PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,204 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Anggi Dwi E1011161042 Febrianty]]>;
<![CDATA[Sri Haryaningsih]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.068 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v9i3.2641
<![CDATA[Penelitianinididasaripadafenomena yang terjadikurangnyasumberdayamanusiadansumberdayafasilitas di Biro PengadaanBarang/JasaSekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkaitImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat.Permasalahan yang terjadipadaPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasainimenarikuntukditeliti.Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahui, menggambarkandanmenganalisisterkait faktor yang mempengaruhi keberhasilanImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa secara elektronik Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat.Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif.Dalampenelitianinimenggunakanteori George C Edward III yang mengatakanbahwaadaempatvariabel yang sangatmenentukankeberhasilanimplementasisuatukebijakan, yaitu:1) komunikasi, kesimpulannyaadalahdalamImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat sudahcukupbaik2) Sumberdaya, kesimpulannya adalah sumber daya terdiridaribeberapabagianyaitustaf, informasi, wewenangdanfasilitasmasihbelum optimal terutamapadabagiansumberdayastaf yang adamasihkurangdarisegikualitasdankuantitas, hinggasumberdayafasilitas yang belummemadai dan disarankan untuk melakukan penambahan staf dan melakukan diklat untuk meningkatkan kualitas serta peningkatan sarana dan prasarana3) Disposisi. kesimpulannya adalah sudah berjalan dengan baik dalam ImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat dan4) Strukturbirokrasi, kesimpulannya adalahpadaImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsiKalimantan Barat sudahberjalan dengan baik.Adapun saran yang direkomendasikan peneliti adalah melakukan perbaikan dan membuat sistem yang mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan BaratKata Kunci: Implementasi, KebijakanPengadaanBarang/Jasa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK MENGIKUTI MODEL GEORGE EDWARD III ]]>
<![CDATA[Syarifah Sheila Raeditha E.01108001]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.458 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v3i1.298
<![CDATA[This thesis entitled "Implementation of the Regional Regulation No. 1 of 2008 on Population Administration By Department of Population and Civil Registration of Pontianak. This writing is intended to find out how the policy implementation of birth certificates in the department of population and civil registration of Pontianak. As for the background of this Thesis is based on the number of constraint problems during the manufacturing process of the birth certificates specifically on related institutions. The results of this study showed that policy implementation of birth certificates is not optimal. Communication between the implementor and people still do not work effectively, it is seen from there are still people who do not know the requirements in making a birth certificates, how much it costs, and how long it took to make them. The attitude of the staff of the Department of Population and Civil Registration of Pontianak is still lacking, it is seen from the weakness of officers in answering questions from the public relating to the birth certificates, but it is the accumulation of work by employees so that there is a retardation time of completion a birth certificates. The limited resource an obstacle in finish the job.Keywords: Implementation, Policy, Birth Certificates.]]>
<![CDATA[KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[TAMI FEBRIANTI NIM. E21111017]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.389 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1479
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah ingin mendeskripsikan Kinerja Perangkat Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan umum terhadap masyarakat desa setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Desa Baning Kota, kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kurang disiplinnya Perangkat Desa Baning Kota. Konsep teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178) yakni indikator produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diukur dari indikator produktivitas yang menunjukan Kinerja Perangkat Desa yang kurang efisien, efektif dan kualitas kerja yang kurang baik. Kemudian pada indikator kualitas layanan di Desa Baning Kota yang banyak dipandang negatif oleh masyarakat, berbelit-belit, lama dan kurang ramahnya sikap Perangkat Desa dalam proses pelayanan menunjukan kualitas layanan di Kantor Desa Baning Kota buruk. Sementara itu pada indikator responsivitas yang terungkap bahwa kurangnya sosialisasi mengenai tahap-tahapan pelayanan, membuat masyarakat merasa Perangkat Desa kurang responsiv. Saran dari hasil penelitian ini yaitu untuk mengadopsi tata cara pelayanan sesuai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan keputusan menteri PAN dan mengadakan mobil pelayanan keliling untuk setiap dusun di Desa Baning Kota. Dan diharapkan kepada Desa Baning Kota untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, serta meningkatkan sarana dan prasarana sehingga diharapkan kemampuan Perangkat Desa dapat meningkatkan kinerja Perangkat Desa pada pelayanan administrasi di Kantor Desa Baning Kota serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kata Kunci : Kinerja Perangkat Desa, Pelayanan Administrasi, Produktivitas, Kuallitas Layanan, Responsivitas]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGORGANISASIAN PEMERINTAHAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH ]]>
<![CDATA[TRI AGUSTO NIM. E10151055]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i4.2282
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Fungsi Pengorganisasian Pemerintahan Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Permasalahan dalam pemerintahan Desa Pak Laheng adalah masih belum efektifnya tata kelola pemerintahan baik itu dalam bidang administrasi, keuangan, pembangunan serta pemberdayaan. Teori yang digunakan adalah teori G.R.Terry , yaitu ada 5 azas dalam pengorganisasian yaitu: tujuan, pembagian kerja, penempatan tenaga kerja, wewenang dan tanggung jawab serta pendelegasian wewenang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pengorganisasian Pemerintahan Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah adalah: a) Tujuan, dinilai masih kurang terwujud karena masih terdapat belum adanya kerjasama antara Kepala Desa dengan perangkat desa lainnya; b) Pembagian Kerja, dinilai belum optimal karena belum adanya perumusan tujuan yang jelas sehingga terjadi dupilkasi pekerjaan yang dilakukan oeh salah seorang perangkat desa; c) Penempatan Tenaga Kerja, masih belum sesuai dikarenakan tidak diimbangi dengan kemampuan SDM yang ada; d) Wewenang dan Tanggung Jawab , dinilai masih belum dilaksanakan; e) Pendelegasian Wewenang, masih belum optimal karena tugas yang diberikan dan dilimpahkan tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Fungsi Pengorganisasian di dalam Pemerintahan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah masih belum efektif. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah harapan bagi pemerintah desa khususnya Kepala Desa Pak Laheng agar lebih mengorganisir serta memghimpun dan menyususun semua sumber yang diisyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia. Kata Kunci : Fungsi Pengorganisasian, Pemerintahan Desa.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Antonius Lonti Siron E.01105126]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.751 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.186
<![CDATA[This article is motivated by wanting to know the quality of the Public Waitress at the Village Office Mariana Pontianak. This writing is intended to solve the problems faced by the Society of related public services. Quality of public services in the Village Mariana conducted based on the real-real services they receive / get with the real services and bottlenecks.Problems that still occur in the service at Marian Village Pontianak is less complete in completing the requirements of the community, as well as the lack of employees at a particular time if the government makes a mass program to serve the community.Keywords: Service Quality, Service Delivery, Service Barriers]]>
<![CDATA[PELAYANAN PESERTA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PONTIANAK ]]>
<![CDATA[SOPIAH NIM. E21111119]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2436.06 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i3.1139
<![CDATA[Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas pelayanan Pasien penderita kangker (kemoterapi) peserta BPJS di Rumah Sakit Dr. Soedarso Kota Pontianak. Adapun permasalah dalam penelitian ini adalah pasien peserta BPJS merasa kurang puas tentang ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan bagi pasien yang akan menjalankan pengobatan kemoterapi, dan keterbatasa sarana prasarana kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sudarso belum terlaksana dengan baik. Hal ini karena masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi.Pelayanan yang diberikan oleh pihak RSUD Dr. Sudarso dinilai masih belum memuaskan peserta BPJS yang ingin kelaksanakan kemoterapi. Dalam hal ini indikator Reliability (kehandalan) merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan kesehatan peserta BPJS yang ingin melaksanakan kemoterapi, RSUD dr. Soedarso dan pihak BPJS masih belum mampu memberikan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat pagi pasien yang ingin melaksanakan kemoterapi, yang menjadi penghambat di dalam pelayanan peserta BPJS adalah belum adanya sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan kemoterapi bagi pasien BPJS untuk pertama kali harus dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pihak RSUD memberikan pelayanan prima dan maksimal untuk pasien, denganmeningkatkan sarana atau penambahan fasilitas oprasional dalam menunjang pelayanan kesehatan, obat-obatan yang lengkap, agar pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merasa aman, nyaman dan Peningkatan sumber daya staf dan fasilitas kesehatan, dan juga mengenai menginformasikan prosedur Kometerapi bagi peserta BPJS harus secara jelas di sosialisasikan sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai prosedur kemoterapi bagi peserta BPJS. Kata-kata kunci : Pelayanan. Kesehatan. Peserta BPJS]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SEPONTI JAYA KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG URARA ]]>
<![CDATA[DEWI IFTITAH NIM. E1011131017]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i3.2047
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam menentukan tujuan RPJMD dan RKPD Desa Seponti Jaya terruang dalam Visi dan Misi Desa Seponti Jaya untuk 6 (enam) tahun kedepan, merumuskan keadaan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan masyarakat, dalam mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan untuk penyusunan RPJMD dan RKPD, pemerintab desa Seponti Jaya meninjau kondisi demografi desa utamanya pada jumlah penduduk yang mengalami pertumbuhan secara dinamis dan meninjau keunggulan desa dari sektor-sektor profesi masyarakat, dalam mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan penyusunan RPJMD dan RKPD, pemerintah desa mendorong dan melaksanakan program yang berorientasi pada partisipasi masyarakat. Rencana Kegiatan dan Jumlah Perkiraan Anggaran Tahun 2016-2022 pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dirincikan anggaran sebesar Rp 585.882.100,-, pada bidang pelaksanaan pembangunan dirincikan anggaran sebesar Rp 1.369.900.000,-, bidang pembi.naan masyarakat dirincikan anggaran sebesar Rp 129.500.000,-, sedangkan rencana kegiatan Desa Sepontl Jaya dibidang pemberdayaan masyarakat belum mempunyai rencana anggaran secara khusus namun sudah mempunyai rencana kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Seponti Jaya sebaiknya mempunyai media publikasi mengenai penggunaan anggaran dana desa baik melalui media cetak seperti spanduk dan papan pengumuman maupun media sosial seperti laman website desa atau media sosial Jainnya.Kata-kata Kunci: Perencanaan, Pemerintahan Desa dan Penggunaan Anggaran]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[Adjie Pramana Putra NIM. E01109047]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.565 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v4i3.778
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan melekat oleh atasan dalam meningkatkan disiplin perawat. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian kecil perawat pulang lebih awal, telat masuk kerja, tidur pada jam dinas melebihi waktu yang ditetapkan, tidak melakukan absensi masuk/pulang, menonton televisi dalam jam kerja, pertukaran jadwal dinas tanpa sepengetahuan atasan, tidak melakukan serah terima pekerjaan pada waktu pertukaran shift, pelanggaran ini mungkin pengawasan melekat secara berjenjang belum maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan melekat dalam meningkatkan disiplin perawat di rsud Dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Teori yang digunakan menggunakan teori pengawasan melekat yang terdiri dari memantau, pemeriksaan dan penilaian. Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini terbagi tiga: pemantauan, pemeriksaan dan penilaian/evaluasi: penelitian dalam hal memantau atas semua kegiatan yang dilakukan oleh perawatnya dinilai baik walaupun masih ada penyimpangan yang tergolong kecil terjadi terutama masalah kedisiplinan yang dilakukan para perawat. Dalam hal pemeriksaan masuk dalam penilaian baik walaupun dalam penilaian tersebut masih ditemukan adanya penilaian cukup dan kurang yang dilakukan sebagai kecil perawat di rumah sakit ini. Sedangkan dalam hal penilaian atau evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan para perawat, penilaian diberikan dalam penilaian baik. Saran dalam penelitian ini sebaiknya ditingkatkan lagi pengawasan melekat pada aspek pemantauan karena masih ada pelanggaran terhadap kedisiplinan walaupun itu tergolong dalam persentase kecil dan sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan dalam hal evaluasi dan terus maksimal dalam membina kedisiplinan perawat. Kata-kata Kunci: Pengawasan Melekat, Kedisiplinan Perawat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN ]]>
<![CDATA[Aryanti Oktoberina Savitri NIM. E01110016]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i1.1788
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Pontianak Selatan. Indikasi-indikasi masalah yang ditemukan terutama pada penertiban gelandangan dan pengemis yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan. Keberadaan gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum seperti di warung-warung kopi, pasar-pasar tradisional, pusat perbelanjaan hingga di lampu merah yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dirasa mulai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak yang terkait Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam menangani gelandangan dan pengemis cukup optimal, Sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia (staf) dan fasilitas berupa peralatan. Staf pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja masih tergolong sedikit, Disposisi atau sikap implementor sudah cukup baik dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis hanya saja perlu lebih ditingkatkan lagi intensitas razia dan turun kelapangan serta perlu ditetapkan sanksi hukum yang tegas untuk para gelandangan dan pengemis yang datang kembali setelah dipulangkan, Struktur birokrasi antar pihak terkait mengenai penetiban gelandangan dan pengemis berjalan cukup baik,masing-masing tugas berjalan dengan cukup baik antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian serta koordinasi diantara ketiganya berjalan baik. Kata-kata kunci: Implementasi, Penertiban, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESAAMBOYO UTARA KECAMATAN NGABANGKABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[Amelia Charistha Claudia Kandow]]>;
<![CDATA[Thamrin Thamrin]]>;
<![CDATA[Dhidik Apriyanto]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (683.159 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v10i2.2623
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses yang mempengaruhi Implementasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari 1) Organisasi atau Pengorganisasian, kesimpulannya adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah ketidakterbukaan atau tidak transparannya Badan Permusyawaratan Desa Terkait Rancangan Peraturan Desa yang harusnya masyarakat ketahui; 3) Penerapan atau Aplikasi, kesimpulannya adalah dalam implementasi penyusunan dan penetapan peraturan desa ini pada umumnya pelaksana telah mempunyai sikap yang baik dalam menerima dan melaksanakan kebijakan serta mengetahui apa yang harus dilakukan, hanya saja keterbatasannya terdapat pada cara atau proses berjalannya suatu kebijakan. Untuk itu Badan Permusyawaratan Desa perlu memperbaiki kembali cara kerjanya yang kurang aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut penting karena apabila seorang masyarakat tidak mengetahui dan serta tidak tersalurkan aspirasinya akan membuat masyarakat tersebut tidak percaya akan cara kerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berhubungan secara positif terhadap keinginan masyarakat menyampaikan aspirasinya dan didengarkan. Oleh sebab itu, Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antar Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa agar terjalin komunikasi yang baik, pentingnya keterbukaan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa kepada Masyarakat.Kata kunci:Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Masyrakat]]>
