cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tonni Limbong
Contact Email
tonni.budidarma@gmail.com
Phone
+6281274007518
Journal Mail Official
maidin_gultom@ust.ac.id
Editorial Address
tonni.budidarma@gmail.com
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Fiat Iustitia: Jurnal Hukum
Published by Universitas Katolik Santo Thomas Medan
ISSN : 27454088     EISSN : 27986985     DOI : 10.54367
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Fiat Iustitia berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang memuat artikel ilmiah meliputi Kajian Bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Peradilan dan Advokasi serta penelitian-penelitian terkait dengan bidang-bidang tersebut yang mendapat izin dari LIPI sejak Tahun 2020 terhitung mulai bulan September. Proses penerbitan melalui reviewer yang sudah bekerja sama dari beberapa institusi yang bidang ilmu hukum dan profesional.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 61 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Putusan MA No 407.K/Pdt.Sus/HKI/2019) Aga Rudiansyah Nugraha
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.732 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1771

Abstract

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain dan perlindungan hukum desain industri menganut sistem konstitutif dengan prinsip “First to File Principle”.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat dedukatif dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada. Dari hasil penelitian bahwa ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri didasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga maupun Putusan Mahkamah Agung.
ANALISIS YURIDIS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIJADIKAN DASAR HUTANG PIUTANG OLEH NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2848 K/Pdt/2017) Septerina Ambarita
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.703 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1772

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli dilakukan apabila pembeli belum dapat melunasi pembelian objek yang diperjual belikan. Konsep perjanjian pengikatan jual beli berbeda dengan akta pengakuan hutang. Terhadap hutang piutang dibuat akta pengakuan hutang. Klausula yang diatur dalam isi akta perjanjian pengikatan berbeda dengan isi dalam akta hutang piutang. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk membuat akta hutang piutang namun notaris yang membuat akta tersebut membuat akta perjanjian pengikatan jual beli, maka melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan akta tersebut dapat dibatalkan. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta untuk kepentingan para pihak harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dalam sengketa perdata di pengadilan, hakim dalam memutus perkara harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim yang adil bagi kepentingan para pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Sudarsono
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.625 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1773

Abstract

Perkawinan yang tidak tercatat, walaupun dalam hukum islam perkawinan dianggap sah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut belum dianggap sah. Metode dari penelitian penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada studi Al-Quran, Hadist, Kitab-Kitab Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, internet, pendapat sarjana, dan bahan lainnya. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi Kepustakaan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang diterapkan membahas tentang kemaslahatan, keadilan dan perlindungan hukum hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan secara analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan adalah untuk mendapatkan hak waris dengan cara melakukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM HAL KOPERASI GAGAL BAYAR TERHADAP SIMPANAN BERJANGKA MILIK ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016) Rina Uli Banjarnahor; Janus Sidabalok; Yohanes Suhardin
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.198 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1774

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota dan pertanggungjawaban pengurus dalam hal Koperasi gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt /2016. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang sama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan anggota koperasi, termasuk simpanan anggota dilindungi dengan berbagai ketentuan nyang terdapat didalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan, dengan memberi hak kepada anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawalan kepengurusan koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Secara khusus kepentingan anggota dilindungi melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan anggota. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka, salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan. Dalam hal koperasi wanprestasi untuk mengembalikan simpanan milik anggota, koperasi bertanggungjawab dengan cara mengembalikan simpanan berjangka dengan bunga yang telah di perperjanjikan oleh koperasi dengan anggota melalui penjualan aset koperasi. Sementara itu pengurus tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi karena pengurus bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian simpanan dan juga bahwa dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus saat Rapat Anggota tahunan, berarti pengurus tidak mempunyai kesalahan dalam pengurusan koperasi dan dengan demikian membebaskan pengurus dari segala tuntutan hukum.
BUDAYA MALU, BUDAYA BERSALAH DAN KESADARAN HUKUM SEBAGAI NILAI VITAL BAGI MAHASISWA HUKUM DEMI KEPENTINGAN BERSAMA (BONUM COMMUNE) MENURUT ETIKA HUKUM THOMAS AQUINAS Bogor Lumbanraja
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.609 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1775

Abstract

Tulisan ini berusaha untuk merumuskan kembali bagaimana nilai-nilai vital yaitu budaya malu (shame culture), budaya bersalah (guilt culture) yang mampu memengaruhi tingkat kesadaran hukum demi mencapai kepentingan bersama (bonum commune). Hal ini penting untuk dilakukan karena hakikat budaya malu, budaya bersalah dan kesadaran hukum sebagai alat pengendali tingkah laku telah mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Tak bisa dipungkiri mahasiswa hukum sering tergoda oleh sejumlah gaya hidup penegak hukum yang bergelimang kekuasaan dan uang yang bertentangan dengan tujuan perjuangan hukum yaitu kepentingan bersama (bonum commune). Pendekatan etika Thomas Aquinas dan pendekatan antropologi digunakan penulis untuk menggali data tentang manusia dengan kebudayaannya dan manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai parameter untuk menguji bagaimana nilai dalam budaya malu, budaya bersalah mendorong tingkat kesadaran hukum demi kepentingan kepentingan bersama (bonum commune). Kesimpulan dari studi ini adalah budaya malu, budaya bersalah dapat mendorong seseorang untuk memiliki kesadaran hukum: (1) pengetahuan hukum (law awareness), (2) pemahaman hukum (law acquaintance), (3) sikap hukum (legal attitude), dan (4) pola perilaku hukum (legal behavior) untuk mencapai kepentingan umum (bonum commune).
UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KONSILIASI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN Cindy Octabriel Sirait; Janus Sidabalok; Yohanes Suhardin
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2125

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of resolving consumer disputes by means of conciliation and to determine the efforts to defend consumer rights at the Medan Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).This research is descriptive, using normative-empirical research methods with a focus on the enforcement or implementation of normative legal provisions on consumer dispute resolution. Data or information obtained from BPSK Medan. in the form of notes and information regarding the settlement of consumer disputes by means of conciliation. The results show that the consumer dispute resolution process at BPSK Medan City is different from that regulated in Law No. 8/1989 on Consumer Protection and Decree of the Minister of Industry and Trade No.350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities BPSK. Disputes are resolved by the parties accompanied by a conciliator assembly appointed by the BPSK leadership. After the parties obtain an agreement, then it is reported to BPSK which is then stated in a peace agreement which will be strengthened by the BPSK Decision. In fact, consumer disputes were resolved by parties outside of BPSK after BPSK held the first meeting, and subsequently the final settlement was not reported so that BPSK could not make decisions to strengthen the peace reached by the parties.
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGHALANGI PENANGGULANGAN WABAH PADA PEMAKAMAN JENAZAH COVID -19 Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2126

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi serta untuk mengetahui upaya dalam mempertahankan hak konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan fokus pada pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada penyelesaian sengketa konsumen. Data atau keterangan diperoleh dari BPSK Medan. berupa catatan-catatan dan keterangan tentang penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan berbeda dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/ MPP/ Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Sengketa diselesaikan oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis konsiliator yang ditunjuk oleh pimpinan BPSK. Setelah para pihak memperoleh kesepakatan, kemudian dilaporkan ke BPSK yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang akan dikuatkan dengan Putusan BPSK. Kenyataannya sengketa konsumen diselesaikan oleh para pihak di luar BPSK setelah BPSK menyelenggarakan pertemuan pertama, dan selanjutnya penyelesaian akhir tidak dilaporkan sehingga BPSK tidak dapat membuat keputusan untuk memperkuat perdamaian yang dicapai oleh para pihak.
PENGARUH TINGKAT KESADARAN MORAL DAN SIKAP ADVOCATUS DIABOLI PADA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG ESENSIAL, YAITU KEADILAN (GERECHTIGHEIT), KEPASTIAN (RECHSECHERHEIT) DAN KEMANFAATAN (ZWACHMATIGHEIT): ANALISIS ETIKA HUKUM Bogor Lumbanraja
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2127

Abstract

Fiat justitia ruat caelum, artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kalimat yang diucapkaan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) akan bisa terwujud bila peradilan memiliki salah satunya penegak hukum yaitu hakim yang betul-betul punya kualitas dan integritas yang handal. Berbagai kasus suap kepada hakim telah mencoreng wajah peradilan di Indonesia dan pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pendidikan tinggi hukum mendapat sorotan tajam, sebab seakan-akan tidak mampu menjawab kebutuhan akan lahirnya penegak hukum yang memiliki integritas dan kepribadian yang kokoh. Tulisan ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim berdasarkan tingkat kesadaran moral, sikap advocatus diaboli dan bagaimanakah hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka mengejawantahkan supremasi hukum dengan tiga prinsip pokok yaitu (1) keadilan (gerechtigheit), (2) kepastian (rechsecherheit), dan (3) kemanfaatan (zwachmatigheit). Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum harus menjadi panglima di negara ini, maka hukum perlu ditegakkan sehingga supremasi hukum mempunyai kedudukan tertinggi (the supreme state of the law) sebagai bagian dari rule of law dan bukan the rule of the political man. Yurisprudensi Schubert meyakini, bahwa sikap hakim merupakan faktor dalam pengambilan putusan yang lebih menentukan daripada yang lain. Ia menepiskan faktor-faktor lain, seperti pendidikan, tradisi yang diajarkan dan cara penalaran. Hakim bersikap begini atau begitu, karena ia menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu yang diyakininya lebih daripada yang lain
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTIDALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj) Lamrotiur Sihite; Elisabeth N. Butarbutar; Benar Sinuraya
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2128

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai alat bukti sempurna dalam Putusan Pengadilan No.34/Pdt.G/2020/PN.Kbj dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membatalkan Sertifikat Hak Milik atas sebagai alat bukti sempurna Putusan Pengadilan No.34/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan melakukan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian sertifikat hak milik sebagai alat bukti sempurna dinilai menjadi tidak sempurna dan mengikat hakim oleh karena dapat dibuktikan bahwa pembuatan akta peralihan di hadapan notaris tidak memenuhi salah satu syarat sah untuk membuat perjanjian yaitu kausanya tidak halal, dan fasar pertimbangan hakim membatalkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti sempurna adalah karena Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kec.Berastagi oleh dinas PUPR Kabupaten Karo telah ditetapkan menjadi jalan umum dan jalan tersebut telah dibangun oleh dinas PUPR Kabupaten Karo pada TA 2008 bersumber dari APBD Kab.Karo TA 2008.
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn) Novi Febrianti Damanik; Yohanes Suhardin; Christopher Panal Lumban Gaol
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2129

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn mengenai gugatan harta bersama menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 128 KUHPerdata, maka sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dan Usaha Bengkel Saudara Jaya Motor adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat semasa perkawinan penggugat dan tergugat. Adapun harta benda yang tidak dapat dibagi adalah satu unit mobil merek Honda CRV, hal ini dikarenakan tidak ada satu alat bukti surat ataupun keterangan saksi penggugat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan penggugat bahwa mobil tersebut diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai pembuktian. Oleh karena itu, putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 35 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Page 4 of 7 | Total Record : 61

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 2 Nomor 1 Volume 1 Nomor 2 Volume 1 Nomor 1