Articles
63 Documents
KEBERADAAN PERATURAN DAERAH KHUSUS DAN QANUN DALAM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
Ardenolis Ardenolis;
Busrianto Busrianto
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 02 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (671.254 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v1i02.7702
Peraturan Daerah Khusus dan Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah, maka kedudukan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun setingkat dengan Peraturan Daerah. Berbeda halnya dengan Qanun, Peraturan Daerah Khusus hanya terdapat pada tingkatan Provinsi dan kedudukannya setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Pasal 7 menegaskan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Khusus serta Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua. THE EXISTENCE OF SPECIAL REGIONAL REGULATIONS AND QANUN IN THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LIFE Special Regional Regulations and Qanun are statutory regulations similar to Regional Regulations, so the position of Special Regional Regulations and Qanun is at the same level as Regional Regulations. Unlike the case with Qanun, Special Regional Regulations only exist at the provincial level and their position is at the same level as the Provincial Regulations. This research is a normative legal research. Law Number 10 of 2004 states that the types and hierarchies of statutory regulations are as follows: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Laws/Government Regulations in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations and Regional Regulations. The Elucidation of Article 7 confirms that included in the types of provincial regulations are Qanun that apply in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and Special Regional Regulations and Provincial Regulations that apply in Papua Province.
KONSEP PERLINDUNGAN PACU JALUR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Adi Tiaraputri;
Ledy Diana
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.045 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8227
Pacu jalur merupakan salah satu tradisi dari Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pacu jalur juga termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan. Untuk ada kelestarian kebudayaan tentunya harus ada perlindungan terhadap kebudyaan tersebut. Tulisan ini mengkali terkat konsep perlindungan yang dapat diberikan pada tradisi pacu jalur. Metode penelitian dalam tulisan ini melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam tulisan ini mengkaji konsep perlindungan untuk pacu jalur dapat melalui perlindungan warisan budaya tak benda dan kekayaan intelektual komunal. Pacu Jalur is one of the traditions of Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Pacu jalur is also included in the scope of culture. For there to be preservation of culture, of course, there must be protection of that culture. This paper examines the concept of protection that can be given to the tradition of racing lanes. The research method in this paper is through a normative juridical approach. In this paper, we examine the concept of protection for the runway through the protection of intangible cultural heritage and communal intellectual property.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
Olivia Anggie Johar;
Fahmi Fahmi;
Dani Marsadi
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.79 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8232
Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku masih ad hambatan. Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara ekternal dan internal . Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. The application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court Legal Area, especially for perpetrators, still has obstacles. The inhibiting factors that arise from the application of sanctions against perpetrators of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court are externally and internally. Efforts to overcome the inhibiting factors that arise in the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court can be done by drawing up a work plan and maximizing the performance of each investigator in handling child cases. Establish Intensive Communication with Other Law Enforcement Officials. Conducting Socialization on Diversion in the Community. Making an Agreement on Supervision of the Implementation of the Results of the Diversion Agreement Providing legal awareness to the community that the bright future of children should not be damaged by making them narcotics offenders, as members of the community and children are the future of our nation. do it again by providing opportunities to account for what is done by receiving coaching, guidance and others. The research used is sociological law research.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA
Mega Waty
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.79 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8234
Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hak Konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Faktanya masih ada konsumen yang belum mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di Indonesia, tidak maksimal dikarenakan belum efektifnya sistim perlindungan konsumen yang meliputi ganti rugi terhadap barang kehilangan, kerusakan dan keterlambatan penerbangan. Akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen, dapat dilaksanakan melalui peradilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi), sesuai dengan pelaksanaan perundang-undangan yang ada akan tetapi belum optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Article 4 point (c) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on Consumer Rights to obtain the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services. The fact is that there are still consumers who have not yet received their rights as regulated by law. This study aims to determine and analyze the legal protection of aviation consumers in Indonesia, and to find out how the legal consequences for airlines that do not protect consumers. This type of research is normative legal research. The results of the study show that legal protection for aviation consumers in Indonesia is not optimal due to the ineffectiveness of the consumer protection system which includes compensation for lost goods, damage and flight delays. The legal consequences for airlines that do not protect consumers can be carried out through court (litigation) and out of court (non-litigation), in accordance with the implementation of existing laws but not yet optimal in accordance with the mandate of Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumer
PRINSIP KESAMAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA
Hari Hasan
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.991 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8235
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan tentang pertentangan norma antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Perpajakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak, posisi Fiskus sebagai “negara” memiliki kekuasaan (absolute power) untuk menghitung, menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan membuat keputusan atas permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Merujuk kepada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, tidak mencerminkan prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum (Wajib Pajak/warga negara dengan Fiskus dalam upaya memperoleh keadilan), ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut merupakan suatu barier terhadap warga negara yang ingin mencari keadilan. Bentuk ideal hubungan hukum Wajib Pajak dan Fiskus adalah dengan memberikan kesamaan terkait dengan punishment dan reward bagi para pihak, kesalahan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak selalu disebabkan atas kesalahan pihak Wajib Pajak akan tetapi Fiskus secara jabatan juga dapat melakukan kesalahan baik secara sengaja ataupun tidak dalam menetapkan besaran pajak. The type of research used in this research is normative juridical, descriptive analytic, which explains the conflicting norms between Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Taxation does not provide fair legal certainty for the parties, the position of Fiskus as a "state" has absolute power to calculate, determine the amount of tax that must be paid by Taxpayers and make decisions on objection requests. submitted by the Taxpayer. Referring to Article 25 paragraph (9) and Article 27 paragraph (5d) of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures, it does not reflect the principle of Equality of Legal Position (Taxpayer/citizen with Fiskus in an effort to obtain justice), the provisions This is contrary to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this article is a barrier against citizens who want to seek justice. The ideal form of legal relationship between taxpayers and tax authorities is to provide equality related to punishment and reward for the parties, errors in calculating the amount of tax that must be paid by taxpayers are not always caused by the taxpayer's fault, but the tax authorities in office can also make mistakes both physically and mentally. intentionally or not in determining the amount of tax.
ITIKAD BAIK PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Roby Dadhan Marganti Ritonga
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (990.377 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8236
Itikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dimaksudkan agar konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun yang terjadi adalah bahwa itikad baik pelaku usaha tidak berjalan sebagai mana mestinya, yaitu tidak adanya keseimbangan antara itikad baik pelaku usaha dan perlindungan konsumen yang di dapat oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis itikad baik terhadap pelaku usaha dan menganalisis akibat hukum pelaku usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumen berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap promosi yang tidak benar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam Pasal 7 menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, benar dan tidak menyesatkan konsumen, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.Serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Good faith for business actors in carrying out their business is intended so that consumers in using the purchased goods receive a protective measure as also stated in the Consumer Protection Act. However, what happens is that the good faith of business actors does not work as it should, namely there is no balance between the good faith of business actors and consumer protection that is obtained by consumers. The purpose of the study is to analyze the good faith of business actors and to analyze the legal consequences of business actors who do not have good intentions towards consumers based on Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. This research method is normative legal research. The results of this study are the responsibility of business actors for improper promotions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) especially contained in Article 7 stating that business actors are obliged to provide correct, clear and honest information, correct and not misleading consumers. , so as not to cause harm to consumers. As well as legal consequences for business actors who violate will be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 60 and Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH INCRAHT)
Ahmad Hussein
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (677.877 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8237
Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjiakan. Namun dalam jual beli khususnya rumah pembeli sering kali dirugikan oleh pihak penjual karena ketidaksesuaian kondisi rumah yang telah dijanjiakn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindugan terhadap konsumen dalam Perjanjian pengikatan jual beli perumahan dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis menerapkan metode berpikir induktif, diketahui bahwa perlindugan terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan belum terealisasikan dengan baik karena sebagaimana dijelaskan bahwa sarana perumahan, dan permukiman, maka pihak yang membangun perumahan tersebut wajib menyediakan tempat penyediaan sarana dan prasarana terhadap perumahan. Akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan, warga perumahan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaku usaha dan sekaligus melaporkan pengembang perumahan secara pidana ke Pengadilan. Sale and purchase is an agreement in which one party (the seller) reminds himself to surrender an object, and the other party (the buyer) pays for the promised property. However, in buying and selling, especially houses, buyers are often harmed by the seller because of the incompatibility of the condition of the house that has been promised. The purpose of this study is to analyze consumer protection in the housing sale and purchase binding agreement and to analyze the legal consequences of the housing sale and purchase agreement. The method used is normative legal research. The results of the research the author applies the inductive thinking method, it is known that the protection of consumers in the housing sale and purchase binding agreement has not been realized properly because as explained that housing and settlement facilities, the party who builds the housing is obliged to provide a place to provide facilities and infrastructure for housing. The legal consequences of binding the sale and purchase of housing, residents of these housing estates can take legal action by suing business actors and at the same time reporting the housing developer criminally to the Court.
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Al Fadhil
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1048.941 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8238
Amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dilalui empat tahap, mengakibatkan evolusi dari Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Evolusi tersebut bisa berakibat fatal, yaitu dengan terbukanya peluang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Naturalisasi menuju Kursi Lembaga Kepresidenan, yang akan mengakibatkan tersingkirnya “Orang Indonesia Asli (Bumi Putra)” dari panggung politik di Negeri ini. Sedangkan Pasal 6 UUD 1945 dan selanjutnya berevolusi pasca beberapa tahapan amandemen hingga saat ini disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 telah mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia, serta menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, dan idealnya persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitiann ini adalah bahwa secara redaksional kata demi kata dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 secara substansial hanya mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden hanyalah seorang WNI dari kelahirannya menuju kursi kepresidenan di Republik Indonesia. The amendments to the 1945 Constitution which have been passed through four stages have resulted in the evolution of the Requirements for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates in Indonesia. This evolution can have fatal consequences, namely by opening up opportunities for Naturalized Indonesian Citizens (WNI) to become the Chair of the Presidential Institution, which will result in the elimination of "Original Indonesians (Bumi Putra)" from the political stage in this country. Meanwhile, Article 6 of the 1945 Constitution and its subsequent evolution after several stages of amendment until now referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has regulated it. This study aims to analyze the process of Requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia, as well as analyze the amendments to the 1945 Constitution (UUD) before and after the Amendment, and ideally the requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia. This research method is normative law. The results of this study are that word for word editorial in Article 6 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia substantially only requires that the presidential and vice-presidential candidates are only Indonesian citizens from birth to the presidency in the Republic of Indonesia
KLAUSULA BAKU DALAM SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Melisa Aquaria Putri S
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (565.6 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8553
Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. Namun kewenangan sepihak ini berpotensi disalahgunakan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula baku dalam suatu perjanjian serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Klausula baku yang dilarang merupakan klausula dalam perjanjian baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. pengalihan tanggung jawab tersebut telah diatur larangan pencantumannya melalui Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Kemudian terhadap perjanjian yang dipastikan menggunakan klausula baku yang dilarang maka akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal Ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum. Consumer agreements are basically made to meet the needs of consumers in high numbers, so to make it easier for business actors, consumer agreements are printed en masse with standard clauses set unilaterally. However, this unilateral authority has the potential to be misused by business actors by including standard clauses that are prohibited. Standard clauses that are prohibited under UUPK are clauses that contain the release of the responsibility of business actors to consumers. This study aims to analyze the standard clauses in an agreement and their legal consequences based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is normative legal research. The result of this research is that the standard clause that is prohibited is a clause in the standard agreement which contains the transfer of responsibility for business actors. the transfer of responsibility has been regulated by the prohibition of its inclusion in Article 18 Paragraph (1) of the UUPK. Then, for agreements that are confirmed to use standard clauses that are prohibited, the legal consequences as stipulated in Article Paragraph (3) of the UUPK are null and void
KONSEP KONTRAK BAKU DALAM KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Torang Panjaitan
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.159 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8555
Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak pelaku usaha telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode penelitian jenis penelitian hukum normatif, penelitian terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Hasil penilitian ini bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum. The form of business behavior that is often used by business actors is to use a standard agreement/standard contract/standard agreement, in the form of an agreement that previously by the business actor has unilaterally determined the content of its contents with the intention of being used repeatedly in relation to the consumer. . The purpose of this research is to analyze and find the legal consequences of the concept of standard contracts in the business activities of consumer finance institutions based on Law Number 8 of 1999 concerning Protection. The research method is normative legal research, research on library materials that are relevant to the problems to be analyzed. The result of this research is that the consumer financing institution business actor in making the standard contract there is a release of responsibility from the business actor due to the exoneration clause in the standard contract which is contrary to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Law and is related to the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, so that the conditions for the validity of the agreement are not fulfilled which results in the legal consequences of the standard contract being null and void.