Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-      Pengalaman. Yogyakarta: BPFE. Luthfi, A., Rini, H.S., et al (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan             Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. Fakultas    Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang. Mahsun, M. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mangkoesoebroto, G. (2002). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Menajang,. & Heidy. (2010). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap         Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Skripsi. Fakultas Ekonomi      Universitas Sam Ratulangi, Manado. Mering. A., Djumlani, A., & Syahrani. (2015). Pembangunan Desa Pedalaman di Desa      Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur.  Jurnal             Administrative Reform, Vol.3 No.2 , April - Juni 2015. Nazir, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif      di KPU Kota Tangerang. Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas       Pamulang. Vol. 4,       No.2,   April 2017 Novita, D. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi    Jawa Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah,    Jakarta Noor, H.F. (2015). Ekonomi Publik Edisi 2. Jakarta: Indeks. Nurhayani. (2012) Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten   Batanghari. Jurnal Paragdigma Ekonomika Fakultas Ekonomi Universitas        Jambi Vol.1, No.5, April 2012 Pangalila, M.R. (2014). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP dan Disclaimer Yang Ada di Sulut. Jurnal Riset Bisnis     dan Manajemen Vol.2 ,No.4, 2014:1-11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang       Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik       Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015            Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tentang Tata Cara      Penglokasian, Penyalura, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana            Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa        yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Prasetyo, B., & Jannah, L.M. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Rahmawati. (2016). Peran Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di          Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi tenggara. Skripsi. Fakultas   Ekonomika dan Bisnis Universitas Haluoleo, Kendari.   Riduwan. (2010). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung:         Alfabeta. Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran        Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). Skripsi. Fakultas       Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Surakarta Sari, I.M,. & Faisal, A.M. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap          Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ekonomi     Pembangunan. Vol. 15, No.01 Juni 2017. Sofiyanto, M., & Mardani, R.M. (2016). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya      Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates      Kabupaten Sampang. E–Jurnal Riset Manajemen. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:      Alfabeta Sukirno, S. (2002). Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada Sun’an, M. (2015). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Mitra Wacana Media. Suparmoko. (2003). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE Tangkumahat, F.V., Panelewen, V.V.J., & Mirah, A.D.P. (2017). Dampak Program           dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Agri-Sosio Ekonomi                   Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017. Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan       Pembangunan di Desa Sembawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana    Tidung.  Todaro, M., & Smith, S. (2011). Pembangunan Ekonomi Edisi ke Sebelas. Jakarta:             Erlangga Tri, W. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi       Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN Umar, H. (2013) Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis    Edisi Kedua.    Jakarta: Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Usman, S. (2004). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:     Pustaka Pelajar. 
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian Kabupatem/Kota di Kalimantan Barat Yunius, Yunius
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 8, No 3 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat YuniusFakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas TanjungpuraPontianakEmail: Yunius06@gmail.com ABSTRACTThis study aims to determine the effect of labor and government expenditure on the agricultural sector on the Regency/City agricultural sector GRDP in West Kalimantan. This type of research is descriptive research. The data collection technique used is literature. The research method used is panel linear regression analysis using panel E-Views 10 application with a confidence level of 95% (α = 0.05). The results of this study show that the government expenditure variable in the agricultural sector has a significant effect on the GDP of the agricultural sector, the labor variable has an effect but not significantly on the GDP of the agricultural sector. While simultaneously the variable government expenditure on agriculture and labor in the agricultural sector has a significant effect on the GDP of the agricultural sector. Keywords: Government expenditure on agriculture, labor in agriculture, GRDP in the agricultural sector  1.    Latar BelakangSektor pertanian memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sektor pertanian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat pada tahun 2013-2017 rata-rata mengalami peningkatan jumlah PDRB meskipun ada daerah yang sempat mengalami penurunan pada tahun tertentu namun laju pertumbuhan sektor pertanian mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan perbedaan faktor produksi yang dimiliki antar daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian adalah dengan pengeluaran pemerintah.Pengeluaran pemerintah memegang peranan yang penting didalam menjalankan program-program yang direncanakan guna meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, namun pengeluaran pemerintah beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi bahkan ada yang cenderung mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pendanaan pada program yang telah direncanakan. Pengeluaran pemerintah yang tinggi dan mengalami peningkatan dibeberapa daerah harusnya memberikan dampak peningkatan jumlah PDRB jauh lebih tinggi namun pada kenyataannya peningkatan PDRB hanya meningkat sedikit saja padahal realisasi pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan.Selain pengeluaran pemerintah, salah satu komponen faktor produksi adalah tenaga kerja namun dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi dan pada tahun 2017 cenderung menurun meskipun ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan namun rata rata mengalami penurunan, hal ini tentu menjadi permasalahan mengingat bahwa sebagian penduduk yang tinggal didaerah bermata pencaharian disektor pertanian.Oleh sebab itu melalui penelitian ini ingin melihat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian baik secara parsial maupun secara parsial. 2.    Kajian LiteraturModel pembangunan menurut Lewis dalam (Todaro & Smith, 2006) menyatakan bahwa perekonomian dinegara yang sedang berkembang terdiri dari dua sektor yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional berada didaerah perbedaan dengan produktivitas sama dengan nol namun terdapat banyak tenaga kerja. Kelebihan ini menyebabkan peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional menuju sektor lain salah satunya karena upah. Adanya investasi menyebabkan perluasan produksi yang menggambarkan pengingkatan produksi. Dimana peningkatan produksi mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi terus menerus maka akan memicu berkembangnya sektor lain.Chenery dalam (Kuncoro, 2010) tentang transformasi struktur produksi menunjukan bahwa dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita (PDRB), maka dengan sedirinya perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang dulunya mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Hal ini menunjukan bahwa dengan adanya peningkatan produksi dari sektor satu akan mempengaruhi perluasan dan pengembangan sektor lainnya yang saling berkaitan.Sektor pertanian yang dimaksudkan didalam pembentukan PDRB menurut lapangan usaha pada dasarnya bermakna pertanian dalam arti luas. Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas ini dipilah-pilah menjadi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan; subsektor perkebunan; subsektor kehutanan; subsektor peternakan; dan subsektor perikanan (Dumairy, 1996).Menurut Peacock dan Wiseman perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesoebroto, 2001).Dalam teori yang dikemukakan solow dalam Suwanti & Gunanto, (2013) tentang fungsi produksi agregat menyatakan bahwa output nasional merupakan fungsi dari modal (K), tenaga kerja (L), dan kemajuan teknologi yang dicapai (A). Hal ini menunjukan bahwa tenaga kerja memegang peranan penting didalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB, artinya jika tenaga kerja semakin meningkat dan variabel lain dianggap tetap maka pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat.Berdasarkan landasan teori mengenai pembangunan ekonomi, PDRB, sektor pertanian, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja, penulis menyusun model penelitian seperti pada gambar berikut     2.1  2.1    Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor PertanianPDRB sektor pertanian sama dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi karena salah satu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah melalui peningkatan PDRB. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian adalah melalui pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat juga akan meningkat.H1: Pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian 2.2    Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor PertanianBerdasarkan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan Solow dalam Suwanti & Gunanto, (2013)  tentang fungsi produksi agregat menyatakan bahwa output nasional merupakan fungsi dari modal (K), tenaga kerja (L), dan kemajuan teknologi yang dicapai (A). Hal ini menunjukan bahwa tenaga kerja memegang peranan penting didalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB, artinya jika tenaga kerja semakin meningkat dan variabel lain dianggap tetap maka pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat.H2: Tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh seignifikan terhadap PDRB sektor pertanian 3.        Metode PenelitianPenelitian ini menggunakan bentuk deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2013-2017 yang diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Perbendaharaan (DPJB) Provinsi Kalimantan Barat. Data yg digunakan pengeluaran pemerintah sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian.Populasi dalam penelitian ini Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dan sampel dalam penelitian ini adalah 11 Kabupaten/Kota hal ini dikarenakan adanya ketidaklengkapan data pengeluaran pemerintah yang karenakan tidak dilaksanakannya tugas perbantuan.Adapun define operasi dalam penelitian ini adalah:Pengeluaran PemerintahPengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor pertanian untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dalam satuan rupiah.Tenaga KerjaTenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dalam satuan jiwa.PDRB Sektor PertanianPDRB sektor pertanian adalah PDRB sektor pertanian berdasarkan harga berlaku dalam satuan rupiah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2013-2017. Sektor pertanian merupakan sektor pertanian secara keseluruhan dimana didalamnya terdapat subsektor pertanian lainnya seperti  petanian, kehutanan, perburuan, dan jasa pertanian.Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Model persamaan ini disebut sebagai model regresi linier berganda karena terhadap 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Adapun model regresinya dalam bentuk linier dapat ditulis sebagai berikutInYit = β0 – β1InX1it + β2InX2it + eaDimana :Yit = PDRB Sektor PertanianX1 = Pengeluaran PemerintahX2 = Tenaga Kerjai = Jenis variabelt = waktu 4.    Hasil Penelitian dan PembahasanPemilihan Model Regresi Data PanelUntuk regresi linier berganda data panel menggunakan tiga model yang dapat dipakai yaitu model common effect, fixed effect dan random effect. Untuk mengetahui model mana yang paling bagus maka dilakukan uji chow dan uji hausman. Berikut ini adalah hasil estimasi uji chow dan uji hausman :Tabel 4.1Hasil Uji Chow dan Uji HausmanUjiProbKriteriaKeputusanChow0,00000,05fixed effectHausman0,00060,05fixed effectSumber : Hasil Olahan Eviews 10Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa nilai probabilitas Uji Chow lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,0000 < 0,05, maka model yang terpilih berdasarkan hasil adalah model fixed effect. Setelah model fixed effect terpilih pada Uji Chow, hasil dari model tersebut kemudian dibandingkan kembali dengan model random effect dengan uji hausman. Berdasarkan nilai probabilitas Uji Hausman yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,0006 < 0,05 maka model yang terpilih adalah  fixed effect. Oleh karena itu berdasarkan hasil pengujian pada Uji Chow dan Uji Hausman maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect. Hasil Regresi Berganda Fixed Effect Tabel 4.2Hasil Regresi Berganda dengan model Fixed EffectVariabelCoefficientProbC2,27E+090,0000PP13,549610,0002TK52,097040,9902Sumber : Hasil Olahan Eviews 10 Berdasarkan Tabel 4.2 maka dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : Y = 2,27E+09 + 13,54961 X1 + 52,09704 X2 Uji StatistikUji t StatistikNilai probabilitas variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian sebesar 0,0002 < 0,05, ini menunjukan bahwa nilai probabilitas kurang dari taraf signifikan berarti Ho ditolak dan Ha diterima  Dalam hal ini berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian.Nilai probabilitas variabel tenaga kerja sektor pertanian sebesar 0,9902, ini menunjukan bahwa nilai probabilitas dari variabel ini lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05 berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Dalam hal ini berarti bahwa variabel tenaga kerja sektor pertanian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Uji F StatistikNilai probabilitas uji F statistik sebesar 0,000000 kurang dari taraf signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Koefisien Determinasi (R2)Hasil uji menunjukan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 0,968452 atau 96,85% . Hasil ini menunjukan bahwa variabel bebas yaitu variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh sebesar 96,85% terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sementara 3,15% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar variabel penelitian. Uji Asumsi KlasikUji NormalitasNilai probabilitas pada uji normalitas sebesar 0,849859 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05 dan nilai J-B yang juga lebih besar dibandingkan taraf signifikan 0,05 maka dengan ini dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal. Uji MultikorelasiNilai hasil pengujian adalah 0,099352, tidak terdapat nilai-nilai korelasi yang tinggi. Oleh sebab itu dapat dikatakan tidak ada terjadi multikoleniaritas dalam penelitian ini. Selain itu yang membuktikan tidak adanya multikoleniaritas adalah nilai korelasi yang kurang dari 0,8, hal ini menunjukan bahwa tidak ada terjadi multikoleniaritas. Uji AutokorelasiNilai DW sebesar 0,919083. Sesuai dengan Tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dL sebesar 0,7580 dan nilai dU sebesar 1,6044. Nilai DW sebesar 0,919083 lebih besar daripada dL namun lebih kecil dari dU maka tidak dapat disimpulkan memiliki autokoreasi postitif atau tidak (ragu-ragu). Nilai (4-d) sebesar 3,080917 lebih besar dari nilai dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi negatif sementara autokorelasi positif tidak dapat disimpulkan (ragu-ragu). HeteroskedastisitasNilai probabilitas pada kedua variabel dependen yaitu pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian memiliki nilai 0,3288 dan 0,4618, nilai probabilitas kedua variabel ini lebih besar dibandingkan nilai taraf signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Pembahasan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor PertanianDari hasil olahan diperoleh pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian secara parsial adalah berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukan bahwa baik terjadi peningkatan pengeluaran dan pengeluaran pemerintah disektor pertanian berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Berpengaruh positifnya pengeluaran pemerintah sektor dalam hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi pengingkatan pengeluaran pemerintah sektor pertanian maka akan mengakibatkan PDRB sektor pertanian juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan pada pengeluaran pemerintah sektor pertanian juga akan mengakibatkan penurunan pada PDRB sektor pertanian.Pengeluaran pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian ini juga mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah untuk program-progam ini sangat tepat sasaran meskipun peningkatan PDRB tidak terlalu besar namun pengeluaran pemerintah dapat meringatkan dan membantu program-program yang membutuhkan dana sehingga kegiatan produksi akan meningkat.Penelitian ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Peacock dan Wiseman dimana dengan bertambahnya pengeluaran pemerintah disektor pertanian akan berjalan searah dengan peningkatan PDRB sektor pertanian. Hal ini dikarenakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan tepat sasaran karena jika dilihat dari program-program yang direncanakan berkaitan dengan sektor pertanian Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor PertanianDari hasil olahan, variabel tenaga kerja sektor pertanian memiliki  pengaruh  tidak signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Dengan pengaruh seperti ini tentu akan memberikan dampak baik itu dalam penurunan maupun dalam peningkatan PDRB sektor pertanian. Berpengaruh tidak signifikan dari tenaga kerja sektor pertanian dalam hal ini menjelaskan bahwa apabila tenaga kerja sektor pertanian mengalami peningkatan maka akan menyebabkan penurunan PDRB sektor petanian namun dampak yang penurunan tidak begitu besar, begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan pada tenaga sektor pertanian maka akan menyebabkan peningkatan PDRB sektor pertanian meskipun jumlah peningkatan sektor pertanian tidaklah begitu besar.Pengaruh tidak signifikan ini dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang umumnya relatif rendah pada setiap Kabupaten/Kota serta tingkat upah yang masih rendah, selain itu juga disebabkan faktor lain seperti kurangnya akses (infrastuktur) kesektor pertanian, cuaca/iklim yang tidak menentu, kualitas pupuk, pengaruh luas lahan yang tersedia dan kualitasnya serta kurangnya penguasaan teknologi pertanian sehingga pertanian masih secara manual.Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan solow dalam Suwanti & Gunanto, (2013) tentang fungsi produksi agregat yang menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan faktor yang  memegang peranan penting didalam mendorong pertumbuhan ekonomi dimana jika tenaga kerja meningkat dengan asumsi faktor lain tetap maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. 5.    Simpulan, Rekomendasi, dan Keterbatasan SimpulanVariabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Artinya jika pengeluaran pemerintah sektor pertanian meningkat maka PDRB sektor pertanian juga akan meningkat.Variabel tenaga kerja sektor pertanian secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Artinya jika tenaga kerja sektor pertanian meningkat maka PDRB sektor pertanian akan mengalami penurunan.Secara simultan variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. RekomendasiPemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat perlu melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah dibidang pertanian terutama bagi pembangunan sektor pertanian bukan hanya di 11 Kabupaten/Kota yang memiliki program yang masuk dalam tugas Tugas Perbantuan (TP) namun juga ke 14 Kabupaten/Kota sehingga peningkatan PDRB sektor pertanian bukan hanya terjadi di 11 Kabupaten/Kota. Pembangunan disektor pertanian dapat berupa program pemberdayaan disektor pertanian, program pengembangan teknologi pertanian dan program pembangunan infrastruktur sehingga sektor pertanian dapat berkembang pesat dan mampu menggerakan perekonomian.Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat perlu melakukan program pemberdayaan dan pendidikan tenaga kerja sehingga kemampuan tenaga kerja disektor pertanian akan meningkat bukan hanya meningkat dari segi kuantitas namun juga meningkat dari segi kualitas sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi yang semakin baik pada sektor pertanian. Keterbatasan             Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian yaitu: penelitian ini hanya mengambil dua dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Serta keterbatasan data yang menyebabkan harus dikuranginya sampel penelitian. Daftar Pustaka Adisasmita, R. (2011). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Afiat, M. N. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara, XVI. BPS Kabupaten Sanggau. (2014). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau Menurut Harga Berlaku. Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. Firdaus, M. (2011). Ekonometrika. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hamzah, F., Rosyadi, & Kartika, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan , Gender Gap dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 6(2). Hanafie, R. (2010). Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta: Andi Offset. Kristiana, Y. P. (2015). Analisis Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Kebijakan Renstra Terhadap Pdrb Sektor Pertanian. Economics Development Analysis Journal, 4(4). Kuncoro, M. (2010). Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Erlangga. Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Marain, Y. Y., Domai, T., & Suryadi. (2014). Analisis Belanja Daerah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Sektor Pertanian Dan Kinerja Sektor Pertanian Di Kota Malang. Wacana, 17(4). Masru’ah, D., & Soejoto, A. (2013). Pengaruh Tenaga Kerja Dan Investasi Di Sektor Pertanian Terhadap Pertanian Di Provinsi Jawa Timur. Nurmala. (2012). Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rosyidi, S. (2017). Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers. Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset. Sanusi, A. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sitaniapessy, H. A. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pdrb Dan Pad. Economia, 9. Soekartawi. (2002). Prinsip-Prinsip Ekonomi Pertanian : Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers. Soekartawi. (2010). Agribisnis : Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Bandung. Suharjo, O. D. M., & Santoso, E. B. (2014). Keterkaitan Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa. Teknik Pomits, 3(2). Suindyah D, S. (2009). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Ekuitas, (110). Sukirno, S. (2000). Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan. Jakarta: UI-Press. Sumarsono, S. (2009). Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Suparmoko, M. (2003). Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.Suryabrata, S. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran , dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan Analisis Data Panel. Jurnal Matematika Integratif, 9. Susanto, A. B., Ghifari, A. B., Budilaksono, A., Suradinata, A. S. E., Wijanarko, H., Supranto, J., … Martha, S. (2010). Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah. Jakarta: Erlangga. Suwanti, & Gunanto, E. Y. A. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian Terhadap Pdrb Sektor Pertanian 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi. Diponegoro Journal Of Economic, 2. Tarigan, R. (2005). Ekonomi Regional. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Taufiq, M., S, P. R., & Viphindrartin, S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Wilayah EKS Karesidenan Besuki ( Influence of Government Expenditure in the Agricultural Sector Against the PDRB Agriculture Sector in the Region Eks Karesidenan Besuki. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Todaro, M., & Smith, S. (2006). Pembangunan Ekonomi (9th ed.). Jakarta: Erlangga. Widarjono, A. (2007). Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: EKONOISIA. Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN Yogyakarta.  
Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Barat Wartakusuma, Doddy B1011141077
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPRODUKSI PADI DI PROVINSI KALIMANTAN BARATDoddy WartakusumaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi padi di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2010 sampai dengan 2016. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian explanatory. Penelitian ini menggunakan data panel di 14 Kabupaten/Kota selama 7 tahun terahir, sehingga menghasilkan data sebanyak 98 observasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis menggunakan metode regresi dengan aplikasi pengolahan data yaitu Eviews 9, sehingga akan dapat segera di ketahui bahwa produksi padi di Provinsi Kalimantan Barat lebih banyak di dorong oleh peningkatan luas lahan persawahan berupa lahan panen atau lahan yang ditanami benih/bibit padi serta produktivitas tenaga kerja pertanian yang digunakan dalam memproduksi padi.Kata Kunci : Produksi Padi, KalBar.DAFTAR PUSTAKAAdiningsih .(1991). Ekonomi Makro. EDISI PERTAMA.Andani, A. (2008). Analisis Prakira Produksi dan Kosumsi Beras Indonesia. AGRISEP Vol 8 (1),2008 Hal 1-18.Andani, A. (2008). Keragaman Produksi, Ketersediaan Beras dan Transformasi Lahan Padi Indonesia. AGRISEP, Vol 7 (2),109-121.Azziz A. A. (2006). Analisis Impor Beras Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Beras Dalam Negeri, Institut Pertanian Bogor, Indonesia.Badan Pusat Statistik (BPS).Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. Perkembangan Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi Kalimantan Barat 2010-2016. Pontianak. BPS.Daniel, M. (2002). Penelitian Ekonomi. Jakarta: UI- Press.Deviana, I., Kusrini, N.,& Suyatno, A. (2014). Analisis Permintaan Rumah Tangga Terhadap Beras Produksi Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Sosial Ekonomi Of Agriculture, Vol 3 No. 2Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.Gilarso, T .(1993). Pengantar Ilmu Ekonomi bagian Mikro. Yogyakarta. Kanisius.Gujarati, Damodar .(1995). Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta : Erlangga.Hanafie, R .(2010). Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta. CV. Andi offset.Karini, D.M. (2013). Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Terhadap Produksi Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi Kasus di Kabupaten Tanggerang). Jurnal Ketahanan Nasional, 19 (1), 12-19.Nasoetion, L. dan E. Rustiadi (1990). Masalah Konversi Lahan Sawah dan Penggunaan Non-Sawah, Fokus Jawa dan Bali. Pertemuan Ilmiah Pembangunan Pedesaan dan Masalah Pertanahan, 13-15 Februari 1990.Nurmala, T. Suyono, A.D, Rodjak A, dkk. (2012) Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta.Penerbit Graha Ilmu.Nuryanti, Sri (2005). Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras Di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi (1). 71-81. Bogor.Satrio, Arif Budi dkk (2008). Pengaruh Luas Lahan Sawah Irigasi Terhadap Produksi Beras di Indonesia. Mediagro Volume 4 No. 1,2008 Hal 57-69.Soegiyono (2005). Statiska Untuk Penelitian. Jakarta.CV ALFABETA. Soekartawi (1989). Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian Teori dan Aplikasi. Cetakan kedua. Jakarta : CV. Rajawali.Soekartawi (1991). Agribisnis; Teori dan Aplikasinya. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada.Widodo. Drajad (2004) Mencari Akar Masalah Beras. Wibsite : // wiraswast.Net 
PENGARUH URBANISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIAN DAN SAUDI ARABIA B01111022, M. ADITYA KURNIAWAN ADITYA
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Saudi Arabia.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs www.sesric.org. jenis data tergolong data time series (runtun waktu) yaitu tahun 1986-2015 atau sebanyak 30 tahun. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan uji statistik parsial (Uji-t), dan koefisien determinasi (R2) dan Uji Asumsi Klasik, dengan bantuan aplikasi statistik Eviews Versi 8.1.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel urbanisasi memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi melalui nilai GDP di Indonesia, hal ini ditunjukan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai R2 sebesar 0.961605 Artinya variabel urbanisasi mempengaruhi pertumbuhan GDP di Indonesia sebesar 96,16 %, sedangkan 1,84 % sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak termasuk di dalam model penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis berikutnya menunjukkan bahwa urbanisasi juga memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui nilai GDP di Saudi Arabia, hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai R2 sebesar 0.920852 Artinya variabel urbanisasi mempengaruhi pertumbuhan GDP di Arab Saudi sebesar 92,08 %, sedangkan 7,92 % sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak termasuk di dalam model penelitian ini Kata Kunci : Urbanisasi, Pertumbuhan Ekonomi, GDP.  
PENGARUH PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1990-2014 B01110037, IDWIN EFENDI
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penyaluran Kredit Perbankan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1990-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengaruh Penyaluran Kredit Perbankan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Kalimantan Bara Barat periode 1990-2014.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan mengunakan data sekunder yaitu data time series, yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Alat analisis yang dipakai untuk mengolah data yaitu menggunakan Eviews 8 Observasi data 25 tahun dalam bentuk tahunan  di Provinsi Kalimantan Barat  selama periode 1990 sampai 2014. Hasil regresi berganda dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kredit Perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Semakin tinggi Jumlah penyaluran kredit perbankan akan mendorong Penyerapan Tenaga Kerja. Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh Positif dan tidak signifikan, rendahnya Produk Domestik Regional Bruto tidak akan mendorong Penyerapan Tenaga Kerja. Kata Kunci:Kredit Perbankan, Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi.                       ABSTRACT   This study entitled "The Effect of Banking and Lending Gross Domestic Product Of Manpower Absorption In West Kalimantan province Years 1990-2014". This study aims to determine how the influence Influence of Banking and Lending Gross Domestic Product Of Manpower Absorption In Bara West Kalimantan Province period 1990-2014.   The method used in this research is descriptive quantitative method by using secondary data time series data, obtained from the office of the Central Statistics Agency and Bank Indonesia West Kalimantan. The analytical tool used to process the data that is used Eviews 8 Observation of 25 years of data in the form of annual in West Kalimantan Province during the period of 1990 to 2014. The results of multiple regression analysis of this study showed that the variables of Banking Credit and significant positive effect on the absorption of Labor in West Kalimantan The higher the amount of bank lending will encourage the uptake of Labor. Gross Regional Domestic Product variables and no significant positive effect, lower Gross Domestic Product will not drive the uptake of Labor.   Keywords: Banking Loans, Gross Domestic Product, Economic Growth.    

Page 87 of 87 | Total Record : 868

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2012 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 4 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 3 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 4 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 3 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 4 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 3 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 3 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi More Issue