cover
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Arifa, Rida Nur; Sulaiman, Sulaiman; Manfarisyah, Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.865 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1983

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjadi upaya penyelesaian perkara perceraian, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian.  Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Namun dalam praktik banyaknya kegagalan dalam mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif. Hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah adanya sarana belum memadai, keterbatasan mediator, tidak ada itikad baik salah satu pihak atau para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian hambatan melalui pendekatan psikologis, meningkatkan kemampuan mediator dan itikad baik dari para pihak.
WANPRESTASI PENJUAL TERKAIT KESALAHAN DALAM PEMBAYARAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn) Ginting Suka, Sri Endhayani; Sunarmi, Sunarmi; Purba, Hasim
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.856 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v9i1.4804

Abstract

The case begins when someone buys a building from Defendant 1(Director of PT. Indojaya Pan Pratama). The price is paid through the company’s manager on behalf of the defendant1. The plaintiff buys the house by installment with a contract that when the price has been paid off, the certificate of the land and the building on it will be made. According to the contract, after the installment has been paid off by the plaintiff, the company has to hand in the certificate, but the fact is that it defaults. The research used juridical normative method by conducting library research while secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of the normative research shows that the liability of a property developer who defaults toward a buyer is that he is required to be liable for compensating for all costs, interest, and fine which have been expended on the price of land and building which have been sold to a buyer through the court. The seller can be sued due to any violation of breaching a contract as it is stipulated in Article 1320 of the Civil Code.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DARI TINDAKAN PHK PERUSAHAAN DIMASA COVID-19 Ramlan, Ramlan; Fitri, Rizki Rahayu
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.093 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3067

Abstract

Covid-19 di Indonesia membuat perekonomian nasional memburuk, sehingga angka pengangguran kian membludak, sebab buruh perusahaan terpaksa diberhentikan karena debitur tidak sanggup membiayai gaji mereka. Keadaan terpaksa ini disebut dengan force majeure, merupakan keadaan dimana perusahaan tidak lagi mampu membayar upah pekerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja dari tindakan PHK perusahaan. Penulis tertarik mengkaji, Siapakah Pihak yang menanggung kerugian karena keadaan Force Majeure terhadap pekerja pada masa pandemic Covid-19?, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada masa Covid-19?. Dalam situasi ini, diperlukan kebijaksanaan perusahaan, kelegowoan pekerja agar jernih dalam menyikapi situasi ini.Kata kunci: Force majeure, buruh, dan perusahaan
TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MENGALAMI KECELAKAAN TIDAK TERDAFTAR BPJS Mohd. Yani; Mukhlis Mukhlis; Malahayati Malahayati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.2035

Abstract

Perlindungan  bagi tenaga  kerja  sangat  penting,  terutama  saat  menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, meski program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS salah satunya terdapat pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe dan faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan  bagi pekerja  yang  mengalami kecelakaan  kerja  yang  belum terdaftar dalam  BPJS. Faktor  penghambat  pemenuhan  kewajiban  oleh  pihak  hotel  yaitu pekerja yang belum mengurus kembali KTP yang hilang, pekerja daily worker yang hanya dikontrak kerja tiga bulan saja dan belum tentu diperpanjang, pekerja yang tidak mau mendaftar pada program BPJS karena masa kontrak yang singkat, pekerja yang tidak mengetahui tentang BPJS. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS? Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS yaitu Mendorong agar Memberikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Pada Hotel Lido Graha dan Memberikan tanggung jawab pada Hotel Lido Graha bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak terdaftar dalam BPJS.
PERAN KEPOLISIAN, BNNP DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI ACEH TIMUR Mukhsalmina Mukhsalmina; Mukhlis Mukhlis; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4228

Abstract

Praktik penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Aceh Timur sangat mengkhawatirkan. Kasus sabu tahun 2018 berjumlah 119 kasus, 75 kasus tahun 2019 dan 45 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis peran Kepolisian, (BNNP) dan masyarakat dalam menanggulangi dan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Aceh Timur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian, BNNP dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik narkotika dan koordinasi kurang berjalan efektif karena kedudukan BNNP belum ada di Aceh Timur.
PENERAPAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN Salwa Siti; Hamdani Hamdani; Yulia Yulia
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1979

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya kesaksian testimonium de auditu atau istifadhah di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Dalam peraturan saksi yang tidak melihat secara langsung tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata tetapi di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dibolehkan dan menggunakan keterangan saksi tersebut sebagai landasan untuk menetapkan sebuah putusan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembuktian saksi testimonium de auditu di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara itsbat nikah dan mengkaji penerapan saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Hasil penelitian, prosedur pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sama dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Mahkamah Syar’iyah Bireuen akan memeriksa syarat formil dan materil untuk membuat penetapan permohonan diterima atau tidak. Majelis hakim atau ketua hakim menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, dan apakah ada hubungan keluarga, perkawinan ataupun hubungan kerja, setelah itu semua di periksa seperti biasa mulai dari sumpah saksi sampai keterangan saksi dikonfirmasi terlebih dahulu kepada para pihak.Penerapan saksi testimonium de audituini juga dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak otomatis ditolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dapat diterima sebagai alat bukti dengan menganalisis dasar eksepsional untuk dapat diterimanya dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut, dasar penerimaannya dengan mengambil alih beberapa sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan membuat putusan baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam.Disarankan kepada Mahkamah Syariah Bireuen selain tetap berpegang pada aturan yang berlaku berkaitan dengan saksi juga melihat kepada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga keadilan, kepastian dan kemamfatan hukum terjadi.Selain ini Mahkamah Syariah Bireuen juga memperhatikan prosedur seorang boleh dijadikan saksi.
PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR’IYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN Dian Eriani; Teuku Nazaruddin; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v9i1.4800

Abstract

The authority of the Syar'iyah Court in the field of marriage has a lot of contact with the interests of women. The decisions made from these cases are expected to be able to fulfill women's rights in return for the perceived suffering. Has the Syar'iyah Court already played a role and function in its decisions and consideration has been gender responsiveness to protect women's rights. Specifically the rights of women arising from divorce, in the verdict and the rights of civil servants' wives due to divorce divorce. This study aims to determine the role of the Syar'iyah Court in protecting the rights of women in divorce through its decision. The method used is juridical normative with the conceptual approach and the statute approach. Data analysis uses a qualitative approach. After conducting research, the existence of legal innovations in the Syar'iyah Court and guided by Perma Number 3 of 2017 in protecting women's rights can be protected. The Syar'iyah Court has not yet fully given a concrete decision regarding women's rights as a result of divorced divorce by male civil servants. Judges' considerations are gender biased and have a patriarchal mindset, difficulty of execution due to the absence of structural relationship between the court and related institutions to be the reason for the judges to ignore Government Regulation Number 10 of 1983 as amended by Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage licenses and divorce of civil servants civil. If the regulation has been ratified even though there is no structural relationship and order, the Judge is obliged to carry it out and that the Syar'iyah Court Judge in giving consideration must synergize between the divorce permit in filing the divorce request to court with the decision for civil servants
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ANTARA CV. ELANG PANTAI KONSTRUKSI DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA PEMKO LHOKSEUMAWE Mediansyah Jamal Mediansyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2511

Abstract

IntisariTerjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi Jalan Poska Kandang antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas PU bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe, hambatan yang terjadinya wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi. Menggunakan metode yuridis empiris, dengan sifat penelitian perspektif analisis. Hasil penelitian.  Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe terjadi karena akhir tahun 2016, mengalami devisit anggaran. Hambatan terjadi wanprestasi siklus waktu yang mengalami devisit anggaran, dan penyelesaian wanprestasi pelaksanaan perjanjian ini dengan cara damai, bahwa Dinas PU Kota Lhokseumawe memutuskan bahwa pelaksanaan pembayaran proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi, dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati.Kata Kunci: Wanprestasi, pelaksanaan perjanjian pekerjaan, konstruksi
KEABSAHAN PERKAWINAN KULI KAWIN DI DESA PAMANUKAN HILIR KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Hazar Kusmayanti; Eidy Sandra; Rijalullah Rahmatullah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.1984

Abstract

Pada umumnya, seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarkat yang lainnya. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Perkawinan kuli kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang bertujuan untuk menghalalkan mantan istri yang sudah ditalak 3 (tiga) oleh suaminya agar dapat kembali rujuk. Tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana keabsahan perkawinan kuli kawin dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan tersebut. Perkawinan kuli kawin yang terjadi di kehidupan masyarakat dinyatakan tidak sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagi masyarakat Islam setiap peristiwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari perkawinan kuli kawin menurut Hukum Islam adalah haram hukumnya berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam karena melanggar tujuan perkawinan sebagai mitssaqa ghalidzan, oleh karena itu perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan kepercayaannya maka mengakibatkan tidak sah juga menurut Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI Dian Saputra Saputra; Jamaluddin Jamaluddin; Yulia Yulia
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4799

Abstract

Putusan verstek seringkali menimbulkan aspek tidak baik bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak, upaya yang dilakukan dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi bahan utama serta data primer diperoleh dengan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat rendah disebabkan tidak adanya tuntutan hak dari perempuan. Perempuan jarang melakukan upaya untuk menggugat kembali berkaitan hak untuk diri dan anaknya pasca perceraian. Kebijakan hakim dengan penggunaan hak ex officio bila perempuan tidak nusyuz.

Page 4 of 12 | Total Record : 112