cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
Published by Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2020)" : 10 Documents clear
Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Perangin-angin, Reh Bungana Beru; Nababan, Ramsul; Siahaan, Parlaungan G.
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.923 KB) | DOI: 10.31078/jk1718

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya genetik yang melimpah, multi etnis, serta budaya yang beraneka ragam. Keadaan yang demikian membuat Indonesia kaya akan pengetahuan tradisional. Melindungi pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan tradisional merupakan identitas dari masyarakat pemiliknya. Melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, maka secara implisit pengetahuan tradisional yang merupakan hak tradisional dan identitas budaya masyakarat asli diakui sebagai hak konstitusional. Perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Pemajuan Kebudayaan. Namun, perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia belum optimal, karena belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengetahuan tradisional.
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tongat, Tongat; Prasetyo, Said Noor; Aunuh, Nu'man; Fajrin, Yaris Adhial
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.609 KB) | DOI: 10.31078/jk1717

Abstract

The question about the existence of the living law in the criminal law reform can at least be done both in juridical and theoretical perspectives. This paper attempts to discuss and present two important perspectives on the living law in the criminal law reform. First, how the position of the living law in the criminal law reform is seen from the perspective of legal theory. Secondly, how far of the living law is gaining justification for contributing to the criminal law reform. Both problems are studied in doctrinal and produce findings as follows: first, the contribution of the living law in the criminal law reform is gaining theoretical strengthening. Secondly, the contributions of the living law in the criminal law reform also obtained not only by national legal instruments, but also by international legal instruments.
Penghapusan Kriminalisasi Terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak Fatoni, Syamsul
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.251 KB) | DOI: 10.31078/jk17110

Abstract

Eksistensi Pasal 96, 99, 100 dan 101 UU No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap melemahkan peran penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim sehingga diperlukan sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini Pertama, mengapa terdapat Pengajuan Judisiil Review ke Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa? Kedua, apakah parameter yang digunakan dalam pembentukan undang-undang untuk menghindari kriminalisasi dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sistem peradilan pidana anak? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengajuan judisiil review ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Jaksa Indonesia (IJI). Jenis penelitiannya juridis normatif, bersifat deskriptif yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach untuk menyusun argumentasi hukum serta pendapat hukum dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan dianalisis dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pengajuan judisiil review ke Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan kriminalisasi terhadap Hakim (Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101) dan Jaksa (Pasal 99) dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sudah tepat sebab merupakan bentuk perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Kedua, parameter yang digunakan dalam pembentukan undang-undang untuk menghindari kriminalisasi dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sistem peradilan pidana anak adalah harus memperhatikan  asas-asas kriminalisasi yaitu asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas kesamaan/persamaan sehingga terwujud sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural dalam sistem peradilan pidana anak.  
Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama Aditya, Zaka Firma
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.68 KB) | DOI: 10.31078/jk1714

Abstract

Tulisan ini hendak membahas mengenai konsistensi putusan-putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang berdasarkan asas preseden. MK beberapa kali dipandang tidak konsisten karena kerap mengeluarkan putusan yang bersifat overrulling. Namun, sebenarnya tidak sedikit juga putusan MK yang konsisten mengikuti preseden. Meskipun penggunaan asas preseden hanya dikenal di negara yang menganut tradisi common law, MK ternyata juga menerapkannya. Putusan MK tentang pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama adalah salah satu bentuk dianutnya asas preseden di MK. Putusan ini secara konsisten menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tetap konstitusional karena akan terjadi kekosongan hukum apabila UU Pencegahan Penodaan Agama diputus inkonstitusional. Dalam perkara tersebut, MK mempertahankan ratio decidendinya terhadap konstitusionalnya UU Pencegahan Penodaan Agama karena meskipun MK sadar bahwa UU a quo banyak mengandung kelemahan. Konsistensi standing MK terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama ini merupakan salah satu bentuk dari dipraktekannya doktrin preseden.This paper will discuss the consistency of the constitutional court decision in the judicial review cases based on the principle of precedent. MK several times deemed inconsistent because often issued a ruling that is overruling. However, there were actually a lot of MK decisions that consistently followed the precedent. Although the use of the precedent principle is only known in common law tradition, the Constitutional Court apparently also applies it. The Constitutional Court’s decision regarding the Blasphemy Prevention Act was one form of the principle of precedent in the Constitutional Court. This decision consistently states that the Blasphemy Prevention Act remains constitutional because a legal vacuum will occur if the Blasphemy Prevention Law was decided to be unconstitutional. In this case, the Court retained its ratio decidendi to the constitutionality of the Blasphemy Prevention Law, even though the Court was aware that the Law contained many weaknesses. The consistency of the Constitutional Court on the judicial review of the Blasphemy Prevention Act is one form of the practice of precedent doctrine.
Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016) Sitabuana, Tundjung Herning; Adhari, Ade
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.543 KB) | DOI: 10.31078/jk1715

Abstract

Tulisan ini mengungkap pertanyaan mendasar mengenai implikasi aliran positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukan Pertama, dalam tataran ilmu hukum, aliran ini memahamkan pada penganutnya bahwa ilmu hukum sebagai “suatu pemahaman normologis tentang makna hukum positif (normological apprehenson of the meaning of positive law)”. Pengembangan ilmu hukum kemudian dilakukan melalui kegiatan mempelajari, meneliti dan mengajarkan berbagai hukum positif,¾yang pada akhirnya pengembangan ilmu hukum lebih kearah ‘ilmu hukum dogmatik’. Kedua, pada tataran penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi, implikasinya hakim mendasarkan proses penegakan hukum seperti apa yang diatur dalam norma positif peraturan perundang-undangan. Menegakan hukum menjadi identik dengan menegakan aturan positif. Hakim sebagai pengemban hukum praktis mahir dalam membaca dan membunyikan hukum positif dalam putusan hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait keberadaan delik zina dalam KUHP menjadi salah satu putusan yang mendapat pengaruh kuat dari aliran ini.
Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Fahmi, Khairul; Amsari, Feri; Azheri, Busya; Kabullah, Muhammad Ichsan
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.18 KB) | DOI: 10.31078/jk1711

Abstract

Sistem keadilan pemilu telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal itu ditandai dengan diaturnya seluruh prosedur pelaksanaan tahapan pemilu dan mekanisme penanganan pelanggaran atau sengketa pemilu. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa, Bawaslu berwenang menerbitkan putusan yang bersifat final. Dengan wewenang tersebut peran Bawaslu diperkuat dalam kerangka penegakan hukum untuk keadilan pemilu. Kajian ini hendak menelaah bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan, khususnya di Sumatera Barat. Dipilihnya Sumbar karena provinsi ini menjadi salah satu daerah yang rawan dari aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, di Sumbar juga terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu pada Pemilu 2019 dibandingkan 2014. Terkait hal itu, masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana penegakan hukum pemilu dilaksanakan Bawaslu dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu, khususnya dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Masalah tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum berupa putusan pengadilan dan putusan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa sistem keadilan pemilu telah dijalankan dalam proses penanganan pelanggaran dan sengketa oleh Bawaslu di Sumatera Barat. Hal itu ditandai dengan diprosesnya setiap laporan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana dan sengketa pemilu berdasarkan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, beberapa kelemahan yang ditemui masih mengganjal cita perwujudan keadilan pemilu secara lebih optimal.The electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked the electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked by the regulation of all procedures for implementing the election stages and the mechanism for handling election violations or disputes. The settlement of violations and election disputes is carried out by Election Supervisory Body (Bawaslu). In resolving violations and conflicts, Bawaslu has the authority to issue final decisions. With this authority, the role of Bawaslu is strengthened in the framework of law enforcement for election justice. This study would like to examine how this authority is exercised, especially in West Sumatra. West Sumatra has chosen because this province has become one of the most vulnerable areas in terms of organizing free and fair elections. Furthermore, there has also been an increase in the number of cases handled by Bawaslu in the 2019 elections compared to 2014 in West Sumatera. Therefore, how election law enforcement is carried out by Bawaslu to realize electoral justice, particularly in handling election violations and disputes. This article using normative legal research methods by relying on legal materials in the form of court decisions and decisions of the Bawaslu in province and city. In this study, it was concluded that the electoral justice system had implemented in the process of handling violations and disputes by Bawaslu in West Sumatra. All complaint report indicated it, i.e., administrative offenses, alleged criminal acts, and election disputes have been passed based on procedures determined by statutory regulations. However, there are still some weaknesses that must be evaluated because the election justice can not maximize. 
Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Rahman, Faiz
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.031 KB) | DOI: 10.31078/jk1712

Abstract

Dalam pelaksanaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, satu dinamika yang terjadi adalah digunakannya klausul bersyarat melalui putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Lebih lanjut, penggunaan jenis putusan bersyarat rupanya juga memiliki dinamikanya tersendiri, terutama berkaitan dengan pemaknaan terhadap klausul bersyarat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya putusan yang mencantumkan klausul konstitusional bersyarat dalam pertimbangan hukumnya, tetapi dalam amar putusannya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang, serta memahami bagaimana anomali penggunaan klausul bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang, serta apa yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencegah terjadinya anomali tersebut. Hasil analisis yang dilakukan Penulis menunjukkan tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, anomali tersebut semakin menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan substansial antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. Kedua, penggunaan klausul konstitusional bersyarat dalam ratio decidendi terlihat tidak memberikan dampak substansial terhadap pelaksanaan putusan. Ketiga, ketujuh putusan tersebut mempertegas pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa penggunaan amar putusan inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif dalam penerapannya.In the implementation of constitutional review by the Constitutional Court, one of the dynamics occur is the emergence of conditionally constitutional unconstitutional decisions. Furthermore, the utilization of these types of decisions also has its dynamics, especially concerning the interpretation of conditional decisions. It can be indicated by the existence of anomalies decisions, which in the legal consideration, states that the norms reviewed are conditionally constitutional, but in its verdict, the norms are declared conditionally unconstitutional. Therefore, this paper aimed to comprehend the utilization of conditional decisions in constitutional review and to understand how is the anomaly in conditional clause implementation, as well as what Constitutional Court can do to prevent the anomalies to occur. Based on the analysis of conditional decision’s anomalies, there are at least three points that need to be pointed out. First, the anomalies increasingly show that conditionally constitutional and conditionally unconstitutional are substantially the same. Second, the use of conditionally constitutional clause as a ratio decidendi is considered to have no impact on the implementation of decisions. Third, the seven decisions analyzed further emphasized the Constitutional Court views that conditionally constitutional clause is deemed to be more effective in the implementation.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Kurnia, Titon Slamet
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.244 KB) | DOI: 10.31078/jk1716

Abstract

Artikel ini mencerminkan pendapat penulis yang tidak setuju dengan keberadaan KPK dan Teori Konstitusi yang mendasarinya. Artikel ini didasarkan pada teori trias politica klasik dan mengajukan pendapat bahwa keberadaan badan-badan yang bersifat eksekutif harus sesuai dengan preskripsi teori unitary executive. Sesuai dengan teori unitary executive, presiden harus diberikan kewenangan to appoint and remove setiap pejabat eksekutif secara eksklusif. Kaidah ini didasarkan pada status presiden sebagai Chief Executive. Berdasar pengertian ini, KPK, sebagai badan independen, inkonstitusional. Seturut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 yang mengkualifikasikan KPK sebagai eksekutif, tata konstitusional kita yang abnormal, dengan keberadaan KPK, harus dinormalkan sesuai dengan teori unitary executive. This article expresses the author’s view to disagree with the existence of the KPK and its supporting Constitutional Theory. This article is based on classical model of the trias politica theory and suggests that the existence of executive bodies should conform with the prescription of unitary executive theory. According to the unitary executive theory, the president should have the power to appoint and remove any executive official exclusively. This norm is based on the status of the president as the Chief Executive. According to this notion, the KPK, as independent agency, is unconstitutional. In line with the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017, qualifying the KPK as executive, our abnormal constitutional order, with the existence of the KPK, should be normalized in accordance with the unitary executive theory.
Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta Suranto, Suranto; Nasrullah, Nasrullah; Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.771 KB) | DOI: 10.31078/jk1713

Abstract

Kajian ini bertujuan mencari model rekrutmen penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta yang independen dan berintegritas dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekrutmen dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008 masih melibatkan kekuasaan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota), sementara Undang-undang No.15 Tahun 2011 dan Undang-undang No.7 Tahun 2017 sudah terdapat model rekrutmen yang baik dan proses yang terukur. Sistem rekrutmen yang terkandung dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 sudah cukup ideal, beberapa keunggulan dari sistem ini adalah adanya keterlibatan publik dalam proses rekrutmen, sehingga hasil rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Selain itu, sistem yang saat ini dilakukan adalah melalui pembentukan Tim Seleksi yang terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Namun, terdapat beberapa kelemahan,  yaitu: (1) rekrutmen Tim Seleksi harus dilakukan secara terbuka, (2) perpaduan sistem CAT dengan tertulis untuk menjamin calon penyelenggara pemilu memiliki kemampuan teoritis dan praktik secara baik; (3) keterlibatan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk memilih dan menetapkan calon penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/ Kota; (4) peningkatan kesadaran masyarakat bahwa lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang independen dan profesional, sehingga politik preferensi bisa ditekan.
Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan Widjaja, Alia Harumdani; Wijayanti, Winda; Yulistyaputri, Rizkisyabana
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.587 KB) | DOI: 10.31078/jk1719

Abstract

Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah bagian dari hak asasi bagi setiap orang, termasuk Penyandang Disabilitas, sehingga UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pelaksanaannya. Permasalahannya adalah sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah sebagai kesenjangan antara penyandang disabilitas dengan pekerja non disabilitas. Ketiadaan data pasti terkait jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas baik sektor swasta maupun sektor non swasta (PNS, BUMN dan BUMD) menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perlindungan bagi penyandang disabilitas. Ketentuan minimal kuota 2 persen yang wajib bagi pemerintah, PEMDA, BUMN, dan BUMD dan 1 persen bagi perusahaan swasta dari jumlah pegawai atau pekerja dalam UU Penyandang Disabilitas ternyata juga tidak cukup memberikan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk meneliti peraturan perundang-undangan agar diperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas. Hal itu menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui pengawasan dan pembenahan kebijakan menjadi sangat penting agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022) Vol 18, No 4 (2021) Vol 18, No 3 (2021) Vol 18, No 2 (2021) Vol 18, No 1 (2021) Vol 17, No 4 (2020) Vol 17, No 3 (2020) Vol 17, No 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 4 (2019) Vol 16, No 3 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2010) More Issue