cover
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MENGALAMI KECELAKAAN TIDAK TERDAFTAR BPJS Yani, Mohd.; Mukhlis, Mukhlis; Malahayati, Malahayati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.281 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.2035

Abstract

Perlindungan  bagi tenaga  kerja  sangat  penting,  terutama  saat  menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, meski program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS salah satunya terdapat pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe dan faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan  bagi pekerja  yang  mengalami kecelakaan  kerja  yang  belum terdaftar dalam  BPJS. Faktor  penghambat  pemenuhan  kewajiban  oleh  pihak  hotel  yaitu pekerja yang belum mengurus kembali KTP yang hilang, pekerja daily worker yang hanya dikontrak kerja tiga bulan saja dan belum tentu diperpanjang, pekerja yang tidak mau mendaftar pada program BPJS karena masa kontrak yang singkat, pekerja yang tidak mengetahui tentang BPJS. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS? Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS yaitu Mendorong agar Memberikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Pada Hotel Lido Graha dan Memberikan tanggung jawab pada Hotel Lido Graha bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak terdaftar dalam BPJS.
PENERAPAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN Siti, Salwa; Hamdani, Hamdani; Yulia, Yulia
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.571 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1979

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya kesaksian testimonium de auditu atau istifadhah di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Dalam peraturan saksi yang tidak melihat secara langsung tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata tetapi di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dibolehkan dan menggunakan keterangan saksi tersebut sebagai landasan untuk menetapkan sebuah putusan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembuktian saksi testimonium de auditu di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara itsbat nikah dan mengkaji penerapan saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Hasil penelitian, prosedur pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sama dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Mahkamah Syar’iyah Bireuen akan memeriksa syarat formil dan materil untuk membuat penetapan permohonan diterima atau tidak. Majelis hakim atau ketua hakim menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, dan apakah ada hubungan keluarga, perkawinan ataupun hubungan kerja, setelah itu semua di periksa seperti biasa mulai dari sumpah saksi sampai keterangan saksi dikonfirmasi terlebih dahulu kepada para pihak.Penerapan saksi testimonium de audituini juga dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak otomatis ditolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dapat diterima sebagai alat bukti dengan menganalisis dasar eksepsional untuk dapat diterimanya dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut, dasar penerimaannya dengan mengambil alih beberapa sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan membuat putusan baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam.Disarankan kepada Mahkamah Syariah Bireuen selain tetap berpegang pada aturan yang berlaku berkaitan dengan saksi juga melihat kepada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga keadilan, kepastian dan kemamfatan hukum terjadi.Selain ini Mahkamah Syariah Bireuen juga memperhatikan prosedur seorang boleh dijadikan saksi.
PERAN KEPOLISIAN, BNNP DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI ACEH TIMUR Mukhsalmina, Mukhsalmina; Mukhlis, Mukhlis; Yusrizal, Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.358 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4228

Abstract

Praktik penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Aceh Timur sangat mengkhawatirkan. Kasus sabu tahun 2018 berjumlah 119 kasus, 75 kasus tahun 2019 dan 45 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis peran Kepolisian, (BNNP) dan masyarakat dalam menanggulangi dan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Aceh Timur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian, BNNP dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik narkotika dan koordinasi kurang berjalan efektif karena kedudukan BNNP belum ada di Aceh Timur.
PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR’IYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN Eriani, Dian; Nazaruddin, Teuku; Yusrizal, Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.848 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v9i1.4800

Abstract

The authority of the Syar'iyah Court in the field of marriage has a lot of contact with the interests of women. The decisions made from these cases are expected to be able to fulfill women's rights in return for the perceived suffering. Has the Syar'iyah Court already played a role and function in its decisions and consideration has been gender responsiveness to protect women's rights. Specifically the rights of women arising from divorce, in the verdict and the rights of civil servants' wives due to divorce divorce. This study aims to determine the role of the Syar'iyah Court in protecting the rights of women in divorce through its decision. The method used is juridical normative with the conceptual approach and the statute approach. Data analysis uses a qualitative approach. After conducting research, the existence of legal innovations in the Syar'iyah Court and guided by Perma Number 3 of 2017 in protecting women's rights can be protected. The Syar'iyah Court has not yet fully given a concrete decision regarding women's rights as a result of divorced divorce by male civil servants. Judges' considerations are gender biased and have a patriarchal mindset, difficulty of execution due to the absence of structural relationship between the court and related institutions to be the reason for the judges to ignore Government Regulation Number 10 of 1983 as amended by Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage licenses and divorce of civil servants civil. If the regulation has been ratified even though there is no structural relationship and order, the Judge is obliged to carry it out and that the Syar'iyah Court Judge in giving consideration must synergize between the divorce permit in filing the divorce request to court with the decision for civil servants
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ANTARA CV. ELANG PANTAI KONSTRUKSI DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA PEMKO LHOKSEUMAWE Mediansyah, Mediansyah Jamal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.917 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2511

Abstract

IntisariTerjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi Jalan Poska Kandang antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas PU bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe, hambatan yang terjadinya wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi. Menggunakan metode yuridis empiris, dengan sifat penelitian perspektif analisis. Hasil penelitian.  Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe terjadi karena akhir tahun 2016, mengalami devisit anggaran. Hambatan terjadi wanprestasi siklus waktu yang mengalami devisit anggaran, dan penyelesaian wanprestasi pelaksanaan perjanjian ini dengan cara damai, bahwa Dinas PU Kota Lhokseumawe memutuskan bahwa pelaksanaan pembayaran proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi, dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati.Kata Kunci: Wanprestasi, pelaksanaan perjanjian pekerjaan, konstruksi
KEABSAHAN PERKAWINAN KULI KAWIN DI DESA PAMANUKAN HILIR KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Kusmayanti, Hazar; Sandra, Eidy; Rahmatullah, Rijalullah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.289 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.1984

Abstract

Pada umumnya, seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarkat yang lainnya. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Perkawinan kuli kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang bertujuan untuk menghalalkan mantan istri yang sudah ditalak 3 (tiga) oleh suaminya agar dapat kembali rujuk. Tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana keabsahan perkawinan kuli kawin dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan tersebut. Perkawinan kuli kawin yang terjadi di kehidupan masyarakat dinyatakan tidak sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagi masyarakat Islam setiap peristiwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari perkawinan kuli kawin menurut Hukum Islam adalah haram hukumnya berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam karena melanggar tujuan perkawinan sebagai mitssaqa ghalidzan, oleh karena itu perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan kepercayaannya maka mengakibatkan tidak sah juga menurut Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI Saputra, Dian Saputra; Jamaluddin, Jamaluddin; Yulia, Yulia
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.856 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4799

Abstract

Putusan verstek seringkali menimbulkan aspek tidak baik bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak, upaya yang dilakukan dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi bahan utama serta data primer diperoleh dengan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat rendah disebabkan tidak adanya tuntutan hak dari perempuan. Perempuan jarang melakukan upaya untuk menggugat kembali berkaitan hak untuk diri dan anaknya pasca perceraian. Kebijakan hakim dengan penggunaan hak ex officio bila perempuan tidak nusyuz.
FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19 Silfiah, Rossa Ilma
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.323 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3068

Abstract

Permasalahan yang terjadi dalam Pandemi Covid-19 ini bagi umat Islam yang diutamakan adalah terpeliharanya agama, artinya kegiatan beribadah dengan situasi apapun harus dilaksanakan. Maka Hukum Islam selalu hadir di tiap situasi apapun, agar umat Islam tetap tenang dalam menjalankan aktifitas agamanya. Dengan berbagai rujukan kesehatan tentang bahaya Covid-19 dan menjaga keamanan stabilitas negara dengan keluarnya perpu No. 1 Tahun 2020 yang saat ini menjadi Undang-undang, maka fatwa-fatwa ulama’ yang tergabung dalam MUI maupun ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama’ telah memberikan solusi hukum yang cepat dan dan tepat. Inilah letak fleksibilitas Hukum Islam.Kata Kunci: Fleksibilitas, hukum Islam, pandemi
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH LHOKSEUMAWE Zulfiyanda, Zulfiyanda; Faisal, Faisal; Manfarisah, Manfarisah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.069 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2485

Abstract

Penulisan ini dilatar belakangi pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam melakukan akad pembiayaan murabahah bil wakala, dimana nasabah sebagai wakil dari Unit Mikro Syariah untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, selain itu juga untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Hasil penelitian, terdapat belum sesuai prosedur dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan berakibat tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanahnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya.Kata Kunci: Pembiayaan, murabahah bil wakalah
ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM Fitri, Yulisa; Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.494 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1980

Abstract

Perceraian di luar pengadilan  masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pendapat ahli fikih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang  menghendaki sebuah perceraian di lakukan di depan pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam, serta peran negara dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, akibat perceraian di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum. Perceraian yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Sedangkan menurut pendapat ahli fikih Islam, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama. Penegakan hukum dalam pemberian sanksi belum bisa diterapkan, sebab hingga kini belum ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan merupakan sebuah  kejahatan yang dapat dihukum. Selain itu Indonesia mengakui bahwa hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam membuat sebuah aturan hukum baru, negara perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar hukum itu dapat diterima oleh masyarakat secara universal. Kedepan negara kiranya dapat membuat sebuah Perda atau Qanun sebagai sebuah regulasi baru yang berisi tentang sanksi tegas bagi pelaku perceraian di luar pengadilan. Hal ini tidak lain untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Page 1 of 12 | Total Record : 112