cover
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 18, No 4 (2021)" : 10 Documents clear
Konstitusionalitas Pelunasan Utang Pajak Perusahaan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Sitompul, Manahan MP
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.988 KB) | DOI: 10.31078/jk1841

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Ditetapkannya pengurus sebagai wakil dari suatu wajib pajak berbentuk badan tentunya bertujuan untuk menjamin kepastian bahwa tindakan suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, setara dengan dijaminnya hak suatu badan hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan badan hukum dimaksud (yang notabene kepentingan demikian berujung pada kepentingan pengurus dan pemegang saham). Pengurus menjadi pihak utama yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan/tindakan suatu badan hukum karena memang dalam keseharian pengurus yang menjalankan atau mengoperasikan badan hukum. Pembebanan tanggung jawab suatu badan hukum (yang tidak dapat bertindak apa-apa tanpa bantuan manusia) kepada seorang atau sekelompok pengurus bukanlah hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dalam hal kewajiban perpajakan perusahaan, bahwa ketentuan yang membebankan penyelesaian kewajiban perpajakan suatu badan (utang pajak perusahaan pailit) kepada pengurus badan yang diwakili oleh kurator adalah bersesuaian dengan UUD 1945. Persesuaian norma Pasal 32 ayat (2) UU KUP dengan norma UUD 1945 terutama dalam hal memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak yang berinteraksi dengan badan hukum, termasuk Pemohon yang menjadi pengurus badan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Salah satu wujud hak pihak lain yang berinteraksi dengan badan hukum adalah hak negara untuk menerima pembayaran pajak dari suatu badan hukum tertentu melalui pihak atau orang yang bertindak sebagai pengurus badan hukum tersebut. Artikel ini membahas mengenai konstitusionalitas pelunasan utang pajak terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
Urgensi Pengujian Formil di Indonesia : Pengujian Legitimasi dan Validitas Sungkar, Lailani; Dramanda, Wicaksana; Harijanti, Susi Dwi; Zulfikar, Adnan Yasar
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.248 KB) | DOI: 10.31078/jk1842

Abstract

Penilaian konstitusionalitas norma merupakan mekanisme control yang dilakukan terhadap prosedur pembentukan (pengujian formil) dan substansi norma (pengujian materil). Hal ini menjadi konsekuensi dari sebuah negara hukum yang berkonstitusi. Perkara pengujian formil telah sering terjadi di Indonesia, namun pemahaman dan pengaturannya masih ralatif belum konsisten sebagaimana pengujian materil. Salah satu dugaan mengapa kondisi ini terjadi adalah karena minimnya pengaturan mengenai prosedur pembentukan undang- undang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan batu uji di dalam proses pengujian formil. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menjawab hakekat atau urgensi dari pengujian formil dengan mempertanyakan apa yang diuji oleh Mahakamah Konstitusi dalam pengujian formil? Artikel ini merupakan hasil penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan konseptual dan kasus pengujian formil di Indonesia, Kolumbia dan Afrika Selatan. Pemilihan perkara dilakukan sebagaimana metode perbandingan hukum fungsional, yang turut mempertimbangkan faktor non-hukum seperti sosial dan politik yang mempengaruhi suatu norma. Hasil penelitian menemukan bahwa pengujian formil berfungsi sebagai ...urugensi pengujian formil adalah memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh organ pembentuknya telah memenuhi aspek legitimasi dan validitas. Legitimasi terwujud melalui partisipasi yang bermakna, senangkan validitas hadir dari kesesuaian pembentukan undang-undang dengan prosedurnya dan dapat dibuktikan secara materil bukan sekedar pemenuhan syarat formil.
The Constitutionality of the Electronic Information and Transaction Law: Towards Overcoming SARA Conflict on Social Media Saleh, Gazalba
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.64 KB) | DOI: 10.31078/jk1846

Abstract

The subsistence of the Electronic Transaction and Information Law control and manage the illicit offenses related to the multiplication of concerns that hold Ethnicity, Religion, Race, and Intergroup (SARA) . Following the idea of law developed by practicality as a way of social regeneration. It is a legal normative investigation utilizing theoretical concurrence and laws. This research is a logical description by using qualitative information examination. The study revealed that content that contains SARA issues is referred to as a hatred statement, which can be construed as an act of communication, carried out by groups or individuals in the form of aggravation and endangered to throw the scandalous actor to prison for utmost six years and a fine of 1.000.000.000 rupiahs. Additionally, the accomplishment of the permissible authority of the Electronic Transaction and Information Law can be classified as non-implementation of the law authenticity establishment as shown from the culture that was not able to go after the rules made by law. It means that this law did not yet have a legal effect. This investigation advocates that society needs to behave by following the officially permitted rules, explained in the Electronic Transaction and Information Law.
Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia Hakim, Lukman; Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.452 KB) | DOI: 10.31078/jk1847

Abstract

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan (equality) bagi seluruh umat manusia. Ketimpangan antara pemenuhan hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia yang tidak berimbang, masih menjadi diskursus yang menarik di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan systematic literature review dengan tujuan untuk mengajukan paradigma hukum HAM yang berbasis pada kewajiban asasi manusia. Dari sudut pandang penelitian hukum, sifat penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian preskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku, dan artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan konsep HAM dan hukum HAM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan HAM harus melihat pemenuhan kewajiban asasi manusia, karena secara umum seseorang dapat menuntut hak apabila telah memenuhi kewajiban. Dengan melandaskan hak pada kewajiban, maka hukum HAM akan menjadi seimbang (balance). Artikel ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi dalam penerapan hukum HAM di Indonesia dalam upaya membangun keadilan antara hak dan kewajiban asasi manusia.
Kesadaran Berkonstitusi bagi Penegak Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Nurhayani, Nurhayani
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.011 KB) | DOI: 10.31078/jk1848

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan yang bersifat declaratoir constitutif. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan undang- undang tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep dalam membangun kesadaran berkonstitusi bagi institusi penegak hukum agar mentaati putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, untuk mengadakan penelusuran terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya constitutional justice delay. Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa”. Oleh sebab itu pentingnya kerjasama kolaboratif lintas lembaga negara agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat diimplementasikan dengan baik sebagaimana mestinya. Selain itu perlu mendesain pembebanan sanksi terhadap tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Dari Sekadau ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi Yustikaningrum, Rima Yuwana; Ali, Mohammad Mahrus
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.534 KB) | DOI: 10.31078/jk1849

Abstract

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) tahun 2020 memainkan peranan esensial sebagai pengawas serta keterangannya dilapangan menjadi salah satu kunci bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mendapatkan informasi yang berimbang, bersifat netral atau tidak memihak. Artikel ini memfokuskan bagaimana peran dan rekam jejak Bawaslu sebagai pengawas Pilkada dalam pusaran kontroversi Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK. Dalam PHPKada diantaranya Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Boven Diegol, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sabu Raijua di mana Bawaslu senantiasa menghadirkan keterangan atas hasil pengawasan dalam setiap persidangan di MK. Fakta-fakta persidangan yang terungkap tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran Bawaslu secara yuridis serta Majelis Hakim dapat menggali secara lebih mendalam mendalam mengenai hasil pengawasan dilapangan. Proses pembuktian dalam persidangan MK dengan memeriksa bukti-bukti, keterangan saksi juga dilengkapi dengan penyampaikan hasil laporan oleh pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Penambahan kewenangan ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan pula sebagai pemutus perkara.
Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Widiastuti, Retno; Wibowo, Ahmad Ilham
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.661 KB) | DOI: 10.31078/jk1844

Abstract

Penelitian ini mengkaji delapan putusan terkait permohonan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Riset ini bertujuan untuk memperoleh dua hal, yaitu, (1) untuk mengetahui pola pembuktian dalam putusan pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi; dan (2) untuk menganalisa problematik pola pembuktian dalam putusan pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian, pertama, menunjukkan pola pembuktian yang cenderung difokuskan untuk membuktikan dalil yang diajukan pemohon beserta alat bukti yang disampaikannya, serta dicirikan dengan lemahnya dalil dan alat bukti pemohon yang dalam beberapa putusan hakim cenderung terpaku dengan kebenaran formil. Kedua, mayoritas problematik pengujian formil undang-undang berasal dari lemahnya alat bukti pemohon yang berbanding terbalik dengan alat bukti yang disampaikan pihak terkait dalam hal ini DPR ataupun pemohon yang berasal dari partai politik yang memiliki basis suara di parlemen. Terdapat problematik lainnya, yakni (1) kecenderungan hakim untuk mencari kebenaran formil, bukan materiil; (2) terdapatnya ruang ambiguitas ukuran terlanggaranya prosedur pembentukan suatu UU; serta (3) terdapat paradigma dikesampingkannya pengujian formil dibanding pengujian materiil.
Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Haryono, Dodi
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.673 KB) | DOI: 10.31078/jk1843

Abstract

 Penggunaan metode penafsiran konstitusi oleh hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pertimbangan hukum berbagai putusannya  (ratio decidendi) akan mempengaruhi kualitas hasil amar putusannya sehingga harus dilakukan secara tepat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusional harus pula dilakukan secara holistis, integratif, dan dinamis, serta selaras dengan Pancasila. Artikel ini menjelaskan dan menganalisis penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut implikasinya secara teoritis. Kemudian menawarkan gagasan pengembangan pendekatan penafsiran konstitusi yang diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif hasil putusan MK-RI semacam itu ke depannya. Adapun kajiannya bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Pada akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa  metode penafsiran konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah berkarakter eklektik dan telah memenuhi prinsip penafsiran konstitusi yang holistis, integratif dan dinamis berdasarkan Pancasila. Untuk itu, layak dijadikan salah satu Landmark Decision dari putusan-putusan di MK-RI. Meskipun demikian, pendekatan penafsiran eklektisisme di MK-RI semacam itu masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar memiliki legitimasi dan justifikasi normatif yang lebih kuat. 
Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial Ridwan, Ridwan
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.784 KB) | DOI: 10.31078/jk1845

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keberadaan Peraturan Menteri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam sistem presidensial, kedudukan Menteri adalah sebagai pembantu Presiden, sehingga tidak dapat diberikan atribusi dari undang-undang untuk membuat Peraturan Menteri. Peraturan Menteri itu masih diperlukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur dan mengurus secara operasional bidang-bidang tertentu pada masing-masing kementerian. Bidang-bidang pemerintahan yang bersifat spesifik, tidak proporsional diatur dengan Perpres, apalagi dengan PP, karena PP itu memiliki makna khusus khusus sebagai peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang.
Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim Aprillia, Rizti
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.208 KB) | DOI: 10.31078/jk18410

Abstract

Diskursus mengenai manajemen hakim di Indonesia terus mengemuka, utamanya dipicu oleh transformasi status hakim yang semula Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Negara. Selain itu faktor sistem satu atap yang masih menyisakan banyak persoalan melahirkan gagasan baru yaitu konsep shared responsibility system atau pembagian wewenang dalam manajemen hakim yang kini sedang dirumuskan draftnya di DPR dalam bentuk RUU tentang Jabatan Hakim. Di banyak negara, konsep tersebut sudah lazim di praktikkan dan sejalan dengan teori checks and balances antar Lembaga negara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas peradilan. Penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlu dipikirkan jalan keluar sebagai sebuah konsep baru dalam memperbaiki manajemen peradilan. Solusi yang ditawarkan adalah manajemen hakim tidak lagi dilakukan oleh satu lembaga, tapi perlu melibatkan lembaga-lembaga lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 10