cover
Contact Name
Pamungkas Satya Putra
Contact Email
kppub.hki@unsika.ac.id
Phone
+6282179460077
Journal Mail Official
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id
Editorial Address
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, 41361
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
De Juncto Delicti: Journal of Law
ISSN : 28076095     EISSN : 2807372X     DOI : https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5735
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Pidana ruang lingkup artikel Hukum Pidana meliputi, Hukum Pidana Materil, pidana formil, sistem peradilan pidana, hukum pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, Kejahatan dunia maya, Tindak Pidana Ekonomi, Pidana Lingkungan, Pidana Pemilu), dan ilmu pendukung (Viktimologi, Kriminologi, dan Penologi) dan Politik Hukum. Journal of Criminal Law The scope of articles in Criminal Law includes, Material Criminal Law, criminal justice system, special criminal law (Corruption Crime, Money Laundering, Narcotics Crime, Cybercrime, Economic Crime, Election Crime ), and supporting science (Victimology, Criminology, and Penology) and Political Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN Muhammad Arif Rinaldi Basri; ZAINAB OMPU JAINAH; INDAH SATRIA
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i1.4782

Abstract

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalah di hampir seluruh negara, penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan  tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman  dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan. Kata kunci: Pertanggungjawaban; tindak pidana; narkotika
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ADAT BATAK Dede Santi Fatimah; R Bagus Irawan; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i1.5466

Abstract

Pluralisme hukum adat di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana adat di beberapa wilayah bagi suatu tindak pidana yang sama. Penulis bermaksud mengkaji kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana adat perzinahan dalam masyarakat adat Minangkabau dan Batak dengan harapan bisa meningkatkan pengetahuan bagi pembaca sehingga tidak melakukan hal serupa. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengkaji fenomena yang ada dan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat. Ketentuan yang termuat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan Aceh menegaskan bahwa keberadaan hukum adat pada dasarnya telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinahan di dalam masyarakat adat cenderung bersifat sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dan perasaan keadilan yang terganggu, pada dasarnya kedua daerah adat tersebut mengancam dengan keras para pelaku perzinahan, namun hanya berbeda dalam prosedur penjatuhan sanksinya, hal ini dipengaruhi oleh sifat hukum adat yang hanya berlaku bagi suatu wilayah tertentu.
EKSISTENSI LOKIKA SANGGRAHA SEBAGAI DELIK ADAT BALI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Ade Sinta
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i1.5469

Abstract

Pada masyarakat Bali jika terjadi pelanggaran hukum seperti pelanggaran yang menyangkut kesusilaan, maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum adatnya. Masalah kesusilaan bagi masyarakat hukum Bali memiliki nilai nilai yang sangat tinggi dan harus dijunjung tinggi. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat Bali yang menganggap kesusilaan sebagai sesuatu yang menciptakan keseimbangan dan keharmonisan antara bwuana agung dan bwuana alit. Salah satu bentuk pelanggaran yang dikenal pada masyarakat Bali adalah lokika sanggraha. Dengan demikian tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penemuan hukum pidana dalam perkara adat serta kaitan delik lokika sanggraha dengan KUHP Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan ilmu pengetahuan bahwa di Indonesia masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Masyarakat hukum adat, yang menunjukan pada kesatuan-kesatuan masyarakat, yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup, seperti Desa Pakraman yang ada di Bali. Salah satu instrument hukum adat Bali yang dikaji dalam penelitian ini adalah Lokika Sanggraha yang masih ada dan dipakai sebagai dasar putusan dalam perkara pidana.
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PETINGGI HARIAN KEDAULATAN RAKYAT SOEMADI M WONOHITO DALAM PERSPEKTIF PIDANA Hevi Dwi Oktaviani; Rio Ramadhan Hutasuhut; Muhamad Tanto Mulyana
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i1.5470

Abstract

Semakin berkembangnya dunia, semakin modern. Banyak sekali hal-hal yang berkembang seperti alat-alat yang bisa membuat komunikasi dalam jarak yang sangat jauh dapat diciptakan untuk saat ini dan sangat mudah memperolehnya. Elektronik-elektronik memudahkan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti belanja, komunikasi, bermain game dengan teman dalam jarak yang jauh, transfer uang, membaca berita via online, bahkan sampai pada tahap dimana seseorang bisa bertatap muka dalam radius yang sangat jauh. Tetapi selain kemudahan tentu saja banyak sekali orang yang menyalahgunakan hal ini. Seperti contoh pasti yang sangat fatal yakni disalahgunakannya sebuah berita. Ada sallah satu kasus di indonesia yang cukup panjang sebuah proses dimana pencemaran nama baik berdampak sangat buruk bagi orang-orang yang ada di sekitar, apalagi jika pencemaran nama baiknya menyangkut karir yang sangat tinggi dan di pandang oleh banyak masyarakat
PERANAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI MILENIAL Putri Risna Nurrohmah
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i1.5471

Abstract

Hukum pidana adat telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama. Ruang lingkup dan dimensi hukum adat banyak diamati yang diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen nasional maupun internasional. Selain itu, ditinjau dari dimensi substantif, hukum adat dapat dibedakan menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (delichtentrecht) dan sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, pelanggaran hukum adat atau hukum pidana adat sebenarnya merupakan asal mula hukum adat. Adat menunjukkan bentuk, sikap, dan tindakan perubahan manusia dalam masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat yang berlaku di wilayahnya. Adat kadang-kadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, namun tidak jarang pula adat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Hukum pidana adat Indonesia yang tersebar di berbagai kesatuan hukum adat merupakan cerminan peradaban asli masyarakat Indonesia yang telah memperlakukan hukum adatnya. Sifat pikirannya komunalisme dan religio-magis. Kata Kunci: Terminologi hukum pidana adat; delik adat; pelanggaran hukum adat
ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA SERTA SANKSI DAN PENERAPANNYA DALAM TINDAK PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KERINCI) Maharani Nurdin
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5491

Abstract

ABSTRAK Indonesia saat ini (ius constitutum) terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “living law”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif digunakan dengan  tujuan  untuk menyajikan  gambaran  suatu  peristiwa  atau  kenyataan  sosial  dengan  cara  mendeskripsikan sejumlah  faktor  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti. Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan-sanksi adat terhadap para pelanggar norma hukum adat. Adapun sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung jenis lukanya. Misalnya, luka dipampeh, mati dibangun”. Maksudnya, jika luka atau mati, maka didenda. Adapun dendanya bermacam macam tergantung jenis/tingkatan lukanya. Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Penganiayaan. ABSTRACT In Indonesia today (ius constitutum) the terminology of customary law is studied from the perspective of principles, norms, theory and practice known as "laws that live in society", "living law", "legal values ​​and a sense of justice that live in society" , "unwritten law", "custom law", and so on. The research method that the author uses is a qualitative descriptive research method. Descriptive research is used with the aim of presenting a picture of an event or social reality by describing a number of factors related to the problem being studied. The basic conclusion of the Supreme Court's jurisprudence determines that the Supreme Court of the Republic of Indonesia as the Supreme Judicial Body in Indonesia still respects the decision of the Customary Chief (Pemuka Adat) which imposes customary sanctions on violators of customary law norms. The customary sanctions imposed on perpetrators of persecution in Kerinci Regency vary, depending on the type of injury. For example, wounds are squeezed, death is built up”. That is, if you are injured or die, you will be fined. The fines vary depending on the type/level of the injury. Keywords: Customary Criminal Law, Persecution.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEBOCORAN DATA BPJS DALAM PERSPEKTIF UU ITE Shella Oktaviani; Yeremia Juan Dewata; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5732

Abstract

ABSTRAK Perkembangan industri memasuki tahap 4.0 dimana industri teknologi dunia semakin maju dan berkembang. Namun dibalik semakin maju dan berkembangnya teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat melainkan juga dampak negatif yang tidak luput dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi adalah cybercrime dapat diartikan kejahatan dunia maya. Cybercrime memanfaatkan komputer dalam jaringan internet dalam menjalankan aksinya. Maka dari itu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  melihat bahan  pustaka  atau informasi opsional  data sekunder  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  skripsi,  artikel  maupun menelaah dari peraturan  perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdsasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik korban kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan atau disebarluaskan  tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga, mencegah, dan atau menanggulai terjadinya sebuah permasalahan terkait kebocoran data diri rakyatnya baik kebocoran tersebut di akibatkan karena cybercrime maupun tidak pemerintah masih berkewajiban dalam menjaga, mencegah ataupun menanggulagi. Kata Kunci : Teknologi, Cybercrime, Pemerintah ABSTRACT Industrial development is entering stage 4.0 where the world's technology industry is increasingly advanced and developing.  But behind the increasingly advanced and developing technology not only has a positive impact on society but also has a negative impact that does not escape the use of technology itself.  One of the negative impacts of technological developments is that cybercrime can be interpreted as cyber crime.  Cybercrime utilizes computers in the internet network in carrying out its actions.  Therefore, in this paper, using normative legal research methods, namely legal research carried out by looking at library materials or optional secondary data information such as books, scientific journals, theses, articles and reviewing laws and regulations such as Law Number 11 of 2008  About Information and Electronic Transactions.  Based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, victims of personal data leakage who suffer losses or are harmed because their personal data is used or disseminated without approval can file a claim for compensation to the competent court.  The Indonesian government has an important role in maintaining, preventing, and/or dealing with the occurrence of a problem related to the leakage of personal data of its people, whether the leak is caused by cybercrime or not, the government is still obliged to maintain, prevent or overcome it. Keywords: Technology, Cybercrime, Government
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBER BULLYING PADA ANAK DI BAWAH UMUR Ricky Handriana; Ardhya Fauzah; Zanetha A. Herlant
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5735

Abstract

ABSTRAK Cyber bullying adalah bentuk perundungan yang menggunakan media teknologi digital. Cyber bullying Ini merupakan salah satu bentuk dampak negatif dari adanya perkembangan Informasi dan Teknologi. Cyber bullying memberikan dampak negatif kepada kesehatan psikologis korban terlebih pada anak anak. Para korban cyber bullying banyak yang mengalami depresi karena tekanan serta memberikan efek ketakutan berlebih dalam bersosial. Di indonesia sendiri mengenai cyber bullying di atur dalam KUHP serta di dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronil. Dan jika dalam kasusnya cyber bullying ini menyangkut anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dalam penegakkan hukumnya harus memberikan perlindungan khusus karena hal ini telah di atur dalam undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang undang perlindunga anak.  Kata kunci : Perlindungan anak, Cyber bullying, Teknologi digital  ABSTRACT Cyber ​​bullying is a form of bullying that uses digital technology media. Cyber ​​bullying This is one form of the negative impact of the development of Information and Technology. Cyber ​​bullying has a negative impact on the psychological health of victims, especially children. Many victims of cyber bullying experience depression due to pressure and the effect of excessive fear in socializing. In Indonesia, cyber bullying is regulated in the Criminal Code and in the Electronic Information and Transaction Law. And if in this case cyber bullying involves children as victims and children as perpetrators in law enforcement, they must provide special protection because this has been regulated in the Child Criminal Justice System Act and the Child Protection Act.. Keywords: Child Protection, Cyber ​​bullying, Digital Technology
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN CYBERPORN BAGI PENGGUNA APLIKASI TWITTER: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn dan Peran Cyberlaw dalam Penanganan Tindak Pidana Dunia Maya Tersebut helda utami; Alfiansyah; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5738

Abstract

ABSTRAK Kemajuan teknologi pada era globalisasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, dan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet menjadi andalan utama masyarakat dalam berkomunikasi. Internet berdampak sangat baik dalam membantu manusia meraih era modernisasi yang mutakhir pada sisi telekomunikasi, yaitu munculnya aplikasi-aplikasi sosial yang bisa diakses online seperti aplikasi Twitter. Kejahatan pornografi (cyberporn) merupakan salah satu bentuk cybercrime memiliki ancaman dan dampak negatif yang sangat besar, salah satu perbuatan tindak pidana di dunia maya atau cyber crime yang sering kali terjadi di jejaring Twitter adalah cyber crime pada bidang kesusilaan seperti kejahatan pornografi (cyberporn). Cyberporn dapat dilakukan secara individual, contohnya pada kasus penyebaran video porno. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai cyberporn sebagai kejahatan kesusilaan dan upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisia data menggunakan analisis data kualitatif. Tujuan dari  penulisan studi ini yaitu (1) untuk menganalisis ancaman cyberporn sebagai tindak pidana dunia maya bagi pengguna aplikasi Twitter, dan (2) mengetahui apa saja dampak bagi korban kejahatan cyberporn dan peran cyberlaw dalam penanganan tindak pidana dunia maya tersebut. Kata Kunci: Ancaman, Cyberporn, Pengguna Twitter ABSTRACT Technological advances in the era of globalization have a significant impact on social life today. Communication is one of the basic human needs, and the efficiency of information and communication technology such as the internet is the mainstay of society in communicating. The internet has had a very good impact in helping humans achieve the latest era of modernization on the telecommunications side, namely the emergence of social applications that can be accessed online such as the Twitter application. The crime of pornography (cyberporn) is a form of cybercrime that has a very large threat and negative impact, one of the crimes in cyberspace or cyber crime that often occurs on the Twitter network is cyber crime in the field of decency such as pornography (cyberporn). Cyberporn can be done individually, for example in the case of distributing pornographic videos.  Therefore, further research is needed on cyberporn as a crime of decency and the efforts of the Republic of Indonesia in tackling and preventing this crime. The research method used is a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. Data search is done through literature study. Data analysis used qualitative data analysis. The purpose of writing this study is (1) to analyze the threat of cyberporn as a cybercrime for Twitter application users, and (2) to find out what the impact is for victims of cyberporn crime and the role of cyberlaw in handling cybercrimes. Keywords: Threats, Cyberporn, Twitter User
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA hana faridah
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5755

Abstract

ABSTRAK Dalam penelitian ini membahas persoalan aborsi yang sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus medicalis. Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Pengaturan Hukum tentang aborsi diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Menurut Pengaturan Hukum, dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Kata Kunci: KUHP, Pembaharuan Hukum Pidana, Tindak Pidana Aborsi. ABSTRACT The study discussed abortion issues that are no longer public secret and taboo to discuss. This is because abortions in their case today have become an actual thing and events are everywhere and could be illegal. But in Indonesia's positive laws, abortions in a certain number of cases can be justified if an abortus provocatus medicalis. The specifications in the study used are normative jurisdictional studies with a consideration that the analytic study reject of law laws and health laws no. 36 year 2009. The legal arrangement of abortion is governed in criminal law and health code no. 36 years of 2009 by law, in Indonesian criminal law (criminal law) abortus provocatus criminalist is banned and threatened with criminal punishment regardless of his background and the person who committed the crimes of both the perpetrators and the collaborators of abortus. Keywords: KUHP, Criminal law enforcement, criminal abortion.

Page 1 of 2 | Total Record : 20