cover
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 3 (2020)" : 10 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi puspitaningrum, Jayanti
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.969 KB) | DOI: 10.31078/jk1737

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang pembentukan daerah yang putusannya mengabulkan permohonan pemohon yang berimplikasi terhadap perubahan batas wilayah, yakni Putusan MK No. 127/PUU-VII/2009. Ada dua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yakni (1) Bagaimana penafsiran MK dalam penyelesaian sengketa batas wilayah melalui pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) Bagaimana desain penyelesaian sengketa batas wilayah secara konstitusional. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, selain itu, dikaji dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: berdasarkan kajian putusan MK No. 127/PUU-VII/2009 yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Mahkamah Konstitusi menyatakan pembuat undang-undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Tambrauw yang telah membagi wilayahnya dari 10 (sepuluh) distrik menjadi 5 (lima) distrik. Putusan tersebut berimplikasi bahwa 5 distrik dimasukkan kembali dalam UU No. 56 Tahun 2008 ditambah 1 (satu) distrik yaitu Distrik Fef sehingga Kabupaten Tambrauw memiliki 11 (sebelas) distrik. Kedua, Desain penyelesaian batas wilayah di atur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni melalui penyelesaian Administratif (non hukum) oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu Penyelesaian sengketa secara hukum di tempuh melalui hak uji materi Permendagri di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang pembentukan daerah.
Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi Hadi, Fikri; Ristawati, Rosa
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.25 KB) | DOI: 10.31078/jk1734

Abstract

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Lokasi ibu kota baru juga telah ditetapkan oleh Presiden RI. Penetapan tersebut mendahului pengkajian hukumnya termasuk pembentukan dasar hukum penetapan ibu kota baru. Penelitian ini akan membahas mengenai konsep ibu kota di Indonesia baik dengan membandingkan diluar negeri maupun membahas dalam perspektif sejarah konstitusi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan Presiden dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu kota.Penelitian ini merupakan penelitian hukum berupa doctrinal research dengan Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan constitutional historis.Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsep ibu kota di Indonesia berbeda dengan di negara lain, seperti di Belanda dan di Malaysia yang memisahkan antara ibu kota dan pusat pemerintahan. Selain itu, disimpulkan bahwa secara konstitusional, Presiden RI tidak mempunyai kewenangan mutlak dalam memindahkan ibu kota. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan usul pemindahan ibu kota untuk selanjutnya harus dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan dari parlemen.In 16 August 2019, the President of Republic of Indonesia gave speech on an idea of the translocation of the Indonesian capital city. The new capital city has also already decided by the President. The decision is made before the legal analysis including the legal basis of the decision to have new capital city. This paper will discuss the concept of the capital city from general- legal perspective to comparative perspective. This paper also discuss on how the concept of capital city is developed in Indonesia from the historical constitutional perspective. It will also analyze the presidential authority on the idea of proposing and deciding the translocation of the capital city. The argument in this paper is written as a legal argument by having perspective on the doctrinal-legal approach. It will use conceptual approach, legal and statutes approach and constitutional history approach. This paper ends up with the conclusion that the concept of the Indonesian capital city is different from the concept of the capital city in other countries, such as the Netherlands and Malaysia. In both countries, the concept of capital city is separated from the concept of government city, which is as the city center for governmental affairs. Besides, it is concluded that based on the Indonesian Constitution, the President of Republic of Indonesia has no absolute authority on the issue of translocation of the capital city. The President of Republic of Indonesia may have the power to propose the translocation of the capital city but there shall be further process of joint discussion and joint approval by the President and the DPR.
Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Supriyadi, Supriyadi; Kasim, Aminuddin
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.912 KB) | DOI: 10.31078/jk17310

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menjadi penegasan konstitusional Mahkamah melepaskan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengingat secara konseptual pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang secara tegas mengatur dan mengamanatkan dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan. Baik putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang -Undang tidak menjelaskan secara detail mengenai desain Peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang: pertama, Jika MK telah meletakkan wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan, bagaimana arah pemikiran MK dalam mendesain penyelesaian sengketa hasil pemilihan berdasarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013?. Kedua, Putusan MK telah diejawantahkan ke dalam UU Pemilihan, selaraskah pemikiran MK dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan penormaan dalam UU Pemilihan terkait perselisihan hasil? ketiga, bagaimanakah desain badan peradilan khusus yang sejalan dengan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Pemilihan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Adapun temuan dari penelitian ini ialah; pertama ratio decidendi putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 nampak secara implisit meletakkan wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada menjadi bagian dari wewenang lembaga Mahkamah Agung. Kedua, Penormaan UU Pilkada terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan selaras dengan putusan MK. Ketiga, desain badan peradilan khusus pemilihan dibentuk di bawah Mahkamah Agung.
Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia Ibrahim, Mohammad
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.206 KB) | DOI: 10.31078/jk1735

Abstract

Dalam studi perbandingan hukum tata negara, doktrin amendemen konstitusi yang inkonstitusional telah banyak menarik perhatian para sarjana dalam beberapa tahun terakhir. Konsekuensi dari doktrin amendemen konstitusi yang inkonstitusional adalah adanya pembatasan kekuasaan amendemen konstitusi. Artikel ini bermaksud untuk menjelaskan doktrin amandemen konstitusi yang inkonstitusional yang berimplikasi pada pembatasan kekuasaan amendemen konstitusi. Selain itu, artikel ini juga membahas praktik pembatasan kekuasaan amendemen konstitusi di beberapa negara seperti Jerman, India dan Kolombia. Berdasarkan teori dan praktik atas pembatasan kekuasaan amendemen konstitusi, artikel ini berupaya untuk menjawab apakah doktrin amendemen konstitusi yang inkonstitusional dapat diterapkan di Indonesia. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa dalam UUD 1945 terdapat ketentuan yang tidak dapat diubah. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dapat mengadopsi doktrin amendemen konstitusi yang inkonstitusional jika amendemen konstitusi dilakukan terhadap ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat dalam konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif.
Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten di Indonesia Hakim, Lukman; Kurniwan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.111 KB) | DOI: 10.31078/jk1736

Abstract

Kasus pembajakan terhadap paten atau produk dagang merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia. Menyikapi permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hak konstitusional ekonomi warga negara melalui hak paten di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan dilakukan dengan metode systematic literature review. Data penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, buku, dan artikel dari jurnal nasional dan internasional yang membahas mengenai hak paten. Peneliti kemudian menganalisis data yang terkumpul secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melindungi hak konstitusi warga negaranya melalui hak paten dengan cara mendaftarkan hasil karya atau produk yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena sifatnya berupa hak, maka ketika hasil karya atau produk tersebut tidak didaftarkan maka produk tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu, bagi warga yang memiliki hasil karya dan produk yang bernilai ekonomis dan memungkinkan untuk diproduksi kembali, disarankan untuk mendaftarkan produk atau hasil karyanya melalui hak paten.
Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Prayitno, Cipto
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.422 KB) | DOI: 10.31078/jk1733

Abstract

Tulisan ini diarahkan untuk melihat tentang batasan kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang dituangkan dalam Pasal 22 UUD 1945 sebagai ekses dari adanya keadaan yang dianggap genting dan memaksa atau dalam terminologi hukum sering disebut sebagai hal ihwal kegentingan memaksa. Namun demikian, keberadaan Pasal 22 UUD 1945 sebagai dasar hukum adanya kewenangan Presiden dalam membentuk PERPU tidak memberikan kepastian hukum mengenai apa saja batasan kewenangan presiden dalam pembentukan PERPU tersebut. Sifat subyektifitas yang menguat dalam diri Presiden menjadi problem dan pro kontra dalam setiap pembicaraan mengenai pembentukan PERPU ini. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan konseptual (conceptional approach), tulisan ini akan membedah mengenai tafsir-tafsir teoritis dan analisa hukum untuk melihat batasan kewenangan presiden dalam pembentukan PERPU yang sampai saat ini dinilai terlalu subyektif. Pada kesimpulannya bahwa terdapat 3 (tiga) pokok utama syarat adanya pembentukan PERPU yang dilakukan oleh Presiden yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dan hasil analisis hukum dalam tulisan ini. Ketiga hal tersebut yang pertama adalah batasan waktu (kapan) suatu PERPU yang oleh Maria Farida bersifat terbatas (sementara) dan batasan materi (subtansi) yang ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 serta batasan terhadap perlindungan hak-hak konstitusional rakyat.
Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Firmansyah, Arif
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.932 KB) | DOI: 10.31078/jk1732

Abstract

Konsep bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dihubungkan dengan konsep perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara dari perspektif konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dicantumkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki sifat kooperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
RATIO LEGIS PENETAPAN PEMBAYAR PAJAK (TAXPAYER) SEBAGAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Wicaksono, Dian Agung; Nurbaningsih, Enny
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.025 KB) | DOI: 10.31078/jk1731

Abstract

Diskursus mengenai penetapan pembayar pajak (taxpayer) sebagai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Undang-Undang (UU) bukanlah isu yang benar-benar baru untuk dianalisis. Namun demikian, hal tersebut tetap perlu untuk diteliti dalam kerangka menggali ratio legis penetapan pembayar pajak (taxpayer) sebagai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi. Temuan dari penelitian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian hukum dalam studi doktoral mengenai dinamika kedudukan hukum Pemohon pada pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini secara spesifik menjawab pertanyaan: (a) bagaimana doktrin taxpayer sebagai kedudukan hukum dalam pengujian UU? (b) apa ratio legis penetapan pembayar pajak (taxpayer) sebagai kedudukan hukum dalam pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang terkait dengan doktrin kedudukan hukum pembayar pajak dalam pengujian UU. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis penetapan pembayar pajak (taxpayer) sebagai kedudukan hukum dalam pengujian UU dapat ditelusuri melalui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan pengujian UU sejak tahun 2003-2019.
Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Wijayanti, Winda; Pasaribu, Alboin
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.569 KB) | DOI: 10.31078/jk1738

Abstract

Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai. Akibatnya pasangan pegawai itu berada pada pilihan yang sulit yakni terpaksa berhenti bekerja ataukah merahasiakan status perkawinan mereka. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membuka ruang bagi perusahaan/instansi untuk menerbitkan larangan demikian adalah inkonstitusional. Hal ini bertentangan dengan hak untuk bekerja yang diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai konstitusionalitas perkawinan antar-pegawai dalam perusahaan yang sama belum sepenuhnya dipatuhi. Beberapa kantor yang masih menerapkan larangan ikatan perkawinan antar-pegawai hendaknya segera mencarikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dalam rangka melindungi hak konstitusional pegawai sekaligus kepentingan perusahaan.
Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi Baihaki, Muhammad Reza; Fathudin, Fathudin; Kharlie, Ahmad Tholabi
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.861 KB) | DOI: 10.31078/jk1739

Abstract

Diskursus periodisasi masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi berakhir pada lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Nomor 73/PUU-XIV/2016 yang mengalihkan kewenangan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi untuk sepenuhnya diatur oleh pembentuk undang-undang (open legal policy). Artikel ini membahas tentang problematika masa jabatan hakim konstitusi jika diregulasikan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bagi kualitas independensi kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach). Artikel ini menyajikan dua kesimpulan. Pertama, kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam menentukan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi berpotensi menurunkan derajat kualitas independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan penerapan periodisasi secara praktik berpotensi membuka ruang yang luas bagi lembaga politik untuk melakukan intervensi terhadap proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui perpanjangan masa jabatan dalam periode hakim yang kedua jika ia berkenan untuk mencalonkan kembali dirinya. Kedua, jangka waktu yang relatif panjang merupakan konsep ideal masa jabatan hakim konstitusi. Bahkan sudah semestinya masa jabatan hakim konstitusi disejajarkan dengan masa jabatan hakim agung Mahkamah Agung.

Page 1 of 1 | Total Record : 10