cover
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 18, No 3 (2021)" : 10 Documents clear
Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu Fuadi, Abdul Basid
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.106 KB) | DOI: 10.31078/jk18310

Abstract

General elections in Indonesia have shifted a lot motivated by efforts to seek their ideal form. The last time, elections were held simultaneously by combining the five types of elections stipulated in Article 22E of the 1945 Constitution. The various complexities and challenges of the 2019 election should be evaluated. Elections basically have two main objectives, 1) to produce a government that represents every element in society; 2) create a government that is able to govern well. This paper discusses about the complexity and challenges of the 2019 simultaneous election and how the ideal election timing is designed. This research uses normative legal research methods (legal research) with two approaches: normative approach and conceptual approach. This study resulted, first, there were technical complications in the 2019 Concurrent Election, namely the workload of the organizers, especially the KPPS; a significant increase in the election budget; and voter confusion due to too many types of elections which implicated too many candidate lists. Second, the Constitutional Court has determined six electoral models as well as constitutional ones, and this can be considered as judicial law politics. Lawmakers must immediately act on the Constitutional Court's decision by amending the electoral law which adopts one of the simultaneous election models.
Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh Anindyajati, Titis; Wijayanti, Winda; Putri, Intan Permata
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.031 KB) | DOI: 10.31078/jk1838

Abstract

AbstrakKontestasi penerapan UU Pilkada secara nasional ataukah asas lex specialis derogat legi generalis sebagai permasalahan acuan aturan terkait syarat pengajuan permohonan sengketa Pilkada Aceh. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terkait UU Pilkada dan Qanun Aceh tentang Pilkada. Permasalahan krusial dalam aturan khusus terkait keistimewaan Aceh yang tidak mengatur syarat ambang batas sehingga asas lex specialis derogate legi generali tidak dapat digunakan pada pengajuan permohonan sengketa pilkada akan bertentangan dengan UUD 1945. UU Pilkada tidak dapat dikesampingkan menjadi dasar permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Asas itu dapat diterapkan untuk kasus yang memenuhi persyaratan, maka penyusunan hukum yang harmonis menjadi urgensi terbentuknya badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa pilkada.AbstractThe contestation to National Election Act’s implementation or principle of lex specialis derogat legi generalis as rule’s problem reference to regional dispute in Aceh. This research is a normative legal related to Aceh Election and Qanun on Election. The crucial problem with existence of special rules of Aceh’s privilege are not set by threshold conditions. Lex specialis derogate legi generali’s principle cannot be used in election dispute will contradict the 1945 Constitution. The Election Act cannot be ruled as dispute basis to Constitutional Court. The principle can be applied to cases that requirements, so harmonious legal drafting becomes urgency to formalize a special judicial body.
Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana Wulandari, Widati; Putri, Nella Sumika; Sulistyani, Wanodyo; Chandra, Erika Magdalena
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.748 KB) | DOI: 10.31078/jk1831

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum termasuk hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan perluasan kewenangan MK dari negatif legislator menjadi positif legislator Bentuk putusan MK berupa putusan ‘conditional’ baik konstitusional maupun inkonsitusional bersyarat adalah contoh beralihnya kewenangan MK dari negative menjadi positif legislator. Bagi hukum pidana yang mendasarkan pada asas legalitas, putusan MK terutama yang bersifat ‘conditional’ menimbulkan perdebatan dalam penerapannya, karena dalam kenyataannya tidak seluruh Putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pidana secara formil. Hal ini, menimbulkan berbagai perbedaan dalam penegakan hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma hukum pidana melalui dekriminalisasi, depenalisasi, perubahan bentuk delik, maupun penafsiran unsur tindak pidana yang berdampak bagi perubahan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Tanpa ada tindak lanjut Putusan MK melalui perubahan perundang-undangan pidana, penegak hukum dapat mengenyampingkan Putusan MK khususnya apabila dihubungkan dengan asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak-hak warga Negara.
Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Rompegading, Andi Melantik; Maemanah, Maemanah
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.978 KB) | DOI: 10.31078/jk1836

Abstract

In the constitution it is emphasized that as long as the customary peoples’ units and their traditional rights are still alive and in accordance with the development of socity and the principles of the unitary state of the the Republic of Indonesia, the state recognizes and respects them. But until know, recognition of constitutionality of Matteko’s customary law community does not have the legal position to submit a petition for judicial review of the constitution in the constitutional court because it can not prove recognition as an indigeneous and tribal community either in the form of Regional Regulations or the Decree of the Regional Head.
Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Jayus, Jayus; Efendi, A'an
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.698 KB) | DOI: 10.31078/jk1834

Abstract

Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya, tarik ulur kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, disintegrasi dan tumpang tindihnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Umum, menumpuknya sengketa Pemilu dan Pilkada di MK, serta permasalahan mengenai sistem recall anggota DPR oleh partai politik. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan berupa pengintegrasian seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu di dalam sebuah Mahkamah Pemilu. Mahkamah Pemilu akan diposisikan sejajar dengan MK dan MA. Mahkamah Pemilu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa hasil serta sengketa pasca Pemilu.Kata kunci: Pemilu, Sistem Peradilan Pemilu, Permasalahan Pemilu, Pengadilan Pemilu, Mahkamah Pemilu
Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sujono, Imam
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.207 KB) | DOI: 10.31078/jk1835

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), dengan pengertian bahwa konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi, karena itu seluruh penyelenggaraan negara harus berdasar pada Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawal konstitusi untuk mewujudkan terjelmanya cita-cita Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Penelitian yang berjudul Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi Oleh Mahkamah Konstitusi mengkaji tentang arti penting penemuan hukum dan keterikatan penggunaan yurisprudensi dalam memutus perkara sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode socio legal, yaitu metode penelitian yang mengkaji suatu permasalahan melalui analisa normatif, kemudian menggunakan pendekatan ilmu non-hukum yang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu; 1) penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai upaya bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan Konstitusi (UUD 1945), menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus perkara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 2) Mahkamah Konstitusi tidak ada kewajiban untuk terikat dan tidak ada larangan untuk menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung beserta peradilan lain yang berada di bawahnya lingkungannya maupun yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sendiri. Indonesia is a democratic state based on law (constitutional democratic state), with understanding that Constitution has a position as the supreme law, because the whole administration of the state should be based on the Constitution. The Constitutional Court was present as the guardian of the constitution to realize realization of ideals of Indonesia as a democratic state based on law. The research entitled Rechtsvinding and Jurisprudence Used by the Constitutional Court examines the importance of rechtsvinding and the attachment of using jurisprudence in deciding cases according to the authority possessed by the Constitutional Court. This research uses the Socio Legal method, which is a research method that examines a problem through normative analysis, then uses a non-legal science approach that develops in society. The results of the research that has been done are; 1) penemuan law by the Constitutional Court interpreted as an effort to how the Constitutional Court interpreting the Constitution (1945), testing the laws against the 1945 Constitution, to decide the other cases the authority granted by the 1945 Constitution, 2) The Constitutional Court there is no obligation to be bound and is not there is a prohibition to use the jurisprudence of the Supreme Court and other courts under its environment as well as the jurisprudence of the Constitutional Court itself.
Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional Sinaga, Erlina Maria Christin; Claudia, Grenata Petra
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.959 KB) | DOI: 10.31078/jk1839

Abstract

Kekuatan politik dalam pembuatan ratifikasi perjanjian internasional cenderung tinggi pada Presiden dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Idealnya, Presiden dan DPR harus dapat memberi interpretasi kumulatif bagi primat hukum nasional dan hukum internasional terhadap suatu perjanjian internasional. Dalam perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang hanya jenis-jenis perjanjian internasional tertentu harus mendapat persetujuan DPR dengan sebuah UU. Artikel ini hendak membahas mengenai implikasi putusan MK dan mekanisme Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Internasional Yang Baik Agar Sejalan Dengan Kepentingan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan regulasi maupun putusan. Kajian ini menunjukkan persetujuan DPR sebagai bentuk representasi rakyat yang merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan asas demokrasi. Usulan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertujuan untuk menyempurnakan UU tentang Perjanjian Internasional dan mengharmoniskannya dengan UU lain dan putusan MK. Dengan adanya usulan Perubahan ini, mekanisme pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional semakin mengutamakan Kepentingan Nasional dan tidak merugikan daerah.  
Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan Kurniawan, M Beni
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1837

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai politik hukum pemerintah dalam penanganan pandemi corona (COVID 19) ditinjau dari perlindungan Hak Asasi atas Kesehatan. Hak Asasi atas kesehatan merupakan salah satu derivasi dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi termasuk dari ancaman pandemi COVID-19. Dalam penanganan pandemic COVID 19 Pemerintah telah menerbitkan beberapa Produk Hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Pemerintah juga menerapkan kebijakan PSBB dan Physical Distancing, akan tetapi kebijakan tersebut tidak efektif memutus rantai penyebaran COVID-19 terlihat dari jumlah kasus COVID 19 di Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 sudah tembuh 1 juta kasus, tertinggi di Asia Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang bersifat perskriptif dengan maksud memberikan solusi terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Politik Hukum yang dipilih Pemerintah Indonesia berupa PSBB dan physical distancing dalam penanganan COVID-19 tidak maksimal dalam melindungi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) serta (3) UUD NKRI Tahun 1945. Seharusnya Pemerintah menerapkan kebijakan lock down parsial sebagaimana keberhasilan china melakukan lock down parsial di Wuhan, Provinsi Hubei. Dengan lock down parsial di Provinsi Jakarta sebagai epicentrum pandemic COVID-19 di Indonesia maka virus tersebut tidak akan menyebar ke provinsi lain AbstractThis research studies issue regarding government legal politics in dealing with the corona outbreak (COVID 19) reviewed from the right to health. The right to health is one of the derivations of human rights that must be protected and fulfilled, including from the threat of COVID-19. The Government has issued several legal products in handling COVID 19 pandemic,  such as Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2020 and Government Regulation Number 21 of 2020 concerning PSBB. the Government also implemented the PSBB and Physical Distancing policies, however, these policies were not effective in breaking the spread of COVID-19 as seen from the number of COVID-19 cases in Indonesia dated January 28, 2021, which has reached 1 million cases, the highest in Southeast Asia. This type of research is a normative juridical research that is perscriptive to provide solutions to handle The COVID-19 in Indonesia. This research concludes that the Legal Policy chosen by the Indonesian Government couldn’t protect the right to health of the Indonesian people as mandated by The Article 28 H paragraph (1) and Article 34 paragraph (2) and (3) UUD 1945. The government should have implemented a partial lock down policy as China's success in doing it in Wuhan, Hubei Province. With a partial lock down in Jakarta Province as the epicenter of the COVID-19 pandemic in Indonesia, the virus will not spread to other provinces
Pemetaan Pola Permohonan dan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Wicaksono, Dian Agung; Rahman, Faiz; Umam, Khotibul
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.523 KB) | DOI: 10.31078/jk1832

Abstract

Eksistensi substansi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam UU, secara tidak langsung menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang turut menentukan arah pembangunan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam konteks pengujian UU yang bermuatan hukum Islam, atau terhadap undang-undang yang secara eksplisit mengatur umat Islam. Penelitian ini secara spesifik menjawab pertanyaan: (a) bagaimana justifikasi penuangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia? (b) bagaimana pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang terkait dengan penuangan substansi hukum Islam dalam hukum nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa justifikasi penuangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan konstruksi hubungan antara negara dengan agama, di mana Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia merupakan negara memiliki prinsip ketuhanan. Adapun pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam berdasarkan penelusuran terhadap putusan pengujian UU yang bermuatan hukum Islam dalam kurun waktu 2003 hingga 2019, setidaknya terdapat tiga pokok permohonan, yaitu: (a) mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam; (b) mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam; dan (c) permintaan penuangan hukum Islam dalam hukum positif.
Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mujaddidi, Sipghotulloh
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.157 KB) | DOI: 10.31078/jk1833

Abstract

Penelitian ini mencoba mengungkap tafsir konstitusional MK terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta alasan-alasan yang digunakan oleh MK dalam hal menyatakan suatu materi pembatasan HAM dalam undang-undang menjadi inkonstitusional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap 19 (sembilan belas) putusan MK yang menyatakan suatu pembatasan HAM inkonstitusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada 4 (empat) alasan yang menyebabkan suatu materi pembatasan HAM dalam undang-undang inkonstitusional, a) Melanggar prinsip penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; b) Mengandung unsur-unsur diskriminasi; c) Menimbulkan ketidakpastian hukum; d) Tidak didasarkan pada alasan yang kuat, kokoh, valid rasional, dan proposional, serta tidak berkelebihan. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif atau dengan kata lain, satu alasan pun sudah cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan materi pembatasan HAM.

Page 1 of 1 | Total Record : 10