cover
Contact Name
Moch Thariq Shadiqin
Contact Email
mochthariq24@gmail.com
Phone
+6281228542166
Journal Mail Official
redaksi.jhei@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
ISSN : 26220822     EISSN : 26140004     DOI : -
Core Subject : Social,
JURNAL HUKUM EKONOMI ISLAM is an international journal published by Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) / Indonesian Islamic Economic Law Lecturer and Researcher Association. It specializes in Indonesia Islamic Economic Law studies in particular, and Globally Islamic Economic Law studies in general and, intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. FOCUS The focus is to provide readers with a better understanding of Sharia Economic Law in Indonesia and around the world history and present developments through the publication of articles and book reviews. SCOPE The Scope is in Sharia Economic Law and accepts articles in the following fields: 1. Basic Study of Islamic Economical and Business Law Science 2. Contemporary Study of Islamic Economic & Business Law 3. Islamic Economy & Business Dispute Resolution 4. Study of the Islamic Social Economic/ Welfare System
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
Politik Hukum Regulasi Hukum Ekonomi Syar’iah pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia Zeehan Fuad Attamimi; Ali Ismail Shaleh
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.475 KB)

Abstract

Sharia financial institutions are institutions that play a role in carrying out business activities in the financial sector based on sharia principles. Islamic financial institutions as a financial institution have a different financial system from conventional financial institutions. The Islamic financial institution system has a system function as a financial intermediary between people who have funds to provide people who need funds so that the Islamic financial system uses a profit sharing system. The profit sharing system for Islamic financial institutions does not recognize interest which is commonly called usury. In carrying out their duties and functions, Islamic financial institutions need sharia economic law which is regulated in the regulatory framework of sharia economic law. the regulatory framework for shari'ah economic law is made in the sharia economic law politics carried out by the government. So, how is the regulation of Islamic financial institutions which are political products of sharia economic law made by the government according to or not in accordance with the principles and objectives of sharia in accordance with the Al-Quran and hadith. The purpose of this study is to determine the development of sharia economic law regulations in making legal political products contained in Sharia Financial Institutions and to become recommendations for strengthening the political law and sharia economic regulation in Indonesia. This study uses a normative juridical method, namely research that refers to statutory regulations, research results, journals, data and other references, which are analyzed using a qualitative descriptive method. The results showed that there are still practice inconsistencies in Islamic financial institutions that are not in accordance with the fatwa of the National Sharia Council or are not in accordance with sharia and need to be addressed through the regulation of Islamic financial institutions, which are sharia law products produced through political law by authorized institutions. The government in the process of positifying sharia economic regulations in Indonesia should shape the direction, methods, and policies in formalizing laws related to the sharia economy in Indonesia. The political role of law is carried out by the government through creating regulations as checks and balances in making policies that can support sharia economic activity and economic growth. Keywords: Islamic financial institutions, sharia economic law, political law. Abstrak Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syari’ah. Lembaga keuangan syariah sebagai suatu lembaga keuangan memiliki sistem keuangan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sistem sebagai perantara keuangan antara orang yang memiliki dana untuk memberikan orang yang membutuhkan dana sehingga sistem keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga yang biasa disebut riba. Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan tugas dan fungsi perlu hukum ekonomi syari’ah yang diatur dalam kerangka regulasi hukum ekonomi syari’ah. kerangka regulasi hukum ekonomi syari’ah dibuat dalam politik hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, bagaimana regulasi lembaga keuangan syariah yang merupakan produk politik hukum ekonomi syariah yang dibuat oleh pemerintah sesuai atau tidak sesuai menjalankan prinsip-prinsip dan tujuan syariah sesuai dengan Al-quran dan hadits. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan regulasi hukum ekonomi syariah dalam membuat produk politik hukum yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syari’ah serta menjadi rekomendasi untuk penguatan politik hukum dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, data dan referensi lainnya, yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Masih terdapat ketidaksesuaian praktik dalam Lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi melalui regulasi Lembaga keuangan syariah yang merupakan produk hukum syariah yang dihasilkan melalui politik hukum oleh lembaga berwenang. Pemerintah dalam proses positifikasi regulasi ekonomi syariah di Indonesia sepatutnya membentuk arah, cara, serta kebijakan dalam memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Peran politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui menciptakan regulasi sebagai checks and balances dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi syariah.. Keywords: Lembaga Keuangan Syariah, hukum ekonomi syariah, Politik hukum.
Fungsi Legislasi Nasional Dalam Mengakomodasi Hukum Kontrak Syariah Bagi Kelancaran transaksi Perbankan Syariah Gemala Dewi; Lara Sakti Oetomo
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 3 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.05 KB)

Abstract

The development of sharia economic law legislation in Indonesia has progressed which is marked by one of the births of Law no. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts, which supports the application of Islamic law in the field of muamalat (Islamic binding law) in Indonesia with the inclusion of sharia economics into the authority of religious courts. Along with this, the development of sharia economic law legislation is also evidenced by the presence of various “prosyariah” legal products, such as the Law on State Sharia Securities, the Law on Sharia Banking and other regulations. The fundamental problem of current sharia economic operations is whether the implementation of business activities, especially Islamic banking, is in accordance with the agreement (contract) in Islamic fiqh or simply changing names / terms that are widely known in conventional economic systems into Islamic terms. In addition, obstacles in the field of completeness of statutory facilities that support the smooth daily activities of institutions related to Islamic banking have not met all of the sharia criteria. This research was conducted using the normative juridical research method, which is research that is focused on examining the application or norms of positive law, and analyzing legal norms, particularly certain statutory regulations or written law. Keywords: opportunities, notaries, Islamic banking, Indonesia. Abstrak Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang ditandai dengansalah satu lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendukung penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum perikatan Islam) di Indonesia dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Seiring dengan hal tersebut perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah juga dibuktikan dengan hadirnya berbagai produk-produk hukum “prosyariah”, seperti Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Problematika mendasar dari operasional ekonomi syariah saat ini adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha khususnyapadaperbankansyariahtelah sesuai dengan perjanjian (akad) dalam fiqh Islam atau hanya sekedar penggantian nama/istilah yang dikenal luas dalam sistem ekonomi konvensional ke dalam istilah Islam. Selain itu, hambatan di bidang kelengkapan fasilitas perundang-undangan yang mendukung kelancaran aktivitas keseharian lembaga-lembaga yang berkaitandenganperbankansyariah belumlah memenuhi semua kriteriasyariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan melakukan analisa terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.
Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan Nabila Zulfaa
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.844 KB)

Abstract

Understanding a prohibition is very important as a form of devotion to Allah SWT to apply religion kaffah. Understanding and understanding a prohibition for every Muslim is not easy to get lost in a forbidden activity. Included in this is the meaning and meaning and nature of maisir (gambling), which Islam prohibits. In this paper, we discuss the meaning of Maisir, its laws, and forms of implementation in today's financial transactions. The research method used in this research is doctrinal, with data obtained from library research. Maisir / gambling is defined as something obtained quickly without hard work, profits without working, or anything that contains bets, or risky games, or what is commonly called speculation/gambling. Maisir (gambling) is prohibited in Islamic law, both from the Koran, As-Sunnah, and Ijma '. Forms of economic transactions that contain elements of maisir are stock investment speculation and resignation, conventional insurance, the use of foreign exchange rates and interest rates in export activities, and gifts or coupons in purchasing a product. Keywords: Maisir, Financial transactions Abstrak Memahami pengertian suatu larangan merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT sehingga dapat mengaplikasikan agama secara kaffah. Memahami dan mengerti suatu larangan bagi setiap muslim tidak mudah untuk tersesat terhadap sesuatu kegiatan yang terlarang. Termasuk dalam hal ini yaitu mengetahui dan memahami makna dan hakikat maisir (judi) yang dilarang oleh Agama Islam. Pada tulisan ini, penulis membahas pengertian Maisir, hukumnya dan bentuk implementasinya dalam transaksi keuangan masa kini. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Maisir/judi diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras, mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi/gambling. Maisir (judi) dilarang dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’. Bentuk transaksi ekonomi yang mengandung unsur maisir adalah spekulasi investasi saham dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan kurs dan suku bunga mata uang asing dalam kegiatan ekspor import serta hadiah atau kupon dalam pembelian suatu produk. Kata kunci: Maisir, Transaksi Keuangan.
Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan) Purbasari, Indah; Rahayu, Sri
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.344 KB)

Abstract

AbstractIslamic mortgage institution applies rahn as a primary contract as well as charges administration fee based on the sum of the approval loan. Principally, rahn is a loan security. Therefore, it is categorized as an additional contract. This research is designed to synchronize its application due to Islamic Law principles. The method used is applied research combined with factual approach. Research findings show that the implementation of rahn as primary contract is not Islamic compliance, due Syariah Resolution of Indonesian Ulama’ and Compilation of Islamic Economy Law. Besides, the charge of administrative fee due to the total debt brings up the issue of the financial transactio commited to usury. AbstrakPegadaian Syariah menerapkan rahn akad utama dan mengenakan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Padahal secara konsep, rahn merupakan jaminan hutang. Dengan demikian, statusnya merupakan akad tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi praktik tersebut berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad rahn sebagai akad utama bertentangan dengan Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba.
Problematika Status Kepemilikan Obyek Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia Yunita, Ani
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.168 KB)

Abstract

ABSTRACTOne of Islamic Bank products is based on trade principle and it commonly used in Islamic Bank is murabahah financing.Ownership status for murabahah financing object on Islamic Bank as seller raises legal issues because Islamic Bank as seller is not yet pure become owner of murabahah financing contract so the position Islamic Bank as seller and customer as buyer still discredited . In this murabahah financing contract, ba’i give authority buy goods to musytari usess musytari names directly so Islamic Bank only as financer isn’t as seller/goods owner. That’s inline to Al-Hadits, Fatwa Council of Sharia National Number 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah and also Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking and Article 116 point 2 Supreme Court Regulation Number 02 of 2008 on Compilation of Islamic Economic Law. ABSTRAKSalah satu produk bank syariah yang berdasarkan prinsip jual beli dan banyak dimanfaatkan di bank syariah ialah murabahah. Status kepemilikan obyek akad pembiayaan murabahah pada bank syariah selaku ba’i menimbulkan persoalan hukum dikarenakan bank syariah selaku ba’i belum secara murni menjadi pemilik obyek akad pembiayaan murabahah sehingga kedudukan bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli masih diragukan keabsahannya. Dalam akad pembiayaan murabahah ini,  ba’i memberikan kuasa untuk pembelian barang kepada musytari dengan mengatasnamakan musytari sendiri sehingga bank syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Hadits, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 116 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri) Budiman, Achmad Arief
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.619 KB)

Abstract

AbstractBadan Penyalur Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Weleri Kendal is a portrait of an institution that successfully perform zakat management, as well as gain the trust of the community. The success of the aspects Fundrising and distribution of zakat made Bapelurzam not be separated from the institutional arrangement. The crucial factor for success was the lack of innovation in managing amil zakat and participation of stakeholders. The research is a qualitative research, which uses non-doctrinal approach incorporating doctrinal approach. The study was conducted in Bapelurzam Weleri Kendal. Methods of data collection is done by in-depth interviews and focuss Group Discussion (FGD) with the respondents. The analysis uses descriptive analytical method. By using this method the problem of this research will be disclosed appropriately. The research findings show that the management of zakat made Bapelurzam are innovation and participation. Innovation related to the reformulation of the concept of property and limit nishab as it was formulated fiqh. In addition, innovation is also evident in terms of the distribution of zakat for social empowerment. Whereas participation by the community and the beneficiaries (mustahiq) in the implementation of the program of work, productivity, charity, and management oversight.AbstrakBadan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Weleri Kendal adalah salah satu potret dari lembaga yang berhasil melakukan pengelolaan zakat, sekaligus mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat. Keberhasilan pada aspek fundrising dan pendistribusian zakat yang dilakukan Bapelurzam tidak terlepas dari penataan kelembagaan. Faktor penting keberhasilan itu adalah adanya inovasi amil dalam mengelola zakat dan adanya partisipasi dari pemangku kepentingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan pendekatan non doktrinal yang dilengkapi dengan pendekatan doktrinal. Penelitian dilakukan di Bapelurzam Weleri Kendal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focuss Group Discussion (FGD)  dengan para responden. Analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan penggunaan metode ini maka permasalahan penelitian ini akan dapat diungkap secara tepat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dilakukan Bapelurzam terdapat inovasi dan partisipasi. Inovasi berkaitan dengan reformulasi konsep harta dan batas nishab sebagaimana yang dirumuskan fiqh. Di samping itu inovasi juga tampak dalam hal pendistribusian zakat untuk pemberdayaan sosial. Sedangkan partisipasi dilakukan oleh masyarakat dan beneficiaries (mustahiq) dalam pelaksanaan program kerja, produktifitas zakat, dan pengawasan pengelolaan.
Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pembuatan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Musjtari, Dewi Nurul
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.619 KB)

Abstract

AbstractFSA function organized system of regulation and supervision is integrated to the overall activities in the financial services sector. Under the provisions of the FSA's how it should be more involved in regulated and supervised by LKS. In carrying out its functions and authority for this, the FSA has been shown in practice to provide protection for consumers (customers), particularly related to the function of regulation and supervision systems in increasing of partnerships between LKS and customers, but not optimal. Even the authority of the FSA in growing Syariah Compliance for LKS felt still lacking. This study aimed to describe about the effectiveness of the supervision of the Financial Services Authority (FSA) in the contract manufacturing of sharia in Islamic Financial Institutions in Indonesia? Some of the theories and concepts used to analyze this research that the concept of effective law enforcement by Soerjono Soekanto and Responsive Law Theory of Nonet and Selznick. This study is a socio-legal or juridical empirical research, using qualitative analysis and approach to philosophical, historical, and juridical. The results of this study is that the effectiveness of the supervision of the Financial Services Authority (FSA) in the manufacture of the contract sharia in Islamic Financial Institutions in Indonesia by implementing the five factors of law enforcement by Soerjono Soekanto the laws (rules), law enforcement, facility/facilities dam infrastructure, community and culture. In order FSA still authoritative in mengakkan sharia compliance for businesses of sharia in the LKS must menerapakan four ways to obey the law (coercieve, persuasion, pervasion and compulsion) as we constantly strive to develop legal awareness by educating business people sharia in LKS and to society observers and islamic business enthusiasts. Renewal of the law in the development of the Financial Services Authority in Indonesia is to enhance the substantive content of the FSA Act. Several articles in question include Article 1 paragraph 1, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8 letter a and b, Article 37 Article 55, Article 55, Article 64, Article 65 and Article 66 of Law FSA should be deleted or revised and synchronized with the legislation that exists. Consequently some of the article will be deleted after the Court's decision and is not binding. Need improvement and synchronization and synergy between institutions, especially in law enforcement in the practice of resolving disputes between agencies FSAAbstrakOJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan inilah seharusnya OJK lebih berperan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan LKS. Di dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya selama ini, OJK sudah tampak dalam praktiknya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen (nasabah), khususnya terkait dengan fungsi sistem pengaturan dan pengawasannya dalam meningkatkan kemintraan antara LKS dan nasabah, namun belum optimal. Bahkan wibawa OJK dalam menumbuhkan Syariah Compliance bagi LKS dirasakan masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan akad syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia? Beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu Konsep efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Responsive dari Nonet dan Selznick. Penelitian ini merupakan socio-legal research atau yuridis empiris, dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan filosofis, historis, dan yuridis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan akad syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dengan menerapkan kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu hukum (peraturannya), penegak hukumnya, fasilitas/sarana dam prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Agar OJK tetap berwibawa dalam mengakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di LKS harus menerapakan keempat cara mentaati hukum (coercieve, persuasion, pervasion dan compulsion) serta terus berupaya membangun kesadaran hukum dengan melakukan edukasi kepada para pelaku bisnis syariah di LKS maupun kepada masyarakat pemerhati dan peminat bisnis syariah. Pembaharuan hukum dalam pengembangan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah dengan menyempurnakan substansi isi dari UU OJK. Beberapa pasal dimaksud antara lain Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 37 Pasal 55, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK seharusnya dihapus atau direvisi dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Konsekuensinya beberapa pasal tersebut nantinya setelah ada keputusan MK dihapus dan tidak mengikat. Perlu penyempurnaan dan sinkronisasi serta bersinergi antar lembaga yang ada khususnya dalam penegakan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa antar lembaga OJK
Telaah Yuridis terhadap Pembiayaan Perumahan Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan dalam Upaya Pengembangan Produk Perbankan Syariah Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.137 KB)

Abstract

AbstrakHousing is a human basic need, which is from year to year increasing, while the power of people ability to purchase is not always high. On the other hand, housing finance through conventional banks that extend credit (mortgage) unable to facilitate all the needs of housing finance. It is necessary to find another alternative of housing finance. Islamic banking has an opportunity to provide alternative Housing finance based on Islamic principles. Islamic principles provide alternative of Housing finance based on the fairness and balance principles by provided the housing finance through Musharaka Mutanaqisah (MMQ) agreement, It is financing based on shared ownership between banks and customers. The ownership will decrease in the bank, but it will be great for customers in accordance with the proportion of payments made. In the implementation, financing through this MMQ faces the regulatory hurdles that need to be anticipated. The solution is Indonesia must be prepared a renewal and rearrangement of regulation that are comprehensive and integrated to eliminate the disharmony and the regulatory barriers that arise in the implementation of MMQ agreement as an alternative to housing finance. AbstrakPerumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, sementara kemampuan daya beli masyarakat tidak selalu tinggi. Di sisi lain, pembiayaan perumahan melalui perbankan konvensional yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) tidak mampu memfasilitasi selururuh kebutuhan pembiayaan perumahan. Oleh karena itu perlu dicari alternatif pembiayaan perumahan lain. Perbankan syariah berpeluang untuk menyediakan alternatif pembiayaan perumahan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah memberikan alternatif pembiayaan pemilikan rumah yang berasas keadilan dan keseimbangan dengan menyediakan pembiayaan perumahan melalui Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), yakni pembiayaan berbasis kepemilikan bersama antara bank dan nasabah. Kepemilikan tersebut akan semakin menurun pada pihak bank, namun akan semakin besar bagi nasabah sesuai proporsi pembayaran yang dilakukan. Dalam implementasinya, pembiayaan melalui MMQ ini menghadapi hambatan regulasi yang perlu di antisipasi. Solusi yang harus disiapkan adalah pembaruan dan penataan regulasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi untuk menghilangkan disharmoni dan hambatan regulasi yang timbul dalam implementasi akad MMQ sebagai alternatif pembiayaan perumahan.Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, sementara kemampuan daya beli masyarakat tidak selalu tinggi. Di sisi lain, pembiayaan perumahan melalui perbankan konvensional yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) tidak mampu memfasilitasi selururuh kebutuhan pembiayaan perumahan. Oleh karena itu perlu dicari alternatif pembiayaan perumahan lain. Perbankan syariah berpeluang untuk menyediakan alternatif pembiayaan perumahan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah memberikan alternatif pembiayaan pemilikan rumah yang berasas keadilan dan keseimbangan dengan menyediakan pembiayaan perumahan melalui Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), yakni pembiayaan berbasis kepemilikan bersama antara bank dan nasabah. Kepemilikan tersebut akan semakin menurun pada pihak bank, namun akan semakin besar bagi nasabah sesuai proporsi pembayaran yang dilakukan. Dalam implementasinya, pembiayaan melalui MMQ ini menghadapi hambatan regulasi yang perlu di antisipasi. Solusi yang harus disiapkan adalah pembaruan dan penataan regulasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi untuk menghilangkan disharmoni dan hambatan regulasi yang timbul dalam implementasi akad MMQ sebagai alternatif pembiayaan perumahan.
Pendekatan Syariah Compliance Dalam Peningatan Kepercayaan Nasabah Setyowati, Ro'fah
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.354 KB)

Abstract

AbstractIslamic banking is an expression to practice Islam kaffaah (comprehensive). This is known as the 'shariah compliance' (shari'ah compliance). The banking industry depends on customer trust. The problem is, until now the community participation is still low. This study aims to utilize shariah compliance as an approach to increase public trust in sharia banking, using a philosophical approach; historical; comparative; and critical analytical. From this study resulted the understanding that the approach of shariah compliance is the right choice, considering several rationality, namely: philosophical, historical, theoretical-conceptual, empiricalpractical. In an effort to increase public trust through Shari'a compliance approach, it is in need of optimal role of MUI and government.AbstrakPerbankan syariah tumbuh dan berkembang atas motivasi pengamalan syariah secara kaffaah, dalam rangka pelaksaan ibadah menuju Islam yang falah. Oleh karenanya, ‘syariah compliance’ merupakan spirit utama yang menggerakkan industri perbankan syariah dunia dan menjadi konsekwensi logis bagi sistem keuangan Islam. Mengingat industri perbankan merupakan perniagaan berbasis kepercayaan nasabah, maka guna mempertahankan dan lebih menaikkan tingkat kepercayaan, penting sekali memperhatian syariah compliance pada semua aspek dalam aktifitas perbankan syariah. Permasalahannya, hingga saat ini pangsa pasar perbankan syariah masih rendah dibandingkan potensi yang ada, meskipun telah melampaui target. Kajian ini, memanfaatkan beberapa pendekatan yang digunakan secara proporsional, antara lain : filosofis; historis; komparatif; serta pendekatan analitis dan kritis. Dari kajian ini dihasilkan pemahaman bahwa penggunaan pendekatan syariah compliance merupakan pilihan tepat, mengingat beberapa alasan, yaitu : filosofis, historis global maupun lokal, teoritis-konseptual, empiris-praktis. Penggunaan syariah compiance dalam upya optimalisasi partisipasi masyarakat, sangat membutuhkan peran MUI. Namun demikian, yang lebih penting, ada peran serta Pemerintah
Karakteristik Sharia Compliance dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Raden Roro, Fiska Silvia
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.844 KB)

Abstract

AbstractAccording to Article 1 point 12 of Law no. 21 of 2008 Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking (The State Gazette of 2008 No. 94, Additional to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4867) explains that Sharia Principles are the Principles of Islamic Law in banking activities based on Fatwas issued by institutions that have a rule of agreement under Islamic law between the Bank And other parties for the storage of funds and / or financing of business activities or other activities declared in accordance with sharia. In a business transaction, it is necessary that the principle of kafah itself is meaningful from the beginning of the contract signing until the end of its implementation then subject itself to sharia, as well as its dispute settlement instrument in case of a sharia economic dispute in the future. In the development of the world economy, in some countries begin to appear to the needs of the community of Islamic law (sharia) to contribute as a law that regulates a contract (making Islamic financial documents) to become the legal basis in the settlement of a sharia economic dispute.On the other hand, legal reform in the field of Islamic economic event law seems to be done in order to contribute the rule of law in some respects with a view to fix it. The parties who have contact with the shari'ah contract expect sharia compliance principles or submission to sharia compliance applied to the settlement of sharia dispute with detailed arrangement and shar'i (the appropriate legal rules according to Islamic sharia / syariah perspective).At the end of December, on December 22, 2016, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia signed the Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Disputes on Sharia Economics. Perma no. 14/2016 is still lack  from the expectations of the parties who have submitted themselves to the sharia law and want to settle the dispute according to shari'ah (shar'i) and kaffah, it  indicated Non Sharia Compliance. Therefore, this article will discuss the concept of sharia compliance on the settlement of sharia disputes, as well as will be discussed related to the still non-sharia compliance on the settlement of sharia disputes in Indonesia.AbstrakPengaturan terkait prinsip syariah di Indonesia, diatur pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 4867) menjelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam suatu transaksi bisnis diperlukan prinsip kafah itu sendiri yang berarti sejak awal penandatanganan kontrak hingga akhir pelaksanaanya maka menundukkan diri pada syariah, termasuk pula instrumen penyelesaian sengketanya jika terjadi sengketa ekonomi syariah  di kemudian hari. Pada perkembangan ekonomi dunia, di beberapa negara mulai nampak akan kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum Islam (syariah) untuk  berkontribusi sebagai hukum yang mengatur suatu kontrak (pembuatan dokumen keuangan syariah) hingga menjadi landasan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa ekonomi syariah. Di sisi lain, reformasi hukum di bidang hukum acara ekonomi syariah nampaknya memang harus dilakukan dalam rangka menyumbangkan aturan  hukum dalam beberapa hal dengan maksud untuk memperbaikinya. Para pihak yang telah bermuamalah dengan akad syariah berharap prinsip kepatuhan sesuai syariah atau ketundukan pada syariah (sharia compliance) diterapkan pada penyelesaian sengketa syariah yang dilengkapi  pengaturan secara rinci dan syar’i  (aturan hukum yang sesuai menurut perspektif syariah/ hukum Islam). Pada akhir Desember lalu, tepatnya Tanggal 22 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jauh panggang dari api, Perma No. 14/2016 ini ternyata masih jauh dari harapan para pihak yang telah menundukkan diri pada akad syariah dan ingin menyelesaikan sengketa sesuai syariah (syar’i) dan kaffah, dikarenakan beberapa hal terindikasi Non Sharia Compliance. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait konsep  sharia compliance  pada penyelesaian sengketa syariah, di samping juga akan membahas terkait dengan masih adanya  non sharia compliance pada penyelesaian sengketa syariah di Indonesia.