COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
The mission of COMSERVA : Indonesian Jurnal of Community Services and Devleopment as the result of community services activities. The activities are including the implementation of science development and applied technology to empower society and realize sustainable development. The journal highlights the existing issues that happened in various fields to empower the community. The issues including, but not limited to, increasing the community capacity, applying appropriate technology, applying research result in the community, improving the people knowledge, and also the innovation in the purpose to empower people.
Articles
788 Documents
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa ]]>
<![CDATA[Januaristi Bule Logo]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.765
<![CDATA[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 mengatur persyaratan perubahan status kelurahan menjadi desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan dua cara yaitu: Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan sosialisasi peraturan terhadap masyarakat, mengumpulkan prakasa masyarakat, dan melakukan analisis syarat sebagai langkah awal, agar dapat memenuhi persyaratan dan kriteria mengubah status menjadi desa. (2) Ada beberapa faktor penghambat perubahan status kelurahan menjadi desa seperti, kurangnya pegawai kelurahan sehingga pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan dalam perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat, ketidaklengkapan dokumen yuridis yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai desa, seperti dokumen kependudukan, peta administrasi, dan sebagainya. dan faktor lainnya adalah dengan adanya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke belum sepenuhnya berjalan.]]>
<![CDATA[Upaya Meningkatkan Profesinal Guru Kelas dalam Menggunakan Model Pembelajaran Take and Give pada Pembelajaran IPA Melalui Pembinaan KKG ]]>
<![CDATA[Elfi Yanti]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.766
<![CDATA[Penelitian Tindakan Sekolah ini dilakukan karena peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan bahwa masih ada beberapa guru yang belum mampu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkannya. Keadaan in dapat dilihat sebagai temuan pada saat pelaksanaan tugas kepengawasan di SDN 05 Ulu Suliti Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan. Tujuan penelitian tindakan sekolah ini adalah agar guru-guru di SDN 05 Ulu Suliti Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan dapat menerapkan model pembelajaran Take and Give dalam pembelajaran IPA. Penelitian tindakan sekolah ini di lakukan di SDN 05 Ulu Suliti Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan sebagai sekolah tempat peneliti bertugas dengan jumlah guru sebarnyak 10 orang, sedangkan pelaksanaan penelitian tindakan ini terdiri dari tiga siklus. Hasil Penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan Model Pembelajaran Take and Give sebagai salah satu model pembelajaran dalam pembelajaran IPA.]]>
<![CDATA[Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara ]]>
<![CDATA[Junan Hastuty Christin Nalle]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>;
<![CDATA[Hernimus Ratu Udju]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.768
<![CDATA[Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (lybrary research), penelitian ini mengkaji bahan hukum, buku-buku, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. (2) Implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu sanksi secara mutlak (execution) kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya, tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.]]>
<![CDATA[Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ]]>
<![CDATA[Aurelia Natalia Wisung]]>;
<![CDATA[Sukardan Aloysius]]>;
<![CDATA[Yossie M. Y. Jacob]]>;
<![CDATA[Darius Mauritsius]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.770
<![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas jasa keuangan yang mempunyai wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pada lembaga jasa keuangan termasuk pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukprimer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi. (2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah melakukan edukasi,menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitas pinjaman online ketika menerima penawaran, mengeluarkan layanan baru guna meningkatkan perlindungan konsumen yaitu Consumer Support Technology (CST) berupa Chatbot CST dan Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan 11 kementerian berkoordinasi membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memberantas pinjaman online ilegal yang meresahkan dan merugikan masyarakat.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pidana Tentang Penyelesaian Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Lewat Jalur Nonpenal di Kecamatan Rote Timur ]]>
<![CDATA[Nega Mariance Mulik]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>;
<![CDATA[Rosalind Angel Fanggi]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.771
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah, melindungi, dan menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun dalam praktek ternyata masih ada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan penyelesaiannya masih ada yang menggunakan jalur kekeluargaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis empiris pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku dan dengan apa yang dipraktekan, kemudian pendekatan yuridis sosiologis pendekatan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan mewawancarai korban terkait mengambil jalur penyelesaian secara kekeluargaan. Peneliian bersifat Deskiptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian dianalisa, disusun sistematis sehingga diperoleh gambaran jelas dan lengkap dalam kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Kepala Kepolisian Sektor Rote Timur kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diselesaikan diluar pengadilan karena korban merasa pada saat melaporkan sedang emosi, merupakan salah satu alasan kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur non penal. Berdasarkan hasil penelitian dari P.S Kanit Reskrim Wahyu Martono. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari Kepala Kepolisian Sektor Rote Timur terkait mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lewat jalur non penal/kekeluargaan yaitu Korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan di buatkan laporan oleh polisi, hasil keterangan pelapor akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korba, pelaku, perangkat desa, dan tokoh agama, dibuatkan surat pernyataan yang disetujui bersama atas keputusan yang berasal dari kesepakatan kedua pihak.]]>
<![CDATA[Motif Kejahatan dan Penerapan Undang-Undang Terhadap Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Media Elektronik di Kota Kupang ]]>
<![CDATA[Anna Sintje Doutel]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>;
<![CDATA[Darius Antonius Kian]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.772
<![CDATA[Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang merupakan salah satu kejahatan cybercrime yang bersifat melawan hukum dan dapat memberikan kerugian bagi korban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur dan studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, dan sember-sumber tertulis lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Motif kejahatan seseorang melakukan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik adalah motif intelektual dan motif ekonomi, (2) Penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik adalah dengan proses penyeledikan, penyidikan, pemberkasan (BAP), penyerahan ke kejaksaan, persidangan, putusan hakim dan eksekusi.Saran dari penelitian ini adalah bagi para penegak hukum, sebaiknya mencari tahu lebih dalam lagi motif-motif lainnya yang mendasari pelaku melakukan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi agar dapat memperkuat tuntutan yang diberikan kepada pelaku. Penerapan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaiknya lebih dipertegas lagi pada pemberian hukuman penjara, dimana hukuman penjara yang diberikan harus ditambah agar memberikan efek jera bagi pelaku. Bagi pemerintah agar memberikan sosialiasi kepada pengguna internet untuk lebih waspada dalam menyimpan data pribadinya di internet. Bagi penyedia barang elektronik juga sebaiknya memperkuat sistem keamanan dalam media elektronik yang dikeluarkan dan diperjualbelikan. Bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi, sebaiknya selalu waspada dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut, terutama dalam menyimpan data yang bersifat pribadi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kupang ]]>
<![CDATA[Asriani Jawa]]>;
<![CDATA[Karolus K. Medan]]>;
<![CDATA[Rosalind Angel Fanggi]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.773
<![CDATA[Masalah pokok dalam penelitian ini adalah jauh mana faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatanpenganiayaan dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta aproach) dan pendekatan fakta (the fact approach). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kepolisian Resor Kupang dan di rumah pelaku yaitu di Camplong, dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adalah kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah karena kurangnya kontrol emosi dan karena mabuk, serta kurangnya kontrol dari keluarga serta masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian ada 3 yaitu: pertama upaya Preemtif yakni dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan di masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai yang baik, serta melakukan pembinaan. Kedua upaya preventif yakni dengan melakukan patroli untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakuka oleh anak atau ditempat-tempat perkumpulan anak-anak tersebut. Ketiga yaitu represif berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kasus anak lebih mengedepankan proses hukum secara restorative justice yaitu sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan maka kesimpulan dari penilitian yaitu: Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang hampir setiap tahunnya selalu ada, padahal anak adalah penerus bangsa yang kedepannya akan membawa bangsa ini menuju lebih baik, namun tak sangka kejahatan yang dilakukan anak setiap tahunnya selalu ada, namun semua itu bisa diberantas dengan kerjasama orang terdekat yaitu orang tua dan juga masyarakat serta pemerintah dengan pihak kepolisian dalam memberikan aturan serta membina anak menjadi lebih baik lagi agar kejahatan yang dilakukan tidak terulangi lagi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang ]]>
<![CDATA[Maria Adventya Parnes Jani]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>;
<![CDATA[Rafael Rape Tupen]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.774
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang dan (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris di mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan menggunakan analisis secara yuridis deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas, dan kaidah hukum. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terhadap 18 narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang belum efektif dan (2) Faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang yaitu faktor pelaksana hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektifitas Terapi Nebulisasi untuk Mengatasi Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif pada Anak dengan Bronkopneumonia ]]>
<![CDATA[Atika Rahmawati]]>;
<![CDATA[Syahruramadhani Syahruramadhani]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.745
<![CDATA[Airway clearance is a condition in which the production of secretions is excessive so that secretions accumulate in the bronchi which interferes with the airway which can result in obstruction of the airway and can interfere with meeting oxygen needs. The purpose of this study is to determine the effectiveness of giving nebulization therapy to overcome ineffective airway clearance in children with bronchopneumonia. The method in this case study is to use a comprehensive nursing care approach which includes assessment, enforcement of nursing diagnoses, planning (outcomes & interventions) of nursing, implementation of nursing and evaluation of nursing which is used for 3 days for 20-30 minutes by providing nebulization therapy. The results of the study showed that there was an effect of nebulization therapy on patients after nebulization therapy for 3 days which showed that the patient's coughs and colds were reduced. Secretions have been able to come out and secret production has been reduced. Then the patient also looks calmer and doesn't cough as often. Providing interventions related to airway management with nebulization therapy in patients with ineffective airway clearance nursing problems indicates that nebulization therapy is effective in helping reduce patient coughing, removing secretions and reducing secretion production.]]>
<![CDATA[Exploring the Impact of Human Rights on Diplomatic Relations: A Comparative Analysis of State Interactions ]]>
<![CDATA[Naeli Fitria]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i1.755
<![CDATA[Recent developments in the field of human rights have led to a renewed interest in promoting human rights internationally. Human rights issues emerge as an undeniable part of international negotiation or diplomacy in practice. Echoing human rights is an integral part of international relations since it helps states seek their national interests and improve the national condition of human rights. Moreover, it is arguably true that human rights diplomacy triggered states to build cooperation. One of the examples is South Africa during the Apartheid regime, which had the poorest record in fulfilling human rights due to human rights violations in terms of discrimination that resulted in conflict among civilians. With approximately more than 10,000 people killed during the liberation from 1985 to 1995, It has become an interesting case since it has been shown that human rights issues played a significant role in South Africa’s diplomatic relations during and post-Apartheid. This regime has transformed South Africa from an underdeveloped country to one of the most prosperous countries to date. This paper will discuss the relationships and influence between human rights and diplomacy. This paper sought the date through literature review research. Our analysis indicates that in struggling for freedom from the Apartheid regime, South Africa transformed its government system from an oppressive one to one of democracy. It has shown that the importance of human rights has revived the spirit of the national movement. In addition, the US initiated for the first time the establishment of the American Committee on South Africa to help with the liberation.]]>
