Jurnal Ilmu Sosial Humaniora
Academia: Journal of Social and Humanities (E-ISSN: 2622-8726) is a peer-reviewed journal published by University of Nahdlatul Ulama surakarta. Academia contains the results of research in the field of social sciences and humanities. Academia was first published in 2018 and is regularly published twice a year in January and July. This journal aims to publish and disseminate writings in the field of social sciences and humanities that can contribute to the development of science. Academia received writing in quantitative and qualitative research from academics, practitioners, researchers, and students relevant to the topic of social sciences and humanities. Academia publishes research articles comprehensive in nature by inviting reviews from the leading experts in the fields. The incoming papers will be selected based on high scientific studies, provide essential new knowledge, and are very interesting for the community in the field of social sciences and humanities.
Articles
48 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Surakarta No. 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Surakarta ]]>
<![CDATA[Gunadi Rachmad Widodo]]>;
<![CDATA[Ma’mun Efendi Nur]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.014 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v1i2.20
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah Surakarta No. 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Surakarta. Penelitian menggunakan pendekatan normatif atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah Surakarta No. 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Surakarta, telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelebihan yaitu; sangat membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mempunyai kelemahan yaitu; bahwa pasal ini dalam penjelasannya belum ada tentang penanggung jawab jenis kegiatan atau usaha yang mana yang wajib mengolah limbah cairnya, karena ternyata penanggung jawab kegiatan atau usaha yang berbadan hukum lah yang wajib mengolah air limbahnya sendiri.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah ]]>
<![CDATA[Hariyono]]>;
<![CDATA[Anwarudin]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.655 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v1i2.21
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan wanita yang telah hamil dan belum hamil dan ditinjau dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif-sosiologis. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Masaran Sragen Tahun 2017 adalah sama dengan ketentuan pernikahan pada umumnya atau pada mestinya, sehingga tidak ada perbedaan antara pelaksanaan pernikahan wanita yang telah hamil dengan pernikahan waniya yang belum hamil. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah ini membolehkan pernikahan wanita hamil tersebut.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kepala KUA sebagai Wali Hakim menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 ]]>
<![CDATA[Ikhsan Harjanto]]>;
<![CDATA[Munifah]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.577 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v1i2.22
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kepala KUA sebagai wali nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian penulis mulai berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal bersama-sama dalam reduksi data dan sajian datanya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, prosedur pelaksanaan perkawinan oleh kepala KUA sebagai wali hakim terhadap calon mempelai wanita yang walinya adhol menurut PMA No 30 tahun 2005 adalah calon pengantin wanita dan pria datang ke KUA kecamatan tempat tinggal pengantin wanita dengan membawa berkas persyaratan pernikahan untuk memberitahukan kehendak nikah, jika tidak terdapat keterangan wali nikah, Kepala KUA memanggil wali dengan surat diupayakan 3 (tiga) kali dengan berita acara pemanggilan]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa ]]>
<![CDATA[Muhammad Izzudin Shofwan]]>;
<![CDATA[Ngazis Masturi]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.532 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v1i2.23
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosesi prosesi pelaksanaan perkawinan adat Jawa. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tata cara atau prosesi pelaksanaan perkawinan adat Jawa yang terjadi di Dukuh Pandanan Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten untuk memperkaya pandangan atau cakrawala penulis dalam mengabdi kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan pengembangan kebudayaan serta adat istiadat yang masih berlaku di bumi nusantara ini, bahwa prosesi pelaksanaan perkawinan adat jawa terdiri dari tiga upacara yaitu: Upacara sebelum pelaksanaan ijab; Upacara pelaksanaan ijab; dan Upacara Kirab Pengantin.]]>
<![CDATA[Peran dan Kontribusi Majelis Ta’lim terhadap Peningkatan Religiusitas Masyarakat di Perumahan Jiwan 002/006, Ngemplak, Kartasura ]]>
<![CDATA[Sudigdo]]>;
<![CDATA[Sahal Abidin]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.325 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v1i2.24
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kontribusi majelis ta’lim terhadap peningkatan religiusitas masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha-usaha peningkatan religiusitas masyarakat, yaitu dengan melakukan perencanaan dalam pengelolaan majelis taklim dan kemudian setelah rencana dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi tentang ada dan tidaknya pengaruh pendidikan di majelis ta’lim dengan peningkatan religiusitas masyarakat. Pengaruh Majelis Ta’lim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap religiusitas masyarakat. Apabila majlis ta’lim ditingkatkan 40%, maka religiusitas masyarakat akan bertambah 0,2427 (40) = 9,71 angka.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Selamatan Kehamilan (Pitonan) dalam Ritual Adat Jawa ]]>
<![CDATA[Mujiyati]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.96 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v1i2.25
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, apa alasan masyarakat di dukuh Pacingkerep Ngandul Sumberlawang Sragen menggunakan ritual selamatan kehamilan (pitonan); kedua, bagaimana prosesi selamatan kehamilan (pitonan) dalam adat jawa di dukuh Pacingkerep Ngandul Sumberlawang Sragen; dan ketiga, bagaimana menurut hukum Islam pelaksanaan selamatan kehamilan (pitonan) dalam adat jawa masyarakat di dukuh Pacingkerep Ngandul Sumberlawang Sragen. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan alasan masyarakat di dukuh Pacingkerep Ngandul Sumberlawang Sragen menggunakan ritual selamatan kehamilan (pitonan) yaitu sebagai sarana untuk bersedekah, tasyakuran, dan selametan. Prosesi selamatan kehamilan (pitonan) dalam adat jawa di dukuh Pacingkerep Ngandul Sumberlawang Sragen ada beberapa tahapan. Hukum Islam pelaksanaan selamatan kehamilan (pitonan) dalam adat jawa masyarakat di dukuh Pacingkerep Ngandul Sumber lawang Sragen. Bahwa dalam tradisi selamatan kehamilan dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam upacara selamatan kehamilan tersebut. Selamatan kehamilan juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya tingkeban ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Tri Hardoyo]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.426 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v1i2.26
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan tanah milik di KUA Kecamatan Kalikotes menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004; dan untuk mengetahui apa saja yang timbul dalam perwakafan tanah milik di KUA Kecamatan Kalikotes setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perwakafan tanah milik yang terjadi di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten yang penulis peroleh dalam penelitian, dapat menyimpulkan bahwa secara umum sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini terbukti dari pelaksanaan perwakafan tanah milik sesuai dengan prosedurnya yang berlaku seperti dari awal proses sampai terbitnya sertifikat tanah wakafnya. Permasalahan dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik adalah ketika sertifikat sudah jadi pada tanggal 28 Pebruari 2004 dengan HM nomor 1554 yang luasnya 183 m3 atas nama Suwisno, semua ahli waris berkehendak menjadi waqif yang akan mengikrarkan tanah wakaf tersebut. Hal ini yang tidak sesuai dengan Undang-undang. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Zakat Gaji di Kalangan Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali ]]>
<![CDATA[Wartini]]>;
<![CDATA[Moh. Amin Choiri S]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.158 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v1i2.27
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat bagi pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali; dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat gaji di kalangan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan zakat bagi pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali setiap bulan sekali. Artinya pengeluaran zakat itu setiap bulannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa zakat gaji yang selama ini berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali disamakan dengan zakat pertanian dalam masalah pengeluarannya dan yang lainnya disamakan dengan zakat uang karena jumlahnya sebesar 2,5 %. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat gaji di kalangan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali yaitu tidak mewajibkan zakat gaji atau profesi. Alasannya, tidak pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah atau masa-masa awal pemerintahan Islam dan tidak ditemukan nash yang sharih secara khusus.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Sholat Jamak dan Qasar bagi Musafir ]]>
<![CDATA[Siti Muslimah]]>;
<![CDATA[Sahal Abidin]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 2 No 1 (2019): Academia Vol 2 No 1 Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.807 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v2i1.28
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan pendapat dalam pelaksanaan shalat Jamak dan Qasar bagi Musafir dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafii. Penelitian ini termasuk termasuk penelitian pustaka, yaitu penelitian yang obyek penelitian utama adalah buku- buku yang ada di perpustakaan, karena semua penggalian sumber data berasal dari perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan komparasi dua pendapat tersebut apabila seorang musafir berniat melakukan shalat jamak maka kecenderungan lebih kepada Imam Syafi’i, karena untuk melaksanakan rukshah shalat jamak bisa dilakukan tanpa harus di Arafah dan Muzdhalifah. Tanpa terikat dengan tempatnya. Jadi ketika seorang musafir melakukan perjalanan dengan niat dan tujuan yang baik, maka boleh melaksanakan shalat jamak. Apabila seorang musafir melaksanakan shalat qasar, Imam Syafi’i cenderung bebas untuk memilih antara melaksanakan ataupun menyempurnakan 4 rakaat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Masjid Al-Mukmin Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar ]]>
<![CDATA[Taryanto]]>;
<![CDATA[Munifah]]>
<![CDATA[ ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 2 No 1 (2019): Academia Vol 2 No 1 Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.814 KB)
|
DOI: 10.54622/academia.v2i1.29
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perwakafan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan di Masjid Al Mukmin dan KUA Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Sumber data yang digunakan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 maka penyeslesaian administrasi perwakafan tanah milik yang di atur dalam peraturan ini dibebaskan dari biaya kecuali biaya meterai. Kenyataannya di KUA Kecamatan Jatiyoso selaku PPAIW tidak memungut biaya kecuali para pihak yang mewakafkan tanahnya hanya dibebani biaya materai. Ini berarti mekanisme tatacara yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 dan beragam peraturan pelaksanaan lainnya sebagian besar sudah dilaksanakan oleh para pihak yang mendaftarkan tanah miliknya untuk diwakafkan kepada pihak lain. Dengan demikian pelaksanaan perwakafan tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 itu sudah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yaitu ada wakif, nadzir, benda yang diwakafkan, serta ikrar wakaf/ sighot.]]>
