cover
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 762 Documents
POLEMIK EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk) Firara Dysas Prabawati & Sri Wayuningsih Yulianti
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.579 KB) | DOI: 10.20961/jv.v9i3.55035

Abstract

ABSTRAK            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui polemik eksekusi pidana tambahan kebiri kimia atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan Putusan Nomor PN 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study). Sumber bahan hukum penilitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penilitian ini dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum pada penilitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pidana tambahan berupa kebiri kimia tersebut belum bisa dieksekusi karena belum ada peraturan pelaksanaanya. Mekanisme bagaimana cara, dan siapa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebiri kimia tersebut belum ada ketentuan yang mengatur. Sampai saat ini kebiri kimia masih menjadi polemic bagi beberapa kalangan, ada pihak yang setuju dengan hukuman kebiri kimia namun banyak juga yang menolak hukuman kebiri kimia dengan masing-masing argumentasinya.Kata Kunci : pidana tambahan, kebiri kimia, kekerasan seksual pada anak ABSTRACTThis objective of this research is to determine the polemic of the execution of additional chemical castration criminal penalty on the decision of the Mojokerto District Court for the crime of sexual violence against children with Decision Number PN 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk. This legal research was a prescriptive and applied normative research. The approach used was a case study. The sources of legal research materials consisted of primary and secondary legal materials. The data collection techniques used was literature study. The legal materials analysis technique in this research was deduction using syllogism method. The results indicate that the Judge of the Mojokerto District Court gave an additional criminal sentence in the form of chemical castration against the perpetrator of the crime of sexual violence against children as stipulated in Article 76D juncto Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016 concerning Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, additional criminal sentence in the form of chemical castration cannot be executed because there are no implementing regulations. There are no provisions that regulation the mechanism of how, and who is given the authority to carry out the chemical castration. Until now, chemical castration is still a polemic for some circles. There are people who agree with the castration sentence, but many people also disagree with the castration chemical sentence with their own arguments.Keywords: additional criminal, chemical castration, sexual violence on children
Peninjauan Kembali Terpidana Perkara Penggelapan Berdasarkan Adanya Pelanggaran Asas Nebis In Idem Yang Berimplikasi Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Rachmat Tegar Pribadi; Danny Adityo
Verstek Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.135 KB) | DOI: 10.20961/jv.v4i2.38385

Abstract

     Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai argumentasi hukum hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali terhadap novum atau bukti baru sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.     Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.      Penelitian ini memperoleh hasil pada argumentasi hukum hakim terdapat bukti baru (novum) pelanggaran asas nebis in idem yaitu terdapat obyek yang sama yaitu hotel White Rose dan subyek yang sama yaitu Rachmat Agung Leonardi als Yongki yang dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor.108/PK/PID/2012. Dalam kasus ini Terdakwa diadili di dua ranah hukum yang berbeda yaitu hukum perdata dan pidana. Dalam perkara perdatanya, Terpidana sudah membayar kerugian yang diderita oleh Pelapor sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 108/PK/PID/2012, Terpidana dinyatakan lepas dari segala tuntutan.       Kata Kunci : penipuan, penggelapan, asas nebis in idem, peninjauan kembali
ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.sus/2016) Mega Vidya
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.911 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i2.44090

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian pengajuan kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan benar unsur mmeperkaya diri sendiri atau orag lain atau korporasi dengan pasal dengan Pasal 253 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa alsan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Makamah Agung yang menyatakan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”.Kata Kunci: Kasasi, Penuntut Umum, Tindak Pidana KorupsiABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the filing of cassation by Public Prosecutors on the basis of Judex Factie not to properly consider enriching elements of themselves or other organizations or corporations with articles with Article 253 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research. The approach used is the law approach and case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The results of this study note that the appeal of the public prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Law which is a legal regulation that is not applied or applied as it should not. These provisions are supported by the facts of the trial and the consideration of the Supreme Court of Justice which states that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Corruption jointly".Keywords: Cassation, Public Prosecutor, Corruption Crime
Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi Yang Meringankan (A De Charge) Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.BAU) Pramesthi Dyah Sitoresmi
Verstek Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.113 KB) | DOI: 10.20961/jv.v6i3.39189

Abstract

     Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghadiran saksi yang meringankan (a de charge). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library reaserch). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/Pn.Bau ini adalah kasus penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2015). Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban sebagai tindakan membela diri/ noodweer dan merupakan tindakan yang bersifat noodzakelijke (sangat perlu) guna menghindari akibat lain yang diderita tubuh bahkan nyawa terdakwa jika tidak mengambil tindakan seperlu tersebut dan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dihukum yang intinya tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum.      Hasil penelitian menunjukkan implementasi hak terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP yaitu “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan  mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya” yakni hak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan dan implikasi penghadiran saksi yang meringankan (a de charge) oleh terdakwa terhadap Putusan yang dijatuhkan Hakim dalam persidangan perkara penganiayaan adalah dipertimbangkannya penghadiran saksi yang meringankan (a de charge) dan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).       Kata Kunci: Saksi Yang Meringankan, Penganiayaan, Membela Diri.
Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Afrizal Nur Fauzi; Kristiyadi, S,H., M.Hum -
Verstek Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.85 KB) | DOI: 10.20961/jv.v5i3.33514

Abstract

      This research aims is to find out the public prosecutor's appeal on the basis of the cancellation of Malang District Court Number 146/Pid.Sus/2014/PN.Mlg by the High Court of Surabaya with decision Number 364/Pid.Sus/2014/PT.SBY in criminal cases narcotics. In the case that I researched, the public prosecutor filed an appeal on the basis of Surabaya High Court had misapplied the law. The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and conceptual approaches. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. In this study, it has been known that the reason cassation prosecutor in narcotic cases on the basis of the cancellation of the decision of the District Court of Surabaya Malang by the High Court in accordance with the provisions of Article 253 the Code of Criminal Procedure Indonesia which according to Indonesia Supreme Court of Justice that High Court of Surabaya has missaplied the law in its decision about the mistakes made by the defendant is not without the right to sell, but as abusers of narcotics.        Keywords: Cassation, Cancellation Decision, Crime Narcotics
Telaah Normatif Pengajuan Peninjauan Kembali Atas Alasan Sesama Pelaku Perbuatan Yang Sama Tetapi Mendapatkan Perlakuan Yang Berbeda Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Dalam Putusan MA Nomor: 178 Pk/Pid.Sus/2010) Noviyanti Ekatama; Andreas Frebrian Kurnia Putra
Verstek Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.813 KB) | DOI: 10.20961/jv.v2i3.38932

Abstract

     Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah pengajuan Peninjauan Kembali atas alasan sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapatkan perlakukan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana dan bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Peninjauan Kembali atas alasan sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi.     Penulisan ini menggunakan penelitian hukum dengan teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.     Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi menadapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi dapat dibenarkan, karena pemohon peninjauan kembali mampu memberikan perbandingan terhadap beberapa putusan yang berbeda dimana putusan tersebut telah dinyatakan terbukti oleh majelis hakim oleh sebab itu, pengajuan Peninjauan dengan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakukan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana       Kata kunci: Pengajuan Peninjauan Kembali, Perkara Korupsi, Putusan Mahkamah Agung
KESESUAIAN ALASAN KASASI ODITUR MILITER ATAS PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA SESUAI DENGAN PASAL 239 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.327 K/MIL/2017 Tantyo Purwandhika Aji Susanto
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.909 KB) | DOI: 10.20961/jv.v9i3.55052

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer terhadap putusan bebas Judex Facti dengan pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh Oditur Militer dengan pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian membatalkan putusan Judex Facti dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan Kasasi oleh Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena sesuai dengan alasan yang sudah ditetapkan pada pasal 239. Dalam penelitian ini juga menunjukan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena masih dalam kurun waktu yang telah ditentukan pasal 239, dengan dikabulkannya permohonan kasasi maka Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti.Kata Kunci: Kasasi oleh Oditur Militer, Judex Facti, Perkara Narkotika ABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the reasons for a cassation filing by Military Oditur against Judex Facti acquittal with article 239 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, and to determine the Supreme Court's appropriateness of granting a request for Cassation by Military Oditur under article 243 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice in conjunction with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which later revoke the decision from Judex Facti and declared the Defendant guilty. This study uses normative or doctrinal legal research methods, is prescriptive and applied. Sources used for this study are primary and secondary legal materials. Said legal materials are collected from literature study, using a case-based approach and analyzed using the syllogism method and interpreted deductively. The results of this study showed that the reasons for the Cassation by Military Oditur were in accordance with article 239 of Law Number 31 of 1997 because they were in accordance with the reasons stipulated in article 239. This study also showed that the Supreme Court's consideration of granting the application for the Cassation by Military Oditur was in accordance with article 243 of the Law No. 31 of 1997 because it is still within the period specified by article 239. With the granting of said cassation, the Supreme Court has the right to revoke Judex Facti’s decision.Keywords: Cassation by Military Oditur, Judex Facti, Narcotics Case
DIABAIKANNYA ALAT BUKTI DAN FAKTA HUKUM OLEH JUDEX FACTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PERKARA KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA KASASI PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pid.Sus/2015) Cherly Dwi Cahya Herwanto
Verstek Vol 8, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.69 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i1.39611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Judex Facti memutus bebas perkara tindak pidana keimigrasian serta alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar pengabaian alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam tindak pidana penyelundupan manusia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan putusan permohonan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung jo Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kalianda telah salah menerapkan hukum mengabaikan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menganggap Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sehingga memberikan vonis bebas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 mengenai penjatuhan pidana minimal harus disertai alat bukti yang sah,dan Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah,dan juga Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengenai kesalahan yang didakwakan tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas. Kata Kunci : Kasasi, Judex Facti,Penyelundupan Orang, Keimigrasian
Dasar Hukum Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut Alfian Nanung Pradana
Verstek Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.767 KB) | DOI: 10.20961/jv.v5i3.33536

Abstract

       The purpose of this research is to know the legal status of the public prosecutor in filing appeal against matters of embezzlement in Office continuously charged with Article 64 paragraph (1) Jo. Article 32 of the Criminal Code.     This study discusses the embezzlement in Office continuously conducted Sharif Muda Siregar, S.E., West. The Act of the defendant that is several times has been taking money from the Treasurer of the school which should belong to the Foundation and use it for the benefit of outside Islamic College Foundation's interests rather than "Nurul Ilmi" educational institutions BM Muda Padangsidempuan which totals Rp 33.779.500 RP (thirty-three million seven hundred seventy-nine thousand five hundred rupiah). On that basis the Sharif Muda Siregar, S.E., West., was tried in the District Court of Padangsidempuan. District Court defendant innocent Padangsidempuantermination on the basis of the consideration of the Tribunal is Judge because it found the existence of reasons of forgiving so that the Act of the defendant be delete/missing altogether.      The results showed that the legal basis for the public prosecutor in asking the StateCourt judge of Cassation is Padangsidempuan misinterpret elements against the law contained in article 372 of the Criminal Code so as to categorize the Act of the defendant as the Act by reason of forgiving (overmacht). The public prosecutor filed an appeal over the decision of a District Court and granted by Padangsidempuan Supreme Court approved the reasons of Cassation Prosecutor that State Court Padangsidempuan misinterpreted law.       Keywords: appeal, the verdict, Prosecutor General, Supreme Court
Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Winardi, Mangiliwati; Wahyuni, Tri
Verstek Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.461 KB) | DOI: 10.20961/jv.v3i1.38970

Abstract

       Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Visum Et Repertum dalam proses perkara pidana serta keterkaitan Visum Et Repertum dengan alat bukti surat dan keterangan ahli. Sumber data penelitian ini ialah data sekunder berupa bahan hukum primer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini ialah data sekunder berupa bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data ialah studi pustaka berupa identifikasi hukum dan isu hukum. Teknis analisis data/bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum baku terkait permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum Et Repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal- hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti dan Kedudukan Visum Et Repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat.       Kata kunci : Visum Et Repertum, Pembuktian

Page 4 of 77 | Total Record : 762