Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Risalah Kenotariatan

risalah
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 2775362X EISSN : 2775362X DOI : -

Core Subject : Humanities, Education, Social,

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)

Articles 109 Documents

1 2 3 4 5

Analisis Yuridis Dan Empiris Tentang Perjanjian Jual Beli Berbasis Elektronik: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Hukum Kontrak Berbasis Elektronik Djumardin Djumardin; Salim HS.; Muhaimin Muhaimin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) momentum terjadinya perjanjian jual beli secara elektronik, (2) pembatalan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik,, (3) kasus-kasus yang muncul dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, dan (4) penyusunan buku “Hukum Kontrak Berbasis Elektronik”. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan sosiologis (socilogish approach). Sumber datanya berasal dari data lapangan kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Samplingnya, yaitu penjual dan pembeli secara elektronik. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan wawancara dan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. Momentum terjadinya perjanjian jual beli secara elektronik adalah sejak terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga dan barang, di mana kesepakatan itu dilakukan melalui instagram, facebook maupun whatsapp. 2. Pejanjian jual beli secara elektronik tidak dapat dibatalkan, namun barang yang dibeli dapat ditukar dengan barang lain, yang kualiats dan ukuran yang sama atau berbeda dengan barang lainnya. Namun, pmbelilah yang akan menanggung biaya pengiriman barang, baik kepada penjual maupun pengriman kembali kepada pembeli. 3. Kasus-kasus yang muncul dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik adalah (1) barang yang dipesan tidak sesuai dengan kualitas, terutama warna dan ukurannya, sehingga barang itu tidak digunakan oleh pembeli, dan (2) barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan, karena barang yang dipesan itu dikirim kepada pihak lainnya. Apabila hal itu, maka penjual barang meminta kepada penerima barang untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Selanjutnya penjual mengirim kembali kepada pembeli. Segala biaya pengirimannya ditanggung oleh penjual.

Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Québec, Kanada Salim HS; Djumardin Djumardin; Aris Munandar
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang (1) substansi kode etik notaris, baik yang tercantum dalam Kode Etik INI 2005 maupun Kode Etik INI 2015, (2) substansi kode etik notaris yang tercantum di dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat dan Code of ethics of notaris provinsi Québec, Kanada, (3) perbedaan dan persamaan substansi kode etik notaris yang berlaku di Indonesia dan Negara lain. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan (3) pendekatan komparatif . Sumber datanya berasal dari data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah tentang (1) kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris. 2. Substansi yang diatur dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat adalah tentang kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya. 3. Substans pokok yang dimuat dalam Code of Ethics of Notaris di Provinsi Québec, Kanada adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban. Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris. Sementara itu, yang berbeda adalah berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya.

Pengesahan Akta Pendirian Yayasan : Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Muhaimin Muhaimin; Djumardin Djumardin; Salim HS.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian yayasan, dan (2) momentum pengesahan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. Substansi atau kehendak dari para pendiri yayasan untuk mendirikan yayasan adalah untuk meningkatkan ketaqwaan, kecerdasan, dan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, dalam akta pendirian yayasan dimuat tentang aturan-aturan di dalam pelaksanaan kegiatan yayasan yang terdiri atas 45 pasal, yang merupakan penjabaran dari anggaran dasar yayasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Momentum yayasan dikatakan sebagai badan hukum, yaitu sejak disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kajian Normatif Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Koperasi: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Koperasi Munandar, Aris; HS, Salim; Djumardin, Djumardin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.722 KB)

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian koperasi, dan (2) momentum pengesahan akta pendirian koperasi sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Secara filosofis tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk mendirikan koperasi wajib dituangkan dalam akta pendirian koperasi. Struktur akta pendirian koperasi terdiri atas bagian awal akta, badan akta dan penutup akta. Substansi atau klausula yang dimuat dalam akta pendirian koperasi terdiri atas pendiriannya, keanggotaan koperasi, modal koperasi, alat kelembagaan organisasi, pengendalian atau pengawasan, kegiatan usaha koperasi, pembagian sisa hasil usaha, pengelolaan organisasi dan usaha, pembukuan koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi, pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum, sanksi terhadap organ koperasi, serta ketentuan penutup. 2. Sebuah koperasi dikatakan sebagai badan hukum, apabila akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ada empat tahap yang harus dipenuhi oleh para pendiri untuk melakukan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, yang meliputi tahap permohonan, persyaratan, pengesahan, dan pengumuman. Pengumuman itu dimuat dalam lembaran negara.

Eksistensi Pranata Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara Arief Rahman; Arba Arba
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Desa Bayan adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lombok Utara yang masih kental dengan nuansa hukum adatnya. Di Desa Bayan terdapat wilayah hutan yang dikuasi dan dikelola oleh persekutuan masyarakat hukum adat Bayan secara tradisional dan diatur dengan pranata lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat, pola pengelolaannya, dan prinsip-prinsip hukum adat Sasak di Bayan dalam mempertahankan, mengelola dan melestarikan hutan. Penelitian ini penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan sociolegal. Hasil penelitian menunjukan: 1. Hutan adat desa Bayan masih tetap eksis dan dikelola berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di desa Bayan yang telah diformalkan dengan Perdes No. 1 Tahun 2016 tentang Awiq-awiq Hutan Adat Desa Bayan. 2. Pola pengelolaan hutan adat di desa Bayan berdasarkan prinsip kemanfaatan, lestari, kebersamaan, keterbukaan, dan berkelanjutan (Sustainable forest). Prinsip-prinsi ini juga tertuang di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penolakan Hasil Pekerjaan Oleh Pemilik Proyek Dan Akibat Hukumnya Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Diangsa Wagian; Hasan Asy’ari; Mohammad Irfan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar penolakan hasil pekerjaan oleh pemilik proyek dan akibat hukumnya dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Alasan/dasar kenapa pekerjaan suatu proyek/barang/jasa ditolak oleh pihak pengguna barang/jasa adalah karena pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas bahan material sebagaimana ditentukan dalam kontrak; 2). Penolakan terhadap pekerjaan tersebut berakibat pada peralihan risiko kepada pihak kontraktor. Kontraktor juga bertanggung jawab untuk membongkar, memperbaiki serta mengganti kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak; 3) penyelesaiana sengketa penolakan pekerjaan diselesaikan dengan musyawarah. Namun jika kontraktor tetap tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak maka setelah kontraktor tersebut telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari pengguna barang/jasa, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Kata kunci : penolakan pekerjaan, pemilik proyek, hukum kontrak

Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeure Sahruddin Sahruddin; Diangsa Wagian; Zaenal Arifin Dilaga
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penetapan terjadinya keadaan force majeure dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab kontraktor atas risiko musnahnya bangunan sebelum serah terima sebagai akibat dari terjadinya force majeure dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1). Dalam hal muncul suatu peristiwa atau keadaan kahar/keadaan memaksa, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan tersebut dapat diterima maupun ditolak oleh PPK. 2) Jika musnahnya bangunan/gedung tersebut disebabkan kesalahan kontraktor maka risiko ditanggung oleh kontraktor sendiri, namun jika musnahnya barang/bangunan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau murni disebabkan karena disebabkan karena terjadinya force majeure maka risiko ditanggung masing-masing pihak, baik kontraktor maupun pemilik proyek, sehingga mengembalikan keadaan seperti seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak. Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa force majeure (keadaan kahar/keadaan memaksa) telah menjadi penyebab musnahnya bangunan/gedung proyek sebelum dilakukan serah-terima kepada pemilik proyek. Jika tidak mampu membuktikan bahwa force majeure menjadi penyebab musnahnya objek PBJ, maka Penyedia bertanggung jawab untuk menyerahkan banguna/gedung diperjanjikan. Kata kunci : objek pengadaan, serah terima pekerjaan, force majeure

Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Rahmawati Kusuma; Any Suryan i Hamzah; Lalu Husni; Zaeny Asyhadie
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara sosial maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang .

Status Hukum WNI Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional AD Basniwati; Sofwan Sofwan; Lalu Guna Nugraha; Diva Pitaloka
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab Negara dalam melindungi warga negaranya yang terdampak oleh ISIS; kedua, bagaimana status hukum WNI eks ISIS dalam perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, upaya perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan melalui perwakilan negara RI di negara yang ditempati WNI. Negara melalui Pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI yaitu dengan memberikan bantuan, perlindungan dan mengumpulkan WNI di wilayah yang netral/aman, serta berupaya untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia dengan biaya ditanggung oleh negara sebagaimana amanat undang-undang; kedua, status kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai precious right (hak yang sangat berharga), karena dengan kehilangan status kewarganegaraan seseorang akan menjadi stateless yang di mana berdampak pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar teritorial Indonesia masih dan tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selama tidak melakukan hal-hal sebagaimana termaktub di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.Kata Kunci: Status Hukum; Tanggung Jawab Negara.

Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam Ita Surayya
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat islam dimana saja di dunia ini. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai ahli waris. Secara konstitusional dijelaskan bahwa waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya. Hukum telah mengatur tegas tentang pembagian itu, demikian pula dalam hukum Islam telah mengatur mengenai hukum kewarisan, siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, termasuk kedudukan janda dalam hukum waris menutut hukum waris Islam, janda termasuk ahli waris yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam dan Berapakah hak janda dari harta warisan menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam serta untuk mengetahui jumlah pembagian warisan bagi janda menurut Hukum Islam. Dari penjelasan tersebut maka dilakukan penelitian berjudul Pembagian Waris Bagi Janda menurut Hukum Islam.

Page 1 of 11 | Total Record : 109

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abdul Atsar

Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id

Phone
+628786855632

Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id

Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abdul Atsar

Contact Email risalahmkn@unram.ac.id

Phone +628786855632

Journal Mail Official risalahmkn@unram.ac.id

Editorial Address Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abdul Atsar

Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id

Phone
+628786855632

Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id

Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA