cover
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 4 (2020)" : 10 Documents clear
Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Siahaan, Maruarar
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.924 KB) | DOI: 10.31078/jk1742

Abstract

AbstrakPemisahan kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konsntitusi menimbulkan banyak pertanyaan, apakah yang menjadi alasan Pembaharu UUD 1945 untuk melakukan pemisahan ini. Hasil studi menyatakan bahwa di negara-negara yang menganut sistem civil law menyerahkan seluruh wewenang judicial review kepada MK, sehingga pemisahan pengujian  atau judicial review  yang terpisah antara undang-undang yang menjadi kewenangan MK, dan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang menjadi kewenangan MA, dianggap merupakan hal yang janggal. Implikasi putusan MK yang menguji norma undang-undang terhadap UUD 1945, yang ruang lingkup akibat hukumnya boleh jadi bersifat horizontal terhadap norma yang sama  dalam undang-undang tersebar, dan secara vertikal kebawah terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan undang-undang yang telah diuji dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara konseptual seharusnya judicial review peraturan perundang-undangan harus berada satu atap. Beban tugas penanganan perkara di Mahkamah Agung, dapat menjadi landasan yang cukup bahwa penanganan judicial review  satu atap perubahan UUD 1945tersebut berada di Mahkamah Konstitusi. Konsepsi tersebut akan sulit terwujud kecuali dengan perubahan UUD 1945 karena kewenangan judicial review yang terbagi tersebut diatur dalam UUD 1945. Hal ini akan berubah apabila putusan MK dengan “keberanian” dapat memberi tafsir baru terhadap konstitusi, dengan melihat contoh MK Korea Selatan tentang penggunaan “implied atau inherent jurisdiction of judicial constitutional review”, maka pemberian dan pengaturan kewenangan yang terpisah yang dilakukan secara eksplisit dan expressis verbis dalam Pasal 24A dan 24C, dapat dilakukan tanpa menuntut perubahan  UUD 1945 menyangkut Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu Ali, Mohammad Mahrus; Aditya, Zaka Firma; Fuadi, Abdul Basid
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.14 KB) | DOI: 10.31078/jk1745

Abstract

Sepuluh tahun yang lalu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa  bahwa pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) oleh pemerintah kepada pihak swasta bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pembentuk undang-undang kemudian merespon putusan tersebut dengan merevisi UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Revisi tersebut telah mengubah Rezim HP3 dari UU 27/2007 menjadi rezim perizinan dalam UU 1/2014. Sayangnya, perubahan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan mulai dari konflik antara undang-undang serta peraturan dibawah undang-undang yang pada akhirnya sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Penelitian ini memfokuskan pada aspek yuridis maupun sosiologis terkait perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Penelitian ini secara mendalam membahas mengenai tindaklanjut putusan MK a quo oleh pembentuk undang-undang, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan stakeholder serta pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010. Pembahasan secara deskriptif digunakan untuk memahami politik hukum pengelolaan wilayah pesisir sebagai upaya memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Disamping itu, Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang merupakan proses yang dinamis, multidisiplin, dan berulang untuk mempromosikan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Termasuk seluruh siklus pengumpulan informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, manajemen dan pemantauan implementasi. Ten years ago, the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010 confirmed that the granting of concession rights for coastal waters (after this: HP3) by the government to private parties was contrary against the constitution, especially Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. Legislators then respond to the decision to revise Law No. 27 of 2007 as Law No. 1 of 2014 on the Amendment of Law No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands. The revision has changed the HP3 regime from Law 27/2007 to the licensing regime in Law 1/2014. Unfortunately, these changes would lead to various juridical problems ranging from conflict between the laws and regulations under legislation that ultimately is potentially detrimental to the constitutional rights of coastal communities. This research focuses on juridical and sociological aspects related to the coastal communities protection of constitutional rights after the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010. This research in-depth discusses the follow-up of the Constitutional Court decision a quo by legislators, central government, local governments, stakeholders, and the fulfilment of the constitutional rights of coastal communities. This research is normative legal research by examining the Constitutional Court decision Number 3/PUU-VIII/2010. The descriptive discussion used to understand coastal zone management law's politics to fulfil the constitutional rights of coastal communities. Besides, integrated coastal zone management (Integrated Coastal Zone Management) is a dynamic process, multidisciplinary, and repeated to promote sustainable coastal areas' sustainable management. It includes the whole cycle of information collection, planning, decision-making, management, and implementation monitoring.
Kewajiban Pemenuhan Hak Konstitusional Teman Tuli dalam Mengakses Informasi di Mahkamah Konstitusi Yustikaningrum, Rima Yuwana
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.771 KB) | DOI: 10.31078/jk1747

Abstract

Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berperan sebagai pelindung hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang besar dalam upaya memenuhi hak asasi manusia warga negara Indonesia. Terlebih sebelum menjadi salah satu negara negara yang menandatangani dan meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada tahun 2007 di New York dan meratifikasinya pada tahun 2011, Indonesia juga mengakui hak asasi manusia dalam UUD 1945. Selain itu, Pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas, dimana terdapat pengakuan atas hak akses informasi, pilihan bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan teman tuli, dan penegasan terhadap kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut. Namun demikian, Mahkamah belum memiliki standar operasional prosedur yang mengatur mengenai akses informasi teman tuli tersebut serta hingga saat ini terdapat ketidakkonsistenan Mahkamah dalam menyebarkan informasi kepada publik dengan menggunakan alat bantu, seperti teks tertulis dan juru bahasa isyarat. Dengan demikian, informasi yang disebarkan kepada masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak menyasar semua kalangan, melainkan hanya kalangan teman dengar saja. Artikel ini membahas mengenai kewajiban Mahkamah dalam memenuhi hak akses informasi teman tuli di Indonesia. Beberapa kasus hukum serta uraian singkat mengenai standar operasional prosedur peradilan di Georgia terkait upaya pemenuhan hak akses informasi teman tuli juga diulas dengan tujuan agar Mahkamah dapat secara konsisten memenuhi hak akses informasi teman tuli.Kata kunci: Teman Tuli, Mahkamah Konstitusi, Hak Akses Informasi
Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Firmantoro, Zuhad Aji
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.199 KB) | DOI: 10.31078/jk1749

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon berupa perubahan terhadap komposisi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011. Ada dua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Pertama, apakah masuknya unsur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945? Kedua, apakah implikasi putusan pembatalan Pasal 27A ayat (2) huruf C, D, dan E terhadap mekanisme saling kontrol (chekcs and balance) antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, selain itu, dikaji dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: berdasarkan kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembuat undang-undang telah membahayakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan memasukan unsur Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Putusan tersebut berimplikasi pada keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dan terbatas atas 2 (dua) unsur yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Karena itu utusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap telah berhasil menjaga berlakunya asas check and balance antar 3 (tiga) cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam sistem ketatanegaraan indonesia.AbstractThis research elaborates the Constitutional Court interpretation within Decision No. 49/PUU-IX/2011 on judicial review of Law No. 8 of 2011 on amendments of Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court which its decision has granted mostly the petitioner’s petitions to change the Honorary Council of the Constitutional Court members composition. There are at least two examined issues in this study, they are: Firstly, does the addition of elements House of Representative, Government and the Supreme Court contradict Article 1 paragraph (3) and Article 24 paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution? And secondly, what is the implication of the decision to repeal Article 27A paragraph (2) letters C, D, and E for check and balance between three branches of state government (executive, legislative and judicial) in Indonesia? This research is normative legal research that uses a conceptual approach, also reviewed with case studies related to material research. The results show; Firstly, based on the study to Indonesian Constitutional Court Decision No. 49/PUU-IX/2011 which accepted most of the petitioner’s petitions on judicial review of Law No. 8 of 2011, the Constitutional Court stated that the addition of elements House of Representative, Government and the Supreme Court as members in the Honorary Council of the Constitutional Court then legislators have endangered the freedom of judicial power as regulated Article 1 paragraph (3) and Article 24 paragraph (1) and (2) the 1945 Constitution. Secondly, this decision has an impact on the members of the Honorary Council of the Constitutional Court which only consists of two elements, namely the constitutional court and the judicial commission. Therefore, the Constitutional Court Decision is considered successful in keeping the principle of check and balance between three branches of state government in the Indonesian constitutional state system. 
Mendialogkan Hakikat Hukum dan Keadilan Pada Berbagai Aliran Pemikiran Hukum dalam Novel Les Miserables Kasim, Helmi
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.3 KB) | DOI: 10.31078/jk1743

Abstract

Keadilan seharusnya terefleksikan dalam rumsan kata-kata hukum tertulis sebab ianya akan menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan dan bgi hakim untuk mengambil putusan. Ruh keadilan yang terkandung dalam hukum tertulis itu sudah seharusnya menginspirasi bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana putusan diambil. Tulisan ini mencoba merefleksikan berbagai alur dan tokoh dalam novel Les Miserable karya Victor Hugo dengan memandangnya dari perspektif berbagai aliran pemikiran hukum. Refleksi yang dilakukan menunjukkan bahwa sebuh peristiwa hukum dapat dikaji dengan menggunakan berbagai sudut pandang berdasarkan aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum. Dalam analisis digunakan aliran pemikiran hukum alam, positivisme dan feminist jurisprudence. Mendialogkan berbagai aliran pemikiran ini membawa pada cara pandang tentang bagaimana seharusnya hukum dan keadilan dipersepsikan untuk kemudian dituangkan secara normatif  sebelum diterapkan kepada masyarakat.   
Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Yasin, Akhmad
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.502 KB) | DOI: 10.31078/jk1746

Abstract

AbstractMotor vehicles ownership through finance companies can be realized after going through a series of procedures before a notary and fiduciary registration office. However, this series of procedures are not done by finance companies in providing motor vehicle financing to consumers. Increasing consumer financing to the public for motor vehicles ownership should also increase the number of non-tax state revenues from fiduciary guarantees.The study purpose is to know the legal consequences for fiduciary recipients who did not register their fiduciary guarantees and to know the impact of unregistered fiduciary guarantees on non-tax state revenue (PNBP). The formulation of the problem in the research question is how the legal consequences for fiduciary recipients who do not register their fiduciary guarantees and how the impact of unregistered fiduciary guarantees on non-tax state revenue (PNBP). The research method used is descriptive qualitative normative legal research using secondary data. The study results found that fiduciary finance companies/recipients did not register their fiduciary guarantee, so they committed illegal acts by utilizing third parties to execute motorized vehicles that were not actually burdened with fiduciary guarantees. The executor's right to fiduciary recipient is legally flawed because he does not hold a fiduciary guarantee certificate as a result of not registering a motorized vehicle as a fiduciary guarantee. The impact on state finances because they were not registering motor vehicles as fiduciary guarantees at the fiduciary registration office resulting in non-tax revenue (PNBP) being not optimal for the state. Key words: fiduciary guarantees, motor vehicles, and nontax state revenues. AbstraksiKepemilikan kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan dapat diwujudkan setelah melalui serangkaian prosedural di hadapan notaris dan kantor pendaftaran fidusia. Namun, serangkaian prosedural ini tidak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam penyediaan pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen. Peningkatan pembiayaan konsumen kepada masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor seharusnya juga ikut meningkatkan jumlah penerimaan negara bukan pajak dari jaminan fidusia.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan untuk mengetahui dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perumusan masalah dalam pertanyaan penelitian adalah bagaimana akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan bagaimana dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan pembiayaan/penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya, sehingga mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk mengeksekusi kendaraan bermotor yang sebenarnya tidak dibebani jaminan fidusia. Hak eksekutorial penerima fidusia cacat hukum karena tidak memegang sertifikat jaminan fidusia akibat tidak didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia. Dampak bagi keuangan negara akibat dari tidak didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi negara. Kata kunci: jaminan fidusia, kendaraan bermotor dan penerimaan negara bukan pajak.
Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat Andriani, Henny; Amsari, Feri
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.305 KB) | DOI: 10.31078/jk1744

Abstract

ABSTRAKDalam proses pemberian suara pada pemilihan umum, masyarakat yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum percaya dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.  Dengan kata lain mereka percaya bahwa hal yang mereka lakukan memiliki efek politik (political efficacy). Sehingga merupakan sebuah hal yang penting untuk melindungi hak politik seluruh warga negara termasuk hak pilih yang dimiliki oleh kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana permasalahan dan pelanggaran atas hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019?; dan Bagaimana perlindungan hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat?
Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Devitasari, Ananthia Ayu
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.976 KB) | DOI: 10.31078/jk1748

Abstract

AbstrakIndependensi peradilan adalah fondasi utama terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Terkait diskursus independensi kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang menguji pasal Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Para Pemohon menguji kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan ketua dan wakil Ketua Pengadilan Pajak, serta ketiadaan batasan periodesasi jabatan ketua dan wakil ketua. Lebih lanjut, Mahkamah dalam amar putusan a quo menyatakan bahwa ““Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”. Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini berusaha menganalisa independensi hakim pengadilan pajak pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dengan pendekatan teori independensi peradilan. Kajian ini menunjukkan Putusan Mahkamah tidak hanya mendukung independensi hakim badan peradilan pajak tetapi juga menarik garis demarkasi antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif.AbstractJudicial independence is the main foundation for the of justice and legal certainty. Regarding the discourse on the independence of judicial power, the Constitutional Court decided on Case Number 10 / PUU-XVIII / 2020 which examined Article 5 paragraph (2) and Article 8 paragraph (2) of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court. The Petitioners challenged the authority of Ministry of Finance to develop the organization, administration and finance for the Tax Court, the authority of the Minister of Finance to propose the chairperson and deputy chairman of the Tax Court. Furthermore, the Court in its ruling states that "the Chairperson and Deputy Chairperson are appointed by the President who is elected from and by the Judges who are subsequently proposed through the Minister with the approval of the Chief Justice of the Supreme Court for 1 (one) term of office for 5 (five) years". This study examined the independence of the tax court judges after the Constitutional Court Decision Number 10 / PUU-XVIII / 2020 with independent judicial theory approach. This study showed that the Court's decision not only supports the independence of the tax court judges but also draws a demarcation line between judicial power and executive power. 
Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Novitasari, Andriani Wahyuningtyas
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.421 KB) | DOI: 10.31078/jk17410

Abstract

AbstrakRezime hukum internasional tentang ZEE telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (state practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati oleh kegiatan – kegiatan perikanan berdasarkan rezime laut bebas. Di samping itu ZEE juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai d bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut ini memberikan kepada Indonesia sebagai negara pantai berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE dan yuridiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Untuk itu diperlukan suatu penegakan hukum yang terpadu dalam upaya melestarikan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia. Dengan menggunakan metode penulisan hukum mormatif, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep penegakan hukum sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan.AbstractThe international law regime on EEZ has been developed by the international community through the United Nations Conference on and state practices. This regime is intended to protect the interests of coastal states from the danger of being depleted of biological natural resources by fishing activities based on the free sea regime. In addition, the EEZ is also intended to protect the interests of the coastal state in the field of marine environment conservation as well as marine scientific research in order to support the use of natural resources in the zone. UNCLOS gives sovereign rights to Indonesia as a coastal state to explore and exploit natural resources in the EEZ as well as jurisdictions relating to the exercise of these sovereign rights. For that reason needs integrated law enforcement an effort to conserve living natural resources in ZEE Indonesia. By using the normative legal writing method, this study describes how the concept of law enforcement of living natural resources in Indonesia's EEZ based on various laws and regulations.
Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan Sulistyowati, Tri; Nasef, Muhammad Imam; Rido, Ali
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 4 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.727 KB) | DOI: 10.31078/jk1741

Abstract

Secara teoritis dan konspetual putusan final mengandung makna bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (the first resort) sekaligus upaya terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan. Apabila dikaitkan dalam konteks penegakan supremasi konstitusi, tentu tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan bagaimana putusan pembatalan itu kemudian dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sifat putusan MK final. Namun demikian, dalam perkembangan ketatanegaraan akhir-akhir ini, kepatuhan (compliance) lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan putusan MK menjadi persoalan karena terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018. Penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan sumber data utamanya yaitu data sekunder, analisis data menggunakan analisis kualitatif dan metode pendekatan mengguanakan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK periode 2013-2018 yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01 %. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %.

Page 1 of 1 | Total Record : 10