Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik is a journal that covers the areas of e-government, public policy, and services, legislative processes, bureaucracy, leadership, government ethics, government communication, local politics, political economy, community empowerment and is open to methodological and conceptual approaches.
Articles
21 Documents
<![CDATA[Optimalisasi Layanan Integrasi Kendari (LAIKA) Menuju Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi ]]>
<![CDATA[Andi Syaiful Zainal]]>;
<![CDATA[Murni Murni]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.745 KB)
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i1.418
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui optimalisasi Layanan Integrasi Kendari (LAIKA) dalam mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi dan teknololgi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program LAIKA adalah program yang terintegrasi di kelurahan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat, akurat dan murah. Dalam pelaksanaanya program ini belum berjalan secara optimal, masih didapati berbagai kendala, seperti kendala kesiapanj aringan internet dimana belum semua kelurahan dapat mengakses jaringan internet yang memadai serta kendala dari masyarakat pengguna layanan. Pada umumnya masyarakat belum mengetahui program tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kota Kendari dan terkhusus dari pemerintah kelurahan.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan E-Government Berbasis Aplikasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publikdi Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Wa Ode Sri Nani]]>;
<![CDATA[Andi Syaiful Zainal]]>;
<![CDATA[Darwan Sari]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (717.649 KB)
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i1.453
<![CDATA[Application Integration Services of Kendari (LAIKA) is an e-government application that supports the performance of public services based on technology. This program has been operated in several offices in the city of Kendari. This study provides a general description of the quality of public services in the Kandai village sub –district office where has used the application system. Conducted in a descriptive qualitative manner. Data collection through observation, interviews, and document reviews. This study reveals that the quality of public services based on the LAIKA application has not been running well. The measurement of quality is based on three indicators, namely transparency, participation, and efficiency. In the aspect of transparency, there is no clarity of information related to public services. Meanwhile, in the aspect of public participation, it was found that community involvement was not optimal in utilizing this application. In reality, the hope of making public services accessible and easier has not yet been realized]]>
<![CDATA[Pengelolaan Wisata Pantai Nambo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari di Massa Pandemi Covid 19 ]]>
<![CDATA[Erlin Erlin]]>;
<![CDATA[Muhammad Ihsan Mattalitti]]>;
<![CDATA[Andi Awaluddin Ma’ruf]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.186 KB)
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i1.80
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan pantai nambo oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari untuk meningkatkan Pendapatan Asil Daerah pada masa tanggap darurat covid-19. Melalui pendekatan kualitatif, aktivitas pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Destinasi, Kepala Seksi Daya Tarik Wisata, Kasubag Perencanaan, Pengelola Pantai dan Kelompok Sadar Wisata. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa proses pengelolaan pantai Nambo pada aspek perencanaan penentuan target dan perumusan strategi telah disusundenganbaik. Sekalipunpencapaian target belum terpenuhi karena menurunnya angka pengunjung pantai Nambo di masa pandemic Covid 19. Selanjutnya pengorganisasian dalam hal jumlah staf serta pembagian tugasnya belum efektif karena jumlah staf yang berlebihan dan juga tidak dilakukan pembagian wilayah kerja seperti dengan pembagian wilayah kerja staf.Adapun memimpin dalam hal mendorong motivasi kerja pegawainya sudah efektif karenapemberian insentif yang lancer dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum efektif. Dimana, selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar retribusi juga pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak diketahuinya jumlah pedagang yang aktif.]]>
<![CDATA[Aktivitas Publikasi Humas Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Marwan S. Wanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Ihsan Mattalitti]]>;
<![CDATA[Yunitawati Lampasa]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (893.321 KB)
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i1.81
<![CDATA[DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat senantiasa diharapkan berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Fungsi dan tanggung jawab mereka merupakan perwujudan aktivitas yang wajib dijalankan sepenuhnya dalam rangka memenuhi kehendak rakyat. Olehnya itu, rakyat berhak mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota DPRD ketika menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Peneltian ini menjelaskan aktivitas publikasi yang dilakukan oleh Sub. Bagian Humas Dan Protokoler DPRD kota Kendari yang berimplikasi terhadap kinerja anggota DPRD kota Kendari. Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui aktivitas publikasi internal, publikasi eksternal, dan kinerja, terlihat adanya dampak terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari. Hal ini diukur berdasarkan indikator produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Publikasi yang dilakukan efektif meningkatkan kinerja sebab akan melahirkan citra Positif bagi Anggota DPRD yang memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik.]]>
<![CDATA[Analisis Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Di Desa Boro-Boro Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan ]]>
<![CDATA[Misna Misna]]>;
<![CDATA[Muhammad Ihsan Mattalitti]]>;
<![CDATA[Andi Awaluddin Ma’ruf]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.851 KB)
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i1.82
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan air bersih di Desa Boro-Boro Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik wawancara, studi dokumen atau pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Boro-Boro Lameuru, Pengelola Air Bersih, Bendahara PAB, Satuan Pelaksana 3 orang, kemudian masyarakat atau pelanggan 4 orang dan anggota LKM serta Fasilitator Pendamping. Hasil penelitian ditemukan bahwa Air Bersih di daerah tersebut dikelola secara terorganisir dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yang dimulai dari tahap perencanaan, hingga pada keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan dalam hal perawatan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih.Pengelolaan Air Bersih telah melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sehingga terbentuklah organisasi dan manajemen pengelolaan air bersih. Semua aktifitas program telah terencana dengan baik dalam suatu wadah organisasi yaitu Pengelolaan Air Bersih Desa Boro-Boro Lameuru. Teknis pelaksanaan atau operasional PAB ini yaitu mengalirkan air bersih ke masyarakat atau pelanggan dari sumber air bersih yaitu sungai Boro-Boro.Adapun system penarikan restribusi atau iuran anggota adalah dilakukan setiap bulan.Penarikan iuran atau retribusi didasarkan hasil rapat anggota dan diketahui oleh Kepala Desa setempat dan dituangkan dalam peraturan desa.Program ini melibatkan peran serta masyarakat dalam hal pemanfaatan pengelolaan air bersih, perawatan dan pemeliharan, sekaligus sejauh mana pelaksanaan dan pelayanan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat ini.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Sindangkasih ]]>
<![CDATA[Murniati Murniati]]>;
<![CDATA[La Ode Abdul Harlan]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.773 KB)
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i2.182
<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah desa yang harus dikelolah dengan baik dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan dalam penelitian ini adalah menentukan lokasi penelitian, pengumpulan data dan menganalisis data, laporan akhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dilakukan sampai saat ini cukup baik dari segi peran pemerintah desa, namun dalam pengelolaannya masih kurang anggaran yang diberikan untuk bantuan simpan pinjam dan masih dibatasi untuk warga yang sudah memiliki usaha serta untuk memproduksi sarana pertanian (sarprodi) masih terbatas. BUMDes juga masih belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang menjual hasil panennya langsung ke pasar atau ke perusahaan lain karena BUMDes belum mampu untuk menampung semua hasil panen dari masyarakat desa. Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, pengelolaan BUMDes]]>
<![CDATA[Kinerja Aparatur Kelurahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi LAIKA ]]>
<![CDATA[Laode Abdul Harlan]]>;
<![CDATA[Darma Darma]]>;
<![CDATA[Murniati Murniati]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.772 KB)
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i2.376
<![CDATA[Layanan Integrasi Kota Kendari (LAIKA) merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Kendari dalam memanfaatkan akselerasi teknologi di bidang pemerintahan diharapkan mampu menghadirkan kinerja pelayanan publik yang optimal. Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi sumber daya aparatur lembaga pemerintahan dalam proses penerapan pelayanan publik berbasis teknologi di level Kelurahan. Pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa kinerja pelayanan publik oleh para pegawai di kantor Lurah Wawowanggu telah menampilkan upaya yang serius agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekalipun keterbatasan tenaga ahli masih menjadi hal yang harus diupayakan agar bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal ]]>
<![CDATA[Andri Nubu]]>;
<![CDATA[Muhammad Ihsan Mattalitti]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.527 KB)
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i2.451
<![CDATA[This article provides an overview of the strategic role of village governments in realizing community welfare by involving them in empowerment programs. The concept of community participation has been understood as the most important part in improving the quality of life and development. This study uses a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the role of the Lanowulu Village government, Tinanggea District, South Konawe Regency had an impact on community involvement and empowerment in the fields of village government, economy and agriculture. These roles include interpersonal roles, information roles and decision-making roles. Of the three roles, not all of them are running optimally, namely the role of information (informational role) and empowerment in the economy, especially micro-enterprises, where the village government has not paid attention to this business, the main obstacle is because the business is not registered at the village office and has not been running. consistent so that the government has not been able to provide. Researchers suggest that the role that has not been implemented must be fulfilled by the village government. ]]>
<![CDATA[KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA ]]>
<![CDATA[Mulyono Mulyono]]>;
<![CDATA[Abd Rahman]]>;
<![CDATA[Ulfah Attamimi]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i2.452
<![CDATA[The implementation of Law Number 6 of 2014 has provided opportunities for village governments to realize independence in the field of development. This policy demands readiness by the village government to be able to manage village finances so that it can be realized according to the mandate of the regulation. This study describes the ability of the village government in managing village funds in Mendikonu Village, Amonggedo District, Konawe Regency. The research approach is qualitative, where data is collected through observation and interviews. Furthermore, the data were analyzed qualitatively with a descriptive description to answer the research problem. The findings in the study show that the ability of the apparatus in the process of managing village funds starting from financial planning, financial implementation, financial administration, and financial accountability has been running, although not yet optimally. This is due to the limited ability of village government officials and fund managers, especially in terms of knowledge, skills and attitudes.]]>
<![CDATA[STRATEGI CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI ]]>
<![CDATA[Wayudin Sunubi]]>;
<![CDATA[Parman Parman]]>
<![CDATA[ Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 1 No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51454/parabela.v1i2.459
<![CDATA[This research was conducted to determine the subdistrict head's strategy on the level of employee discipline at the Ranomeeto Barat Subdistrict Office, South Konawe Regency. The method used in this study was a qualitative descriptive method. Data was collected through observation, interviews and literature study. Research informants were selected purposively with the intention that the selected informants knew the research problem. The informants in this study were the secretary of the West Ranomeeto District, three Government Sections and three people. The results showed that the sub-district head's strategy in improving employee discipline has been going well, it can be seen in the achievement of the outcome indicators, namely the ability to manage resources, emphasis on ethics and organizational control, the results of which show that each indicator has met employee performance standards with the aim of creating discipline.]]>
