cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Olivia Anggie Johar
Contact Email
oliviaanggiejohar@unilak.ac.id
Phone
+628117581987
Journal Mail Official
jurnalgagasanhukum@unilak.ac.id
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso KM. 8 Umban Sari Atas, Rumbai, Pekanbaru-Riau website: http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/index
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Gagasan Hukum
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : -     EISSN : 27148688     DOI : https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Gagasan Hukum menerima pengajuan artikel ilmiah yang akan diterbitkan yang mencakup pemikiran akademis asli dalam bidang hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum kesehatan, hukum syariah, dan bidang hukum yang aktual lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 63 Documents
 2   3   4   5   6 
PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK Nurmantias Nurmantias
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.353 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8556

Abstract

Berbagai macam kasus yang terjadi seperti Pembatalan kontrak sepihak antara Pemerintah dengan beberapa Rekanan Kontraktor, Perusahaan dengan pekerja adanya terjadi Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak yang menimbulkan persengketaan, Aspek Hukum yang ditimbulkan harus diselesaikan secara Yuridis di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum hukum terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. Metode penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa perjanjian harus dilakasanakan dengan iktikad baik, jika berupa kontrak standar atau baku maka para pihak yang terikat perjanjian kontrak perlu memahami isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya Pasal 1365 menunjukan kekuasaan dan tidak adanya iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Various kinds of cases that occur such as unilateral contract cancellations between the Government and several Contractor Partners, the Company and workers, there is an Abuse of Circumstances against the Unilateral Contract Cancellation which causes a dispute, the Legal Aspects that arise must be resolved Juridically in the District Court. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of abuse of circumstances against unilateral contract cancellation. The method of writing this research is normative legal research. The results of the study are that the agreement must be carried out in good faith, if it is in the form of a standard or standard contract then the parties who are bound by the contract agreement need to understand the contents of the agreement that has been agreed upon by the parties. There are still deviations from the contract agreement that has been agreed where in the implementation of the agreement for the procurement of goods and services the provider of goods and services defaults due to abuse of circumstances, as a result of the law Article 1365 shows power and lack of good faith. Based on Article 1266 of the Civil Code and based on Article 1267 of the Civil Code
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGOBAT TRADISIONAL AKIBAT KELALAIANNYA DALAM PELAYANAN PASIEN Candra Suwito; Fitri Nelda; Welli Zulfikar
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.474 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8557

Abstract

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter tetapi masih banyak mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisonal seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini tinggi. Hasil Pembahasannya bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to obtain health, one does not only entrust medical health services such as However, many doctors still entrust healing from their illness to traditional treatments such as shamans, healers, and so on. This research method is a juridical normative legal research method. With data collection techniques sourced from literature studies related to this research. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia stated that in 2008, the national population morbidity rate was 33.24%. This shows that the public's interest in this traditional medicine is high. The result of the discussion is that the form of criminal liability for negligence of traditional healers resulting in serious injury or death is still regulated by the Criminal Code, namely Article 359 of the Criminal Code and Article 360 ​​of the Criminal Code jo. 361 of the Criminal Code.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN BERBAHAYA MENUJU INDONESIA SEHAT 2025 Maggie Stella Hung
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1118.466 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8558

Abstract

Makanan berbahaya akan menghambat tercapainya kesehatan masyarakat. Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 ditinjau melalui sistem keamanan makanan di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif yuridis. Hasil pembahasan dan Kesimpulan adalah bahwa faktor internal dan eksternal ditemukan berperan dalam banyaknya produsen makanan berbahaya di Indonesia, namun pengendalian oleh BPOM tampak meningkat setiap tahunnya. Alhasil, produk pangan Indonesia diharapkan mampu mencapai target Indonesia Sehat 2025 dan bersaing di pasar internasional, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Dangerous foods will hinder the achievement of public health. The analysis of the effectiveness of law enforcement against hazardous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is reviewed through the food safety system in Indonesia and the effectiveness of law enforcement for hazardous food producers. The method used in writing this article is juridical normative. The results of the discussion and conclusion are that internal and external factors are found to play a role in the number of dangerous food producers in Indonesia, but control by BPOM seems to increase every year. As a result, Indonesian food products are expected to be able to achieve the target of Healthy Indonesia 2025 and compete in the international market, as well as improve the Indonesian economy.
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN REKLAMASI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU Ahmad Joni
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.953 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8559

Abstract

Pemegang izin usaha pertambangan yang ada di provinsi riau tidak melaksanakan kewjibannya untuk mereklamasi pasca tambang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tujuan Penelitian adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Sosiologis. Implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. license holders in Riau Province do not carry out their obligations to post-mining reclamation in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The purpose of the study was to analyze the implementation of the obligation of the holder of a mining business license (IUP) to post-mining reclamation based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in Riau Province. The type of research is Sociological law research. The implementation of laws and regulations regarding coal mine reclamation has not been implemented properly. This is due to the choice of reclamation obligations that result in forest loss. The Riau Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including the weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts/cities that have coal mining areas in forest area.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH PERTANIAN YANG BERDOMISILI DI LUAR KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI Natashia Natashia
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.76 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8560

Abstract

Kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat terjadinya karena adanya jual-beli tanah dan pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah, dan bagaimanakah idealnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian tidak memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah, karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah wajib memindahkan kepemilikan tanahnya kepada orang lain sesuai ketetuan yang telah ditetapkan. Absentee ownership of agricultural land can occur because of the sale and purchase of land and inheritance. This study aims to find out how legal protection is for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on government regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division, and how ideally is the legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located. The method used is normative legal research. In this study the data were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Distribution does not provide protection to land owners, because the Government Regulation states that agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district The place where the land is located is obliged to transfer the ownership of the land to another person in accordance with the provisions that have been determined.
DESKRIPSI ANALISIS TINDAK PIDANA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGANCAM BERSETUBUH DI LUAR PENIKAHAN Tami Rusli; Aftaf Brilian Martquardo
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.508 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8904

Abstract

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pengancaman untuk bersetubuh di luar penikahan. Metode penelitian normatif. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa. Sexual violence is a crime that disturbs the community where the violence violates human rights, it is the government's duty to provide guarantees to women for their human rights. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause the perpetrators to commit crimes of sexual violence and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of sexual violence by threatening to have sex outside of marriage. Normative research methods. Sexual violence refers to any sexual activity, its form can be in the form of assault or without assault. The category of assault, causing suffering in the form of physical injury, category of sexual violence without assault suffers from emotional trauma. Forms of sexual violence can be in the form of being seduced, poked, forcibly hugged, squeezed, forced to masturbate, oral sex, anal sex, and rape.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS Olivia Anggie Johar; Miftahul Haq
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.504 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8905

Abstract

Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tidak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis The inhibiting factors of the Public Prosecutor in handling cases of criminal acts of sexual abuse against children at the Pekanbaru State Prosecutor's Office include; dealing with children, the weakness of the tools in the trial (the absence of evidence that saw the incident directly, the weakness of the visum et repertum letter and not admitting), there are no elements contained in the Child Protection Act that is not proclamation so that the Public Prosecutor uses the Criminal Code. The efforts of the Public Prosecutor in dealing with problems in handling criminal cases of child molestation in the context of law enforcement are; the parents (family of the victim), take legal action against the acquittal: explore the opinions of experts so that the elements in the Child Protection Act are fulfilled in every crime of sexual abuse in which the victim is a child. The research is a sociological legal research.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG KESUSILAAN Ketut Siregig; Suta Ramadhan; Muhammad Yusril Nasawijaya
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.48 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8906

Abstract

Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi The development of technology today causes humans to really need all kinds of technology services, especially in the field of telecommunications to make it easier for everyone to communicate. However, this technology is often misused in everyday life, causing complicated problems. The purpose of this study is to analyze the factors that cause perpetrators without the right to transmit electronic document information and analyze the judge's legal considerations in applying criminal sanctions. The research method used is normative research. Perpetrators of conventional criminal acts by committing acts that have not been regulated or difficult to be clarified as criminal acts according to existing legislation. The government issued and enforced Law Number 11 of 2008 concerning ITE and later amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The issuance of the ITE Law shows that the Indonesian nation does not want to be left behind in the development of information technology, especially in prevent misuse of the use of information technology
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Robert Bouzen; Ashibly Ashibly
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.648 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8907

Abstract

Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dan kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi). The fiducial bail certificate serves as a guarantee of execution when the debitur pledge as fixed in the 1999 article of the constitutional court number 18/ puu-xvii /2019 has changed the concept of the parate of fiduciary execution by the creditors (finance company) to the fiduciary bail on the fiduciary basis if the debtor's interest is felt. The purpose of this study is to know the effects of a constitutional court ruling on the execution of fiduciary bail. The methods in this study use the normative type of legal research. The results and conclusions in this scientific work are against fiduciary guarantees that there is no agreement on an adverse promise between the two sides and the borrower's objection of voluntarily handing over an object which is fiduciary security, Therefore, the execution of a fiduciary security object should be based on a legally strong court ruling even though a fiduciary bail certificate has been ironed as an executive title and in the finance agreement stipulates that the party-executed clause is carried out in the wake of an unspecified execution clause.
PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Dwi Anindya Harimurti
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.419 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8908

Abstract

Harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum islam. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Gono Gini assets, also known as joint assets, are marital property produced by a husband and wife jointly during the marriage period before the divorce. Based on the positive law that applies in Indonesia, the assets of gono gini are regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and in Islamic law it is regulated in the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how to compare the distribution of joint property according to positive law and Islamic law. This research uses a qualitative method that is based on positive law and Islamic law. The conclusion in this study is that according to the KHI based on Article 97 the joint property after divorce is divided equally, each of the share between husband and wife is the same. Meanwhile, according to the Civil Code, the distribution can be made on the evidence submitted by the plaintiff and the defendant.

Page 4 of 7 | Total Record : 63

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 3 No. 01 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 1 No. 02 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 1 No. 01 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM