cover
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2020)" : 10 Documents clear
Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak Ilhami, Haniah
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.084 KB) | DOI: 10.31078/jk1723

Abstract

This research concludes that the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 which mandates the legislators to revise the age-limit of marriage, is irrelevant in preventing child-age marriages. Indonesian marriage legal system continues to open up opportunities for deviations of the principle of age-limit of marriage  through Dispensation of Marriage. This research finds the juridical development on Dispensation of Marriage on the type of marriage requiring Dispensation of Marriage, the applicant of Dispensation of Marriage, the authority to provide Dispensation of Marriage, and the administrative requirements to submit the Dispensation. Based on these developments, several factors that cause irrelevancy of the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 in preventing child-age marriages are the absence of specific requirements in the application of Dispensation of Marriage to the court, the existence of the Principle of Freedom in procedural law, the voluntary nature attached in the request for Dispensation of Marriage, as well as the extension of provisions of applicants who can submit an application to the court.
Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan Aryani, Nyoman Mas; Hermanto, Bagus
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.298 KB) | DOI: 10.31078/jk1729

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terkait pengujian yudisial yang membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan larangan menyertakan bakal calon yang merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Namun, keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut memicu pro dan kontra. Di satu sisi, substansi peraturan yang mengatur pelarangan tersebut dianggap sebagai pencabutan hak politik warga negara bila dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena mengatur hal yang sebaliknya. Namun di sisi lain, ini merupakan langkah progresif yang menjadi harapan banyak pihak bahwa lembaga legislatif menunjukkan citra yang baik dan bebas dari korupsi. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1) bagaimanakah pengaturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik terpidana kasus korupsi dan (2) bagaimanakah justifikasi dimensi Hak Asasi Manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi. Tulisan ini secara khusus menggunakan metode penulisan yuridis normatif melalui library research yang dianalisis dengan sistematisasi menjadi suatu tulisan ilmiah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana mengandung sejumlah kelemahan dan pada akhirnya dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung. Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia terkait hak politik, dalam penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak.
Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris Muda, Iskandar
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.955 KB) | DOI: 10.31078/jk1725

Abstract

Penyelesaian persoalan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (uji konstitusional; constitutional review) diperlukan pula untuk mengetahui logika hukum beserta macam hubungannya. Apabila dua pernyataan ditampilkan simultan akan menimbulkan apa yang oleh logika disebut “hubungan logika.” Dalam penyelesaian lima perkara uji konstitusional undang-undang tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) beserta Perubahannya (UU No. 2 Tahun 2014) terungkap adanya penggunaan berbagai macam logika hukum dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005  menggunakan logika hukum “hubungan ekuivalen (persamaan),” (ii) Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 52/PUU-VIII/2010 menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan),” (iii) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan),” (iv) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XV/2017 menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan),” dan (v) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019 menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan).”
Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Arif, M. Yasin Al; Muhammad, Hasanuddin
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.979 KB) | DOI: 10.31078/jk1721

Abstract

Di dalam sistem perwakilan, DPD memiliki peran penting untuk mengartikulasikan kepentingan daerah dalam praktik negara dan pemerintahan, oleh karena itu DPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan DPR. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap perkembangan kepemiluan di Indonesia khususnya pemilihan umum anggota DPD yang dibatasi pada dua pokok permasalahan. Pertama, apa implikasi hukum putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 terhadap pencalonan DPD dan Apa urgensi Penegasan Anggota DPD RI Bebas dari Anggota Partai Politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa implikasi hukum yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018  terjadi terhadap perubahan mekanisme pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPD dan urgensi penegasan anggota DPD bebas dari partai politik adalah agar terhindar dari Double Representation serta untuk memperkuat prinsip check and balances antara DPD dan DPR.
Penggunaan Global Positioning System dalam Tafsir Konstitusional Hak atas Informasi Christianto, Hwian
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.691 KB) | DOI: 10.31078/jk1722

Abstract

Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XVI/2018 has become the most waited decision by the society as the user of technology in driving, more specifically the use of Global Positioning System (GPS). There are at least 2 (two) main issues which are debated in the submission of the application of the constitutional testing of Article 106 paragraph (1) and Article 283 of Law 22/2009. First, the use of GPS is needed by the society so that it has become a part of the fulfillment of economical right. Second, the effort of protection of public order is being maintained by the former of Law 22/2009. A normative judicial method was used based on the legal principles, the ongoing regulations, and the consideration of the court on the legal issues being discussed. The court in the consideration gave a philosophical historical analysis on the existence of both rules of law as the base to understand the important meaning of the ban on the activity that causes distractions in driving on the street. Strangely, the court did not directly state that the use of GPS was definitely included in the second scope of both rules of law. The use of GPS needs to be case studied as an action that distracts concentration. Although the court finally stated that the application was denied, the decision gave a balanced understanding on the need of GPS as the navigation system while driving and the protection of the road users. 
Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Fariz, Donal
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.291 KB) | DOI: 10.31078/jk1724

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk mengelaborasi problem aktual demokrasi di Indonesia salah satunya korupsi. Pemilu sebagai instrument sirkulasi elit pada kenyataannya menciptakan persoalan lain yakni korupsi. Maka dibutuhkan instrument hukum yang baik untuk mengatur pencalonan bagi calon pejabat publik salah satunya kepala daerah agar diperoleh kandidat yang berkualitas dan berintegritas untuk dipilih oleh pemilih. Salah satu bentuknya dengan cara membatasi hak bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat maju mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Pembatasan tersebut dibolehkan secara konsep dan dipertegas melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tulisan ini akan menguraikan problem demokrasi dan korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga dibutuhkan penyaringan kandidat yang lebih baik di sektor politik dengan cara persyaratan yang calon kepala daerah yang lebih ketat melalui pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi. Selain itu, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pembatasan hak bagi mantan terpidana juga akan dielaborasi.
Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945 Paputungan, Merdiansa; Hoesein, Zainal Arifin
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.739 KB) | DOI: 10.31078/jk1728

Abstract

Salah satu isu yang menjadi konteks empiris pada saat amandemen UUD 1945, adalah pinjaman luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini mendorong perubahan Pasal 11 UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan sebuah keharusan bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR dalam membuat perjanjian pinjaman luar negeri. Akan tetapi dalam pengaturan kemudian, persetujuan DPR sebagai bentuk pembatasan kekuasaan Presiden di bidang diplomatik ini, justru direduksi menjadi persetujuan yang terbatas diberikan terhadap Undang-Undang APBN. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengurai berbagai permasalahan seputar persetujuan DPR sebagai bentuk pembatasan kekuasaan Presiden, dan pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasca amandemen UUD 1945.
Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia Subiyanto, Achmad Edi
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.4 KB) | DOI: 10.31078/jk1726

Abstract

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak. Namun demikian terdapat kelemahan dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya diikuti oleh proses penyusunan kebijakan berbasis bukti dengan data yang kuat dan berdasarkan simulasi terhadap penyelenggaraan. Dengan demikian, beban penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diidentifikasi sejak awal dan langkah-langkah untuk meminimalisasi resiko dapat dipikirkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlu dievaluasi mengenai persoalan integritas penyelenggara atau peserta Pemilihan Umum, misalnya dengan memperketat sistem rekrutmen, sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Umum serentak yang berintegritas di masa yang akan datang.
Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi Mubiina, Fathan Ali
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.541 KB) | DOI: 10.31078/jk17210

Abstract

Peran Fraksi di DPR RI ialah sebagai wadah yang strategis dalam sistem politik di Indonesia guna penghubung antara proses pembentukan kebijakan pemerintah baik di eksekutif maupun di legislatif dengan warga negaranya sebagai bentuk penyalur aspirasi yang terstruktur. Sebab dalam partai politik terdapat bentuk pelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian partai politik juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sejarah perkembangan partai politik pasca reformasi ialah berfungsi sebagai pendidikan politik, menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia melalu demokrasi perwakilan. Pada pola hubungan antara partai politik dengan DPR RI cukup sederhana, yaitu partai politik memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum anggota legislatif di DPR RI. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. The Faction of Political Party in the Indonesian House of Representatives or Parliament is as a strategic forum in the political system in Indonesia in order to connect between the process of forming government policy both in the executive and legislative branches with its citizens as a form of structured channeling of aspirations. Because in political parties there is a form of institutionalization of the expression of ideas, thoughts, views, and free beliefs in a democratic society. Then the political parties also according to the laws and regulations in force in the history of the development of political parties after the reform is to function as political education, absorb, channel and fight for the interests of the community, and prepare community members to fill political positions in accordance with the existing democratic mechanism in Indonesia through representative democracy. The pattern of relations between political parties and the DPR RI is quite simple, namely political parties have the right to participate in the election process for legislative members in the DPR RI. This legal research is prescriptive in nature, which is carried out to solve the legal issues at hand.   
Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara Sorik, Sutan; Aulia, Dian
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.986 KB) | DOI: 10.31078/jk1727

Abstract

Penelitian ini membahas tentang relasi MPR dan Presiden dalam pembentukan, penetapan, serta pertanggungjawaban pencapaian pembangunan nasional. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi tidak adanya pedoman pembangunan nasional yang secara konkret dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, rencana pembangunan selalu mengacu kepada visi misi pada saat pencalonan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pembangunan nasional mengalami benturan politik dan tidak berkelanjutan. Selain hal tersebut, juga dikarenakan tidak adanya lembaga negara yang mampu mengontrol secara penuh terhadap pertanggungjawaban pencapaian rencana pembangunan nasional. Oleh karenanya, penataaan relasi MPR dan Presiden sudah seharusnya dilaksanakan. Idealnya diharapkan MPR dan Presiden kedepan bekerja sama dalam membuat dan menetapkan haluan negara. MPR dan Presiden harus melakukan koordinasi dengan prinsip check and balances. Sehingga tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dapat tercapai. 

Page 1 of 1 | Total Record : 10