cover
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 563 Documents
Pengabaian Saksia De Charge Oleh Jusex Factie Sebagai Alasan Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Biaya PuNGUT PBB Kabupaten Subang Mega Titis Arumdalu
Verstek Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.296 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i2.38807

Abstract

      Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan berupa pengabaian saksi a de charge oleh judex factie sebagai alasan Hukum pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara korupsi biaya pungut Pajak Bumi Bangunan kabupaten Subang telah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP, hal tersebelut didasarkan pada Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu majelis hakim telah melampui batas kewenangannya dimana Majelis Hakim tidak melihat secara seksama proses penyampaian pendapat hukum yang terjadi dalam persidangan antara Pendapat Hukum Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat Hukum Tim Penasehat Hukum. Dengan demikian pengabaian saksi oleh Majelis Hakim terhadap pendapat hukum tim penasehat hukum adalah sebagai bentuk ketidaksesuaian antara putusan Majelis Hakim dan subtansi perkara yang ada.Dari penilaian tersebut Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi yang diajukan oleh Penasehat Hukum sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ayat 1 huruf c. Namun Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara a quo yaitu Hakim Mahkamah Agung menolak alasan- alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I namun juga tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum. Hakim Mahkamah Agung telah mengacu pada Putusan judex factie dalam memutus perkara yang mana telah mengabaikan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan justru menyatakan bahwa judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum       Kata Kunci: Kasasi, Pengadilan, dan Saksi.
Keberatan Penetapan Status Barang Bukti Dalam Putusan Perkara Kehutnan Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutuskannya (Studi Putusan Nomor : 2317K/ Pid.Sus/2015) Dian Sapto Nugroho
Verstek Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.387 KB) | DOI: 10.20961/jv.v6i2.39125

Abstract

    Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan penetapan barang bukti dalam perkara kehutanan telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji mengenai Pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi dan mengadili sendiri perkara kehutanan telah sesuai Pasal 256 KUHAP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif.Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie menerapkan hukum dengan salah telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Judex Juris dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penerapan status barang bukti, sehingga Judex Factie mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara.             Kata Kunci: Kasasi, Status Barang Bukti, Tindak Pidana Kehutanan                           
PERTIMBANGAN ALASAN KASASI ODITUR MILITER MENGENAI KEADAAN YANG MEMBERATKAN PIDANA DALAM PERKARA DESERSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/MIL/2016) Dwiva Amalia Tarvianty
Verstek Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.448 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i1.39615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana sebagai alasan Kasasi Oditur Militer dalam perkara desersi sesuai Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/MIL/2016 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Oditur Militer Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer yang menjelaskan tentang pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan kesesuaian dalam memutus perkara. Berdasarkan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana in casu telah salah dalam menerapkan hukum sebab dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan. Kata Kunci: Kasasi, Oditur Militer, Desersi
Penilaian Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Kartika Asmanda Putri
Verstek Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.508 KB) | DOI: 10.20961/jv.v4i3.38767

Abstract

    Kasus yang dikaji pada pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/2015/ PN. Byl ini adalah kasus pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak. Anak melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara merampas tas secara paksa dengan melakukan kekerasan terhadap korbannya dan sempat melarikan diri serta menggunakan atau menikmati uang hasil pencurian hingga akhirnya tertangkap oleh aparat kepolisian. Anak harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya dan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Anak bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di PSMP ANTASENA Magelang selama 9 (sembilan) bulan.      Hasil penelitiaan menunjukkan penilaian pembuktian dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan syarat minimal sahnya pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap Anak telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengenai syarat minimal sahnya pembuktian serta adanya keyakinan Hakim dan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pidana pembinaan dalam lembaga pada Anak .       Kata Kunci: terdakwa anak, penilaian pembuktian, pertimbangan hakim. 
TELAAH EKSISTENSI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/PID/2017) Natasha Wijayanti
Verstek Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.642 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i2.44112

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam memeriksa perkara pemalsuan surat berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik bahan hukum yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan diputusnya nanti, apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara majelis hakim sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka Hakim menggunakan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. Doktrin mengenai perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sendiri lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman. Adanya Dissenting Opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Dissenting OpinionABSTRACTThe purpose of this research is to know the existence of Judge Dissenting Opinion in examining the matter forgery a letter based on the provisions of article 182 paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. This legal research is a normative legal research that is applied with case study approach. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials by the author is a document study or litterature study. Technique of analysis of law materials in this legal research is deduction with syllogistic method. Based on the result of the research, it is known that the Judge before declaring the decision in advance to decide what will be decided later if in the deliberation of Dissenting Opinion between the panel of judges so that the deliberation is not reached consensus then the Judge uses the provision of Article 182 Paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. The Dissenting Opinion doctrine itself was born and developed in countries that use the Common Law legal system, as in the United States and Britain. This doctrine then developed and adopted by countries that embrace the Civil Law system such as Indonesia, the Netherlands, France and Germany. Dissenting Opinion allows the public to know the background of the decision. The public can also judge the judges' quality of the dissent, especially to find out which judges hear more about the sense of justice developed in societyKey Words : Cassation, Judge Consideration, Dissenting Opinion
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI DAN MENGADILI SENDIRI PERKARA PENADAHAN OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/MIL/ Dyah Wimala Sari
Verstek Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.339 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i1.39616

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Terdakwa dalam perkara penadahan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian adalah penelitian Normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, serta teknik analisa bahan hukum menggunakan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Kasus penadahan yang dilakukan Anggota Militer bernama Yudi Fransisco diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Putusan Nomor 35-K/PM.I-01/AD/I/2016 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Terdakwa mengajukan Banding dan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor : 66-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 menguatkan putusan tingkat pertama. Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan Judex facti salah menerapkan hukum, kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 213 K/MIL/2016 yang membatalkan putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari hasil penelitian disimpulkan pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 243 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Judex Facti salah menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Kata Kunci : Peradilan militer, Kasasi, Penadahan
Formulasi Kumulasi Gugatan Yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia Kidung Sadewa; Heri Hartanto, S.H., M.H
Verstek Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.901 KB) | DOI: 10.20961/jv.v5i3.33546

Abstract

      The aim of this research is to understanding the cumulative claim based on Indonesian civil procedural law by analyzing two verdict of supreme court since no civil procedural rule that prohibit cumulative claim.     This is prescriptive doctrinal or normative research with the case approach, this research use the primary law sources and secondary law sources as legal source. The technique of collecting legal material in this research use library research and use inductive method as the technique of analyzing legal material.    The unpresent of rule in Indonesian civil procedural law that prohibit cumulative claim inevitablely permit cumulation claim.  However in practice, there is a contradiction of two supreme court’s verdicts which are verdict number 2157 K/Pdt/2012 that permit cumulative claim and verdict number 571 PK/PDT/2008 that prohibit cumulative claim. According to two analyzed verdicts, it can be acquired that permitted cumulative claim formulation in Indonesian civil procedural law required close connection, legal connection and consistency at the claim.     Keywords: Onrechtmatige Daad, Tort, Cumulative Claim
Implikasi Penggunaan Alat Bukti Fotokopi Surat Dalam Perkara Korupsi Veronica Woro Andi Pratiwi; Cahyp Galang Satrio
Verstek Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.203 KB) | DOI: 10.20961/jv.v3i1.38975

Abstract

     Pada dasarnya alat bukti surat berupa fotokopi dapat terdiri dari alat bukti surat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang yang menyatakan sudah sesuai dengan aslinya dan alat bukti surat yang tidak dalam bentuk as;inya (resmi). Penggunaan alat bukti fotokopi surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi) atau tidak dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian. Dalam Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Magelang Nomor 82/Pid.B/Sus/2010/PN. MGL. atas nama Terdakwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, M.Pd., M.Comp. yang melakukan tindak pidana korupsi, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah potensi kerugian Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan apabila Penuntut Umum menggunakan alat bukti surat dalam bentuk fotokopi sebagai dasar penghitungan jumlah potensi kerugian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui implikasi penggunaan alat bukti fotokopi surat dalam perkara korupsi. Padahal alat bukti fotokopi surat ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah potensi kerugian negara. Menurut Majelis Hakim, alat bukti fotokopi surat atau tidak dilegalisir oleh yang berwenang yang menyatakan surat tersebut sesuai aslinya maka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah kerugian Negara.    Kata kunci : Implikasi, Alat Bukti Fotokopi Surat, Kekuatan Pembuktian
KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN (Studi Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn) Fajar Ikhsan Fauzie
Verstek JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 )
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.071 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i3.47053

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum alat bukti keterangan saksi sedarah yang merupakan anak dari pelaku tindak pidana pembunuhan anggota keluarga, berdasarkan putusan nomor 132 / Pid.Sus / 2015/ PN.Smn. Saksi yang merupakan anak dari terdakwa dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan ayah kandungnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus dengan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Saksi yang merupakan anggota keluarga dari terdakwa memiliki kedudukan yang sama dengan saksi lainnya apabila dalam memberikan keterangan berdasarkan ketentuan dari KUHAPKata Kunci: Alat Bukti, Persidangan, Kekuatan Hukum ABSTRACT This study aims to examine the legal strength of witness statements which are child of family member murder's perpetrator, based on decision number 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn. The witness who is the child of the defendant is presented at the trial and provides information on the criminal act committed by his biological father. This research is normative legal research. The approach used by researchers is a case approach with data sources obtained from primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials through case studies. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Witnesses who are families of defendants have the same position as other witnesses when providing information based on the provisions of the KUHAP. Keywords : Witness, Trial, Legal Strength Of Witness 
ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENYATAKAN PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI SEBAGAI KESALAHAN DAN DIJADIKAN ALASAN PERMOHONAN KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016) Guntur Brahmano Hilmawan
Verstek Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.149 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i1.39619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas Judex Facti sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi. Metode penelitian ini merupakan penilitian normatif atau doktrinal, dan bersifat perspektif. Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena pada saat pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan apakah benar bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian ini harus memperhatikan fakta-fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Salah satu kasus yang penulis teliti ialah kasus pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG tanggal 25 April 2016 tentang tindak pidana Kepabeanan dengan Terdakwa Rifan Lesmana, yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Terdakwa melakukan kegiatan impor dengan cara menyeludupkan handphone dari Singapura. Terdakwa menyeludupkan barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar atau sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Terhadap kasus Kepabeanan ini, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang salah menafsirkan unsur “setiap orang” serta tidak mempertimbangkan alat bukti berupa surat dan menjatuhkan putusan bebas Judex Facti. Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” dan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena beranggapan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan putusan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 2479 K/Pid.Sus/2016. Argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas Judex Facti sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 183 jo 191 Ayat (1) KUHAP. Kata Kunci: Kasasi, Putusan bebas, Kepabeanan, Pembuktian

Page 1 of 57 | Total Record : 563