cover
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 18, No 2 (2021)" : 10 Documents clear
Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Mochtar, Zainal Arifin
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.757 KB) | DOI: 10.31078/jk1823

Abstract

KPK sejak pembentukannya merupakan lembaga negara independen. Pemberian independensi kepada KPK memiliki tujuan agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Revisi kedua UU KPK melalui UU Nomor 19 tahun 2019 memuat perubahan mendasar terhadap kelembagan KPK. Antara lain pembentukan Dewan Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian, dan status penyelidik dan penyidik. Revisi tidak hanya membatasi kewenangan KPK, tetapi juga berdampak terhadap independensi KPK. Prinsip-prinsip independensi KPK sebagaimana tipikal state independent agencies dan anti-corruption agencies semakin pudar melalui pengaturan UU Nomor 19 tahun 2019. Implikasinya KPK memiliki ruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif. Tanpa mereposisi kelembagaan KPK agenda pemberantasan korupsi semakin tidak tentu arah. Tanpa mengembalikan independensinya, eksistensi KPK semakin kehilangan relevansi, karena sesungguhnya Presiden sudah membawahkan dua lembaga penegak hukum pemberantas korupsi lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan.
Overruling Mahkamah Konstitusi RI terkait Isu Korupsi Melatyugra, Ninon; Rauta, Umbu; Wauran, Indirani
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.364 KB) | DOI: 10.31078/jk1825

Abstract

Overruling merupakan perubahan pendirian yudisial suatu pengadilan yang berbeda dari pendirian yudisial terdahulu dimana hal ini sah dilakukan dalam rangka pencarian kebenaran konstitusional. Pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi RI melakukan overruling terhadap putusannya terdahulu melalui pengujian undang-undang. Tulisan ini akan fokus membahas overruling Mahkamah Konstitusi RI yang berkenaan dengan isu korupsi, tepatnya pada isu status Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemaknaan frasa “dapat merugikan keuangan negara” yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tulisan ini berargumen bahwa kedua putusan yang bersifat overruling tersebut telah sesuai dengan kebenaran konstitusional, meski ratio decidendi Mahkamah Konstitusi RI pada isu yang kedua merupakan argumen yang kurang memadai. Pendekatan kasus dan konseptual digunakan dalam analisis tulisan ini yang merupakan hasil penelitian hukum.
Implementasi Tax on Food dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU-XIV/2016 Putri, Intan Permata; Yustikaningrum, Rima Yuwana; Devitasari, Ananthia Ayu
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.237 KB) | DOI: 10.31078/jk1822

Abstract

Pasca putusan MK No 39/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan permasalahan terkait kriteria 11 jenis komoditas pangan tidak terkena PPN. Namun mahkamah dalam putusan a quo memperluas pemaknaan 11 komoditas pangan sehingga bukan hanya 11 komoditas tersebut yang tidak dikenai PPN. Putusan ini penting dikarenakan meletakkan dasar jaminan hak atas pangan yang menjadi tanggung jawab negara. Permasalahan yang hendak disajikan oleh penulis yakni bagaimana implementasi putusan MK No 39/PUU-XIV/2016 terhadap penerapan PPN pada komoditas pangan? Bagaimana penerapan pajak pada komoditas pangan di berbagai negara? Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi Putusan, Buku, jurnal, laporan dan refenrensi lainnya terkait permasalahan jaminan hak atas pangan khususnya tentang pembebanan PPN atas komoditas pangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, pasca Putusan MK, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2020 yang menambah kriteria barang kebutuhan pokok menjadi 14 item. Namun kriteria ini harus senantiasa dievaluasi dan diperbarui sesuai dinamika sosial, ekonomi, gizi, ekologi dan variabel penunjang lain; kedua, pajak yang dikenakan pada makanan (tax on food) telah diterapkan pada beberapa negara seperti Denmark, Finlandia, Hungaria dan Perancis. Jumlah pangan yang dikenai pajak terdapat beberapa jenis seperti alkohol, tembakau, makanan yang tinggi gula, garam dan lemak jenuh. Tujuannya adalah membangun pola hidup sehat pada masyarakat. Namun dari negara-negara yang telah menerapkan tax on food tersebut tidak ada yang memasukkan bahan pokok sebagai objek pajak. Penerapan bahan pokok sebagai barang yang dikenai PPN tentu saja tidak sejalan dengan konstitusi serta konsep tax on food yang ada selama ini.
Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman) Rugian, Irene Angelita
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.749 KB) | DOI: 10.31078/jk1829

Abstract

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan oleh Pasal 24C  UUD NRI 1945. Salah satu sebab dilakukannya pengujian tersebut adalah competiting rights atau adanya hak konstitusional warga negara yang dilanggar melalui undang-undang yang ada, sehingga perlu ada pengujian terhadap undang-undang tersebut. Diketahui pula bahwa beberapa putusan hakim dalam perkara competiting rights hanya menggunakan penafsiran konstitusi saja tanpa mempertimbangkan kerugian hak yang disampaikan oleh pemohon dalam pengujian. Sehingga menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menciderai warga negara yang merasa haknya dilanggar. Maka diperlukan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak konstitusional warga negara.  Alat penyeimbang tersebut dapat menggunakan prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas diperlukan hakim konstitusi dalam pertimbangannya ketika dihadapkan dengan perkara competiting rights.  Namun sayangnya, prinsip tersebut tidak selalu digunakan ketika dihadapkan dengan competiting rights dan prinsip tersebut tidak dikembangkan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisan ini masalah yang hendak dijawab adalah  pertama sejarah prinsip proporsionalitas , kedua perbandingan penggunaan prinsip proporsionalitas dalam peradilan konstitusi di Jerman dan Indonesia. Masalah tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan utama adalah putusan Mahkamah Konstitusi serta bahan pendukung berupa buku dan jurnal. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah perlunya penggunaan prinsip proporsionalitas dalam menghadapi perkara competiting rights di Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu untuk segera mengembangkan prinsip proporsionalitas dan parameternya.Kata Kunci : prinsip proporsionalitas, Mahkmah Konstitusi, hak konstitusional.
Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan Wantu, Fence; Nggilu, Novendri Mohamad; Imran, Suwitno; Gobel, Rahmat Teguh Santoso
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.167 KB) | DOI: 10.31078/jk1820

Abstract

Disparitas mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari kontruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel seleksi  baik oleh lembaga masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.
Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan Adhari, Ade; Sitabuana, Tunjung Herning; Srihandayani, Luisa
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.845 KB) | DOI: 10.31078/jk1821

Abstract

Cepatnya pertumbuhan penggunaan internet telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara menerapkan ‘kebijakan pembatasan internet’ untuk mengimbangi posibilitas penyalahgunaan internet, termasuk pula Indonesia. Pembatasan internet demikian menimbulkan polemik terutama mengenai hak-hak kebebasan berpendapat dan hak berkomunikasi serta mendapatkan informasi. Pada tulisan ini, polemik tersebut akan ditelusuri lebih lanjut dengan 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) negara hukum; (2) hak asasi manusia; dan (3) komparasi hukum. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil analisis tulisan ini menunjukkan bahwa: (1) masih terdapatnya prinsip-prinsip negara hukum yang belum terpenuhi dalam pembatasan internet; (2) pembatasan hak asasi manusia dalam pembatasan ‘jaringan internet’ yang belum memiliki landasan undang-undang; (3) karakteristik pembatasan internet dalam padangan beberapa negara yang diharapkan yaitu: a) ada landasan yuridis yang jelas; b) memuat prosedur pembatasan yang jelas; c) adanya pemeriksaan dan pengawasan; d) adanya pengawas independen; e) adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.
Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Putra, Ilhamdi; Fahmi, Khairul
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.071 KB) | DOI: 10.31078/jk1824

Abstract

Ne bis in idem principle in Mahkamah Konstitusi procedural law (Constitutional Court– CC) found in Article 60 Paragraph (1) of CC Act, in prohibition form to return to trial norms previously reviewed. Discrete from Criminal Code and Civil Code which exact ne bis in idem elements, Article 60 Paragraph (1) has sole element within object review form. This research examines two problems: what are ne bis in idem principle characteristics, and what are the elements in the CC procedural law? The normative judicial research method used to understand ne bis in idem principle elative. Ne bis in idem adaptation in CC procedural law resulted broad philosophical shifts that unaffected Petitioners' legal standing and legality of the object that could bring against them. Based on decision systematics, CC put arguments ne bis in idem at Conclusion, so that it is not a verdict. Meanwhile, ne bis in idem principle in CC procedural law carry several norms, however CC Act only has two elements in legal object and legal subject-relationship forms. Meanwhile, the third element in legal development form is found in the CC decision. Because the legal standing of the Petitioners' and the legality of the object that can be challenged was not disturbed, the three elements did not apply accumulatively, in which the element of legal development was more determinant than the other two elements. As result, constitutionality actualization either occurs through positive decisions granted Petitioners' petition, moreover occurred in cases deemed ne bis in idem.
Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Wijayanti, Septi Nur; Iswandi, Kelik
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.455 KB) | DOI: 10.31078/jk1828

Abstract

Implement the simultaneous election in Indonesia has supported by the multiparty system. The multiparty system has an impact on the President’s leadership. In the formation of the cabinet, the President must accommodate political party coalition interest. One form of that accommodations occurs of the minister which came from the coalition political party. Different from the minister's interest background has an impact on the different policies each minister especially on COVID-19 handler in Indonesia. The research method is normative research with a case approach and concept approach. This research used secondary data that used primary, secondary, and tertiary materials. This research shows that the presidential cabinet in Indonesia is a cabinet which forms by multi-party coalitions. On multiparty coalition implementation of Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, there were several times, the minister has different policy among the minister or with local governments such as the case of the ban on taking passengers for online biking and prohibition against homecoming. Different policies among the minister or with local government can be minimized by the President’s political leadership.
Tinjauan Pengaturan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Wahanisa, Rofi
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.993 KB) | DOI: 10.31078/jk1826

Abstract

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UU KSDHE) haruslah relevan dan selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah keselarasan antara Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDHE) dengan peraturan perundang-undangan lainnya?, 2) Bagaimanakah Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU KSDHE) ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data didasarkan pada model interaktif. Hasil studi menunjukkan bahwa : (1) UU KSDHE tidak mempertimbangkan UUPA dan TAP MPR No. IX/MPR/2001 sebagai landasan pengaturan sumber daya alam. Terjadi pula ketidakselarasan antara substansi UU KSDHE dengan peraturan lainnya. Peraturan ini juga tidak responsif karena belum mengatur mengenai bioteknologi modern dan pemanfaatan sumber daya genetika. (2)  UU KSDHE tidak selaras dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pada aspek preventif dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat serta partisipasi publik yang substantif. Di sisi lain, UU KSDHE masih menekankan pada aspek penertiban (kuratif), tidak memberikan perlindungan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi oleh masyarakat hukum adat serta partisipasi publik yang hanya berada dalam tingkatan informing. Studi ini merekomendasikan revisi terhadap UU KSDHE agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Masa Pandemi Covid-19 Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 Widiastiani, Nindry Sulistya
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.902 KB) | DOI: 10.31078/jk1827

Abstract

This conceptual article aims to analyze about the justification and legal aspect of employment termination because of efficiency phenomenon in covid-19 pandemic period. Article 164 paragraph 4 Manpower Act and Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011 already stipulated that employment termination because of efficiency must be followed by company closure. But, covid-19 pandemic situation was forcing the employers to do employment termination because of efficiency without a company closure. The conclusion of this article is the employers did the termination without the company closure based on consideration that, it would prevent more damage than did it with the closure. The company closure would bring result all of workers, including the employers, loss their jobs. The employment termination because of efficiency, but without company closure could be preserved the operational of company and maintain the other workers’ jobs. This efficiency reason is not actually prohibited in Article 153 paragraph 1 Manpower Act and in ILO’s Convention and Recommendation 1982. However, this termination could not use Article 164 paragraph 4 Manpower Act and Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011 as the legal basis. The compensation formulation model of the termination could use the formulation of termination without worker’s fault as stipulated by Manpower Act. In addition, the institutions of industrial relaton dispute resolution must supervise the termination process, in order the process would be staged fairly, coincide with the principles of legal termination, and the workers’s compensastion would be fulfilled by the employers.

Page 1 of 1 | Total Record : 10