cover
Contact Name
Tonni Limbong
Contact Email
tonni.budidarma@gmail.com
Phone
+6281274007518
Journal Mail Official
maidin_gultom@ust.ac.id
Editorial Address
tonni.budidarma@gmail.com
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Fiat Iustitia: Jurnal Hukum
ISSN : 27454088     EISSN : 27986985     DOI : 10.54367
Core Subject : Social,
Jurnal Fiat Iustitia berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang memuat artikel ilmiah meliputi Kajian Bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Peradilan dan Advokasi serta penelitian-penelitian terkait dengan bidang-bidang tersebut yang mendapat izin dari LIPI sejak Tahun 2020 terhitung mulai bulan September. Proses penerbitan melalui reviewer yang sudah bekerja sama dari beberapa institusi yang bidang ilmu hukum dan profesional.
Articles 61 Documents
ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 Vincenzo Verano M Keraf
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.4 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1427

Abstract

Untuk mendukung kemajuan ekonomi, perusahaan pembiayaan menyediakan pembiayaan pembiayaan atas pembelian kendaraan bermotor. Dengan dilakukannya pembiayaan, maka umumnya perusahaan pembiayaan melakukan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor tersebut sehingga kendaraan bermotor tersebut menjadi objek jaminan fidusia. Pembebanan objek jaminan fidusia dilakukan melalui pembuatan akta jaminan fidusia dan kemudian diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia atas objek tersebut. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai eksekusi atas objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi. Umumnya dalam perjanjian pembiayaan sudah di atur peristiwa atau tindakan yang dikategorikan sebagai peristiwa atau tindakan wanprestasi, dan tentu saja perjanjian pembiayaan harus ditandatangani terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan dan konsumen sehingga peristiwa atau tindakan yang dikategorikan sebagai peristiwa atau tindakan wanprestasi termasuk bagian yang disepakati. Dengan adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, maka untuk menentukan suatu peristiwa atau tindakan merupakan peristiwa atau tindakan wanprestasi harus berdasarkan adanya kesepakatan diantara kreditur dan debitur. Apabila tidak ada kesepakatan, maka harus menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Disamping itu, sertifikat fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial dengan perlunya kesepakatan dan/atau menempuh upaya hukum
KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PRIORITAS PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Hans Joy Tarigan; Bismar Nasution; S Sunarmi; Mahmul Siregar
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.584 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1428

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan berbagai barang/jasa, diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional/daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda) akan barang/jasa yang dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dapat dilakukan melalui kegiatan pengadaan barang/jasa (procurement), yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan khususnya untuk pengembangan perekonomian di daerah. Untuk itu maka kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pemda, dalam implementasinya idealnya diprioritaskan memberdayakan UMKM. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa belum sepenuhnya tercipta kepastian hukum mengenai implementasi prioritas permberdayaan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pada Pemda. Hal tersebut dikarenakan belum ada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008) maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018), yang menentukan mengenai kewajiban hukum Pemda untuk mengimplementasikan prioritas pemberdayaan UMKM dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pemda.
PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK SEBAB KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN MENGAKIBATKAN ANCAMAN SERIUS Rony Andre Christian Naldo; Mesdiana Purba
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.536 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1429

Abstract

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kehidupan, dan untuk itu setiap subjek hukum berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Korporasi merupakan subjek hukum. Terkait dengan kewajiban aspek lingkungan hidup, dalam melakukan aktivitas bisnis perkebunan (kelapa sawit), sebagai subjek hukum, korporasi dilarang untuk membuka/mengolah lahan dengan cara membakar. Fakta di berbagai wilayah Indonesia, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa kebakaran lahan perkebunan berbagai korporasi yang mengakibatkan ancaman serius (pada akhirnya menimbulkan kerugian lingkungan hidup). Konsekuensi hukum dari PMH tersebut berupa pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap pelaku (korporasi) untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius mencakup 13 (tiga belas) klausul hukum, yang masih mempunyai 4 (empat) hal kelemahan.
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KERANGKA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA Elizabeth Ghozali
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.457 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1430

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif politik hukum nasional. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis dimulai dengan inventarisasi (identifikasi) setelah diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif politik hukum nasional lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dan urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum dengan melakukan penyesuaian dengan kebijakan dalam Konvensi yang diratifikasi menyangkut kebijakan legislasi terkait kemungkinan-kemungkinan perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di sektor swasta serta kebijakan kriminalisasi beberapa bentuk tindak pidana korupsi.
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MANDIRI BERSAMA TEBING TINGGI Rene Ignasius Tarihoran; Janus Sidabalok; Kosman Samosir
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.163 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1431

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengikatan jaminan dengan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak di koperasi serta pelaksanaan eksekusi barang jaminan akibat wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam pada sebuah koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari koperasi yang dijadikan sampel. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam disertai jaminan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak. Pemberian jaminan diikat dengan perjanjian dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait, yang dalam hal tertentu dilakukan penyimpangan atas kesepakatan para pihak. Apabila terjadi wanprestasi barang jaminan dieksekusi dengan berdasarkan jenis jaminan. Jika jaminannya benda bergerak maka koperasi menjual sendiri benda jaminan dan mengambil sejumlah uang dari hasil penjualan tersebut. Jika jaminannya benda tidak bergerak pihak koperasi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian Ketua Pengadilan Negeri tersebut meneruskan permohonan itu kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Dari hasil lelang koperasi menerima sejumlah uang untuk menutupi utang debitor kepada pihak koperasi.
KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.023 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1766

Abstract

Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesa yang melakukan tindak pidana sangatlah terbatas sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam prakteknya harus mendapat surat perintah/tugas dari pimpinan karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan menjadi tidak sah. Kewenangan peradilan militer dalam persidangan perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dimana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika mempertimbangkan jumlah barang bukti dan mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkotika. Adapun kewenangan hakim mengenai kualitas barang bukti dalam kasus narkotika baik lingkup peradilan umum dan militer sangat berpengaruh dalam penentuan penjatuhan pidana, karena kualitas barang bukti menentukan pasal yang akan diterapkan dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ASASI TERSANGKA/TERDAKWA ANTARA KUHAP DENGAN RUU KUHAP TAHUN 2012 Berlian Simarmata
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.498 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa antara KUHAP dengan RUU KUHAP Tahun 2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (primary law material) yaitu KUHAP, bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu buku-buku Ilmu Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan bahan hukum tersier (tertiary law material) yaitu RUU KUHAP 2012, Naskah Akademik RUU KUHAP, Kamus Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data sekunder dianalisis secara kualitatif yuridis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dengan pengaturan yang sama, ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP tetap diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 dengan aturan yang lebih rinci dan lengkap, ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP tetapi tidak diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012, dan ada hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak diatur dalam KUHAP tetapi diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN Marta Mei Siska Gulo; Elisabeth N. Butarbutar; Kosman Samosir
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.795 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1768

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia serta peran Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta kekayaan orang di bawah pengampuan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur tentang orang yang diletakkan di bawah pengampuan.Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara yang berpedoman pada pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peranan Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai pengawas untuk melindungi kepentingan-kepentingan kurandus dan melindunginya dari tindakan pengampu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya.
TUO NIFARÖ: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEBIASAAN ORANG NIAS MEMINUM TUAK Fransiskus Rahmad Zai
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.549 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1769

Abstract

Tuo nifarö merupakan minuman tradisional beralkohol yang ada di daerah Kepulauan Nias. Kebiasaan meminum tuak bagi ono niha (suku Nias) sudah mentradisi sehingga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa Sejak bulan Januari 2015 hingga akhir Oktober 2020, terdapat sekitar 1.455 kasus pidana yang dilakukan di bawah pengaruh tuak khas Nias. Dua fenomena di atas (nilai tradisi dan persoalan hukum) melatarbelakangi penulisan topik ini. Karena itu, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah apa manfaat dan peranan tuo nifarö di dalam kehidupan orang Nias, Apa implikasi yuridis dari kebiasaan masyarakat Nias mengonsumsi tuo nifarö, Apa yang perlu dilakukan agar tuo nifarö tetap lestari tetapi sekaligus tidak bertentangan dengan hukum. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (library research). Data dianalisis secara menyeluruh serta dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Nias tidak bisa dilepaskan dari tradisi mengonsumsi tuo nifarö. Hal yang bisa dilakukan ialah mengupayakan agar nilai-nilai kearifan lokal itu tetap berjalan di dalam koridor hukum. Karena itu perlu dibuat suatu regulasi untuk menata dan mengontrol produksi, distribusi, konsumsi dan kadar alkohol dari tuo nifarö.
ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Mavoarota Abraham Hoegelstravores Zamili
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.285 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1770

Abstract

Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor yang wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Kewajiban Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yaitu dengan adanya kewajiban tambahan sebagai Pelapor Transaksi Mencurigakan dari Perseroan Terbatas, Namun tidak adanya sanksi kepada Notaris dan kewajiban tersebut tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas dan menambah beban kerja notaris serta bertentangan dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai Rahasia Jabatan.