cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281213771730
Journal Mail Official
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Jl Kampus Timur, Ruang Gugus Pengembang Jurnal FH UNNES Gedung K1 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang, 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
ISSN : 27978508     EISSN : 28078330     DOI : https://doi.org/10.15294/ipmhi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal atau disebut IPMHI Law Journal (ISSN Print 2797-8508, ISSN Online 2807-8330) merupakan a double blind peer-review journal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual berkaitan dengan bidang ilmu hukum secara luas. Jurnal ini terbit setiap Januari dan Juli setiap tahunnya, dan menggunakan sistem Open Access Journal System. Jurnal ini menerima dan menerbitkan naskah dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Bidang kajian jurnal ini meliputi berbagai bidang hukum kontemporer, baik itu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pajak, Hukum Lingkungan, Perbandingan Hukum, Hukum dan Masyarakat, Hukum Imigrasi, Hukum Laut, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter, Hukum Asuransi, Hukum Pertambangan, Hukum dan Kebijakan, Hukum Konstitusi, dan berbagai bidang hukum lainnya baik dalam kajian ke-Indonesia-an maupun global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022" : 9 Documents clear
Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia Gracia, Gracia; Ramadhan, Dylan Aldianza; Matheus, Juan
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53730

Abstract

Kemajuan merupakan suatu kewajiban untuk semua ranah kehidupan tanpa terkecuali. Hukum yang tak bisa dilepaskan dari adanya penjaminan HAM merupakan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa. Dewasa kini Indonesia mendapatkan tugas untuk bisa memajukan semua sektor yang ada di dalamnya tanpa terkecuali HAM dan hukum. Catatan kemunduran hukum dan HAM di Indonesia menjadikan satu persoalan yang harus segera dibenahi. Pelanggaran HAM yang semakin tahun terus ada, panggung demokrasi yang semakin sempit dengan banyaknya penjeratan dengan UU ITE, serta masih adanya praktik hukuman mati yang terus dikecam aktivis HAM, Jelas sederet catatan tersebut menjadi tugas besar bagi negara. Adanya COVID-19 yang yang menjadi momentum untuk Indonesia bisa mengkaji ulang praktik hak untuk bunuh diri atau Euthanasia dengan pertimbangan beban anggaran dan penderitaan yang banyak pada pasien COVID-19 atau penyakit kronis lainnya. Peninjauan Kembali pada konsep ini memberikan peluang untuk mendekatkan pada supremasi HAM dan progresivitas hukum, terlepas dari adanya dogmatik agama, tinjauan ini bertujuan sebagai refleksi ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan, dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu: primer, sekunder, dan bahan non hukum. Dalam analisis implementasi dari konsep euthanasia berpeluang besar menciptakan supremasi HAM dan progresifitas hukum dengan beberapa catatan. Kesimpulan, ditemukan korelasi kuat antara implementasi konsep euthanasia pada terciptanya supremasi HAM dan progresivitas hukum. Saran, untuk meninjau ulang konsep euthanasia pada hukum di Indonesia dan memberikan klasifikasi khusus yang tegas terkait penerapannya sehingga tidak adanya bentrokan antar norma, agama dan HAM.
Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online Arvante, Jeremy Zefanya Yaka
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53736

Abstract

Adanya pinjaman online atau peer to peer lending sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.Di Indonesia pasar Fintech dalam bentuk pinjaman online dianggap cocok, bahkan penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selularpun sangat tinggi meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan. Apalagi disaat kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 seperti ini ditambah lagi perilaku masyarakat digital yang konsumtif membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul dikemudian hari. Dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa diperas, diteror dan diintimidasi. Tindakan dari penyelenggara Pinjaman online ini diindikasikan bukan hanya melanggar hukum namun juga melanggar hak asasi manusia terutama pada Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan konsumen) masyarakat pengguna jasa / konsumen pinjaman online berharap ada perlindungan hukum dari pemerintah. yang rendah. oleh karena itu penulis berharap untuk pendidikan dan perbaikan dalam hal pemerintah.
LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia Putri, Destashya Wisna Diraya
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53739

Abstract

Kehadiran LGBT mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makro sistem yang memuluskan jalannya. Secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Penulisan ni bertujuan untuk membahas fenomena LGBT di Indonesia dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia dimana terdapat dua prinsip melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan. Dua dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, akan tetapi ada pembatasan yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia di samping memiliki hak asasi manusia untuk dilindungi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan juga ketertiban masyarakat sekitar.
Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer Saputera, Wisnu Adi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53742

Abstract

Tindak pidana pelecahan seksual kian hari kian bertambah dan berkembang dengan berbagai motifnya. Tindak pidana ini pun banyak terjadi di banyak sektor, tidak hanya di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, namun juga di sektor-sektor militer. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kasus pelecahan seksual di lingkungan militer dan penegakan hukumnya. Tulisan ini merupakan hasil kajian dalam studi kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terkait pelecehan seksual di lingkungan militer masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya mengenai transparansi proses hukum.
Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia Mestika, Hana Fairuz
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53743

Abstract

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan domestik (rumah tangga). Padahal, ada banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak perempuan namun implementasinya di lapangan masih menemui banyak tantangan. Penelitian ini merupakan kajian kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan berbagai aturan hukum sebagai analisis data.
Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi Prakosya, Sendi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53744

Abstract

Korban pemerkosaan dalam Hukum Pidana Indonesia belum mendapatkan perhatian serius. Hukum Pidana yang ada saat ini lebih fokus kepada pemidanaan pelaku kejahatan, padahal pada kasus pemerkosaan, justru hukum seringkali abai dalam memberikan perlindungan yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan korban pemerkosaan di Indonesia dalam sudut pandang viktimologi. Viktimologi digunakan untuk mempelajari korban kejahatan termasuk upaya perlindungan korban kejahatan.
Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia Thoriq, Andi Muhammad
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53746

Abstract

Ganja di Indonesia menjadi salah satu jenis tanaman yang masuk dalam kategori obat-obatan terlarang, sehingga penggunaan dan penyalahgunaanya pun dilarang di Indonesia. Namun demikian, karakteristik pengguna ganja berbeda dengan karakteristik penggunaan obat-obatan terlarang lainnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan ganjad dari sudut pandang kriminologi viktimologi. Pelaku penyalahgunaan ganja dianalisis menggunakan berbagai teori dalam kriminologi dan viktimologi.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Sari, Widya Cindy Kirana
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53747

Abstract

Anak menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak-haknya dan menjadi korban kejahatan termausk kekerasan seksual. Anak juga seringkali mendaoatkan perlakuan tidak wajar melalui eksploitasi di berbagai sektor. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan anak sebagai korban kejahatan ekspolitasi seksual di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan studi kriminologi dan viktimologi. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi anak telah diatur mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, pada tataran implementasi, semua aturan hukum tersebut banyak menghadapi tantangan, salah satunya ketidakterbukaan informasi mengenai kasus yang ada.
Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia Ilyasa, Raden Muhammad Arvy
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53748

Abstract

Setiap tahunnya di Indonesia terdapat berbagai macam kasus kekerasan seksual pada anak yang kuantitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Perlindungan terhadap anak dari segala ancaman kejahatan yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya terkandung dalam konstitusi Negara Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Ketika anak mengalami kejadian kekerasan seksual, maka masa depannya akan terancam karena adanya faktor trauma psikis, mental maupun sosial. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis hendak untuk mengkaji perihal bagaiaman penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam perspektf hukum dan viktimologi dengnan identifikasi masalah yaitu bagaimanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus kekeras seksual dan bagaimana perspektif viktimologi dalam hal ini kajian terhadap korban dalam tindak pidana atau kejahatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 9