cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,204 Documents
 2   3   4   5   6 
KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PAKUMBANG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK Adventus E01107110
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.047 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i4.424

Abstract

Skripsi ini berjudul “Kinerja Organisasi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak”. Hal yang melatar belakangi penelitian ini untuk meninjau kembali sejauh mana kinerja organisasi yang ada di Pemerintahan Desa Pakumbang dalam memberikan pelayanan langsung menyangkut masalah administrasi kependudukan. Teori menurut Levine Dkk (dalam Tangkilisan, 2005:170) untuk mengungkap masalah yang ada yaitu Responsivitas (daya tanggap), Responsibilitas (kemampuan), dan Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari Kinerja Organisasi Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Pakumbang. Metode penelitian adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil dan kesimpulan penelitian yaitu Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan administrasi Kependudukan di Desa Pakumbang berjalan kurang tertib dan belum optimal, kurangnya jam kerja aparat di kantor, dan kurangnya tanggungjawab kerja. Kata Kunci : Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.
IMPLEMENTASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT NORMAN SAPUTRA NIM. E21112070
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.23 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1507

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak, sumber daya manusia dalam proses implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak, komunikasi antar organisasi dalam implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak, lingkungan sosial, ekonomi dalam implementasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang penulis peroleh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana : 1) Implementasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Kota Pontianak untuk melindungi hak-hak perempuan serta untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan menghindari terjadinya korban perdagangan manusia secara dini terutama terhadap perempuan. 2) Sumber daya manusia yang khusus menangani perdagangan manusia pada BPMPAKB Kota Pontianak yakni Kasubbid Pemberdayaan Perempuan yang menangani korban perdagangan manusia masih minim yang berakibat pada tidak maksimalnya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. 3) Komunikasi yang dilakukan oleh Kasubbid Pemberdayaan Perempuan pada BPMPAKB Kota Pontianak dalam mengkoordinasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia dengan instansi terkait masih lemah. 4) Disposisi atau sikap pelaksana pada BPMPAKB Kota Pontianak tidak menekankan pada kecakapan khusus namun kecakapan sangat diperlukan, kecakapan pelaksana didapat melalui pelatihan dan sosialisasi program. 5) Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi dalam implementsi program pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Kasubbid Pemberdayaan Perempuan BPMPAKB Kota Pontianak masih stabil atau baik dan program masih berjalan.                       Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perdagangan Manusia
PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK) DAN BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT (BPKHM) UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK DIADARA CINTA FORTUNATA NIM. E1011141075
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2312

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai BAK dan BPKHM Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kinerja pegawai yang menurut dugaan peneliti disebabkan oleh kesalahan dalam menempatkan para pegawai BAK dan BPKHM Universitas Tanjungpura Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Hipotesis dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai BAK dan BPKHM Universitas Tanjungpura Pontianak. Penelitian ini dilakukan melalui uji korelasi sederhana atau product moment, dan uji regresi linear sederhana dengan menggunakan sampel 44 orang  Pegawai Negri Sipil  BAK dan BPKHM Universitas Tanjungpura Pontianak dengan menggunakan  Software IBM SPSS Statistic 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai BAK dan BPKHM Universitas Tanjungpura Pontianak dengan angka koefisien korelasi sederhana sebesar 0,805 dengan tingkat hubungan kuat, berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, penempatan pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 64,8% dan sisanya 35,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran peneliti yaitu untuk menyeleksi setiap pegawai sesuai dengan syarat-syarat penempatan pegawai, guna menunjang kinerja pegawainya. Kata Kunci : Penempatan Pegawai, Kinerja Pegawai, BAK dan BPKHM Universitas Tanjungpura Pontianak.
KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK Nurul Dini Radiyah E.21109050
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.512 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i3.202

Abstract

Quality Service at the Ministry of Religious Affairs Hajj Pontianak, includes three aspects studied, including: (a). Attitudes and behavior of workers in providing services. (b). Factors inhibiting the Ministry of Religious Affairs in providing good service to pilgrims. (c). Efforts made the Ministry of Religious Affairs in improving the quality of service to pilgrims. This study uses the analytical descriptive method with the qualitative technique in the data processing. As for the informants in this study were the parties involved in the service of pilgrims and those who receive those services within the scope of the Office of Religious Pontianak. The research found that the attitudes and behavior of workers in providing services is a courtesy and on time. While the officers were the limiting factor in providing services to pilgrims, including: (a). The lack of computer tools that contribute to hamper the smooth pilgrimage services in the registration section, and (b). Network or system to access services for Hajj departure information on line using the application Haji Integrated Computerized System (SISKOHAT) often jammed or error so that the transaction can not run smoothly. The efforts that have been carried out by the Ministry of Religious Affairs in improving the quality of care is to provide direction guidance relating to the use of computer-related skills with SISKOHAT for faster, timely and thorough in providing services topilgrims. In addition, the Ministry of Religious Affairs has also sought to improve the quality of services to Haj pilgrims, among others, by providing information about registration procedures pilgrimage services, and the provision of facilities and infrastructure. Keywords : Quality of Hajj Service, Behavioral Services Officer, Obstacles of Services Quality, and Effort Service Officers.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAKTENGGARA UTUH MUHAMAD SIDIK NIM. E01112010
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.053 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1177

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisaImplementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.Permasalahan yang terjadi yaitu masih adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dan lemahnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh implementor kebijakan.Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, danTingkat dan ruanglingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi ImplementasiKebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu masih terjadinya kebocoran informasi yang disebabkan olehadanya permainan implementor dengan kelompok sasaran, masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki pola pikir yang berbeda-beda menyebabkan terhambatnya keberlangsungan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang peredaran minuman beralkohol, masih kurangnya respon ataupun sikap masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya dan penjualan minuman beralkohol memiliki keuntungan yang lebih besar dari pada menjual barang yang lain. Saran dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Minuman Beralkohol.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH WANI ANJELI NIM. E1011141080
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2063

Abstract

Tujuan penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, yang difokuskan kepada pembuatan Akta kelahiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dilihat dari: (1) dimensi kehandalan pegawai dalam menangani setiap keluhan  pelayanan belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. (2) dimensi ketanggapan pegawai sudah menunjukkan sikap tanggap membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan pada proses pelayanan pembuatan Akta Kelahiran. (3) dimensi jaminan, ketepatan jaminan tepat waktu pelayanan, terlihat masih adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan ketepatan waktu Akta kelahiran. (4) dimensi emphati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sudah menunjukkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan kesan menyenangkan dalam proses pelayanan pelaksanaan pelayanan. (5) dimensi  bukti fisik belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan prosedur yang jelas, mudah dan sederhana dalam proses pembuatan Akta Kelahiran, meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai serta perlu menambah sarana prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan. Kat-kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pelayanan Publik
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DIBIDANG PENDIDIKAN DI DESA SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA HAJAR HARI ANTORO NIM. E01111051
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3880.399 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i4.849

Abstract

Pelaksanaan PKH di desa Sungai Kakap memiliki hambatan seperti kurangnya jumlah pendamping PKH di kecamatan Sungai Kakap, pelimpahan wewenang yang kurang jelas dalam penentuan penerima bantuan PKH, dan jumlah bantuan tunai PKH di desa Sungai Kakap terlalu sedikit. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dibidang Pendidikan, dalam menganalisis efektivitas tersebut menggunakan ukuran efektivitas yang univariasi menurut R.M Steers dengan variabel produktivitas dan keseluruhan prestasi sehingga dapat diketahui efektivitas PKH bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 2 pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap yaitu produktivitas dan keseluruhan prestasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dibidang Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak berprestasi, karena masih belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mampu mencapai tujuan PKH bidang pendidikan. Saran dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan PKH selanjutnya, pendamping PKH harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas rutin dan perlu adanya penambahan pendamping PKH yang memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya. Kata-kata Kunci : PKH, Efektivitas Pelaksanaan Program, Bidang Pendidikan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA ANIS MINARNI NIM. E1012141105
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1812

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara komprehensif, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di UPT. Perpustakaan Universitas Tanjungpura. Teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyebutkan 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu : 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai pengelolaan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; kurang efektifnya komunikasi antara pelaksana implementasi kebijakan dengan mahasiswa selaku pengunjung,  terbatasnya jumlah sumber daya manusia sebagai pustakawan dan tenaga teknis, minimnya fasilitas ruangan dan koleksi buku  untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Sumber daya manusia sebagai implementor kebijakan sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hanya saja fasilitas pendukung kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Para pelaku kebijakan atau pelaksana kebijakan tersebut memiliki kemauan untuk membangun Perpustakaan Universitas Tanjungpura berdasarkan atas saran dan masukan pengunjung, supaya dapat menyesuaikan dengan standart nasional pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi. Struktur birokrasi perpustakaan sudah ditata dengan jelas untuk memudahkan para pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan, melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik. Kata-kata kunci : Implementasi, Kebijakan Pengelolaan, Perpustakaan
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI TEMAJUK DI KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS JUMIADI NIM. E01109060
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (793.04 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i4.504

Abstract

Strategi yang tepat sangat diperlukan di dalam proses pengembangan objek wisata Pantai Temajuk, guna mengatasi segala faktor yang menjadi penghambat di dalam proses pengmbangannya. Yang mana masih minimnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan rendahnya akan sadar wisata masyarakat, tidak adanya upaya pemamfaatan potensi pendukung selain potensi wisata bahari yang ada dikawasan wisata Pantai Temajuk, minimnya sarana akomodasi dan pelayanan kebutuhan wisatawan serta fasilitas pendukung yang ada disekitar objek wisata dan juga kurangnya promosi akan objek wisata Pantai Temajuk.Teori dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT dengan menganalisis apa yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang di dalamnya mencakup kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisatanya masih lamban dalam proses pengembangan objek wisata Pantai Temajuk yang dikarenakan juga belum adanya RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) yang dimiliki Dinas PORABUDPAR. RIPPARDA itu sangat penting yang merupakan landasan bagi perkembangan kepariwisataan daerah. Kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di kawasan objek wisata Pantai Temajuk serta akses menuju objek wisata Pantai Temajuk yang masih susah untuk ditempuh karena faktor jalannya. Sumber Daya Alam yang sangat  berpotensi tidak di imbangi dengan Sumber Daya Manusia yang ada di kawasan objek wisata Pantai Temajuk tersebut serta Sumber Daya yang ada baik kuantitas maupun kualitas pada Dinas PORABUDPAR khususnya Dinas Pariwisata masih juga kurang memadai. Masih terdapat faktor-faktor lain baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi dan mendominasi pengembangan objek wisata Pantai Temajuk untuk menjadi objek wisata unggulan serta daerah tujuan wisata. Adapun saran dari hasil penelitian yaitu, pemerintah Kabupaten Sambas melalui DISPORABUDPAR harus segera merancang RIPPARDA yang menjadi pedoman bagi kepariwisataan Indonesia disetiap daerah agar proses pengembangan pariwisata di Sambas khusunya objek wisata Pantai Temajuk dapat berkembang secara optimal dan membenahi segala faktor yang menjadi kelemahan di dalam pengembangan onjek wisata Pantai Temajuk ini khususnya mengenai akses jalan serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai temajuk tersebut. Serta pihak Dinas PORABUDPAR harus bisa memamfaatkan teknologi yang sekarang ini semakin canggih khususnya mengenai internet, guna mempromosikan pariwisata-pariwisata yang ada di Kabupaten Sambas khususnya objek wisata Pantai Temajuk melalui blog khusus yang dimiliki Dinas PORABUDPAR maupun melalui media-media sosial yang lagi tren pada saat ini.Kata-kata Kunci: Strategi Pengembangan, Objek Wisata, Pantai Temajuk.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN KAYONG UTARA ARIANSYAH NIM: E01110095
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2581.923 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1543

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektif dan optimalnya implementasi kebijakan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara yaitu: komunikasi yang berkenaan dengan sosialisasi dari pihak implementor kepada sasaran kebijakanan (masyarakat) belum dilakukan secara langsung sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya tindak curang oknum penjual tiket dalam melaksakan tugasnya seperti menaikkan harga tiket, sumberdaya yang berkenaan dengan staf implementor yang masih belum memadai, disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana menyelewengkan uang hasil penjualan tiket yang dikarenakan tidak adanya insentif dan sanksi yang tegas sehingga hal tersebut terus terjadi berulang-ulang dan struktur birokrasi yang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP secara maksimal sehingga penjualan tiket hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja.                    Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Retribusi Tempat Rekresi Dan Olahraga

Page 4 of 121 | Total Record : 1204

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue