cover
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2022)" : 10 Documents clear
Kebijakan Impor Indonesia Atas Produk Hewan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 Nurhayati, Irna; Aminoto, Aminoto
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1917

Abstract

Artikel ini mengkaji kebijakan impor produk hewan di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015 dari aspek pembentukan peraturannya dan ketentuan perdagangan internasional, serta merekomendasikan kebijakan impor tersebut agar lebih sesuai dengan ketentuan dimaksud. Artikel ini disarikan dari hasil penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis data sekunder berupa bahan hukum terkait. Penelitian didukung interview dengan pejabat Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, serta diskusi kelompok terpumpun dengan narasumber dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Data dianalisis dengan metode kualitatif, dan disimpulkan dengan pola berpikir induktif. Artikel menyimpulkan bahwa kebijakan impor Indonesia dimaksud secara formal selaras dengan prinsip pembentukan peraturan, tetapi secara substantif belum sepenuhnya memenuhi asas materiil, misalnya asas keseimbangan. Kebijakan dimaksud di satu sisi telah memenuhi prinsip regionalisasi dan harmonisasi WTO SPS Agreement, tetapi berpotensi melanggar Pasal XI.1 GATT, karena kebijakan tersebut mempersyaratkan kondisi tertentu yang termasuk pembatasan kuantitatif.This article examines on how Indonesia’s import policy on animal products after the decision of Constitutional Court Number 129/PUU-XIII/2015 should be improved in accordance with the legislation formation and international trade rule. This article was based on normative juridical research supported by interviews with several officials of the Indonesian Ministry of Trade in Jakarta, and focus group discussion with some academics of the Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta. The data were analyzed qualitatively using inductive approach. This article concludes that this Indonesia’s import policy is consistent with the formal principle of regulation formation, but does not fully comply with the substantive principle. This Indonesia’s import policy is in accordance with the regionalization and harmonization principles of the WTO SPS Agreement. However, it seems to be inconsistent with Article XI.1 GATT, because it requires certain conditions categorized as quantitative restrictions.
Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi Prabowo, Bagus Surya
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1914

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan penerapan judicial activism yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan alasan perlunya Mahkamah Konstitusi menerapkan judicial activism dalam putusan presidential threshold melalui penelitian yuridis normatif dengan menjelaskan asas dan prinsip yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cukup sering menggunakan judicial activism seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dan Nomor 102/PUU-VII/2009. Berdasarkan dua putusan itu setidaknya ada tiga pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan judicial activism yang telah terpenuhi dalam kasus presidential threshold yaitu, 1) adanya diskriminasi politik, 2) adanya pelanggaran hak konstitusional, dan 3) terjadi kondisi darurat sosio-politik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memiliki dasar untuk membatalkan presidential threshold yang telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian seharusnya Mahkamah Konstitusi menggunakan judicial activism agar dapat memberikan putusan yang mengedepankan keadilan substantif sehingga bisa menghidupkan nilai kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.This study aims to explain the application of judicial activism carried out by the Constitutional Court and the reasons for the need for the Constitutional Court to apply judicial activism in the presidential threshold decision through normative juridical research by explaining interrelated principles. The study results show that the Constitutional Court often uses judicial activism as in the Decisions of the Constitutional Court Number 5/PUU-V/2007 and Number 102/PUU-VII/2009. Based on the two decisions, there are at least three considerations of the Constitutional Court in implementing judicial activism that has been fulfilled in cases of presidential threshold, namely, 1) political discrimination, 2) violations of constitutional rights, and 3) a socio-political emergency occurs. Therefore, the Constitutional Court has a basis for testing the threshold that violates morality, rationality, and intolerable injustice. Thus, the Constitutional Court should use judicial activism to give appreciation for substantial justice to revive the value of expediency and justice in society.
Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia Hadi, Fikri; Gandryani, Farina
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1912

Abstract

Terjadinya COVID-19 yang melanda Indonesia mengharuskan Pemerintah menggunakan sejumlah instrumen hukum yang terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam praktik, adanya berbagai peraturan hukum tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum baru seperti kegagalan implementasi peraturan terkait dengan penanganan awal COVID-19. Kegagalan tersebut dapat dikaitkan dengan teori kegagalan hukum Lon Fuller serta melalui perspektif Hukum Tata Negara Darurat. Tulisan ini merupakan kerangka pemikiran dengan tipe reform oriented research. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi peraturan penanganan COVID-19 disebabkan sejumlah indikator diantaranya: pertama, gagalnya indikator perbedaan konsep wabah sebagai bencana pada produk peraturan perundang-undangan. Kedua, gagalnya pemerintah membuat indikator aturan hukum melalui ketiadaan aturan teknis Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan ketiga, kegagalan pembentukan aturan yang saling bertentangan dan berubah serta tidak berkesinambungan antara substansi yang diatur dan yang dilaksanakan. Tulisan ini juga menemukan bahwa kegagalan peraturan tersebut terjadi karena tidak segera ditetapkannya status darurat oleh Pemerintah sebelum diberlakukannya sejumlah pembatasan.COVID-19's occurrence in Indonesia requires the use of a variety of legal instruments related to COVID-19 in Indonesia. In practice, the existence of various legislative laws creates new legal concerns, such as failure to implement in connection to the original handling of COVID-19. Both Lon Fuller's concept of legal failure and Emergency Constitutional Law can be used to explain this failure. According to this article, failure to implement COVID-19 handling manifests itself in a variety of ways: First, laws and regulations have yet to incorporate the concept of an outbreak as a disaster. Second, the government neglected to adopt legislative rules through the provisions of the Health Authenticity Acts. Third, the failure to establish consistent and evolving regulations was not caused by the controlled medications or the regulations in place. According to this article, the regulation failed because the government did not declare a state of emergency prior to its enactment.
Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi Rahman, Rofi Aulia; Satriawan, Iwan; Diaz, Marchethy Riwani
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1913

Abstract

Fenomena pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi fenomena yang baru akhir-akhir ini di Indonesia. Fenomena tersebut secara konsisten mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah fenomena tersebut adalah sinyal kemunduran dari demokrasi di Indonesia yang menjadikan penyakit yang bersifat daerah (epidemi) yang terus menyebar dan meningkat, atau menjadi hal yang normal terjadi di negara demokrasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor mengapa fenomena tersebut terjadi dan terus mengalami peningkatan, yaitu karena adanya ambang batas untuk mengajukan calon kepala daerah, ketidakpercayaan publik terhadap partai politik, gagalnya partai politik memeberikan pendidikan politik bagi kader dan konstituennya, dan partai politik cenderung menghindari resiko kekalahan yang memilih incumbent untuk dicalonkan. Dapat disimpulkan bahwa fenomena pasangan calon tunggal di Indonesia sangat tidak lazim dan tidak boleh dibiarkan, karena akan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi.The single candidate became a political phenomenon in Indonesia. However, the phenomenon rarely happens, consistently increasing the number of single candidates in the local election. This research aims to analyze whether this political phenomenon alerts democracy decadency or a typical circumstance in a democratic state. The method used in this research is doctrinal legal research. The result shows several reasons the single candidate consistently increases from event-to-event sort of an epidemic virus that could spread across the province. Some factors supporting the rise of the single-candidate phenomenon, for instance, the local parliamentary threshold of proposing the candidate, public distrust to the political parties, disfunction of a political party to giving a political education for its members and constituents, and the political parties tend to avoid the political risks of losing (incumbent). Finally, this single candidate phenomenon is a bad alert for democracy development, notably in the local area.
Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilukada Sumodiningrat, Aprilian
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1918

Abstract

Pengaturan kewenangan lembaga yang menyelesaikan sengketa Pemilukada mengalami perubahan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perubahan tersebut berakibat pada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada, namun melalui putusan nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan tersebut. Putusan tersebut direspon oleh Presiden dan DPR dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengisyaratkan penyelesaian sengketa hasil Pemilukada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga terbentuk lembaga peradilan khusus pemilu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi urgensi transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu dan bagaimana wujud serta ruang lingkup Bawaslu apabila ditransformasikan menjadi peradilan khusus pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan yang bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana pemilu semakin menguatkan harapan transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu yang independen.Since Law Number 12 of 2008, there has been a change in the regulation of the institution's power that settles Regional Election disputes. The Constitutional Court was given jurisdiction to decide disputes regarding Regional Election results due to this reform. By judgment number 97/PUU-XI/2013, the Constitutional Court revoked this power. In response to this judgment, the President and the House of Representatives of Republic of Indonesia issued Law No.8 of 2015, which stated that the Constitutional Court would redetermine the Regional Election results until a special election court was established. The fundamental issue addressed in this paper is the necessity of converting Bawaslu into a special election court and the form and scope of Bawaslu after it has been changed. A normative legal research technique is used in this work. The study's findings show that Bawaslu actuality as a quasi-judicial entity that works as an investigator and public prosecutor in electoral crime cases supports the argument for its transition into an independent election special court. 
Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Muhtar, Mohamad Hidayat; Hadju, Zainal Abdul Aziz; Abdussamad, Zamroni; Gobel, Rahmat Teguh Santoso
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1916

Abstract

Permasalahan penyiaraan sangatlah kompleks yakni definisi dan pengawasan penyiaraan yang masih belum jelas, serta kewenangan KPI lemah untuk mengawasi media digital. Tujuan penelitian ini, yaitu: Pertama, pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia atas Media Digital. Kedua, konsep dan praktek lembaga penyiaran terhadap pengawasan media digital di negara lain. Ketiga, desain pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan media digital. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, problematika hukum terhadap kedudukan KPI dalam pengawasan media digital yakni penafsiran frasa “media lainnya di Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran”. Kedua, pengawasan media digital di Jerman dan Australia cukup maju untuk mengatur secara ketat penyiaraan digital dengan sistem terintegrasi misalnya Jerman mewajibkan youtube untuk mengintegrasikan UU penyiaran dalam sistem dan Australia melakukan take down apabila konten negatif dari domain lokal. Ketiga, desain penguatan lembaga KPI melalui perluasan kewenangan media digital, integrasi kelembagaan Polri dan Kominfo dan pendekatan “konvergensi media” bidang telekomunikasi, media dan internet dalam kerangka peraturan tunggal.The problem of broadcasting is very complex, consisting of the definition and supervision of broadcasting which is still unclear and the authority of KPI is still weak to supervise digital media. The research objectives are: First, to look at the legal problems of the Indonesian Broadcasting Commission in supervising Digital Media. Second, the concept and practice of broadcasters on digital media surveillance in other countries. Third, the design of the Indonesian Broadcasting Commission's supervision of digital media supervision. The results of the study show that first, there are still legal problems with the position of KPI on digital media supervision. Second, digital media surveillance in Germany and Australia has been quite advanced which has strictly regulated broadcasting in digital with an integrated system. Third, the design is carried out by strengthening KPI institutions, institutional integration, and the "legislative convergence" approach.
Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif Hidayat, Nur; Apriani, Desi
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk19110

Abstract

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia terutama dalam bidang pengujian hukum lebih banyak dipengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon yang liberal. Sementara, hukum adat masyarakat Kampar telah memiliki sistem peninjauan hukum berdasarkan filosofi “Adat tali bapilin tigo, tigo tunggku sajoghangan” dengan tujuan puncak “Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah”. Tulisan ini mengkaji peninjauan hukum menurut Sistem adat Kampar. Tulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan historis dan identifikasi hukum tidak tertulis. Konsep penalaran pengujian hukum yang ditawarkan berpatokan pada konsep penalaran validitas pembentukan sistem norma yang memadukan 3 unsur yaitu agama, adat, dan pemerintah (tritunggal). Koherensi konsep Tritunggal dalam sistem judicial review menurut hukum adat Kampar ini, hendaknya menjadi tawaran baru dalam penambahan kewenangan pengujian hukum oleh MK. Pengujian terhadap norma hukum hendaknya dapat diperluas sampai pada tahap pengujian moral. Adapun perluasan tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep penalaran pengujian hukum menurut adat Kampar yang berpangkal dan berujung pada sistem moral.The development of Indonesian constitutional law, especially judicial review, is influenced by the liberal continental and Anglo-Saxon legal systems. Meanwhile, Kampar customary law already has a legal review system with the philosophy "Adat tali bapilin tigo, tigo tunggku sajoghangan" with the ultimate goal "Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah". This paper examines legal review under Kampar customary law, using qualitative analysis, historical approaches, and the identification of unwritten laws. The concept presented is based on the concept of reasoning for the formation of a norm system that combines three elements, namely religion, custom, and government (the Trinity). The coherence of this concept should be a new offering in the expanded power of judicial review. The review of the legal norms should extend to the level of the ethical review. The expansion can be done by adopting the concept of legal testing reasoning according to Kampar customary law according to the moral system.
Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi Fudin, Hanif
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1919

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang menganut sistem distribution of power disertai mekanisme checks and balances antar-lembaga negara atas dasar kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, sebagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan terkait UUD 1945 secara langsung. Maka hal tersebut memuat distingsi penelitian yaitu inherensi secara aktual atas kewenangan lembaga MPR dan MK sebagai pengawal konstitusi melalui penelaahan mekanisme checks and balances secara teknis. Oleh karena itu, untuk memperkuat secara ilmiah penelitian hukum ini, maka digunakan pendekatan yuridis-normatif, filosofis dan konseptual-kritis. Atas dasar itu, dinilai bahwa antara MPR dan MK memiliki signifikasi secara aktual terhadap mekanisme checks and balances pada kewenangan institusionalnya sebagai pengawal konstitusi. Oleh karenanya berimplikasi memperkuat kewenangan institusional lembaga negara tersebut serta mewujudkan tatanan peradaban hukum dan demokrasi dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang merupakan titik sentral penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia sebagai negara hukum demokratis.The 1945 Constitution as the constitution of the Indonesian state which adopts a distribution of power system accompanied by a mechanism of checks and balances between state institutions based on popular sovereignty. In this case, as the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court which have the authority related to the 1945 Constitution directly. Then it contains the research distinction that is the actual inherence of the authority of the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court institutions as the guardians of the constitution through a technical review of checks and balances. Therefore, to scientifically strengthen this legal research, a juridical-normative, philosophical and conceptual-critical approach is used. On that basis, it is considered that between the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court have actual significance of the checks and balances mechanism on their institutional authority as the guardian of the constitution. Therefore, it has implications for strengthening the institutional authority of the said state institution and realizing the order of legal civilization and democracy in the 1945 Constitution as the state constitution which is the central point of the administration of the Indonesian state as a democratic law state.
Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019 Kurnia, Titon Slamet
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1915

Abstract

Artikel ini hendak menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan hasil pemilu serentak 2019. Objek dari kritik yang hendak dilakukan adalah ketepatan dari penggunaan pendekatan realisme sebagai teori ajudikasi oleh MK dalam memutuskan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan hasil pemilu serentak, putusan MK tidak berhasil dalam memperkuat presidensialisme di Indonesia melalui teori efek ekor jas, seperti harapan MK. Menanggapi kegagalan tersebut artikel ini menyarankan supaya penggunaan pendekatan realisme harus mengantisipasi falibilitasnya. Menanggapi isu yang lebih umum, artikel ini mengajukan usulan untuk perubahan konstitusi guna menata ulang mekanisme pengujian yudisial sesuai dengan model Kanada yang secara konseptual dikenal sebagai pengujian yudisial dengan finalitas legislatif. Rekomendasi tersebut bertujuan mengantisipasi kesalahan yudisial dalam interpretasi konstitusi seperti ditunjukkan oleh Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.This article examines Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 following the simultaneous elections of 2019. The object is the correctness of the utilisation of realism as a theory of adjudication by the Court in deciding the constitutionality of Law Number 42 of 2008. It can be concluded that, the Court’s decision is false, i.e. it fails to strengthen presidential in Indonesia, as expected by the Court, according to coattail effect theory. Hence, responding to this failure, this article suggests a caveat that the utilisation of realism should anticipate its fallibility. Therefore, responding to the issue to be more general, this article also suggests a proposal for a constitutional amendment to restructure the judicial review mechanism in accordance with the Canadian model known as, conceptually, judicial review with legislative finality. The recommendation aims to anticipate judicial error in constitutional interpretation as shown by the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013.
Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya Sunaryo, Sunaryo
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1911

Abstract

Keadilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam masyarakat majemuk. Pandangan Rawls mengenai keadilan yang dipahami sebagai Justice as Fairness mencoba menawarkan bagaimana kita menata masyarakat yang majemuk secara fair. Konsep fairness dipahami sebagai kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik. Dalam pandangan Rawls, adanya penerimaan dan dukungan secara timbal balik dari para subjek yang bebas dan setara, tanpa intimidasi dan tekanan adalah tanda bahwa kesepakatan tersebut fair. Ia menyebut sikap semacam ini sebagai kewarasan publik (reasonableness). Untuk membangun masyarakat majemuk yang fair, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat harus mampu bertindak secara waras (reasonable). Dengan kapasitas ini mereka akan mampu menyepakati prinsip-prinsip keadilan yang akan menjadi basis kesatuan sosial (basis of social unity) mereka. Konsep mengenai fairness ini sangat penting untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia. Jika kita gagal menghadirkan keadilan dalam masyarakat majemuk, maka kesatuan kita sebagai sebuah masyarakat akan berada dalam ancaman serius.Justice is very fundamental in a pluralistic society. Rawls's view of justice, which is understood as fairness, tries to offer how we organize a pluralistic society fairly. This view is crucial to be considered. The concept of fairness is understood as the ability to act that is acceptable and supported reciprocally. In Rawls's view, the existence of mutual acceptance and support from free and equal citizens without intimidation and pressure signifies that the agreement is fair. He called this kind of attitude reasonableness. In a just society, people must be able to act reasonably. With this capacity, they will agree on the principles of justice, which will be the basis of their social unity. The concept of fairness is essential for a pluralistic society like Indonesia. If we fail to bring justice in a pluralistic society, then our unity as a society will be under serious threat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10