Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bangil Khoirur Rohmah; Reno Angga A; Abdul Kholiq Syafaat; Anis Nasim Mahiroh
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract:This article discusses the conduct of a circuit court at the Bangil religious court. The circuit court is the scope of legal aid services at the Religious Courts following the Supreme Court policy with SEMA RI No. 10 of 2010 concerning legal aid, renewed by PERMA Number 01 of 2014 concerning guidelines for providing legal services for the poor. Legal assistance covering prodeo case services, organizing circuit courts, and giving legal aid post. The circuit court, which who in an area that is still the jurisdiction of the Bangil Religious Court, is very helpful for parties who are far from the Bangil Religious Court and the middle to lower class communities. Even though with limited budget and time and other deficiencies, especially in court proceedings used in circuit courts, they are still the same as regular trials, there is no specific procedural law regulating practices in this circuit court. Held the circuit court at the Bangil Religious Court was on Friday. The Bangil Religious Court is very appropriate in making a policy for this circuit court because the areas that become the jurisdiction of the Bangil Religious Court are many remote areas. This is very helpful for these areas to carry out litigation because the Bangil Religious Court, even though its class is 1B, the divorce rate is included, many of which each day has about 30-40 trials. Abstrak: Artikel ini membahas tentang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan agama Bangil. Sidang keliling merupakan ruang lingkup layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama yang sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya SEMA RI No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum yang diperbaharui dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan posbakum. Sidang keliling yang dilakukan di daerah, yang masih wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil ini sangat membantu para pihak yang berada jauh dari pengadilan Agama Bangil serta masyarakat menengah ke bawah. Meskipun dengan anggaran dan waktu yang terbatas serta kekurangan-kekurangan lainnya, terutama dalam hal hukum acara persidangan yang digunakan dalam sidang keliling masih sama dengan persidangan biasa, belum ada hukum acara secara khusus yang mengatur persidangan pada sidang keliling ini. Sidang keliling pada Pengadilan Agama Bangil dilaksanakan pada hari Jum’at. Pengadilan Agama Bangil sangat tepat membuat kebijkan adanya sidang keliling ini, dikarenakan daerah yang menjadi Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil banyak yang berada di pelosok dan ini sangat membantu untuk daerah-daerah tersebut untuk melakukan proses berperkara, karena Pengadilan Agama Bangil ini meskipun kelasnya 1B akan tetapi angka perceraian termasuk banyak yang setiap harinya ada sekitar 30-40 kali sidang (Perkara).

Persidangan Perceraian Tuna Rungu dan Tuna Wicara di Pengadilan Agama Surabaya Thissa Afifatur Rizka; Umi Kalsum; Uswatun Hasanah; Yani Iqnail Faroh; Muh. Sholihuddin; Saifudin .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study aims to analyze the attitude of judges in dealing with litigants who are deaf and mute at the Surabaya Religious Court. This research is a type of qualitative research using a literature study as a reference. The approach used is a normative legal research methodology, with legal language in the laws and regulations related to testimony, doctrine, or other relevant theories. In court, the litigant who is deaf and mute at the Surabaya Religious Court is served face to face, where the judge must act like raising his voice, using body language and hand gestures, and writing a minor note for the litigant. The attitude taken by the judge was good and right, but it would be better if an expert in sign language were brought in to assist the proceedings of the trial so that the judge does not need to speak out loud or write down a minor note for the litigant. Keywords: Divorced Divorce, Deaf, Speech, Disability, Judge. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap Hakim dalam menghadapi pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai acuannya. Pendekatan yang digunakan yakni metodelogi penelitian hukum normatif, dengan bahasa hukum yang berada dalam peraturan perundang–undangan terkait dengan kesaksian, doktrin, atau teori lainnya yang relevan. Di pengadilan, pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara di Pengadilan Agama Surabaya dilayani secara face to face, dimana hakim harus bersikap seperti melantangkan suara, menggunakan bahasa tubuh dan gerakan tangan, serta menuliskan sebuah cacatan kecil untuk pihak yang berperkara. Sikap yang diambil oleh hakim tersebut sudah baik dan tepat, tetapi alangkah lebih baik jika didatangkan seorang ahli dalam bahasa isyarat agar membantu proses jalannya persidangan. Sehingga hakim tidak perlu untuk berbicara dengan nada keras ataupun menuliskan sebuah cacatan kecil untuk pihak yang berperkara. Kata kunci: Cerai Talak, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Disabilitas, Hakim.

Pengajuan Gugatan atau Permohonan Perceraian Dini di Pengadilan Agama Mojokerto Febia Nisaul Chamsa; Gebi Putri Susanti; Sanuri .; Mulyani .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract:Divorce that occurs in Indonesia every year continues to increase. Most happens in married couples whose marriage age is less than five years. In general, the cause is that there is no compatibility between married couples due to differences in principles that cannot unite anymore, moral crisis, and lack of harmony. The purpose of this study was to determine the cause of the high divorce rate in Mojokerto City based on data from the Mojokerto Religious Court. The main factors causing divorce are based on Mojokerto City Religious Court data due to continuous disputes, no responsibility for the husband, third-party interference, domestic violence, and economic problems. Keywords: Divorce, Religious Court, Economic Abstrak: Perceraian yang terjadi di Indonesia tiap tahun terus meningkat. Kebanyakan yang terjadi pada pasangan suami istri yang usia pernikahannya kurang dari lima tahun. Pada umumnya yang menyebabkan adalah tidak ada kecocokan antara pasangan suami isteri akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi, krisis moral, dan kurang harmonis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya angka perceraian di Kota Mojokerto berdasarkan data dari Pengadilan Agama Mojokerto. Faktor utama penyebab perceraian berdasarkan data Pegadilan Agama Kota Mojokerto karena perselisihan terus menerus, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, gangguan pihak ketiga, KDRT, dan masalah ekonomi. Kata Kunci : Perceraian, Pengadilan Agama, Ekonomi

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gresik Faizah Erlina Wulandari; Hoirum Nisak; Iva Permatasari; Abd. Basith Junaidy; Annys Ahmadi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article will discuss regulatory policy on mediation in religious courts way dispute resolution through mediation according to Islamic law and implementation of mediation in settlement court cases in Religious Courts Gresik. This research is qualitative research Source of data used is primary data and secondary data primary. Data derived from field and secondary data consisted of a literature study. From this research note, the background to the policy rules on mediation in the Religious Courts is (a) the benefits to be gained if mediation is used as a means to settle disputes, namely the mediation. The process could overcome the accumulation of matter; the mediation process is viewed as a means of dispute resolution that is faster and cheaper than the litigation process. Enforcement of mediation can expand access for all parties to gain a sense of justice. (b) Provision their peace efforts in legislation. (c) Indonesian society is a society that likes peace. Implementation of the mediation process in the religious court is done in two ways, namely mediation initial litigation, and mediation over litigation Keywords: Mediation, Justice System, Law, Conflict. Abstrak: Jurnal ini membahas tentang perbedaan Teori dan Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diketahui bahwa perbedaan Law in Book dan Law In Action sangatlah bertolak belakang dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selayaknya Law in Book dan Law in Action sangat bertolak belakang antara pihak mediator dengan penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon. Dalam hal ini sangat diperlukan pembelajaran mengenai pendulum terhadap suatu teori dan praktik mengenai proses Mediasi dalam Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Aturan kebijakan mediasi di Pengadilan Agama ini merupakan manfaat yang bisa diperoleh jika mediasi digunakan sebagai alat dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi bisa mengatasi masalah akumulasi materi, proses mediasi dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah, penegakan mediasi dapat memperluas akses bagi semua pihak untuk memperoleh rasa keadilan, penyediaan upaya perdamaian mereka dalam undang-undang. Kata Kunci: Mediasi, pendulum, Pengadilan Agama Gresik.

Kurangnya Pihak dalam Penetapan Ahli Waris (Plurium Litis Consortiu) dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Perundang-Undangan dan Hukum Islam Nobel Pramudya; Nahdlotuzzuhria Maharoh; Nida Lintang Kusuma; Putri Damayanti; Ahmad Khubby Ali Rohmad; Wahib Latukau
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract:Lack of parties or plurium litis consortium in the the Religious Court of the City of Madiun, can not only occur in a case of contention. More minor cases can also happen in case of request (volunteer). The potential voluntary issues that arise from more minor parties are the Application for Determination of Heirs (PPAW). If the claim is lacking in instances of contingent inheritance, then the case must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaart). Then what if the lack of parties occurs in a voluntary case? Can the case still be granted? This article tries to answer that question. The research method used in this article is juridical-normative. The approach used is the statute approach and the conceptual approach. At the same time, the type of research is library research. The results of the study are: based on the perspective of legislation, legal objectives, legal functions, and legal principles, voluntary inheritance cases (PPAW). If not, the judge can advise on improving the application. However, if the direction for improvement is not followed up, then the application must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaart). Keywords: plurium litis consortium, Application for Determination of Heirs, and niet ontvankelijk verklaart. Abstrak: Kurang pihak atau plurium litis consortium dalam Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kota Madiun tidak hanya dapat terjadi dalam perkara gugatan (contensius) saja, kurang pihak juga dapat terjadi pada perkara permohonan (voluntair). Perkara voluntair yang potensial terjadi kurang pihak adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW). Dalam perkara kewarisan contensius, jika gugatan kurang pihak, maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaart). Lalu bagaimana jika kurang pihak terjadi dalam perkara voluntair? Apakah perkara tetap dapat dikabulkan? Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach). Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitiannya adalah: berdasarkan perspektif aturan perundang-undangan, tujuan hukum, fungsi hukum, dan asas hukum, perkara kewarisan yang bersifat voluntair (PPAW). Jika tidak, hakim dapat memberi advis perbaikan permohonan. Namun jika arahan perbaikan tidak ditindaklanjuti, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaart). Kata kunci: plurium litis consortium, Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan niet ontvankelijk verklaart.

Pemahaman Linguistik dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Bagas Suhardityo; Chusniatul Mazida; Hafsah Aulia; Masruroh .; Ikhsan Fattah Yasin; Nofia Mutiasari
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: In this millennial era, the role of language (linguistics) is very much needed as a means of communication and interaction to create an understanding of the harmonious, meaningful correlation between a speaker and a listener. In its development, language constantly changes either structurally or massively. In solving a case, the role of language (linguistics) has a significant role so that people involved in a suit can understand the essence of the meaning of the language used by a court in Court. If not, it will reduce the alignment of the aims and objectives to be achieved by the disputing parties in Court. There are several obstacles to this linguistic communication at the Probolinggo City Religious Court, including the lack of understanding of a witness regarding the questions/statements in the trial. That is a risky situation within the Court because understanding language plays an essential role in making decisions. Keywords: linguistics, interactions,comunication, cases, courts, judges, evidence Abstrak: Pada era millenial ini, peranan kabahasaan (Linguistik) sangat diperlukan sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi untuk terciptanya suatu pemahaman korelasi maknawi yang selaras antara seorang pembicara dan pendengar. Dalam perkembangannya bahasa selalu mengalami perubahan baik secara struktural ataupun secara masif. Dalam menyelesaikan suatu perkara peranan kebahasaan (Linguistik) memiliki peranan utama, agar orang yang terlibat dalam suatu perkara bisa memahami esensi maksud dari bahasa yang digunakan seorang pengadil di dalam persidangan. Jika tidak, maka akan membuat berkurangnya keselarasan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang bersengketa di pengadilan. Dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam hal komunikasi linguistik ini di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, diantaranya kurang pahamnya seorang saksi terhadap pertanyaan/pernyataan seorang hakim di dalam persidangan. Hal ini menjadi riskan di lingkungan Pengadilan, karena pemahaman bahasa berperan penting dalam membuat keputusan. Kata Kunci: Linguistik, Interaksi, Komunikasi, Perkara, Pengadilan, Hakim, Kesaksian

Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan Lailatul Badriyah; Della Dwi Duriyanti; Nur Hidayati; Nurrohmah Kartika Devi; Holilur Rohman; Dede Andi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Underage marriage is marriage done before the age of 19 for men and 16 years for women who are considered not ready to run a household life, so legalizing underage marriages must obtain permission from the Religious Court Judge. This study aims to analyze the decisions of religious court judges in marriage dispensation requests and describe the reasons for litigants. This study, using empirical juridical research methods. The source of this research data is secondary data sources directly related to the object of research. The technique of collecting data through library studies is an inventory of various primary and supporting library materials related to the focus of the problem. Data analysis techniques are processed and discussed using deductive methods. The study results indicate that: The Judge's decision is only fixed on the doctrine of positive law to obtain clear legal status. Keywords: judge's decision, marriage dispensation, Islamic Court in Kraksaan. Abstrak: Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang dianggap belum siap untuk menjalan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam melegalkan hubungan pernikahan di bawah umur harus memperoleh ijin dari Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan hakim pengadilan agama dalam permohonan dispensasi nikah dan mendiskripsikan alasan bagi pihak-pihak yang berperkara. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif empiris. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Teknik analisa data diolah dan dibahas dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Putusan Majelis hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas. Kata Kunci: putusan hakim, dispensasi nikah, Pengadilan Agama Kraksaan.

Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Fransiska Putri Utami; Ike Dhea Puspitai Sar; Indatul Amalia; Ita Marifatul Fauziyah; Syamsuri .; Taufiqurrochman .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract:Marriage is a legal aspect and involves legal action. Everyone wants the family to be happy and live, But in the community around a husband and wife who are not harmonious in the household, they take steps to divorce. The divorce is done through the District Court for Indonesian citizens who are non-Muslim and through the Religious Courts for Muslim Indonesian citizens. This research was conducted at the Kraksaan Probolinggo Religious Court. This study uses normative juridical methods or legal norms that apply in the State of Indonesia. The results showed that the factors causing the high divorce due to lack of harmony in the household were caused mainly by economic problems such as the husband's lack of monthly spending money to his wife. The Religious Courts more widely accept divorce claims than other cases. The religious court examines the application for divorce and divorce, which is intended by the parties requesting divorce by fulfilling the requirements stipulated in the law. Key words: divorce, Religious Courts, Kraksaan. Abstrak: Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Setiap orang pasti menginginkan agar keluarganya bahagia dan langgeng, tetapi dalam fakta yang ada di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk mengakhiri perkawinan mereka yang disebut perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam, dan melalui Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau norma-norma hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi seperti kurangnya uang belanja bulanan yang diberikan suami kepada istrinya. Perkara cerai gugat lebih banyak diterima oleh Pengadilan Agama Kraksaan dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Pengadilan agama memeriksa permohonan cerai gugat maupun cerai talak yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang memohon cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama Kraksaan.

Implementasi E-Court terhadap Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sidoarjo Ainur Rohmah; Alif Jumalia Choliddiya; Alvin Ainun Hanifah; Siti Dalilah Candrawati; Rusli .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The Supreme Court of the Republic of Indonesia, as the organizer of judicial power in Indonesia, has provided the latest innovation by issuing PERMA Number 3 of 2018 concerning Administrative Case in Court Electronic or e-Court. That is a breakthrough from the Supreme Court and demands the development of the times, implemented based on the principle of simple, fast, and low cost in court administration services to be more effective and efficient. E-Court can easily be understood as a service for registered users to register cases online (e-Filing), get an estimate of up-front court fees online, e- Payment, and call trials conducted with electronic channels (e -Summons). E-Court is an application that has a positive impact because it provides many facilities for justice seekers. But we also cannot measure how badly the effects of the use of technology and information that we use today, especially for important and confidential matters, such as the authenticity of the sources of information data held by each court in Indonesia. Keywords: implementation, e-Court, Sidoarjo Abstrak: Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memberikan inovasi terbaru dengan menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik atau e-Court. Hal ini merupakan suatu terobosan baru dari Mahkamah Agung dan tuntutan perkembangan zaman yang diimplementasikan berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelayanan administrasi perkara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien. Secara mudah e- Court dapat dipahami sebagai layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftar perkara secara online (e-Filing), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (e-Payment), dan pemanggilan persidangan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons). E-Court merupakan aplikasi yang memiliki dampak positif karena dinilai banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun kita juga tidak dapat mengukur seberapa besar dampak buruk dari penggunaan teknologi dan informasi yang kita gunakan sekarang ini. Khususnya terhadap hal-hal yang sifatnya penting dan rahasia, seperti keaslian daripada sumber data-data informasi yang dimiliki oleh setiap peradilan di Indonesia. Kata kunci: implementasi, e-Court, Pengadilan Agama Sidoarjo.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Perkara Permohonan Pengesahan (Isbat) Pengangkatan Anak Dedi Saputra; Duhita Ragili; Emmi Maffufah; Arif Wijaya; Edi Marsis
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Since the promulgation of Law no. 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts on March 20, 2006, the ratification of adoption becomes the legal force of the religious court area. Based on this, the Religious Courts have the authority to accept, examine and adjudicate applications for adoption by Islamic law. Based on the judge's decision in case Number: 1412 / Pdt.P / 2017 / PA.Kab.Mlg. Declare that the adoption of a child that has been carried out by the Petitioners S M binti M. S against a girl named F M binti M—born in Malang, February 12, 1981, the son of a husband and wife couple named M and A H S. The judge's decision is declaratory or has the character of declaring lawfulness of an adoption event, meaning that the qualification of the case is not adoption but ratification of adoption. According to Islamic law, adoption cannot cause a nasab relationship between the adopted child and the adoptive parents. It does not break the lineage relationship between the adopted child and his biological parents. With the court order on the adoption of this child, the adopted child will get legal certainty which is very important in his status as a new family member in the family environment of the adoptive parents. Keywords: Adoption, judge determination. Abstrak: Sejak diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, pengesahan pengangkatan anak menjadi kekuatan hukum wilayah pengadilan agama. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan penetapan Hakim dalam perkara Nomor: 1412/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg. yang berbunyi; Menyatakan sah bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon SM binti M. S terhadap seorang anak perempuan yang bernama F M binti M, yang lahir di Malang, tanggal 12 Februari 1981, anak dari pasangan suami-isteri yang bernama M dengan A H S. Penetapan hakim bersifat Declaratoir atau bersifat menyatakan sah terhadap suatu peristiwa pengangkatan anak, artinya kualifikasi perkaranya bukan Pengangkatan Anak tetapi Pengesahan Pengangkatan Anak. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya. Kata kunci: Pengangkatan Anak, penetapan hakim.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email jurnalmakmal@gmail.com

Phone +6282233376729

Journal Mail Official jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA