cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281213771730
Journal Mail Official
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Jl Kampus Timur, Ruang Gugus Pengembang Jurnal FH UNNES Gedung K1 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang, 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 27978508     EISSN : 28078330     DOI : https://doi.org/10.15294/ipmhi
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal atau disebut IPMHI Law Journal (ISSN Print 2797-8508, ISSN Online 2807-8330) merupakan a double blind peer-review journal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual berkaitan dengan bidang ilmu hukum secara luas. Jurnal ini terbit setiap Januari dan Juli setiap tahunnya, dan menggunakan sistem Open Access Journal System. Jurnal ini menerima dan menerbitkan naskah dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Bidang kajian jurnal ini meliputi berbagai bidang hukum kontemporer, baik itu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pajak, Hukum Lingkungan, Perbandingan Hukum, Hukum dan Masyarakat, Hukum Imigrasi, Hukum Laut, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter, Hukum Asuransi, Hukum Pertambangan, Hukum dan Kebijakan, Hukum Konstitusi, dan berbagai bidang hukum lainnya baik dalam kajian ke-Indonesia-an maupun global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 58 Documents
 2   3   4   5   6 
An Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Asets in Metaverse Based onn Indonesian Positive Law Billa Ratuwibawa Nyimasmukti; Mustika Setianingrum Wijayanti; Dewi Bella Juniarti
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.57585

Abstract

Virtual land as a blockchain-based digital asset in the metaverse is becoming popular and is considered to have high investment potential. There are no ordinance governing the ownership and the trading transaction (buying and selling) of virtual land in Indonesia, giving rise to debates regarding the fulfillment of the essential elements of trading virtual land which consists of objects and prices. Consider, the determination of a thing included in the object is based on the provisions in the law of objects conforming to the Civil Code which is closed. In addition, the price used in trading is stated in cryptocurrency, even though based on Article 35 of Central Bank of Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 and Article 8 paragraph 2 of Central Bank of Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 have explained the prohibition on payment with cryptocurrency or virtual currency. Whether or not the essential elements in a transaction can result in the transaction being declared null and void. The normative-juridical method uses secondary data, including: primary, secondary and tertiary legal materials. In addition, this research utilizes the legal and conceptual approach used by this research. The results indicated that the object element in the virtual land trading transaction in the metaverse has been fulfilled, but the price element is not fulfilled thus the framework of the agreement that should be embedded in the virtual land transfer transaction using cryptocurrency is swap assets, not trading.
Defects of Democracy In The Laws of The Capital of Nusantara Gazhy Diemas Prahadi; Muhammad Yazeed Rayhan; Rhino Nazi Ataturk; Santi Hapsari Dewi Adikencana
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.57713

Abstract

Pada awal tahun 2022 ini, muncul isu bahwa Ibukota Negara akan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan karena satu dan lain halnya. Ibukota Nusantara yang terletak di Kalimantan ini akan dipimpin oleh seorang Ketua Otorita. Perpindahan Ibukota Negara ini tentunya bukan semata-mata hanya untuk memindah pusatnya pembangunan agar tidak terjadi di Jakarta saja, namun tentunya karena banyak hal antara lain adanya ancaman seperti banjir, gempa, krisis air bersih dan lain-lain di Jakarta. Pindahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ini tentunya mendorong pemerintah harus membuat Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nusantara. Di dalam Undang-Undang ini, ada salah satu Pasal yang mengatakan bahwa Ketua Otorita akan dipilih oleh Presiden, hal ini dianggap sebagai mencederai demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat Isu ini berharap agar para pembaca dapat mengetahui jelasnya tentang masalah ini dan juga untuk mengetahui hak-hak pembaca sebagai seorang Warga Negara Indonesia.
Analysis of the Development of the State Administrative Court System (Case Study of Decision No. 35/G/2019/PTUN.SRG) Tiara Bastari Putri; Nadhira Zahra Farida; Alfatesya Haifa; Santi Hapsari Dewi Adikancana
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.57727

Abstract

Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini dapat dibuktikan dari pengesahan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 terkait perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain oleh undang-undang tersebut, perkembangan sistem Peradilan Tata Usaha Negara juga dipengaruhi oleh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah adanya perluasan subjek dan objek dalam sengketa tata usaha negara. Pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No. 30 Tahun 2014 berbeda dengan pengertian menurut UU No. 5 Tahun 1986. Hal yang membedakan adalah dalam UU No. 5 Tahun 1986, keputusan harus bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sementara, menurut UU No. 30 Tahun 2014 hal tersebut tidak disyaratkan. Dengan adanya perluasan ini, maka kewenangan PTUN dalam mengadili suatu KTUN semakin meluas. Salah satu contoh penerapan dari perluasan objek sengketa ini adalah dengan adanya Putusan PTUN No. 35/G/2019/PTUN.SRG yang mengabulkan gugatan 6 mahasiswa kepada Direktur PKN STAN atas objek sengketa berupa surat keputusan yang menyatakan bahwa 6 mahasiswa ini tidak lulus dalam ujian. Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Keputusan tersebut dibentuk tanpa memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas penyelenggaraan tertib penyelenggaraan negara.
The Urgency for Enactment of Digital Wallet Regulation (Study Case on South Korea Regulation) Kurniawan Sutrisno Hadi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.57893

Abstract

In the digital era, the payment system has experienced transformations. Currently, transferring money or payment can be conducted through online and online methods. A digital wallet offers a financial service through online methods. However, there is no designated law or act that regulates digital wallet services in Indonesia. Indonesia has regulated digital wallet services under the Bank Indonesian Regulation (central bank) and Financial Services Authority (OJK) Regulation. This study aims to examine and analyze the urgency for enacting digital wallet regulation in Indonesia and provide a precise regulation about digital wallets from South Korean regulations. This type of research is normative research using a statutory approach to examine the urgency of enacting digital wallet regulation in Indonesia and using a comparative approach to provide a precise regulation about digital wallets from the study of South Korean regulations. The results of this study indicate that regulation at the law or act level concerning digital wallets is needed. There are several elements that must be governed in the digital wallet regulation, such as general provision; consumer protection; registration and license; supervision; obligations and prohibitions; and penalty provisions.
Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green Legislation Abel Parvez; Reyhana Nabila Ismail; Sifa Alfyyah Asathin; Agus Saputra
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.58069

Abstract

Energi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Salah satu kategori energi yang banyak digunakan adalah energi fosil, dimana energi tersebut telah mendominasi pemakaian energi negara Indonesia begitupula negara negara lain di dunia. Ketergantungan terhadap energi fosil ini terjadi dikarenakan biaya yang dikeluarkan murah dan proses pengelolaanya mudah. Terlepas energi fosil ini telah terbukti nyata tidak ramah lingkungan, tetapi energi tak terbarukan tetap kokoh eksistensinya dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Hal tersebut sejatinya telah bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan awalnya yaitu memerangi climate change yang mengakibatkan beragam permasalahan lingkungan. Berdasarkan problematika diatas, perlu diadakannya perbaikan ius constituendum yang ramah lingkungan selaras dengan hakikat dari konsep green legislation. Penelitian ini bertujuan untuk memahami problematika energi baru dalam RUU EBT dan mencari reformulasi yang tepat sesuai green legislation guna menghadapi climate change. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara landasan filosofis dari RUU EBT dengan materi muatannya diakibatkan atas orientasinya yang masih berkutat pada energi tak terbarukan termasuk dalam bentuk energi baru. Maka dari itu, perlu digagasnya suatu reformulasi terhadap rancangan undang-undang yang ramah lingkungan seperti konsep dalam green legislation.
The Effectiveness of The Implementation of The e-Court Justice System and The Impact on Administrative Court in Indonesia
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.58270

Abstract

Using the e-Court system in the Administrative Court aims to create a simple, fast, and low-cost judicial environment under the constitutional mandate where law enforcement and justice need to be carried out as efficiently as possible, both in terms of faster time and cheaper cost. However, in its implementation, it is necessary to conduct a study on the effectiveness and impact of technological renewal in the form of e-Court in the administrative court realm to evaluate the existing system. This research is normative legal research using statutory, comparative, and conceptual approaches. In contrast, the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials using documentary study techniques. From this study, it was found that the e-Court system can optimize the realization of the principles of good general justice in Indonesia, but in its implementation it is not yet optimal in terms of implementation and technically so that innovation and further improvements are still needed.
Legal Politics Formation of Legislation Based on Climate Crisis Handling in Indonesia Yustika Ardhany; Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.58944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik dan arah politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini maupun ke depan berdasarkan basis penanganan krisis iklim. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dasar data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan: (1) politik hukum pembentukan undang-undang Indonesia saat ini pasca pengesahan Paris Agreement cenderung kontraproduktif dan tidak sejalan aksi serta mitigasi krisis iklim. (2) terdapat potensi kontraproduktif atas kesepakatan dalam Glasgow Climate Pact dengan disahkannya beberapa undang-undang terkait dan rancangan undang-undang ke depan. Sehingga perlu diimplementasikan secara lebih nyata paradigma, komitmen serta aksi nyata yang teringerasi dalam pembentukan undang-undang ke depan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap krisis iklim secara berkelanjutan.
Mencederai Aksesi Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.58961

Abstract

Hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan transnasional untuk mengatasi ketertinggalan norma hukum dari faktanya (het recht hinkt achter de feiten aan). Perkembangan hubungan antar subjek dilintas batas negara termasuk hubungan hukum keperdataan. Salah satu cara yang diupayakan negara Indonesia untuk menjawab persoalan itu adalah dengan mengaksesi Apostille Convention. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan berupa buku, peraturan-peraturan, pendapat ahli, serta menelaah berbagai jurnal ilmiah. Penelitian ini membahas mengenai analisis Legalisasi Apostille berdasarkan Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Public Documents di Indonesia. Selain itu, maksud lain dari pembuatan kajian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa aksesi Apostille Convention merupakan alternatif yang tepat dalam hal penyederhanaan legalisasi dokumen di Indonesia.
Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi Sebagai Quasi Peradilan Guna Menciptakan Right to be Forgoten di Indonesia
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.63493

Abstract

Penyelesaiaan persoalan data pribadi di Indonesia sekarang ini diselesaikan melalu Pengadilan Negeri. dikarenakan belum adanya aturan hukum yang mengatur hadirnya Peradilan Khusus Data Pribadi di Indonesia. Bercermin pada kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR. Pada kasus a quo dijatuhkan dengan tuntutan UU ITE. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR sejatinya juga terdapat ketidak tepatan pada pertanggung jawaban pihak perusahan, belum lagi masalah efesiensi, dan penegakan hak korban. Kasus ini mencerminkan adanya kesulitan dalam mewujudan terlaksananya hak yaitu right to be forgotten pada hukum positif di Indonesia. Gambaran membuat satu lembaga independent yang menjadi quasi peradilan dan kelak bisa menegakan prinsip right to be forgotten di Indonesia, belum lagi kasus data pribadi yang sangat banyak di Indonesia. Hal itu menjadi latar belakang ketertarikan penulis mengulas persoalan ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Berdasarkan dari analisis dan penelusura penulis ditemukan peluang untuk Komisi PDP ini menjadi quasi peradilan diranah data pribadi. Analisis berhasil memetakan terkait korelasi kehadiran komisi PDP ini dengan penegarakan prinsi right to be forgotten, dan quasi judicial di Indonesia. Kesimpulan ditemukan Komisi PDP kelak bisa menjadi quasi peradilan perlindungan data di Indonesia dan menegakan prinsip right to be forgotten. Saran penulis, sebaiknya untuk pemerintah segera mengesahkan RUU PDP dan diharapkan memasukan definisi Komisi Khusus PDP ini di dalam ketentuan RUU PDP. Kata kunci Komisi Independen, Perlindungan Data Pribadi, Quasi Peradilan, Right to be Forgotten
Analysis of the Issuance of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 2 Year 2022 in the Perspective of Law Formation Politics Zulwisman Zulwisman; Muhammad Haikal Diegio
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 2 (2023): IPMHI Law Journal, July 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i2.67018

Abstract

This study aims to examine and analyze the issuance of government regulations in lieu of law (Perppu) no. 2 of 2022 in the political perspective of forming laws. PERPPU is in the form of a Government Regulation (PP), the substance of which is the same as the Law. As a legal product in a material sense, the House of Representatives is tasked with closely monitoring the PERPPU that is issued and enforced. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual and comparative approaches. The results of the discussion of this research are based on the Constitutional Court Decision Number 91/PUU XVIII/2020, the conditions listed in the preamble, taking into account the Government Regulation in Lieu of Perppu Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation, and the political climate considering the tiered stages of the 2024 Pilkada , it is determined that with the issuance of PERPPU Number 2 of 2022 Concerning Job Creation, the three conditions set forth in the Constitutional Court Decision have been fulfilled.

Page 5 of 6 | Total Record : 58

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): IPMHI Law Journal, July 2023 Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023 Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022 Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022 Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 Vol 1 No 1 (2021): IPMHI Law Journal, January-June 2021