Articles
161 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH LIAR DI BALOI KOLAM KOTA BATAM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAGUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Seftia Azrianti]]>;
<![CDATA[Mia Safitri]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.122 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i1.4015
<![CDATA[Perlindungan hukum di Indonesia masih sangat minim salah satunya di wilayah Kota Batam mengenai penertiban rumah – rumah yang dibangun tanpa izin atau rumah liar. Permukiman liar adalah lingkungan kemasyarakatan yang terletak di lokasi yang fungsii lahannya sebenarnya tidak untuk bangunan. Di kota-kota besar masiih banyak muncul pemukiman liar atau lingkungan permsayrakatan liar seperti kota Batam yang perkembangannya bisa di katakana pesat atau cepatt, lingkungan ini banyak ditemukan di daerah pinggir jalan raya yang menjadi pusat kota dan tempat masyarakat sering berlalu lalang untuk berpergian khususnya warga kota Batam itu sendiri serta turis – turis dari Negara tetangga. Jika disimak dalam sudut pandang hukum, terlihat jelas permukiman ini terletak di pinggir jala raya yang menjadi pusat kota tentu tidak legal. Akan tetapi jalan keluar yang diambil oleh PEMKO batam yang berupa penggusuran lahan juga ditentang oleh banyak masyarakat setempat. Dalam hal ini mayoritas masyarakat memandang bahwa penggusuran lahan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan dan memiliki temtpat tinggal adalah hhak setiap penduduk atau individu. Permukiman di baloi kolam sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dimana perlindungan hukum serta prosedur penertiban rumah liar terkadang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada maupun undang-undang yang berlaku bahkan dapat mengakibatkan kerugian oleh salah satu pihak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap warga yang terkena penertiban rumah liar tersebut dan untuk mengetahui prosedur penertiban rumah liar. Penelitian ini penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian ini berdasarkan pada kontruksi data yang di lakukan secara metodelogis,sistematis,dan penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penertiban rumah liar di Baloi Kolam Kota Batam dan Prosedur Penertiban rumah liar di Baloi Kolam Kota Batam. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI ]]>
<![CDATA[Hulu, fransiscus]]>;
<![CDATA[abra, emy hajar]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v6i1.1866
<![CDATA[Legal standing pengajuan pembubaran partai politik di Indonesia telah menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang berstatus sebagai anggota partai politik. Hal ini disebabkan karna legal standing terkait pengajuan pembubaran suatu partai politik ke Mahkamah Kontitusi, hanya dimiliki atau hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal pengajuan pembubaran suatu partai politik yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat Indonesia, dimana kelompok masyarakat dianggap tidak layak melakukan pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Kontitusi sehingga tidak diberi hak untuk itu. Beradasarkan uraian latar belakang, maka beberapa rumusan masalah yang peneliti angkat pada penelitian ini yaitu tentang tinjauan yuridis terhadap legal standing pembubaran partai politik di Indonesia, kemudian tentang syarat-syarat suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Kontitusi. Kemudian terkait metode yang digunakan oleh peneliti, metode penelitian yang digunakan adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma hukum tertulis), artinya adalah penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan. Kesimpulannya adalah penelitian ini berbicara tentang legal standing pembubaran partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi, dimana pada Undang-Undang tersebut disebut dengan jelas bahwa yang mempunyai legal standing untuk itu adalah pemerintah. Namun peraturan tersebut dianggap tidak berpihak kepada kelompok masyarakat melaikan kepada kelompok yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, terkait peraturan legal standing tersebut sangat perlu untuk disesuaikan kembali suapaya kelompok masyarakat atau partai politik dapat mengajukan pembubaran suatu partai politik ke Mahkamah Kontitusi, agar keadilan itu ada dan nyata. Kemudian terkait syarat pembubaran partai politik yang diatur pada peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, masih ada celah untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, untuk itu perlu membenahi peraturan terkait syarat pembubaran partai politik sehingga pada peraturan Mahkamah Kontitusi tersebut tidak ditemukan celah untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.]]>
<![CDATA[KAJIAN OPTIMALISASI BERMARTABAT KOMISI ASN MENUJU GOOD GOVERMENT ]]>
<![CDATA[Ciptono Ciptono]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau Kepulauan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.134 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v3i2.3825
<![CDATA[Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara melalui aparaturnya wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar. Warga negara menginginkan penyelenggaraan negara yang good governance, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang propesional, berkinerja tinggi, sejahtera dan berfungsi sebagai perekat negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan metode yuridis normatif, dengan hasil dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini semakin kompleks dan sarat permasalahan. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak yang terjerat masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau good governance yang selama ini sangat didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan, bahkan hanya di angan-angan. Konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik. Diharapkan dengan kehadiran Komisi ASN dapat menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Artanto, Tri]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 3, No 1 (2016): Vol. 3 No 1 Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v3i1.663
<![CDATA[Bank sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dalam memberikan kredit harus memperhatikan aturan-aturan yang diberlakukan Bank Indonesia, dan juga wajib memperhatikan keabsahan perjanjian kredit, dan pengikatan benda jaminan kredit. Ketidaksahan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan akan menimbulkan kerugian bagi kreditur maupun debitur, dimana suatu perjanjian kredit baru dapat dinyatakan tidak sah apabila sudah diputus pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pada itu tentunya kreditur maupun debitur akan mengeluarkan biaya misalnya biaya pengadilan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai aturan-aturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan prinsip-psinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, keabsahan suatu perjanjian kredit, dan benda-benda yang dapat menjadi jaminan kredit. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbandingan hukum perjanjian kredit bank antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Untuk mengetahui pengaturan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank ketika terjadi wanprestasi.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi-regulasi lain yang merupakan hukum positif tertulis yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank.Berdasarkan hasil penelitian ada aturan-aturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit yang wajib dipenuhi oleh suatu bank ketika akan memberikan kredit. Disamping itu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian yang ditentukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan karena kredit memiliki resiko, bank meminta jaminan dari nasabah debitur, untuk pelunasan kredit apabila nasabah debitur wanprestasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK 3 (TIGA) SECARA LANGSUNG BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Tri Artanto]]>;
<![CDATA[Pusfa Anggraini]]>;
<![CDATA[Parningotan Malau]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.489 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v1i1.4035
<![CDATA[Talak 3 (tiga) adalah talak terakhir yang diucapkan suami kepada istrinya dalam mengakhiri keretakan rumah tangga. Ketika talak 3 sudah diucapkan maka haram bagi suami untuk perempuan itu (istrinya). Talak 3 (tiga) disebut dengan talak ba’in kubroo. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dengan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka. Pokok kajiannya adalah berbentuk norma-norma atau kaidah hukum yang dipakai sebagai acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian ini adalah pengaturan talak 3 yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang istri yang telah dijatuhkan talak 3 oleh suaminya wajib mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dalam hukum Islam talak itu sendiri diperkenankan oleh Allah tetapi ada aturan-aturan dan berhati-hati dalam menjatuhkan talak, sehingga suami tidak gampang mengucapkan kata talak. Talak 3 adalah talak yang diucapkan suami kepada istrinya yang ketiga kali atau secara langsung secara berturut-turut. Jika suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya maka haram baginya.]]>
<![CDATA[HUKUM PIDANA ANALISA HUKUM TENTANG KEBERADAAN PIDANA DENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[pratama tambunan, hendra wijaya]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i1.2567
<![CDATA[Latar belakang masalah pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dari seorang terpidana yang dijatuhi putusan. Bertujuan membebani seseorang dengan membayar sejumlah uang agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri dan sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit kemudian zaman penjajahan BelandaRumusan masalah yaitu bagaimana analisa hukum mengenai pengaturan hukum pidana denda dan bagaimana keberadaan pidana denda dalam waktu sekarang?Metode penelitian yaitu metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan mencari berbagai leteratur perundang –undangan yang berhubungan.Kesimpulan dijatuhkan dalam perkara administrasi dan pajak, misalnya denda terhadap penyelundup dan penunggak pajak. Di Indonesia, banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya dnda terhadap pelaku yang terlambat mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terlambat membayar iuran televisi, terlambat membayar pemakaian air (PAM), terlambat membayar pemakaian listrik (PLN) dan lain-lain. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN ANAK YANG DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Dian Arianto]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.285 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i2.3998
<![CDATA[Kekerasan terhadap anak mempunyai ciri-ciri khusus, seperti pelaku kejahatan kebanyakan adalah orang yang dikenal dekat oleh korban (anak) dan Tindak Pidana yang terjadi dalam lingkungan pribadi, sehingga saksi yang paling berkompeten adalah anak itu sendiri sebagai seorang saksi utama, akibatnya Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana tersebut sangat bergantung pada kredibilitas dan kemampuan anak sebagai saksi utama untuk memberikan keterangan yang selengkapnya dan seakurat mungkin mengenai tindak pidana tersebut. Untuk itu, kekuatan pembuktian saksi sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 185 KUHAP. Hal ini dapat dilihat apakah keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian atau tidak. Hal ini dikarenakan ketentuan yang diberikan oleh KUHAP membatasi adanya penentuan alat bukti yang sah dilihat dari kekuatan pembuktiannya dan pada kasus anak saksi anak tidak disumpah karena termasuk dalam pengecualian Pasal 171 KUHAP, dan dalam Rancangan KUHAP mendatang kiranya perlu disempurnakan hukum pembuktian, khususnya mengenai kompetensi keterangan saksi anak.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRASI DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Yana, Syarifa]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 1, No 1 (2014): Vol. 1 No 1 Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v1i1.680
<![CDATA[Peraturan Perundang-undangan dijadikan suatu alat sosial kontrol terhadap setiap masyarakat untuk melakukan segala kegiatannya. Salah satu Peraturan yang mengontrol segala kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini memberikan beberapa jenis sanksi, salah satunya adalah sanksi administrasi. Pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan di Kota Batam bermacam-macam disebabkan status Kota Batam sebagai daerah industri yang memberikan peluang besar dalam pengelolaan lingkungan. Banyaknya permasalahan-permasalhan akibat pelanggaran lingkungan membuat peneliti mengkaji Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Di Kota Batam Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Untuk Menekan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau) ]]>
<![CDATA[hadiyanto, alwan]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i2.2859
<![CDATA[Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Tindak pidana ini dengan cepat tersebar di seluruh tanah air. Tentu tidak asing dengan fenomena penyalahgunaan narkotika saat ini.Dilihat dari Undang-Undang narkotika ini dijelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan merupakan pelaku tindak pidana terhadap narkotika itu sendiri.Dari latar belakang yang telah ada, maka tersusunlah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, selain mengetahui keefektifitasan rehabilitasi itu sendiri, pastinya pihak BNN memiliki kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.Dengan telah mengetahui efektifitas rehabilitasi dan kendala yang diterapkan dengan cara metode penelitian hukum empiris, dimana metode ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang nyata serta meneliti bagaimana kinerja hukum di suatu wilayah, maka jenis metode penelitian hukum ini juga menggunakan data primer yang merupakan data yang berasal dari lapangan. Dan juga dibutuhkan pula sumber data sekunder guna menunjang kelengkapan data serta referensi yang di angkat.Melihat dari yang telah dijabarkan di bab berikutnya, maka dapat disimpulkan bahwa Rehabilitasi merupakan salah satu solusi terbaik dan tepat bagi para korban yang ingin berhenti dari barang haram tersebut karena sangat merugikan hidupnya. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui efektivitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika. Maka konsep dari rehabilitasi diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi penyalahguna narkotikaKata Kunci : Efektifitas, Rehabilitasi, Pecandu, Narkotika.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ISTIMEWA KEPADA PUTRA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Seftia Azrianti]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.727 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i2.4010
<![CDATA[Analisis yuridis terhadap hak istimewa kepada putra daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dikatakan bahwa tidak terdapat unsur putra daerah sehingga didalam kewenangan dalam bentuk hak dan kewajibannya tidak ada hak istimewa terhadap putra daerah. Ketentuan yang ada di dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara jelas menghentikan adanya unsur-unsur emosional maupun unsur-unsur primordialisme yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk lebih mengistemakan putra daerah. Berdasarkan ketentuan ini juga dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah daerah memberikan kelebihan ataupun keistimewaan sebagai bentuk kekhususan terhadap putra daerah dalam hal menyelenggarakan pemerintahan merupakan pelanggaran Undang – undang Dasar 1945 yang tidak membatasi warga negara berkarya diberbagai bidang di Indonesia serta pengangkangan terhadap konstitusi dan bersifat diskrimintaif terhadap non putra daerah. Kendala – Kendala Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Provinsi Kepulauan Riau adanya stigma kekuasaan khusus pada putra daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. Terjadinya pergolakan terhadap adanya penggolongan unsur –unsur putra bangsa menjadi problematika yang kian lama kian berkembang di tiap bidang – bidang kegiatan masyarakat. Persoalan yang kian subur tersebut menjadi bumerang dan bom waktu terhadap pemerintah daerah itu sendiri apabila tidak segera mengantisipasi dengan upaya – upaya pencegahan.]]>
