Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
JURNAL HUKUM EKONOMI ISLAM is an international journal published by Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) / Indonesian Islamic Economic Law Lecturer and Researcher Association. It specializes in Indonesia Islamic Economic Law studies in particular, and Globally Islamic Economic Law studies in general and, intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. FOCUS The focus is to provide readers with a better understanding of Sharia Economic Law in Indonesia and around the world history and present developments through the publication of articles and book reviews. SCOPE The Scope is in Sharia Economic Law and accepts articles in the following fields: 1. Basic Study of Islamic Economical and Business Law Science 2. Contemporary Study of Islamic Economic & Business Law 3. Islamic Economy & Business Dispute Resolution 4. Study of the Islamic Social Economic/ Welfare System
Articles
55 Documents
<![CDATA[Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan) ]]>
<![CDATA[Indah Purbasari]]>;
<![CDATA[Sri Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.344 KB)
<![CDATA[AbstractIslamic mortgage institution applies rahn as a primary contract as well as charges administration fee based on the sum of the approval loan. Principally, rahn is a loan security. Therefore, it is categorized as an additional contract. This research is designed to synchronize its application due to Islamic Law principles. The method used is applied research combined with factual approach. Research findings show that the implementation of rahn as primary contract is not Islamic compliance, due Syariah Resolution of Indonesian Ulama’ and Compilation of Islamic Economy Law. Besides, the charge of administrative fee due to the total debt brings up the issue of the financial transactio commited to usury. AbstrakPegadaian Syariah menerapkan rahn akad utama dan mengenakan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Padahal secara konsep, rahn merupakan jaminan hutang. Dengan demikian, statusnya merupakan akad tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi praktik tersebut berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad rahn sebagai akad utama bertentangan dengan Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba.]]>
<![CDATA[Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI ]]>
<![CDATA[Yuyun Juwita Lestari]]>;
<![CDATA[Iza Hanifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.196 KB)
<![CDATA[Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai seputar pegadaian syariah dan dasar hukumnya dalam Fatwa DSN-MUI. Gadai dalam islam disebut juga dengan rahn, yang artinya adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan dengan prinsip syariah. Gadai ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak. Praktik gadai di Indonesia tumbuh sangat cepat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Factor ini menginspirasi beberapa bank syariah dan lembaga pegadaian untuk membuka layanan jasa gadai di tempat mereka.]]>
<![CDATA[Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dena Ayu]]>;
<![CDATA[Muhamad Yusuf]]>;
<![CDATA[Doli Witro]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.146 KB)
<![CDATA[Penelitian ini memaparkan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bidang ekonomi yang dijadikan prinsip dan patokan dasar tentang penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali dan melihat relevansi dengan konteks saat ini, khususnya Indonesia. Artikel menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Data-data diambil dari buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain mengenai permasalahan yang dibahas yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai dengan syariat Islam demi kemaslahatan. Secara umum pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali membahas tentang peranan negara dalam membangun ekonomi seperti dalam aspek makro dan mikro perekonomian. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia memaparkan bahwa di dalam kegiatan ekonomi harus berpegangan penuh terhadap Al-Qur’an dan Sunnah sebagai acuan serta pedoman untuk mencapai perekonomian berbasis syariah, seperti pengimplementasian akad-akad hukum ekonomi syariah di perbankan syariah terhadap larangan riba dan penimbunan uang yang menjadikan perekonomian tidak stabil.]]>
<![CDATA[Sinergitas Wakaf dengan Corporate Social Responsibility pada Praktik Wakaf Saham di Dompet Dhuafa ]]>
<![CDATA[Irvan Zaldya Zaldya]]>;
<![CDATA[Helza Nova Lita]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55577/jhei.v6i1.103
<![CDATA[Nazhir dalam mengelola wakaf dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam mengelola wakaf saham, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Philip Sekuritas. Kerja sama antara Dompet Dhuafa dengan Philip Sekuritas tersebut adalah bahasan yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kerja sama yang terjalin dilakukan dengan Syirkah Mudharabah. Dalam Syirkah Mudharabah Dompet Dhuafa bertindak sebagai pemilik modal dan Philip Sekuritas bertindak sebagai pengelola. Seharusnya Philip Sekuritas bisa mendapatkan haknya atas pengelolaan harta tersebut. Namun Philip Sekuritas tidak menerimanya dan menjadikan itu sebagai CSR perusahaannya. Sinergitas CSR dengan wakaf sangat bagus untuk dilakukan karena dengan wakaf, pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan lebih lama.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SNI 8152 TAHUN 2015 TENTANG PASAR RAKYAT TERHADAP PEDAGANG DI PASAR BRINGIN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH ]]>
<![CDATA[Zahara Dwi]]>;
<![CDATA[M. Taufiq Zamzami]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55577/jhei.v6i2.104
<![CDATA[Tata ruang pasar dalam penelitian ini ialah lokasi pedagang berdasarkan pembagian area atau zonasi yang sejenis dengan komoditinya. Hal itu diatur dalam SNI 1852 Pasar Rakyat 2015 yang menjelaskan tentang zonasi pedagang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tata ruang pasar di Pasar Bringin. Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Tata Ruang Pasar Di Pasar Bringin Perspektif SNI Pasar Rakyat dan Mashlahah Mursalah. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (Field research) dengan motode diskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah implementasi tata ruang pasar di Pasar Bringin perspektif SNI Pasar Rakyat belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait dan tidak adanya pengecekan secara berkala dan terstruktur. Kemudian jika dianalisis menggunakan mashlahah mursalah maka apa yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip mashlahah dharuriyah. Kata Kunci Tata Ruang SNI Pasar Rakyat Mashlahah Mursalah The market layout in this study is the location of traders based on the division of areas or zoning similar to the commodity. This is regulated in SNI 1852 Pasar Rakyat 2015 which explains the zoning of traders. The problem in this research is how to implement market spatial planning in Bringin Market. The purpose of the study was to determine the implementation of market spatial planning in the Bringin Market from the Perspective of SNI Pasar Rakyat dan Mashlahah Mursalah. The type of research is field research (Field research) with qualitative descriptive methods and using a sociological juridical approach. The result of this research is that the implementation of market spatial planning in Bringin Market from the perspective of SNI Pasar Rakyat has not been implemented properly. This is due to weak supervision from related parties and the absence of regular and structured checks. Then if it is analyzed using mashlahah mursalah then what happens is not in accordance with the principle of mashlahah dharuriyah. Keywords The market layout SNI Pasar Rakyat Mashlahah Mursalah]]>
<![CDATA[Problematika Investasi Pasar Uang Syariah bagi Bank Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Riza Rizki Faozan Syakur]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55577/jhei.v6i1.109
<![CDATA[The money market has a role to fill the liquidity shortage of a financial institution. Liquidity is an important thing for financial institutions. One of the financial institutions that is growing rapidly and requires money market services is a bank. There are still many mechanisms in the conventional money market that are contrary to the principles of Islamic law. Sharia Bank is a bank which in carrying out its activities is based on the fatwa of the National Sharia Council. So, in using money market instruments it must be in accordance with sharia principles. This article aims to find out the problems in investment activities for Islamic banks through Islamic money market schemes. This study uses library data to be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there are several risks for Islamic banks in using Islamic money market instruments. The thing that must be considered is the time period in the Islamic money market which is not more than one year. In addition, the concept in the Islamic money market is not debt but cooperation.]]>
<![CDATA[Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum ]]>
<![CDATA[Lukman Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55577/jhei.v6i1.110
<![CDATA[Legislation as a political product is ideally a representation of the people's aspirations and, at the same time, can impact the benefit of the people at large. However, in practice, the dominance of the interests of the political elite makes the resulting legal products represent political interest groups. This article explores the dynamics of Sharia economic law after reform in Indonesia. This research uses a conceptual-juridical approach and is a type of qualitative research. Data collection techniques are carried out by digging library sources relevant to the study topic. This study finds that the internal socio-cultural dynamics of Muslims largely determine the dynamics of Sharia economic law in post-reform Indonesia on the one hand, Islamic-leaning political parties in parliament, as well as fluctuations in the relationship between Muslims and the state. A conducive political climate enables the development of the Islamic financial industry in the region and nationally. This dynamic contributes to strengthening Sharia economic values in the legislative process and bureaucratization of Sharia economic law in the national legal ecosystem.]]>
<![CDATA[Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Bagas Heradhyaksa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55577/jhei.v6i1.111
<![CDATA[Investment is one of the economic activities which is managed by saving or investing funds in the form of money or assets in a company and these funds are managed by Investment Management, with the hope that the investment can be successful and will obtain profits and benefits in the future. In Indonesia, there are not only conventional investments but also sharia investments which are managed according to the principles of Islamic law, especially in Indonesia, the majority of the population is Muslim. One type of Islamic investment is in the form of gold investment. Gold can be used as a sharia-based investment instrument because apart from being safe, the price of gold is also relatively rising every year. With technological advances in this modern era, gold investment can be made through an online application which is of course registered with the Financial Services Authority. This article aims to find out the views of Islamic law on the implementation of sharia investments with gold instruments in online applications and about how to manage them. This article uses descriptive qualitative research methods to process data and produce a description of the data in the form of sentences that are arranged regularly and effectively and logically. The results in this study found that the Islamic view of the implementation of gold investment in online applications is allowed and in its management it is collected by the Investment Manager then the total successful funds will be invested into several instruments such as bonds, stocks, money markets or according to investment policies. The conclusion is that investing in gold in online applications is allowed because it is in accordance with Islamic principles and its management is safe. Therefore, the public, especially the millennial generation, can invest in gold in online applications.]]>
<![CDATA[Sengketa Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Kota Semarang dan Penyelesaiannya ]]>
<![CDATA[Islamiyati Islamiyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55577/jhei.v6i1.113
<![CDATA[Wakaf tanah yang bernilai sosial dan ekonomi, sering bersengketa. Penelitian menganalisis sengketa tanah wakaf di wilayah pesisir Kota Semarang dan pola penyelesaiannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi sengketa tanah wakaf dan menemukan pola penyelesaiannya. Manfaatnya dapat memberikan ide gagasan pemerintah pada kebijakan pola penyelesaian sengketa wakaf tanah. Jenis penelitian field research dan metode pendekatannya sosio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wakaf tanah di wilayah pesisir, yakni; nadzir wan prestasi, tanah wakaf tidak tersertifikasi, penarikan kembali tanah wakaf, alih fungsi wakaf tanah, ahli waris beriktikad buruk pada harta wakaf. Pola penyelesaiannya melalui musyawarah, apabila tidak selesai, mengangkat mediator berdasarkan hubungan sosial.]]>
<![CDATA[Kartu Syariah Hasanah Card: Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card ]]>
<![CDATA[Siti Hajar Usman]]>;
<![CDATA[Misno]]>;
<![CDATA[Unang Fauzi]]>;
<![CDATA[Aisyah As-Salafiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55577/jhei.v6i2.121
<![CDATA[ABSTRAK Bank syariah dituntut untuk mengeluarkan satu produk yang dapat memudahkan masyarakat tetapi juga berbasis syariah, maka dari itu BNI syariah menerbitkan produk iB Hasanah Card yang fungsinya sama dengan kartu kredit berbasis syariah. Dalam rangka untuk mengetahui suatu produk dalam suatu lembaga keuangan syariah apakah telah sesuai dengan standar syariah, maka dewan syariah nasional hadir sebagai suatu lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa sebagai pedoman lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk yang sesuai syariah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif, dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card sebagai landasan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik ib Hasanah Card di BNI Syariah kantor cabang Kendari sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card di tinjau dari segi akad, pengambilan fee, batasan-batasan dan ta’widh. ABSTRACT In order to meet the needs of modern society islamic bank is prosecuted to creat a various product that comply with Islamic principles. Than BNI Syariah has published iB Hasanah Card product that function like credit card with Islamic principles. In order to know that a product in one syariah financial institution has according with syariah standart, than nasional syariah board attend as a institution who have the rights to issue fatwa as a guidelines for syariah financial institution to creat their product with Islamic principles.This research is a qualitative study using normative law approaching, with Fatwa DSN-MUI number 54 year 2006 about Syariah Card as a legal foundation. The results of this study suggest that t implementation practice of iB Hasanah Card in BNI Syariah Kendari branch office has suitable with Fatwa DSN- MUI number 54 year 2006 about Syariah Card, in terms of akad, fees, limits and ta’widh.]]>
