cover
Contact Name
Lusi Andriyani
Contact Email
lusi.andriyani@umj.ac.id
Phone
+6281313188240
Journal Mail Official
jurnalindependen@umj.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan 15419, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
ISSN : -     EISSN : 27219755     DOI : https://doi.org/10.24853/independen
Core Subject : Social,
Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah jurnal nasional berbasis penelitian ilmiah, secara rutin diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2020 (versi online). Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengundang para dosen, peneliti, pengkaji, praktisi, industri, dan pemerhati serta mahasiswa S1/S2/S3, untuk mengirimkan paper atau artikel ilmiahnya. Paper yang masuk akan di-review secara peer-review. Setelah proses review selesai, hasil review akan diinformasikan kepada penulis paper melalui sistem Open Journal System (OJS). Jurnal Independen terbit 2 kali dalam setahun.
Articles 47 Documents
PERAN SERTIFIKASI DALAM TATA KELOLA GLOBAL VALUE CHAIN INDUSTRI TEH Dewi Setiyaningsih
Independen Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.84 KB) | DOI: 10.24853/independen.2.2.1-9

Abstract

Tata kelola Global Value Chain (GVC) sering dikritik karena mengandung masalah etika produksi, seperti ketimpangan nilai tambah bagi petani kecil. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan sertifikasi dalam mengatasi masalah masalah etika dalam tata kelola GVC di sektor komoditas teh. Penelitian ini meminjam konsep dari teori GVC yang dikembangkan oleh Gereffi. Konsep-konsep tersebut adalah tiga aspek dalam tata kelola GVC, yakni complexity, codified dan capabilties. Dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini mencoba melihat bagaimana embaga sertifikasi bekerja melalui tiga aspek dalam tata kelola GVC tersebut. Hasilnya, menunjukkan bahwa mekanisme kerja-kerja badan sertifikasi dalam tiga aspek tata kelola GVC, complexity, codified dan capabilites dapat menyelesaikan masalah etika produksi.
REFORMASI SISTEM POLITIK UNTUK KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI Ma'mun Murod; Retnowati WD Tuti; Djoni Gunanto
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.554 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.75-86

Abstract

Salah satu problem politik di Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga saat ini adalah problem relasi birokrasi dengan politik. Relasinya berjalan tidak proporsional. Birokrasi tak pernah diposisikan sebagai “abdi Negara” atau “abdi masyarakat”, tapi selalu menjadi “abdi penguasa” atau bahasa yang lebih halus menjadi “abdi kekuasaan”. Reformasi birokrasi sempat digaungkan di awal reformasi, namun seperti halnya nasib reformasi birokrasi yang selalu hadir di awal-awal rezim baru politik berkuasa, selalu lenyap ditelan bumi. Masalah utamanya, reformasi birokrasi tidak diikuti oleh reformasi kelembagaan lainnya yang ada keterkaitannya dengan reformasi birokrasi, seperti reformasi system politik. Kalau reformasi birokrasi mau berjalan dengan baik, maka harus diikuti pula dengan reformasi system politik yang senafas dengan semangat reformasi birokrasi. Kalau tidak maka reformasi birokrasi hanya akan diwacanakan tapi tak akan pernah terwujud.
FAKTOR –FAKTOR KEKALAHAN DISABILITAS NETRA CALON ANGGOTA DPR-RI Fajri Hidayatullah; Mohammad Nasih; Lusi Andriyani
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.612 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.1.1-12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa faktor-faktor kekalahan disabilitas netra calon anggota DPR RI ‘Saharudin Daming’ dalam Pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Disabilitas  Netra ‘Saharudin Daming’ pada kampanye Pemilu 2014. Menguraikan faktor-faktor kekalahan Disabilitas Netra ‘Saharudin Daming’ dalam Pemilu 2014. Dengan menggunakan teori-teori relevan yakni Demokrasi, Pemilu dan  Disabilitas. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis juga pembahasan atas semua temuan dan data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa faktor- faktor kekalahan Disabilitas Netra calon anggota DPR RI ‘Saharudin Daming’ dalam Pemilu 2014 Pertama, Langkah-langkah dilakukan oleh Disabilitas Netra Saharudin Daming pada kampanye Pemilu 2014 yakni langkah-langkah Internal Partai PBB diantaranya merekrut caleg yang memiliki elektabilitas tinggi, mengadakan pendidikan politik, penetapan dapil, promosi nomor urut. Langkah-Langkah eksternal yang dilakukan oleh Saharudin Daming diantaranya kampanye langsung, kondisi psikologis dan jaringan keluarga. Faktor-Faktor Kekalahan Disabilitas Netra Saharudin Daming dalam Pemilu 2014. Faktor internal yakni konsolidasi  caleg,  kurang   persiapan   caleg,   dan pengalaman dalam politik praktis.
STRATEGI KPU KOTA METRO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PADA PEMILU 2019 Eni Lestari; Hertanto Hertanto; Robi Cahyadi Kurniawan
Independen Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.189 KB) | DOI: 10.24853/independen.2.1.21-32

Abstract

KPU Kota Metro mengalami sengketa gugatan perselisihan hasil pemilu 2019 dari salah satu partai politik peserta pemilu yakni PKS Kota Metro. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui faktor penyebab terjadinya  sengketa perselisihan hasil Pemilu 2019 di Kota Metro (2) mengetahui strategi resolusi KPU Kota Metro dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu  2019. Penelitian ini   menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, faktor yang   menyebabkan konflik ada  dua yaitu faktor internal dan  faktor eksternal.   Faktor internal meliputi kurangnya pemahaman petugas KPPS, faktor kelelahan, perbedaan pendapat serta adanya pihak yang merasa dirugikan.  Faktor eksternalnya adalah masifnya pemberitaan tentang KPU Kota Metro dibeberapa media  yang mempengaruhi suasana politik serta adanya indikasi faktor kepentingan dari salah satu partai politik. Kedua, KPU Kota Metro dalam menyelesaikan sengketa tersebut  melakukan komunikasi politik formal dengan PKS Kota Metro tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil sehingga PKS Kota Metro melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. KPU Kota Metro dalam menghadapi gugatan tersebut menerapkan tiga strategi manajemen konflik  yaitu (a) menghindar dengan tidak memberikan kontra opini terhadap pemberitaan media massa dan media sosial tetapi hanya sekedar memberikan jawaban normatif apabila ada yang  meminta klarifikasi, (b) berkolaborasi dengan KPU Provinsi, KPU Pusat untuk meminta arahan  dan badan adhoc dalam rangka persamaan persepsi  serta Bawaslu Kota Metro terkait dokumen yang kurang dipersidangan, dan (c) berkompetisi dengan pihak pemohon  untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Strategi ini efektif dilihat dengan dimenangkannya gugatan tersebut dan keputusannya dapat diterima oleh PKS Kota Metro dan pendukungnya.
PERAN INDONESIA TRADE PROMOTION CENTRE DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN (2017) Karina Nilu Fari; Ma’mun Murod; Usni Usni
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.961 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.1.54-63

Abstract

Beberapa penelitian mengungkapkan peran penting adanya Export Promotion Agencies (EPA) terhadap peningkatan ekspor suatu negara untuk membangun jejaring distribusi, identifikasi pelanggan, dan memahami peraturan di negara importir. Indonesia sendiri telah menerapkan strategi tersebut dengan mendirikan lembaga sejenis EPA yaitu, Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) yang mempunyai peran mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri Penelitian ini berupaya untuk menganalisis Peran ITPC Indonesia  dalam meningkatkan perdagangan Indonesia di luar negeri. Metode yang dinilai tepat untuk digunakan dalam studi ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif analisis. Hasil penelitian ini melihat bahwa ITPC mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri antara lain mencakup sebagai salah satu perwakilan pemerintah dalam berbagai penyediaan informasi, memfasilitasi kerjasama perdagangan, serta membantu menjembatani hubungan dagang antara Indonesia dengan beberapa negara penempatan. Salah satunya dengan membuka ITPC di Hongaria. Keberadaan Indonesian Trade Promotion Centre di Hongaria merupakan kebijakan strategis dari Kementerian Perdagangan RI.
MODAL SOSIAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) (Studi Terhadap Tokoh Wandi Sebagai Calon Kepala Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Tahun 2019) Fikhri andhito Putra; Haniah Hanafie
Independen Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.8 KB) | DOI: 10.24853/independen.2.2.10-15

Abstract

Wandi, salah seorang warga Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, telah memberanikan diri mengikuti Pemilihan Kepala Desa (pilkades), meskipun modal sosial yang dimilikinya tidak mumpuni, karena status Wandi hanya sebagai seorang mekanik TV dan harus beraing dengan calon kepala desa lain dengan modal sosial yang lebih mumpuni. Penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis Modal Sosial dalam Pemilihan Kepala Desa dengan studi kasus seorang tokoh bernama Wandi sebagai calon pilkades, di Desa Susukan pada tahun 2019. Teori Modal Sosial dan Motivasi digunakan sebagai pisau analisis. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan telaah dokumen. Sedangkan key informan dipilih melalui teknik purposive sampling.  Teknik analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun dengan modal sosial yang tidak mumpuni, karena hanya sebagai seorang mekanik TV, pendidikan tidak tinggi dan tidak memiliki kekayaan, jika dibandingkan dengan calon kepala desa lainnya, tetapi motivasi kuat membuat Wandi memberanikan diri untuk mengikuti pilkades di Desa Susukan, meskipun akhirnya kalah. Modal sosial Wandi tidak mumpuni, karena sangat jauh berbeda dengan kedua calon lainnya.  Kemampuan finansial, strategi “lurus” (non money politics) dan orientasi masyarakat yang masih bersifat pragmatis merupakan faktor kenadala kemenangan Wandi dalam pilkades 2019 di Desa Susukan. Kesimpulan bahwa meskipun Wandi kalah dalam pilkades, tetapi Wandi telah menanamkan pembelajaran moral bagi masyarakat.
KETERLIBATAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN Ali Noer Zaman
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.352 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.95-106

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pertimbangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam upaya perdamaian di Afghansitan, sebuah kebijakan yang dianggap luar biasa karena beberapa hal seperti orientasi kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo yang dianggap lebih mempertimbangkan kepentingan domestik dan tidak seperti pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang aktif di panggung internasional, dan latar belakang keagamaan Presiden Joko Widodo yang diperspesikan dari kalangan abangan. Di sisi lain, Afghanistan adalah sebuah negara dengan kultur Islam yang sangat kuat dan konflik di Afghanistan sendiri dianggap tidak mudah untuk diselesaikan. Data didasarkan pada studi kepustakaan baik melalui internet maupuin dokumen tercetak. Teori yang dipakai adalah pilihan rasional (rational choice). Artikel berkesimpulan bahwa langkah aktif Presiden Joko Widodo dalam upaya perdamaian di Afghanistan merupakan amanah dari konstitusi  di mana Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif, yakni bebas dalam pengertian tidak memihak pada blok keamanan, sedangkan aktif berarti terlibat dalam upaya perdamaian intenasional. Pertimbangan lain kemungkinan adalah Presiden Jokowi ingin dipandang memiliki kebijakan Islam yang moderat, dan aktif dalam membela kepentingan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, sehingga hal ini diharapkan bisa memberi keyakinan pada publik di dalam negeri bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kebijakan anti islam.
WARGA NEGARA INDONESIA PENDUKUNG ISIS DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI VERSUS NASIONALISME Ambarwati Ambarwati
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.969 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.1.13-21

Abstract

Tulisan ini menguraikan bagaimana globalisasi telah  secara masif menggerus (undermine) identitas dan nasionalisme sebagian warganegara Indonesia. Hal ini berhubungan dengan bergabungnya sekelompok WNI menjadi pendukung ISIS di Iraq dan Suriah menjadi polemik di dalam negeri Indonesia baru-baru ini.  Nasionalisme Indonesia yang  telah  dibangun sejak 1945 berada dalam ancaman ketika serangan globalisasi berkelindan (intertwined)  dengan persoalan-persoalan domestik yang  menyebabkan  alienasi dan marginalisasi  sekelompok masyarakat. Kata kunci: Globalisasi, ISIS, Nasionalisme, alienasi dan marginalisasi
POLICING TERRORISM: PENDEKATAN PENCEGAHAN EKSTREMISME AGAMA DAN TERORISME Wachid Ridwan
Independen Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.585 KB) | DOI: 10.24853/independen.2.1.41-50

Abstract

Ancaman terorisme terhadap keamanan manusia tetap merupakan sebuah misteri baik bagi lembaga negara maupun non-negara dalam mencegah insiden mematikan. Bukan karena intelijen negara tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi terjadinya peristiwa-peristiwa berbahaya seperti itu, tetapi terorisme adalah gerakan klandestin yang cukup sulit untuk dikenali taktiknya. Aparat keamanan negara baik Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mendapat pelatihan khusus secara terus menerus tentang penanggulangan terorisme dalam melindungi seluruh warga negara dari ancaman teror. Negara harus membangun kapasitas terampil aparat keamanannya sedini mungkin untuk menyelamatkan kehidupan masyarakatnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme sangat signifikan karena mereka dapat menjadi sumber informasi utama dalam menggali fakta tindakan disekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Para teroris tinggal ditengah-tengah masyarakat majemuk meski belum tentu berbaur karena tingkah laku mereka yang aneh dibandingkan warga biasa pada umumnya. Pemerintah perlu giat menggandeng masyarakat dalam menangani penanggulangan terorisme. Partisipasi ini dapat berupa intensifikasi kesadaran publik tentang bahaya ekstremisme agama dan terorisme serta bagaimana mencegah bahaya tersebut agar tidak memberi ruang pada segala macam kegiatan di masyarakat. Selain itu, aparat khusus penanggulangan terorisme harus benar-benar menjadi mitra sejati dengan bergotong royong dan saling percaya dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah segala upaya terorisme, inilah pemolisian terorisme (policing terorism). Pemolisian terorisme menunjukkan profesionalisme aparat kepolisian kontraterorisme dan partisipasi masyarakat dalam setiap langkah penanggulangan pelanggaran ekstremisme agama dan terorisme. Komunitas adalah mitra yang baik untuk informasi yang komprehensif, sementara personel polisi akan bertindak profesional dalam penegakan hukum. Perpaduan kedua pihak ini akan mampu menumbuhkan kerja efektif dalam penanganan kasus kontraterorisme di Indonesia.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ERA COVID-19: PENYELAMATAN DAN KERJASAMA Asep Setiawan
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.191 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.65-74

Abstract

This article aims to examine Indonesia's foreign policy in the era of the Covid-19 pandemic. Based on the character of Indonesia's foreign policy which places the protection of Indonesian citizens (WNI), there are two foreign policies that stand out. First, Indonesia has prioritized rescuing Indonesian citizens abroad in places affected by the Covid-19 pandemic by means of massive repatriation. Second, still in the character of saving Indonesian citizens, Indonesia has established bilateral cooperation with China and other foreign private parties in the search for an Covid-19 vaccine. This vaccine is expected to be able to save citizens who are both inside and outside Indonesia by 2021. These two phenomena have characterized the implementation of foreign policy under Joko Widodo administration during Covid-19.