Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal atau disebut IPMHI Law Journal (ISSN Print 2797-8508, ISSN Online 2807-8330) merupakan a double blind peer-review journal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual berkaitan dengan bidang ilmu hukum secara luas. Jurnal ini terbit setiap Januari dan Juli setiap tahunnya, dan menggunakan sistem Open Access Journal System. Jurnal ini menerima dan menerbitkan naskah dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Bidang kajian jurnal ini meliputi berbagai bidang hukum kontemporer, baik itu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pajak, Hukum Lingkungan, Perbandingan Hukum, Hukum dan Masyarakat, Hukum Imigrasi, Hukum Laut, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter, Hukum Asuransi, Hukum Pertambangan, Hukum dan Kebijakan, Hukum Konstitusi, dan berbagai bidang hukum lainnya baik dalam kajian ke-Indonesia-an maupun global.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme ]]>
<![CDATA[Rafsanjani, Luthfi Hafidz]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53264
<![CDATA[Sebagai negara yang terletak dalam posisi silang, baik dari aspek kewilayahan maupun sosial politik, memungkinkan Indonesia menjadi tempat persinggahan berkaitan dengan tindak kejahatan. Terorisme dan pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan luar biasa turut menjadi benalu yang berpotensi mengancam keselamatan serta keutuhan bangsa. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menelaah kondisi mengenai tindak pidana pencucian uang pada sektor pasar modal dan keterkaitannya dengan sarana pendanaan terorisme melalui konsep pembuktian terbalik sebagai penyokong upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor pasar modal yang diperuntukan sebagai sarana pendanaan terorisme di Indonesia. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini antara lain: a) bahwa tindak pidana pencucian uang yang diperuntukan sebagai sarana pendanaan terorisme telah berkembang pesat baik dari segi corak kejahatan maupun cara yang dilakukan, termasuk saat ini telah merambah ke dalam sektor pasar modal; b) terdapat kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal pembuktian atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup optimal untuk mendukung upaya tersebut. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis dari penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain: a) perlu dilakukannya suatu penerapan konsep pembuktian terbalik khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kewenangan pemblokiran dan perluasannya dalam hal ketentuan mengenai subjek hukum serta objek pengenaannya; b) guna mengakomodasi penerapan konsep pembuktian terbalik tersebut, maka diperlukan suatu perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.]]>
<![CDATA[Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-Litigasi Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Zahrannisa, Giava]]>;
<![CDATA[Sinuraya, Fira Natasha]]>;
<![CDATA[Prihapsari, Salsa Juanita]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53265
<![CDATA[Persidangan pidana online yang diatur melalui Perma No. 4 Tahun 2020 masih menimbulkan masalah baik dari segi yuridis-prosedural, yuridis-substantif, dan teknis-empiris. Payung hukum berupa Perma dianggap belum mapan untuk mengatur hukum acara pidana di masa pandemi dan terdapat asas-asas dalam KUHAP yang tidak terpenuhi, sehingga prinsip due process of law tidak terwujud. Padahal, Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk membuat Perppu dalam ihwal kegentingan yang memaksa dan kedudukannya setara dengan undang-undang. Selain itu, penerapan persidangan online melalui e-Litigasi menimbulkan hambatan, sebab tidak semua pengadilan memiliki sarana prasarana yang mendukung. Oleh sebab itu, diperlukan kajian untuk menganalisis persidangan pidana online baik dari segi yuridis, substantif, dan teknis. Penelitian dalam karya tulis ini merupakan studi kepustakaan dengan data primer berupa UUD 1945, KUHAP, dan Perma No. 4 Tahun 2020, data sekunder berupa artikel ilmiah, skripsi, disertasi, dan sebagainya. Data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan normatif. Prosedur analisis akan melalui langkah-langkah berikut: (1) Membandingkan hukum acara pidana yang berlaku dalam masa pandemi di negara Amerika, Australia, dan Indonesia; (2) Mencermati prinsip due process of law dalam praktik persidangan online; dan (3) Menyusun pembaruan sistem persidangan pidana online berdasarkan indikator keberhasilan di Amerika dan Australia yang dapat diterapkan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang ]]>
<![CDATA[Jaya, Alvian Dwiangga]]>;
<![CDATA[Nurifanti, Ersya Dwi]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53269
<![CDATA[Pertumbuhan perekonomian, pariwisata dan infrastruktur Indonesia yang masif menyebabkan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke Indonesia, hal ini menimbulka suatu kebutuhan untuk disediakannya fasilitas penukaran valuta asing atau money changer. Namun, pada implementasinya money changer ternyata menjadi sarana Tindak Kejahatan Pencucian Uang. Dalam hal ini pemerintah sebenarnya telah menjerat pelaku TPPU tersebut dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, masih ditemukan banyak kelemahan dalam sistem pengawasan dan penerapan sistem anti money laundering dalam mekanisme transaksi money changer tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problematika money changer saat ini dengan mengkaji BSPI 2025 terhadap pemberantasan TPPU yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis aspek hukum dan melakukan penelusuran bahan kepustakaan. Penegakan hukum dan pengawasan yang ada saat ini belum mampu menjawab persoalan KUPVA BB dalam TPPU baik secara preventif maupun represif karena masih tingginya angka TPPU dalam KUPVA BB saat ini. BSPI 2025 hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan di era digital khususnya dalam hal ini adalah untuk penanganan masalah KUPVA BB. Kelemahan dalam sistem KUPVA BB sebelum adanya SPI 2025 ini adalah mekanisme transaksi dan pengawasan pemerintah. BI melalui BSPI 2025, akan membentuk sistem yang memuat struktur, pendelegasian pengaturan, dan pembaharuan mekanisme transaksi, hal ini dapat dinilai efektif dalam menangani KUPVA BB dalam TPPU.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Syarat Sah Perjanjian Yang Terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Lex Specialis Terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Ketentuan Lex Generalis ]]>
<![CDATA[Rabbani, Kevin Alim]]>;
<![CDATA[Saputra, Lucky]]>;
<![CDATA[Louisa, Graciela Brenda]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53270
<![CDATA[Manusia terus mengalami perkembangan. Hal itu ditandai dengan munculnya revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 4.0. Dunia perdagangan terkena dampaknya. Perdagangan mengalami perubahan dari corak konvensional ke corak digital atau lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Di Indonesia, ecommerce mengalami perkembangan. Akan tetapi dalam segi hukum, ecommerce menemukan permasalahan yakni konsistensi keabsahan syarat sah perjanjian serta pelaksanaanya yang dinilai masih kurang. Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi serta penguatan tata kelola sistem e-commerce. Hal ini akan dikaji akan dengan menggunakan teori hermeneutika hukum, teori progresifitas hukum, dan teori sistem hukum serta beberapa hal-hal konseptual. Rekonstruksi yang dilakukan adalah dengan memindahkan syarat perjanjian yang terdapat di dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 ke jenjang undang-undang sehingga konsistensi keabsahan dari syarat sah perjanjian elektronik akan terjaga demi menciptakan kepastian hukum. Penguatan pelaksanaan syarat sah perjanjian dilakukan dengan perbaikan tata kelola sistem e-commerce dengan menggunakan teknologi face recognition guna menutup celah yang ada. Dengan melaksanakan hal-hal tersebut maka akan tercipta ekosistem perdagangan elektronik yang baik. Saran dari kami untuk pemerintah adalah perlu sesegera mungkin untuk melakukan rekonstruksi serta penguatan pelaksanaan syarat sah perjanjian yang telah kami kemukakan pada pembahasan guna terciptanya ekosistem perdagangan elektronik. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yang mendasarkan kepada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.]]>
<![CDATA[Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Dylan Aldianza]]>;
<![CDATA[Solekhah, Alfia Septiani]]>;
<![CDATA[Marinda, Fitrah]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53331
<![CDATA[Belakangan di Indonesia ramai dengan maraknya kasus kekerasan seksual, seolah berita hukuman berak pada para pelaku tidak menjadi ketakutan bagi para pelaku yang baru. Belum lama ini kita dikejutkan dengan berita wanita penyandang disabilitas yang diperkosa 3 orang pria di condet. Hal itu mengetuk mata kita bahwa persoalan nafsu tidak memandang objek, ketika seseorang digelapkan pada persoalan nafsu maka apa yang di depan mata akan menjadi sasaran pelampiasan libidonya. Dimana kita ketahui adanya budaya patriarki di Indonesia yang tidak pro pada wanita, ditambah ketika wanita tersebut merupakan orang penyandang disabilitas, maka sulit membayangkan betapa beratnya beban yang perlu ditanggung para wanita disabilitas korban kekerasan ini. Maka darinya latar belakang keprihatinan yang mengajak penulis untuk meneliti terakhir ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Kemudian, tidak membatasi pada kajian pustaka saja penulis berusaha menyelam pada realitas di lapangan dengan penelitian empiris untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif. Berdasarkan analisis penulis didapati urgensi pembentukan RUU Perlindungan pada disabilitas di Indonesia, dimana Ketika RUU ini diimplementasikan maka kelak akan bisa menjadi payung hukum yang berpihak pada para penyandang disabilitas. Kemudian untuk mengoptimalisasikan RUU ini kelak bisa diterapkan dengan baik maka perlu segera mengesahkan RUU PKS juga. Dari kolaborasi keduanya maka akan menciptakan ruang keberpihakan pada Wanita, disabilitas, anak, dan korban kekerasan seksual. Kesimpulan, pembuatan RUU Perlindungan Disabilitas bisa menjadi aksesibilitas untuk pencegahan kekerasan seksual. Saran penulis, sebaiknya DPR merumuskan RUU tentang perlindungan pada Disabilitas sesegera mungkin.]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematik Dalam Konflik Bersenjata Internasional ]]>
<![CDATA[Harris, Rahadyan Fajar]]>;
<![CDATA[Nugroho, Inaz Indra]]>;
<![CDATA[Assabili, Farabi]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53510
<![CDATA[Kepenulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan prinsip Tanggung Jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect) dalam menangani kasus pemerkosaan sistematik yang terjadi di wilayah yang sedang mengalami sengketa konflik bersenjata internasional (International armed conflict). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemerkosaan sistematik telah menjadi strategi peperangan selama berabad-abad dengan wanita dan anak perempuan sebagai korbannya. PBB memperkirakan lebih dari 60.000 wanita diperkosa selama perang saudara di Sierra Leone (1991-2002), 40.000 di Liberia (1989-2003), 60.000 di bekas Yugoslavia (1992-1995), dan setidaknya 200.000 di Republik Demokratik Kongo sejak 1998. Sehingga secara yuridis, pemerkosaan sistematik tergolong ke dalam pelanggaran berat (grave breach) dalam kerangka hukum humaniter Internasional. Selain itu, tergolong pula ke dalam kejahatan perang (war crimes) ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) berdasarkan Statuta Roma 1998. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip Responsibility to Protect sebagai alternatif penyelesaian kasus pemerkosaan sistematik pada sengketa konflik bersenjata Internasional. Kebaruan penelitian ini ialah penyajian analisis topik pemerkosaan sistematik dalam sengketa konflik bersenjata internasional melalui kerangka hukum humaniter internasional, yang mana belum banyak diteliti di Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwasanya meskipun telah terdapat instrumen hukum internasional, masih terdapat banyak pelanggaran berat, kejahatan perang, ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam sengketa konflik bersenjata Internasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip Responsibility to Protect menjadi suatu urgensi guna mendorong tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan sistematik dengan sistem intervensi dalam rangka mencegah dan menghentikan pelanggaran berat yang terjadi dalam konflik bersenjata internasional.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugroho, Inaz Indra]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Reza]]>;
<![CDATA[Az Zahro, Salsabila Rahma]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53698
<![CDATA[Pada era disrupsi saat ini, inovasi teknologi dan informasi terus mengalami perkembangan, salah satu contohnya adalah e-commerce. Namun pada pelaksanaannya, masih dijumpai beberapa kelemahan, salah satunya dalam sistem keamanan siber yang mengatur perlindungan data pribadi milik pengguna ecommerce yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Selain itu, belum adanya peraturan khusus terkait perlindungan data pribadi menyebabkan banyaknya permasalahan terkait kebocoran data pribadi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Penulisan ini memiliki tujuan untuk membantu mewujudkan penegakan keamanan siber di Indonesia. Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Ketika data sudah terkumpul, kemudian dianalisis mengunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisa yang telah dikumpulkan, bahwa sistem keamanan siber di Indonesia masih membutuhkan inovasi terhadap perlindungan data pribadi, yaitu berupa sistem keamanan blockchain. Penggunaan sistem blockchain memerlukan sebuah payung hukum agar keberadannya dapat mengurangi permasalahan kebocoran data pribadi. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan kebijakan terkait sistem keamanan siber yang memiliki orientasi pada era disrupsi terhadap perlindungan data pribadi, yaitu Regulatory Blockchain. Dalam pelaksanaannya membutuhkan peran stakeholder, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk merealisasikan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.]]>
<![CDATA[Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia ]]>
<![CDATA[Taniady, Vicko]]>;
<![CDATA[Riwayanti, Novi Wahyu]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53702
<![CDATA[Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana transnasional membawa dampak kerugian terhadap negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah menggunakan beban pembuktian terbalik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme beban pembuktian terbalik yang saat ini berlaku, serta menganalisis untuk melakukan reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), serta menggunakan teknik studi pustaka dalam mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Pola beban pembuktian terbalik pada UU TPPU masih mengalami problematika terkhusus dalam hal asset recovery. Selain itu, mekanisme beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU belum mengatur prosedur terkait beracaranya atau setidak-tidaknya terkait mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Melihat hal tersebut, penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt dalam kasus TPPU menjadi urgensi yang harus dilakukan. Beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt akan menggunakan dua metode yakni criminal forfeiture dan civil forfeiture, sehingga mampu lebih optimal dalam melakukan asset recovery. Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan asas presumption of guilt diharapkan mampu untuk meminimalisir kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU.]]>
<![CDATA[Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia ]]>
<![CDATA[Haikal, Muhammad Hanavie]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53734
<![CDATA[Perseroan terbatas (PT) merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum. Hal yang menjadi sifat pembeda dari sebuah badan hukum adalah terdapat pemisahan antara harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum dan harta kekayaan pribadi yang dimiliki oleh para pemegang saham. Oleh karena itu, para pemegang saham tersebut tidak memiliki tanggung jawab pribadi secara langsung atas perikatan yang dibuat dengan nama badan hukum. Terdapat beberapa pengaturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU PT No. 1 Tahun 1995 jo. UU PT No. 40 Tahun 2007, dan Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pemegang saham menganut sifat terbatas pada saham yang dimiliki, kecuali jika terbukti adanya pencampuran harta pribadi milik pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab tersebut menjadi tanggungan pribadi atau tidak terbatas. Oleh karena itu, penulisan jurnal berjudul “Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Indonesia” ini ditujukan untuk membahas batasan-batasan dan hal-hal yang terkait dengan pertanggungjawaban harta pemegang saham perseroan terbatas. Hal ini dimaksudkan agar nantinya para pemegang saham dapat mengetahui perilaku apa saja yang dapat menyebabkan hapusnya limited liability pada pemegang saham perseroan terbatas.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti) ]]>
<![CDATA[Rumiyati, Rini]]>
<![CDATA[ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53749
<![CDATA[Anak sebagai pelaku kejahatan memang dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, bahkan dalam beberapa liteatur juga disebut sebagai juvenile delinquency. Namun, proses pemidanaan terhadap anak memiliki prosedur dan karakter yang berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Pengaturan mengenai pemidanaan anak diatur dalam Hukum Pidana Anak termasuk proses acara hukum pidananya. Namun, bagaimana jika anak sebagai pelaku pemerkosaan yang korbannya juga merupakan anak? Studi ini menganalisis kasus perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana kajian atas putusan didasarkan pada berbagai literatur hukum yang terkait. Studi ini juga menggunakan pendekatan kriminologi dan viktimologi sebagai dukungan dalam analisis kasus tersebut.]]>
